E VOTING

E-VOTING

E-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon seluler untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (konvergensi) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

Kondisi penerapan dan teknologi e-voting terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kendala-kendala e-voting yang pernah terjadi di berbagai negara yang pernah dan sedang menerapkannya menjadi penyempurnaan e-voting selanjutnya. Salah satu segi positif dari penerapan e-voting saat ini adalah makin murahnya perangkat keras yang digunakan dan makin terbukanya perangkat lunak yang digunakan sehingga biaya pelaksanaan e-voting makin murah dari waktu ke waktu dan untuk perangkat lunak makin terbuka untuk diaudit secara bersama. Salah satu konsep penerapan perangkat lunak adalah melalui Indonesia Goes Open Source (IGOS) dengan diperkenalkannya aplikasi e-Demokrasi pada tahun 2007

Belakangan ini kata e-voting mendadak sering diperbincangkan. Hal ini dikarenakan adanya wacana penerapan sistem Pemilu elektronik atau e-voting dalam Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Alasannya, supaya Pemilu dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih terjangkau, lebih cepat, dan praktis. Namun, sebelum kita memberikan dukungan atau menolak ide tersebut, ada baiknya kita kaji dahulu, bagaimana penerapan e-voting di beberapa negara dan sistem elektronik seperti apakah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Sistem Pemilu elektronik atau dikenal dengan e-voting bukanlah hal yang baru di dunia. Sistem ini telah diterapkan di beberapa negara seperti: Belanda, Brazil, Irlandia, Filipina, dan Amerika.

Belanda adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi e-voting. Hal ini wajar mengingat Belanda terikat dengan Freedom of Information Act (FOIA). Dengan diberlakukannya e-voting di Belanda, data rekaman proses pemilihan umum akan lebih mudah didapatkan.

Untuk menerapkan e-voting, Belanda mengeluarkan perangkat hukum pada tahun 1965 terkait dengan pemanfaatan komputer dalam Pemilu. Adapun pengaplikasiannya baru dimulai pada akhir tahun 1980-an. Sejak tahun 1994, pemerintah Belanda telah aktif mensosialisasikan penggunaan e-voting. Penggunaan teknologi ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan Pemilu. Penerapan e-voting  pada saat itu, disandingkan dengan jargon-jargon kemudahan, efisiensi waktu, kecepatan perhitungan suara, dan penghematan anggaran.

Inisiasi pemanfaatan e-voting di Belanda dilakukan tanpa melalui mekanisme kajian publik dan hampir tidak ada bahasan mengenai kelayakan sistem jika ditinjau dari sisi keamanan maupun verifikasi. Diskusi akademik saat itu, lebih banyak berkutat pada aspek kegunaan dan kemudahan pelaksanaan e-voting. Walaupun pemerintah Belanda menerbitkan prasyarat sistem e-voting pada tahun 1994, standar sistemnya masih belum dijelaskan secara mendetail, termasuk juga bagaimana mekanisme kontrolnya. Bahkan pada tahun 1999, pemerintah daerah mengembangkan sendiri perangkat lunak untuk sistem e-voting yang digunakan dalam pemilihan lokal mereka.

Dalam Pemilu 2004, Belanda menerapkan sistem pemilihan melalui internet sehingga pemilih yang tinggal di luar negeri dapat berpartisipasi secara online. Pada tahun 2006, 90 persen suara pemilih dipungut menggunakan sistem elektronik. Menariknya, seluruh sistem Pemilu elektronik yang digunakan Belanda, disediakan oleh dua perusahaan pengembang swasta domestik. Pemerintah daerah diharuskan membeli perangkat tersebut seharga € 5000 (berkisar Rp. 60 juta dengan nilai tukar saat itu) per buah, serta masih dibebani biaya tambahan untuk perawatan, penyimpanan, distribusi dan persiapan saat akan digunakan dalam sebuah pemilihan daerah.

