Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pajak

Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pajak

 

Perusahaan merupakan subjek pajak yang tergolong sebagai wajib pajak, sehingga mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Perusahaan tentu didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan profit. Tetapi perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat khususnya mereka yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Memang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, tetapi tetap menjadi bagian dari kewajiban mereka. Oleh karena itu perusahaan biasanya menjalankan yang Namanya Corporate Social Responsibility atau disingkat menjadi CSR.

Menjalankan CSR, berarti perusahaan juga ikut berkontribusi dan bertanggung jawab pada para konsumen, karyawan, lingkungan dan komunitas dalam segala aspek operasional perusahaan seperti yang berdampak pada lingkungan yaitu polusi air, polusi udara, dan tenaga kerja.

Dengan menjalankan Corporate Social Responsibility, diharapkan dapat membantu negara dalam mengatasi isu-isu sosial di negara terkait. Program Corporate Social Responsibility yang baik harus memiliki tujuan yang jelas seperti :

1.     Membangun relasi yang baik dengan stakeholder atau pemegang kepentingan di luar perusahaan

2.     Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat diluar perusahaan

3.     Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan

4.     Mengumpulkan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan juga berkualitas

5.     Perusahaan yang menjalankan dan berkomitmen terhadap program Corporate Social Responsibility, akan memiliki hubungan timbal balik yang seimbang. Hal tersebut juga akan sangat membantu perusahaan mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. Maka dari itu, Corporate Social Responsibility berlandaskan atas beberapa hal berikut :

a.      Tanggung Jawab Moral : Perusahaan berhasil secara komersial dengan tetap menghormati etika

b.     Keberlanjutan : Perusahaan melakukan serangkaian kegiatan tidak untuk sekarang, tetapi juga kegiatan yang memenuhi kebutuhan di masa depan guna keberlangsungan jangka Panjang

c.      Reputasi : Meningkatkan reputasi perusahaan dimata para stakeholder (konsumen, investor, dan karyawan)

d.     Sinergi kerjasama antara para stakeholder, masyarakat, konsumen, retailer, supplier, pemerintah, karyawan, dan lembaga lainnya akan menjadi faktor penting dalam memastikan program Corporate Social Responsibility yang dijalankan perusahan berhasil atau tidak.

 

Pengenaan Pajak atas CSR

Perusahaan dalam menerapkan CSR juga akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Berikut beberapa peraturan yang mengatur perpajakan CSR :

1.     Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

2.     PP no 93 Tahun 2010

3.     UU Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas

4.     Berdasarkan PP no 93 Tahun 2012, disebutkan ada beberapa biaya CSR yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak diantaranya :

a.      Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui Lembaga penelitian dan pengembangan

b.     Sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional

c.      Sumbangan untuk pembinaan olahraga yang ditujukan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasi suatu/gabungan organisasi cabang/jenis olahraga

d.     Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan umum dan bersifat nirlaba

e.      Sumbangan untuk fasilitas Pendidikan melalui Lembaga Pendidikan

f.       Sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika memenuhi syarat :

1)    Wajib Pajak memiliki penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT PPh tahun pajak sebelumnya

2)    Pemberian sumbangan/biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan, didukung oleh bukti yang sah, serta lembaga yang menerima bantuan memiliki NPWP

3)    Besarnya nilai sumbangan atau biaya pembangunan sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk satu tahun tidak lebih dari 5%

 

CSR Perusahaan dan Ketentuan Pajaknya

CSR atau corporate social responsibility menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk tetap bertahan dan bertumbuh. Beberapa jenis program ini dapat menjadi pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan perusahaan pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

 

CSR Perusahaan

Keuntungan bukanlah satu-satunya hal yang dicapai dalam sebuah bisnis. Beberapa perusahaan menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Program CSR merupakan sebuah pendekatan bisnis untuk memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap pembangunan perusahaan. CSR perusahaan merupakan konsep dimana sebuah perusahaan memiliki hubungan timbal balik dengan konsumen, karyawan, lingkungan dan komunitas dalam segala aspek operasional perusahaan seperti masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah keamanan produk dan tenaga kerja.

 

Tujuan CSR Perusahaan

Seperti dijelaskan diatas, bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas, seperti :

1.     Berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar

2.     Menjaring sumber daya manusia yang memiliki potensi dan berkualitas

3.     Menjalin hubungan baik dengan masyarakat di luar perusahaan.

4.     Menjalin relasi yang baik dengan pemegang kepentingan di luar perusahaan

 

Konsep CSR Perusahaan

Program tanggung jawab perusahaan merupakan komitmen yang menjadi kebutuhan perusahaan. Jika perusahaan memberikan timbal balik yang seimbang maka perusahaan bersangkutan akan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Karena itu konsep CSR dilandaskan atas beberapa hal berikut ini :

Tanggung Jawab Moral

1.     Meraih keberhasilan komersial dengan menghormati etika.

2.     Keberlanjutan

3.     Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.

4.     Reputasi

5.     Menaikan reputasi di mata konsumen, investor dan karyawan.

6.     Keberhasilan CSR sangat ditentukan dari kerja sama antara stakeholder, masyarakat, konsumen, retailer, pemasok, pemerintah, karyawan dan lembaga swadaya masyarakat.

 

Dasar Hukum Perpajakan Terhadap Penerapan CSR

Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak CSR di Indonesia :

-         Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

-         PP No 93 Tahun 2010

-         PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

 

CSR dan Perlakuan Pajaknya

Berdasarkan PP No. 93 Tahun 2010, ada beberapa jenis biaya CSR yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak diantaranya :

1.     Sumbangan atas fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga Pendidikan

2.     Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang merupakan sumbangan untuk pengembangan atau penelitian yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.

3.     Sumbangan dalam rangka penanggulan bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana.

4.     Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ditujukan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu/ gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga dan

5.     Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Sumbangan yang dimaksud dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat :

1.     Wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT PPh tahun pajak sebelumnya

2.     Pemberian sumbangan/ biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan, didukung oleh bukti yang sah dan lembaga yang menerima sumbangan/ memiliki NPWP, kecuali badan yg dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU tentang Pajak Penghasilan

3.     Besarnya nilai sumbangan atau biaya pembangunan sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk satu tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.

4.     Sebagai acuan selengkapnya Anda dapat merujuk kembali pada PP No. 93 Tahun 2010.

5.     Sebagai perusahaan atau badan usaha yang menerapkan kegiatan CSR, pastikan untuk selalu memperhatikan pengelolaan pajak perusahaan para pengusaha.

6.     Gunakan OnlinePajak untuk mengelola PPh Badan perusahaan Anda secara terintegrasi dan permudah proses kepatuhan. Apa saja yang akan Anda dapatkan saat mengelola pajak badan di OnlinePajak? Simak selengkapnya di sini.

 

Referensi:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PP No 93 Tahun 2010

PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas