PRODUK HUKUM PEMERINTAH RI

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

POINT Consultant Februari 25, 2026

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara pal…

PRODUK HUKUM PEMERINTAH RI

PENYEDERHANAAN PEMILU 2029

POINT Consultant Februari 25, 2026

PENYEDERHANAAN PEMILU 2029 Penyederhanaan Pemilu 2029 di Indonesia akan mengalami perubahan signifikan berdasarkan pu…

PRODUK HUKUM PEMERINTAH RI

Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Diselenggarakan Terpisah Mulai 2029

POINT Consultant Februari 25, 2026

Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Diselenggarakan Terpisah Mulai 2029 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, …

PRODUK HUKUM PEMERINTAH RI

SISTEM INFORMASI LHKPN (E-LHKPN)

POINT Consultant Februari 10, 2026

SISTEM INFORMASI LHKPN (E-LHKPN) e-LHKPN (elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah sistem pelapor…

PRODUK HUKUM PEMERINTAH RI

POLEMIK PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)

POINT Consultant Februari 10, 2026

POLEMIK PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) Kritik y…

PRODUK HUKUM PEMERINTAH RI

MENUJU PERUBAHAN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 Oleh : Jimly Asshiddiqie

POINT Consultant Februari 04, 2026

MENUJU PERUBAHAN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 Oleh : Jimly Asshiddiqie   Buku "Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahu…

PRODUK HUKUM PEMERINTAH RI

PPHN = Pokok-Pokok Haluan Negara

POINT Consultant Januari 24, 2026

PPHN = Pokok-Pokok Haluan Negara Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang sebelumnya dikenal sebagai GBHN pada masa Orde…