Pada tahun 2006, muncul kampanye yang bertajuk wij vertrouwen stemcomputers niet (kami tidak percaya sistem Pemilu elektronik). Saat itulah, pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap isu-isu yang muncul. Hanya dalam hitungan minggu, lalu terjadi pergeseran paradigma terkait pandangan masyarakat atas e-voting. Kampanye yang berlangsung saat itu, membeberkan begitu banyak celah keamanan dalam sistem e-voting sehingga September 2007, Komisi Penasehat Pemilihan Umum menerbitkan laporan kritis berjudul "Voting with Confidence”, yang mendorong Sekretaris Negara Urusan Dalam Negeri mencabut Regulation for Approval of Voting Machine 1997. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2007, Pengadilan Negeri Amsterdam akhirnya mencabut semua sertifikasi sistem e-voting dan kembali ke sistem pemilihan manual pada Mei 2008. Proposal untuk pengembangan sistem e-voting baru, sejak saat itu selalu ditolak.

Filipina merupakan negara ASEAN yang sudah menerapkan e-voting secara nasional sejak Pemilu enam tahun lalu. E-voting  diberlakukan karena Filipina punya sejarah buruk dalam kecurangan Pemilu.

Pada Pemilu 1986, Ferdinand Marcos terbukti melakukan kecurangan sehingga mulai tahun 2010, Filipina mengadopsi e-counting  untuk tiga kali Pemilu dari tahun 2010, 2013, dan 2016. E-counting memungkinkan perhitungan suara yang lebih cepat daripada cara manual.

Dari segi partisipasi pemilih, e-voting berperan besar dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Sistem Pemilu Elektronik di Filipina berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari 74,99% pada tahun 2010 menjadi 77,57% pada tahun 2013, dan 81,62% pada tahun 2016.

Dari segi kecepatan, peningkatan kecepatan perolehan hasil Pemilu dengan penerapan e-voting sangatlah signifikan. Pada tahun 2010, hasil tidak resmi Pilpres dapat diketahui 2 jam setelah TPS ditutup. Padahal pada sistem Pemilu manual tahun 2004, hasil Pilpres baru diketahui setelah 40 hari. Kecepatan penghitungan suara ini mampu menurunkan angka konflik akibat Pemilu. Pasca Pemilu 2010, polisi Filipina mencatat insiden terkait Pemilu turun hingga 50% dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 65% dibandingkan Pemilu 2007.

Selain menuai pujian karena kecepatan dan menurunnya konflik, Filipina juga mendapat kritikan terutama soal keamanan sistem, persoalan transparansi, dan kendala teknis.

Bagaimanakah dengan Indonesia?

Ketergesaan dalam mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak tidak boleh terjadi. Termasuk pula ketergesaan dalam menentukan apakah bangsa ini akan menggunakan sistem elektronik (e-voting) dalam Pemilu Presiden. Untuk sebuah safety-critical system dengan tingkat resiko yang sangat tinggi seperti e-voting, ketergesaan adalah kehancuran.

Terdapat argumen bahwa untuk meningkatkan sistem Pemilu, kita perlu menerapkan alat pemungutan suara elektronik (electronic voting machines, e-voting) atau mesin penghitungan suara elektronik (e-counting) di TPS. Beberapa pihak merespon pernyataan ini dengan menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk mengimplementasikan teknologi yang rumit ini dalam Pemilu Presiden tahun 2019.

Harus disadari bahwa e-voting bukanlah keajaiban yang tiba-tiba tapi harus menyiapkan SDM (Maner) dan perangkat aplikasi yang dapat memperbaiki sistem pemilihan di Indonesia. Masalah-masalah Pemilu yang ada saat ini sebenarnya bisa diatasi dengan perbaikan sistem administrasi, pengetatan pengawasan, atau penguatan landasan hukum dan regulasi; tanpa harus melibatkan teknologi seperti e-voting. Kesiapan industri nasional terkait pengadaan, penyediaan, dan pengembangan sistem e-voting dalam Pemilu Presiden juga perlu dipikirkan.

Perlu dipahami bahwa tidak banyak pihak dalam jajaran pemerintah, yang memiliki adequate understanding tentang teknologi untuk Pemilu.

Lalu bagaimana solusinya ?

Apakah kita akan menyerahkan pengelolaannya pada swasta ?

Sistem Pemilu elektronik Indonesia tidak boleh diserahkan kepada pihak pengembang swasta (konsultan teknologi) dengan berbagai macam alasan. Kegagalan penerapan e-voting di Irlandia, Belanda, dan Jerman terjadi karena memberikan mandat pengembangan sistem e-voting kepada pihak swasta. Pengembangan sistem e-voting oleh swasta di Irlandia, Belanda, dan Jerman menisbikan transparansi dan ketersediaan informasi publik, membatasi keterlibatan publik dalam proses pengembangan sistem, meniadakan sistem kontrol dan evaluasi, sehingga akhirnya menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem, penyelenggara, dan hasil Pemilu.

Menerapkan e-voting bukan hanya soal mengganti kertas suara menjadi surat-suara elektronik, namun juga soal validitas dan keamanan transaksi elektronik. Produk hukum, infrastuktur, kesiapan masyarakat, efektivitas mekanisme kontrol, dan kesadaran publik perlu dikaji terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk memakai e-voting.

Sistem e-voting (jika memang akan diterapkan) perlu diuji terlebih dahulu dalam kerangka: fairness, eligibility, privacy, receipt-freeness, coercion-resistance,  dan verifiability. Sistem e-voting yang diajukan pun harus menghindari over-complexity, dan fungsi-fungsi enkripsi keamanannya harus dipahami masyarakat.

Sebuah sistem e-voting perlu dibuat sesederhana mungkin. Para perancang harus menghindari penggunaan algoritma yang terlalu sukar dan mendasarkan rancangan mereka atas arsitektur sistem yang sederhana. Semakin rumit sebuah sistem, maka semakin sulit untuk diuji dan dinilai, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini berlaku pula untuk fungsi-fungsi enkripsi. Bahkan, jika memang penggunaan algoritma enkripsi yang kompleks tidak dapat dielakkan, fungsi-fungsi tersebut harus tetap dipublikasi agar masyarakat mengetahui.

Memperlakukan sistem e-voting seperti halnya piranti lunak komersial atau sebaliknya, seperti layaknya sebuah proyek rahasia, tentunya tidak akan membuat masyarakat percaya.

Salah satu aspek fundamental yang membuat masyarakat Indonesia percaya terhadap proses Pemilu secara manual adalah kemampuan mereka untuk dapat melihat dan memahami proses serta hasil Pemilu di tingkat TPS. E-voting dan e-counting  adalah teknologi kompleks yang mungkin akan sukar digunakan dan dipahami, sehingga akan sulit pula untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan maraknya berita mengenai peretasan (hacking) dan manipulasi sistem komputer, teknologi pemungutan ataupun penghitungan suara tidak membangun kepercayaan dan malah berpotensi meningkatkan kecurigaan. Manipulasi mesin yang digunakan dalam e-voting dan e-counting, ataupun munculnya persepsi bahwa alat tersebut dimanipulasi, dapat menghancurkan hasil Pemilu di masa depan dan mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia.

Pertanyaan yang barangkali muncul di masyarakat dengan pemberlakuan e-voting atau e-counting adalah:

Sejauh mana e-voting rentan terhadap serangan hacker ?

Apakah e-voting tidak mempersulit para pemilih berkebutuhan khusus/difabel ?

Apakah e-voting memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memverifikasi hasilnya ?

Apakah betul manufaktur mesin e-voting tidak terikat pada Partai Politik tertentu, atau elit politik dari Partai Politik tertentu ?

Apakah e-voting dapat mengamankan suara pemilih ?

Apakah ada jaminan bahwa mesin e-voting tidak dapat diprogram untuk mengubah hasil Pemilu ?

Asumsi bahwa penerapan e-voting atau e-counting dalam Pemilu membuat negara kita nusantara Indonesia tampak lebih maju adalah asumsi yang kurang berkenan.

Kita sebaiknya belajar dari pengalaman dan kegagalan negara-negara lain. Hanya beberapa negara demokrasi di dunia yang masih menerapkan alat tersebut (e-voting dan e-counting). Sementara, sebagian besar negara telah kembali ke penggunaan surat suara kertas dan penghitungan manual. Alasannya utamanya adalah untuk mencegah manipulasi dan masih kurangnya pemahaman atau kepercayaan publik.

Dalam diskusi yang dilakukan belakangan ini, juga populer istilah e-recapitulation (e-rekap). E-rekap adalah sistem dimana penghitungan, pengiriman, dan penayangan hasil Pemilu resmi akan dikomputerisasi secara aman, akurat, transparan, dan cepat. Hasil resmi yang kredibel dapat dihasilkan beberapa hari setelah Pemilu, layaknya di negara-negara lain yang demokrasinya sudah maju.

Persoalan Pemilu di Indonesia saat ini adalah panjangnya proses rekapitulasi yang memakan waktu hingga dua minggu. Padahal di negara-negara lain, proses rekapitulasi tidak sampai seminggu. Bahkan ada pula yang bisa selesai dalam hitungan hari. Proses yang panjang ini, berpotensi menimbulkan terjadinya penggelembungan dan jual beli suara yang dilakukan oleh oknum petugas rekapitulasi.

Pengamat Pemilu, Ramlan Surbakti menilai bahwa rencana pemerintah dan DPR untuk menerapkan e-voting pada Pemilu 2019 tidak relevan dengan permasalahan Pemilu di Indonesia. Ramlan mengatakan bahwa model pencoblosan dan penghitungan suara secara manual, justru bisa lebih meminimalisir kecurangan dan kesalahan ketimbang sistem e-voting.

Salah satu penggiat demokrasi yaitu Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan bahwa rekapitulasi elektronik (e-rekap) adalah teknologi Pemilu yang dibutuhkan Indonesia. Bukan e-voting.

Jadi, kita tidak boleh cepat termakan oleh klaim e-voting atau e-counting yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Pemanfaatan teknologi dalam Pemilu tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, penuh ambisi, apalagi hanya ikut-ikutan. Pengadopsian sebuah teknologi atau sistem elektronik haruslah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan masyarakat.

 e-voting di Indonesia

Penggunaan e-voting di Indonesia telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan di skala paling kecil yaitu dusun atau desa.

Di Kabupaten Jembrana, Bali sejak pertengahan 2009 telah dilakukan puluhan kali pemilihan kepala dusun di desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Penggunaan e-voting di kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. E-voting ini juga diawali dengan penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau kemudian disebut juga e-KTP. Penggunaan e-KTP tersebut membuat pemilih tidak mungkin melakukan pemilihan lebih dari sekali. TPS (tempat pemungutan suara) juga bisa menampung hingga 1000 pemilih, sementara dengan sistem manual sekitar 500-700 pemilih saja per TPS yang layak.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil[2] maka e-Voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Kabupaten Jembrana, Bali sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan bupati Jembrana pada bulan Oktober 2010 dengan e-voting. Namun berbagai kesiapan masih perlu dilakukan baik dari KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dari sisi kesiapan SDM dan pemahaman mengenai e-voting itu sendiri. Juga harus dibuat perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga paling cepat e-voting baru akan dilaksanakan di daerah lain pada tahun 2011. Namun khusus kabupaten Jembrana, Bali diharapkan bisa dilaksanakan menggunakan Peraturan KPU yang bisa diselesaikan sebelum Pemilukada di Jembrana dilaksanakan.

Terkait dengan Pemilu Nasional, CETRO juga pernah mengusulkan Pemilu Elektronik pada tahun 2014 nanti dan dilakukan persiapan sejak saat ini (Agustus 2009 ketika diusulkan). Keputusan MK tersebut memberi jalan untuk Pemilu Elektronik pada tahun 2014 yang harus diawali dengan selesainya Single Identity Number (SIN) untuk seluruh penduduk Indonesia yang direncanakan selesai pada tahun 2011.

