PANCASILA DI UJUNG JEMPOL ATAU UJUNG KEBOHONGAN ?
(Saat Rakyat Sudah Bicara, Tapi Kekuasaan Masih Bermain)
KITA TIDAK KEKURANGAN PANCASILA, KITA KEKURANGAN RASA MALU
Mari bicara jujur.
Di negeri ini, Pancasila dihafal sejak kecil.
Diucapkan di upacara.
Dijadikan slogan di spanduk.
Tapi dalam kehidupan nyata?
Korupsi masih terjadi.
Kekuasaan tetap diperebutkan.
Dan rakyat kecil di banyak tempat masih berjuang menghadapi tekanan hidup.
Harga kebutuhan terasa naik.
Penghasilan tidak selalu mengikuti.
Anak muda bekerja keras, tapi masa depan sering terasa belum pasti.
Padahal, jika melihat data, kita masih punya pekerjaan besar.
Indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada di kisaran angka 30-an dari skala 100—menandakan persoalan ini belum selesai.
Di sisi lain, puluhan juta masyarakat masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi.
Ini bukan sekadar soal ekonomi.
Ini soal budi dan hikmat yang belum sepenuhnya hadir dalam praktik.
RAKYAT SUDAH PUNYA SUARA, TAPI KEBENARAN MASIH DIPEREBUTKAN
Dulu kita hanya penonton.
Sekarang hampir semua orang bisa jadi “media”.
Ada kejadian? Direkam.
Ada masalah?
Dibagikan.
Ada ketidakadilan? Disuarakan.
Banyak hal terungkap justru dari warga: jalan yang lama rusak, persoalan lahan, pelayanan publik yang dikeluhkan.
Di sini sebenarnya Pancasila hidup—
rakyat bergerak, bicara, dan ikut mengawasi.
Namun bersamaan dengan itu, muncul tantangan baru.
YANG VIRAL BELUM TENTU BENAR
Kecepatan sering mengalahkan ketepatan.
Potongan video bisa mengubah makna.
Judul yang berlebihan mudah menggiring opini.
Informasi dibagikan tanpa sempat diverifikasi.
Akibatnya: orang bisa dihakimi sebelum jelas,
kebenaran tenggelam oleh keramaian,
dan persepsi lebih cepat terbentuk daripada fakta.
Tidak jarang, tanpa sadar, kita ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar.
SILA KE-4: HIKMAT ITU PRAKTIK, BUKAN SEKADAR UCAPAN
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan…”
Kalimat ini sering kita dengar.
Tapi hikmat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sederhana: mampu menahan diri, berpikir jernih, dan tidak terburu-buru dalam menilai.
Di tengah derasnya informasi, ini justru yang sering hilang.
KORUPSI DAN DAMPAKNYA YANG NYATA
Korupsi sering terdengar sebagai angka besar di berita.
Namun dampaknya terasa di kehidupan sehari-hari.
Masih ada anak-anak yang belajar di ruang kelas yang perlu perbaikan.
Masih ada warga yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Masih ada ketimpangan akses antar wilayah yang belum sepenuhnya teratasi.
Data menunjukkan, ketimpangan ekonomi juga masih terasa, tercermin dari rasio ketimpangan (gini ratio) yang masih berada di kisaran 0,3-an.
Ini bukan untuk menggeneralisasi,
tetapi mengingatkan bahwa pemerataan masih menjadi pekerjaan bersama.
NEGARA RAMAI, TAPI PERLU LEBIH TENANG
Kita hidup di masa yang aktif: politik dinamis,
ekonomi menantang,
media sosial sangat cepat.
Namun di tengah itu semua,
masyarakat juga membutuhkan ruang untuk berpikir jernih.
Tidak semua hal harus ditanggapi dengan emosi.
Tidak semua perbedaan harus berujung konflik.
MASALAHNYA BUKAN TEKNOLOGI, TAPI CARA KITA MENGGUNAKANNYA
Teknologi memberi kekuatan besar.
Ia bisa membuka kebenaran.
Tapi juga bisa memperbesar kesalahpahaman.
Semua kembali pada satu hal yang sederhana, tapi mendasar:
budi.
MULAI DARI HAL KECIL YANG SERING KITA LEWATKAN
Sebelum membagikan informasi, berhenti sejenak.
Sebelum merespons dengan emosi, beri ruang untuk berpikir.
Saat berbicara, jaga kata.
Di situlah Pancasila bekerja.
Bukan di ruang besar,
tapi di kebiasaan kecil sehari-hari.
PENUTUP: BUKAN SIAPA YANG PALING KERAS, TAPI SIAPA YANG TETAP JERNIH
Hari ini semua orang punya suara.
Namun yang dibutuhkan bukan sekadar suara,
melainkan kejernihan dan kejujuran.
Negara ini tidak kekurangan orang pintar.
Yang masih perlu diperkuat adalah konsistensi untuk tetap benar di tengah tekanan.
Dan sering kali, semua itu dimulai dari hal yang sangat sederhana:
cara kita menggunakan jempol kita sendiri.
Jakarta , Maret 2026
Brigjen ( Purn ) MJP.Hutagaol
CATATAN KAKI:
Data Indeks Persepsi Korupsi: Transparency International
Data kemiskinan & ketimpangan: Badan Pusat Statistik
Data pendidikan & pemerataan sekolah: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Data layanan kesehatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jakarta , Akhir Maret 2026
Brigjen TNI (Purn) MJP Hutagaol
I
By, POINT Consultant
