HOT ISU PAGI INI, MENDAGRI TEGASKAN, KEPALA DAERAH YANG GABUNG RETREAT DI TENGAH JALAN, TAK BAKALAN DAPAT SERTIFIKAT LULUS
Senin 24 Februari 2025
Isu menarik pagi ini, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka kesempatan bagi kepala daerah dari PDIP yang ingin bergabung dalam retreat di Magelang yang berlangsung sejak Jumat (21/2) lalu. Namun, Tito akan berikan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang ikut retreat sejak hari pertama dengan yang ikut retreat di tengah jalan. Bagi yang ikut retreat di tengah jalan, sertifikatnya tak kan ada kata-kata lulus.
Isu kedua, mantan Presiden SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta prajurit TNI aktif tidak berpolitik. Menurut dia, prajurit TNI yang masih aktif tabu memasuki dunia politik atau politik praktis. SBY lalu bercerita soal pengalamannya saat menjabat Ketua Tim Reformasi ABRI. SBY mengungkapkan, larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan pada waktu itu. Sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI, dirinya dan tim perancang aturan mewajibkan anggota militer untuk mundur jika ingin berkarier di dunia politik.
Berikut isu selengkapnya :
1. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri terhadap para kepala daerah dari PDIP yang ingin ikut bergabung dalam kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung sejak Jumat (21/2) lalu. Meskipun kegiatan tersebut sudah berjalan tiga hari, pemerintah tetap menerima para kepala daerah dari PDIP sebagai peserta retreat. “Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya yang bergabung. Silakan, kita welcome,” katanya di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2).
Namun, Tito menegaskan akan memberlakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama dengan mereka yang mengikuti retreat di tengah perjalanan. Sebab, dalam pembobotan sisi kehadiran, peserta harus menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan retreat. “Ya, kita akan bedakan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulus,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Wamendagri Bima Arya menyebut tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti orientasi (retreat) di Magelang. Dia menuturkan, kepala daerah yang tidak ikut retreat bisa mengutus Sekretaris Daerah dengan konsekuensi harus mengikuti retreat pada gelombang berikutnya. “Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini,” ujar Bima, di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2) lalu.
2. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah yang ikut retreat di Magelang, bahwa legitimasinya sebagai pemimpin daerah didapat dari suara rakyat, bukan karena dipilih partai politik. Menurut Tito, partai politik hanya kendaraan politik mereka semata. Yang memberikan jabatan kepala daerah adalah rakyat yang memilih.
“Saya sudah sampaikan tadi siang, bahwa partai itu hanya kendaraan saja. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika mereka terpilih sebagai kepala daerah, itu bukan karena dipilih oleh partainya, melainkan dipilih oleh rakyatnya,” tegas Tito di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2).
Tito lalu menyinggung, puluhan kepala daerah dari PDIP yang tidak ikut retreat di Magelang. Mantan Kapolri ini mengatakan, ada 51 dari 97 kepala daerah asal PDI-P yang ikut retreat sejak hari pertama. Menurutnya, mereka menyadari kegiatan ini baik untuk menjalankan amanat yang diberikan masyarakat di daerahnya.
“Karena mereka menyadari bahwa ini program dari pemerintah dan berguna untuk mereka sendiri. Mereka tahu bahwa ini adalah pada saat memilih kan, yang memilih kan rakyat, jadi tanggung jawaban utamanya kepada rakyat,’’ katanya. Tito mengeklaim, retreat kepala daerah adalah program yang diberikan pemerintah pusat untuk menyejahterakan rakyat.
3. Ketua Umum PAN merangkap Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mendengar seluruh kepala daerah dari PDI-P mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang. “Saya dengar (kepala daerah dari kader PDI-P) ikut semua sekarang,” ujar Zulhas usai lari pagi bersama mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Putri Zulhas, Verrell Bramasta, Uya Kuya, dan Eko Patrio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2). “Enggak kok, ikut semua sudah, saya lihat iya. Saya lihat sudah ikut semua,” sambungnya.
Zulhas memaparkan, pada prinsipnya, semua unsur pemerintahan, mulai dari level kabupaten sampai pusat berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Dia mengambil contoh soal swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan di setiap daerah membutuhkan tanggung jawab bupati, wali kota, gubernur, menteri, menko, sampai presiden.
4. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama sejumlah kepala daerah dari PDI-P berkumpul di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retreat kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Namun mereka belum bergabung, masih menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDI-P terkait keikutsertaan dalam retreat tersebut.
Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada Sabtu (22/2). Setibanya di Bandara Kulon Progo, Pramono tidak memberikan keterangan soal keikutsertaan dalam retreat di Magelang. “Saya mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini loh,” kata Pramono Anung. Saat dicecar pertanyaan, kapan bergabung ke Magelang, dengan tangkas mantan Seskab ini menukas, “Nanti tergantung sopirnya mau diarahkan ke mana.”
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan para kader PDI-P telah bersiaga mengikuti retreat, namun belum ada kepastian kapan mereka akan masuk ke Akmil Magelang. “Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Gubernur Jakarta), bahwa kita semua siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2).
5. Wamendagri Bima Arya mengungkap isi pembicaraan Gubernur Jakarta, Pramono Anung dengan Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan, Sabtu (22/2). Dalam pembicaraan itu, kata dia, Pramono sebagai perwakilan kepala daerah dari PDI-P mengungkapkan keinginan untuk mengikuti retreat kepala daerah. “Ya, hasil pembicaraan seperti tadi, ada keinginan untuk bergabung segera,’’ kata Bima Arya di Magelang, Jateng, Minggu (23/2).
Bima mengatakan, sikap Kemendagri saat ini menunggu 55 kader PDI-P yang telah terpilih menjadi kepala daerah tersebut untuk ikut bergabung, kendati sudah banyak kader PDI-P yang bergabung lebih awal untuk mengikuti retreat sejak hari pertama, Jumat (21/2) lalu.
Bima Arya membeberkan kondisi lima kepala daerah yang tumbang saat mengikuti retret di Akmil Magelang. Mereka drop dan membutuhkan istirahat. Bima berharap, setelah mereka mendapat penanganan, bisa mengikuti kegiatan retret lagi. “Kondisinya memerlukan istirahat saja. Kita berikan dispensasi untuk sementara ini tidur, tidak mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan besok fit lagi,” kata Bima Arya dikutip detik, Minggu (23/2).
Dijelaskan, lima kepala daerah yang ‘tumbang’ tersebut, tiga dilarikan ke RSUD Tidar Kota Magelang, dua dirawat di tenda. Yang dilarikan ke rumah sakit, dua harus menjalani rawat inap. Sementara satu orang hanya diberi cairan infusvitamin C penambah tenaga. Ia mengakui, kegiatan retret kepala daerah ini memang padat dan bagi yang sakit diminta istirahat di tenda.
6. Mantan Presiden SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta prajurit TNI aktif tidak berpolitik. Menurut dia, prajurit TNI yang masih aktif tabu memasuki dunia politik atau politik praktis. SBY lalu bercerita soal pengalamannya saat menjabat Ketua Tim Reformasi ABRI.
Kata dia, saat itu tim reformasi membuat aturan baru yang menegaskan prajurit aktif tidak boleh terlibat politik praktis. “Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa reformasi TNI aktif, itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” tutur SBY saat menerima Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia yang memintanya bersedia lagi dicalonkan menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030, di kediamannya, Cikeas , Minggu (23/2).
SBY mengungkapkan, larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI. Sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI, dirinya dan tim perancang aturan yang mewajibkan anggota militer untuk mundur jika ingin berkarier di dunia politik.
SBY lalu mengenang keputusannya yang netral pada Pilpres 2014. Ia tegaskan, langkah tersebut diambil demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. “Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di tingkat nasional setelah Pilpres tahun 2014, Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla lawan Pak Prabowo dan Pak Hatta, saya dilapori. Ingat ya 2014 saya netral,” ujarnya.
SBY bilang, kala itu dirinya memilih bersikap netral demi menghindari terjadinya perpecahan. “Saya lebih baik tidak ikut sana-sini, tidak cawe-cawe karena saya tidak ingin perpecahan. Benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral akan lebih mudah,” katanya mengenang situasi saat itu.
SBY juga bercerita soal tak pernah menggunakan Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan para ketua umum partai politik selama 10 tahun menjadi presiden. “Dengan para pimpinan partai, tidak mungkin saya gunakan Istana. Biar steril, saya gunakan tempat ini [Puri Cikeas], di sini,” kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
Saat terjadi krisis ekonomi tahun 2008, SBY juga lakukan lobi dengan pengusaha di kediamannya, Cikeas, bukan di Istana Kepresdenan. Kala itu, SBY berharap dunia usaha tak melakukan kebijakan PHK karena kalau itu dilakukan akan bakal banyak lagi rakyat yang hidup sengsara. Alhasil, ia memutuskan untuk memberikan insentif fiskal kepada para pengusaha sehingga tidak lakukan PHK.
7. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY meminta seluruh kader partainya tak ragu mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika tak berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia memahami, Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah. “Demokrat harus konsisten. Apakah kita berada di oposisi, dulu pernah, tapi setelah kita berada di pemerintahan ya kita dukung Pak Prabowo agar sukses, etikanya begitu,” ujar SBY kepada para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia yang menghadapnya ke Cikeas, Minggu (23/2).
Namun, SBY menekankan, Partai Demokrat tetap mencari dan memanfaatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi rakyat jika ada kebijakan yang dianggap kurang tepat. “Manakala tanpa disadari ada kebijakan pemerintah yang mungkin sedikit kurang pas dan barangkali bertentangan dengan aspirasi rakyat. Kawan yang setia, pengawal sejati, mendukung penuh, loyal penuh, tetap-tetap punya ruang untuk menyampaikan itu. Itulah menurut pendapat saya politik yang konstruktif,” pesan SBY.
8. Ketum Partai Demokrat AHY menyetui permintaan para Ketua DPD Demokrat se-Indonesia untuk maju lagi sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2025-2030. Hal tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia di kediamannya, kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, Minggu (23/2). “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030,” ujar AHY dalam jumpa pers.
“Dan tentunya dengan niat yang baik, dengan iktikad yang baik, saya menerima. Harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh para kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir ini,” tuturnya. Menurut AHY, dengan modal dukungan, kebersamaan, dan semangat juang seluruh kader, Demokrat memiliki optimisme. Demokrat bisa bangkit dan memiliki peran lagi di Indonesia.
9. Ketua Majelis Tinggi Demokrat, SBY juga menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan para Ketua DPD Demokrat se-Indonesia untuk menjabat kembali sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai periode 2025-2025. Hal itu disampaikan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya usai mendampingi 38 Ketua DPD Demokrat menemui SBY di Cikeas, Bogor, Minggu (23/2). “Tadi setelah berdiskusi dan mendapatkan wejangan dari beliau. Alhamdulillah Bapak SBY juga merespon dan menerima untuk kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025-2030,” ujar Riefky.
Riefky mengeklaim dukungan terhadap SBY untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi berasal dari 616 kader yang memiliki hak suara di kongres mendatang. Ketum Partai Demokrat, AHY juga menegaskan, ke-616 kader tersebut sebelumnya juga meminta dirinya menjadi Ketum Demokrat lagi. “616 pemilik suara Partai Demokrat juga meminta Bapak SBY untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan,” pungkasnya.
10. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana, Jakarta, Senin (24/2) hari ini. “Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Minggu (23/2). “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” sambungnya.
Yusuf mengatakan, peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. Menurutnya, ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
HIPMI berharap Badan Pengelola Investasi Danantara, mampu mengelola aset negara secara profesional dan transparan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sekjen HIPMI Anggawira menyatakan, pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.
“Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional, tentu kita tidak ingin kejadian seperti (kasus korupsi) 1MDB di Malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali,” ujar Anggawira di Jakarta, Sabtu (22/2).
Dia mengatakan, kepemimpinan Danantara harus dipegang oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi, tidak memiliki konflik kepentingan, serta benar-benar berdedikasi untuk kepentingan nasional. “Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini,” kata Anggawira.
11. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kesediannya menjadi penasehat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Kesediaannya itu disampaikannya saat diwawancarai wartawan usai menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Pantai Batukaras, Minggu (23/2). “Orang Jawa Barat harus kasih semua apa yang bisa. Saya akan bantu, tapi tidak official, nanti ribet,” kata Susi.
Susi irit bicara. Setelah memberikan pernyataan tersebut, Susi Pudjiastuti melanjutkan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di lobi sebuah hotel di Pantai Batukaras.
Sebelumnya, dalam unggahan di akun YouTube-nya, Dedi Mulyadi secara khusus meminta Susi bersedia menjadi penasihatnya di bidang kelautan. Dedi menegaskan keseriusannya dalam membangun sektor kelautan di Jawa Barat. “Ibu Susi harus bersedia menjadi penasihat saya di bidang kelautan,” ujar Dedi.
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Pemprov Sumut membongkar pagar kawasan hutan di pesisir pantai Desa Regemuk, Kabupaten Deli Serdang guna pemulihan lingkungan setempat. “Pembongkaran ini dilakukan bersama Kelompok tani dengan membongkar pagar di kawasan hutan pesisir pantai dengan luas 48 hektare,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar di Medan, Minggu (23/2).
Yuliani mengatakan pembongkaran ini setelah pihaknya mendapat informasi pemasangan pagar di hutan tersebut. Kawasan yang dipagari tersebut dikuasai perorangan. Berdasarkan informasi tersebut, DLHK Sumut meninjau ke lokasi yang berstatus hutan lindung dan membongkarnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah SHGB di kawasan pagar laut milik Aguan batal dicabut. “Sekarang berita-berita di berbagai situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB miliknya Pak Aguan yang ada di pinggir Pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar,” ujar Nusron di Jakarta, Minggu (23/2). Nusron menegaskan, semua sertipikat yang berada di luar garis pantai Tangerang akan dibatalkan. “Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai, semuanya dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertipikat,” kata Nusron lagi.
Bareskrim Polri menemukan sertifikat tanah di wilayah pagar laut Bekasi, Jawa Barat yang digadaikan kepada bank swasta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan, hal itu ditemukan penyidik usai memeriksa 93 SHM di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. “Beberapa sertifikat yang ada ini, ada beberapa yang diagunkan di beberapa bank swasta,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Jakarta. Penyidik menduga para pelaku sudah mendapatkan keuntungan. Karena itu, Djuhandhani meyakini kasus pemalsuan dokumen itu dapat segera ditingkatkan ke tahap penyidikan. (Harjono PS)
Ditulis ulang oleh POINT Consultant