E-voting memang tak hanya bicara teknologi canggih, efisiensi biaya, efektivitas demi sebuah status demokrasi digital, tapi lebih jauh dari itu soal kepercayaan publik. Sistem yang mengandalkan pendataan, pengambilan, dan penghitungan suara dengan cara elektronik ini memang masih meninggalkan jejak kelemahan, selain beberapa dampak positif.

Tantangan ini juga dialami Filipina yang belum lama ini menggelar Pilpres dengan sistem elektronik. Filipina perlahan tapi pasti mengikuti jejak India dan Brazil yang lebih dulu menggunakan e-voting. Bagaimana kans penerapannya di Indonesia?

Belajar dari Filipina

Filipina merupakan negara ASEAN yang sudah menerapkan e-voting secara nasional sejak Pemilu enam tahun silam. E-voting diberlakukan karena Filipina punya sejarah kelam dalam kecurangan Pemilu. Pada Pemilu 1986 penguasa diktator Ferdinand Marcos terbukti melakukan kecurangan, yang berhasil dibongkar oleh lembaga pemantau Pemilu yang disegani, National Citizen Movement for Free Election (Namfrel).

Mulai 2010, Filipina menggunakan sebuah alat bernama Automated Election System (AES). Negara kepulauan ini sudah memakai alat e-counting untuk tiga Pemilu dari 2010, 2013, dan 2016. Alat AES memungkinkan negara dengan populasi 98 juta jiwa ini melakukan perhitungan suara lebih cepat daripada cara manual. Langkah ini penting karena Filipina terdiri dari 7.107 pulau.

Mesin ini juga sering disebut sebagai Scan Paper Ballots atau nama populernya Electronic Counting Machine (ECM). Alat ini berfungsi memindai secara elektronik kertas suara yang sudah ditandai dengan alat tulis layaknya lembaran ujian. Sistem ini disebut semi e-voting, yaitu menggabungkan antara proses manual pemberian suara yang dikombinasikan dengan sistem otomatis penghitungan suara pemilih. Cara ini memang tak memberikan kecepatan waktu seperti alat electronic voting machine (EVM) sebagai alat e-voting murni berbasis online.

Sistem Pemilu dengan elektronik berdampak positif bagi Filipina. Partisipasi pemilih meningkat sehingga makin memperkuat legitimasi. Pada 2010 partisipasi suara mencapai 74,99 persen, lalu naik jadi 77,57 persen pada 2013.

Ketua KPU Filipina, atau Commission on Election (Comelec), Juan Andres Bautista pada hari pemilihan 9 Mei mengumumkan kabar gembira, 81,62 persen dari 54,4 juta daftar pemilih menggunakan hak suaranya. Pemilu 2016 Filipina jadi rekor sejarah dalam hal partisipasi publik. Prestasi ini jauh lebih baik dari Pilpres Indonesia di 2014 yang hanya menorehkan angka 70 persen.

Partisipasi pemilih Filipina dalam Pemilu naik berkat e-voting. Namun, capaian paling gemilang dari demokrasi digital Filipina soal kecepatan penghitungan suara. Di 2010, hasil tidak resmi Pilpres dapat diketahui hanya 2 jam setelah TPS ditutup. Tahun ini, masyarakat Filipina sudah dapat mengetahui Rodrigo Duterte sebagai pemenang Pemilu kurang dari 2 jam. Saat masih pakai cara manual, hasil Pilpres 2004 baru diketahui setelah 40 hari.

Kecepatan penghitungan suara mampu meredam ketegangan di masyarakat. Pasca Pemilu 2010, Philippine National Police (PNP) mencatat insiden terkait Pemilu turun hingga 50 persen dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 65 persen dibandingkan Pemilu 2007. Pada Pemilu 2010 memang masih ada 391 insiden, lalu turun hanya 196 insiden pada 2013.

