Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19

 Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19

Dalam ringkasan-ringkasan berita

By, point

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman menyatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 akan menjadi pemilihan umum (pemilu) yang sangat penting, karena menjadi pemilu yang pertama kali diselenggarakan di tengah situasi pandemi.

“Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19,”

Arief mengungkapkan, pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan momen yang sangat penting karena dalam pelaksanaan akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dengan berbagai situasi, salah satunya seperti situasi pandemi Covid-19 ini.

“Kebetulan sekarang virusnya Korona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya, kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang,” katanya.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan menjadi pertaruhan besar. Menurutnya, jika pada pelaksanaannya baik, ini dapat menjadi model dan landasan yang baik.

“Tapi kalau kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi lagi, kita juga masih meraba-raba lagi,” ujarnya.

Arief juga mengatakan, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi sebetulnya ini warisan penting untuk generasi yang akan datang.

Regulasi pelaksanaan pemilu pada masa pandemi Covid-19 tidak ada yang berubah. Namun terdapat tambahan peraturan KPU yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Regulasinya tidak ada yang berubah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih dipakai, peraturan KPU juga masih dipakai, yang kita lakukan sekarang adalah menambahkan peraturan KPU baru sesuai dengan situasi pandemi dan mengutamakan protokol kesehatan,” katanya.

Pada teknis pelaksanaan pemilu, kata Arief, KPU mengutamakan protokol kesehatan bagi penyelenggara serta pemilih. Bagi penyelenggara, KPU memfasilitasi desinfektan, masker (kain dan medis), hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah dan pembatas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta KPU juga mengadakan rapid test_terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatan penyelenggara.

Tempat pemungutan suara (TPS) juga akan menerapkan physical distancing dengan pengaturan kursi yang berjarak 1-2 meter bagi para pemilih. Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan mengikuti instruksi petugas di TPS untuk mengikuti pemilu sesuai dengan protokol kesehatan.

Peraturan pelaksanaan kampanye juga telah disesuaikan dengan protokol kesehatan, antara lain tidak diperbolehkan melakukan kampenye yang berpotensi membuat kerumunan, mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring sehingga tidak terjadi kontak fisik dan kerumunan, jika melakukan pertemuan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas ruangan, jaga jarak serta menggunakan masker dan face shield.

Terakhir untuk pemungutan dan perhitungan suara, Arief menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara manual dan saat perekapannya menggunakan teknologi informasi.

“Kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara, itu (pemungutan suara) tetap dilaksanakan manual. Begitu pemungutan suara dihitung dan semua orang menyaksikan di TPS, hal ini yang menjadi ciri khas Indonesia dalam melakukan pemilihan untuk hak pilihnya. Nah pada proses perekapan, baru menggunakan teknologi informasi,” pungkasnya.

Diketahui, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Itu diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.

‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa empat negara seperti Singapura, Jerman, Prancis dan Korea Selatan telah sukses menyelenggaraan Pemilu di masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui, Indonesia juga bakal menggelar pesta demokrasi yakni Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pilkada serentak mendatang dipastikan menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tahapan sampai dengan pemungutan suaranya.

“Kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU, juga pemerintah sangat konsen terhadap kesehatan dan keselamatan dari Covid-19. Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/8).

Adanya Pilkada serentak di masa pandemi ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Namun di tengah pandemi, Pilkada serentak diharapkan bisa berkualitas.

“Ini menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara-cara ber-Pilkada dengan cara baru, inovasi baik dalam berdemokrasi pada masa pandemi dari sisi penyelenggara dan sisi peserta,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan dirinya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran bagi penyelenggaran Pilkada serentak ini. Sehingga saat ini tinggal ‎memantau antisipasi keamanan dan kerawanan dalam hajatan Pilkada serentak 2020 nanti.

“Nanti saya meminta laporan antisipasi keamanan dan kerawanan dalam Pilkada ini yang menyangkut kurang lebih 270 Pilkada baik pemilihan gubernur, bupati dan wali kota,” ungkapnya.

Rincian anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 10 triliun dengan realisasi Rp 7,5 triliun. Sementara itu, anggaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyentuh Rp 3,4 triliun dan sudah direalisasikan oleh daerah mencapai Rp 2,4 triliun. Selain itu, anggaran untuk pengamanan sebesar Rp 1,5 triliun.