Filipina menuai banyak kesuksesan dengan e-voting. Namun, itu tidak berarti pelaksanaannya berjalan mulus. “Negeri Lumbung Padi” ini juga menuai kritikan terutama soal keamanan sistem. Filipina memang baru sebatas sistem semi e-voting yang relatif “lebih aman” dari sistem e-voting murni dengan menggunakan EVM. Tapi tetap saja Comelec sempat dibuat khawatir karena 2 bulan menjelang Pemilu, situs KPU Filipina ini sempat dibajak sampai dua kali.

Selain keamanan, persoalan transparansi juga masih jadi isu besar di Filipina. Muncul desakan agar ada upaya verifikasi data suara. Akhirnya, jalan tengah diambil. Comelec memberikan ruang keterbukaan untuk verifikasi data suara pemilih dengan membuka 30 persen rekapitulasi pengambilan suara di TPS ke publik.

Di Indonesia, pola semacam ini sudah ada, yaitu adanya proses scan formulir C1 saat Pemilu 2014 lalu. Pemilu Filipina juga tak terbebas dari kendala teknis, laporan beberapa kasus alat e-counting yang tak berfungsi.

Bagaimana e-voting di Indonesia? Yang pasti, Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk e-voting. Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 merupakan landasan hukum e-voting. Sayangnya, dalam UU ini tak dibahas khusus soal skema sebuah sistem Pemilu e-voting.

Selain itu ada juga pasal 85 Perppu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tersurat jelas dalam Perppu, bahwa suara bisa melalui peralatan suara secara elektronik, selain dengan memberi tanda. Juga ada putusan MK No 147/PUU-VII/2009 yang membahas soal e-voting dalam Pilkada. E-voting boleh dipakai asalkan tetap mengacu pada azas LUBER dan JURDIL dan harus ada kesiapan dari penyelenggara Pemilu di daerah.

Untuk urusan demokrasi digital, Indonesia tidak nol-nol amat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pernah memperkenalkan sistem tersebut. Sistem e-voting BPPT ini bahkan sudah diuji coba dalam skala lebih kecil yaitu pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa kabupaten di Indonesia sejak 2010.

Pada Pemilu 2004, KPU juga sudah mencoba sistem yang diberi nama real count atau e-counting sebagai mekanisme hitungan elektronik rekapitulasi suara yang menjadi pembanding atau opini kedua dari hitungan manual yang jadi sumber resmi KPU.

Langkah BPPT mendapat dukungan pemerintah baru. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo termasuk yang bersemangat mendorong e-voting di Indonesia. Tjahjo bahkan sesumbar, sistem ini akan diterapkan dalam Pemilu kepala daerah jilid II pada 2017 nanti.

“Saya ingin mulai tahun 2017 Pilkada serentak tahap dua, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 sudah menggunakan e-voting,” kata Tjahjo dikutip dari Antara.

Untuk memuluskan pelaksanaan e-voting ini, pemerintah bergegas menuntaskan KTP elektronik atau e-KTP.

Penerapan e-voting di Indonesia pertama kali berlangsung saat Pilkades di Jembrana, Bali pada 2010. Pada 2013, BPPT melakukan uji coba dengan verifikasi pemilih menggunakan e-KTP di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Jembrana. Masyarakat cukup membawa E-KTP sebagai alat verifikasi pemilih lalu mendapatkan kartu token. Kartu token untuk mengaktifkan “kertas suara” di bilik suara. Pemilih cukup menggunakan jari pada layar sentuh, tanpa perlu mencari paku untuk mencoblos.

Alat yang dikembangkan BPPT ini bisa disebut masih semi e-voting, karena alat tak terkoneksi dengan internet saat pengambilan suara. Proses koneksi dengan internet baru akan terjadi ketika akan mengirim data ke pusat data KPU, dengan modem dari lokasi TPS. Sistem e-voting buatan BPPT ini memangkas perhitungan suara berjenjang yang berlaku selama ini. Rencananya, form C1 juga tetap ada, scan form C1 akan dikirim ke KPU dan Bawaslu sebagai sebuah keterbukaan untuk proses verifikasi hasil rekapitulasi.

Tantangan

BPPT rupanya melangkah lebih jauh. Selain uji coba, mereka juga melakukan survei. Istilahnya, semacam tes pasar kepada para pemilih. Hasilnya cukup menarik, dari responden yang mereka wawancarai, 99 persen mengaku masih buta dengan e-voting. Namun, yang lebih menarik lagi, 99 persen dari mereka juga setuju dengan sistem Pemilu dengan e-voting.

Namun, hasil dari BPPT ini bukan berarti e-voting bisa langsung diterapkan di Indonesia. Untuk menggelar Pemilu era digital, Indonesia harus punya bank data kependudukan yang mumpuni. Sampai saat ini program KTP elektronik atau E-KTP belum tuntas 100 persen.

Kendala lainnya adalah soal kemampuan Indonesia untuk dapat mendistribusikan perangkat-perangkat untuk mekanisme e-voting serentak. Selain itu, alat e-voting butuh dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet. Persoalan besar ketika alat ini dibawa ke wilayah-wilayah terpencil. Meskipun persoalan semacam ini sudah bisa diatasi di India, Negeri Hindustan itu menggunakan alat yang sudah menggunakan baterai.

Pemilu digital tak melulu dikenang buruk. Swiss dan Estonia jadi contoh negara yang sukses menyelenggarakan Pemilu e-voting. Kedua negara sempat dihadapkan dengan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Sistem Pemilu e-voting jadi jawabannya. Estonia dengan 1,32 juta jiwa berhasil menggelar Pemilu secara online untuk Pemilu pemimpin kota pada 2005. Berselang dua tahun, negara ini sukses menggelar Pemilu parlemen secara online, tercatat sebagai yang pertama di dunia.

Kunci sukses mereka karena sudah punya modal jangkauan internet yang luas, sistem administrasi Pemilu yang modern termasuk data identitas penduduk skala nasional yang sudah mapan, melibatkan para ahli, dan konsensus politik yang kuat.

Estonia dan Swiss setidaknya menjawab keraguan publik soal keamanan Pemilu digital. Perusahaan perangkat keamanan digital McAfee, pernah melakukan studi yang mengungkapkan bahwa Pemilu secara online memang tak populer karena persoalan kepercayaan yang rendah dari publik. Namun, dengan perkembangan teknologi canggih transaksi keuangan secara online saat ini, masalah keamanan penerapan Pemilu online bisa diatasi.

Di atas kertas maupun pengalaman nyata, sistem Pemilu dengan e-voting membuahkan efisiensi waktu yang lebih cepat dalam proses pengambilan suara, penghitungan, hingga tahap pengumuman. Sistem e-voting bisa diterapkan di Indonesia. Desain besarnya sudah ada, 2010 dipakai Pilkades, 2017 Pilkada, dan 2019 Pilpres.

Uji coba e-voting Pilkades 2010-2014 jadi sebuah miniatur untuk tangga Pilkada. Bila e-voting sukses di Pilkada, maka tak mustahil pada 2019, bakal ada presiden pertama dalam sejarah yang terpilih lewat pemilihan dari tombol atau layar sentuh saja.

Pengalaman Filipina bisa diambil hikmahnya. Mereka memang masih berbenah untuk sebuah sistem Pemilu baru. Benang merahnya, Indonesia dan Filipina sejajar untuk urusan teknologi informasi, tapi Filipina berani mengambil langkah besar dengan demokrasi digital ala mereka.

Indonesia hanya perlu membenahi persoalan infrastruktur dasar khususnya jaringan internet yang belum merata. Indonesia punya bekal pengalaman e-voting Pilkades, teknologi dari BPPT, payung hukum yang sudah ada, kemauan politik sang penguasa, dan masyarakat yang akrab dengan teknologi. Jalan e-voting hanya tinggal menunggu pengesahan dari KPU.