TRIAS POLITICA

Trias Politica

Montesquieu.

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (lahir 18 Januari 1689 – meninggal 10 Februari 1755 pada umur 66 tahun), atau lebih dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan (bahasa Inggris: Enlightenment). Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam memopulerkan istilah "feodalisme" dan "Kekaisaran Bizantium"

Konsep Trias Politika.

Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutifadalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan. Trias Politika—penciptaannya dipenuhi dengan prasangka gagasan Negara borjuis.

Perebutan kekuasaan dan hak milik—transformasi struktur ekonomi dan politik dari ‘kerajaan’ menuju ‘republik’—hasil dari revolusi borjuis merupakan landasan datangnya trias politika.

Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan. Meski pemikiran mereka saling bertolak-belakang, tetapi tinjauan ulang mereka atas relasi kekuasaan negara cukup berharga untuk diperhatikan.

Yang harus diketahui adalah, tujuan dari upaya para intelektual tersebut untuk merombak struktur pemerintahan (kerajaan menjadi republik) dalam masa transformasinya. Sekarang, mari kita periksa isi kepala 2 pemikir yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan Trias Politika tersebut:

Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah "bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)" dan "memiliki milik (property)”. Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Mengapa Locke menulis sedemikian pentingnya masalah kerja ini ?

Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalamposisi rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak mengherankan kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil.

Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan Negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.

2. Pemikiran Montesqueieu; Montesqueieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesqueieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam ‘magnum opus’nya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : "Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.

Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara".

Mengenai sistem pemerintahan sebuah negara, tidak bisa kita menutup mata akan kenyataan bahwa ada sejarah yang membentuk sistem tersebut. Kaum Marxis percaya bahwa demokrasi, sistem pemerintahan, hukum, politik, budaya, ekonomi bahkan sub-kultur yang lain adalah ekspresi/cerminan dari modus produksi yang berlangsung tiap zamannya.

Sekarang, trias politika menjadi tidak lagi efektif dalam pelaksanaannya, makin sulit dikontrol oleh apparatus struktural Negara.

Wujud konkrit dari sulitnya mengontrol konsep trias politika adalah dengan dibentuknya banyak sekali komisi-komisi dalam Negara yang (tentu saja) memboroskan uang Negara. Belum lagi, banyaknya komisi-komisi yang terbentuk menjadi sangat politis, artinya adalah komisi tersebut digunakan pula sebagai kekuatan politik bagi fraksi-fraksi borjuis/partai politik yang bertarung dalam parlemen (pertarungan antar elite borjuis), untuk menguatkan posisi politiknya. Missal, keberadaan KPK; Lihat saja kasus KPK dan pemberantasan korupsi yang tebang pilih.

Dari awal dibentuknya hingga kini, ternyata KPK menjadi sangat politis dan selalu menyesuaikan dengan alur nada yang dominan dalam peta politik. Apalagi ditambah dengan politisasi pemilihan struktur KPK, pengutamaan pengungkapan kasus yang hanya menguntungkan pemerintahan terpilih, dan tak bisa dijaminnya pejabat komisi ini bersih dari kasus masa lalu, karena pada umumnya para pejabat KPK tersebut berasal dari institusi bobrok semacam kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan sebagian pengacara.

Missal, pemberantasan korupsi oleh pemerintah secara massif hanya diarahkan kepada musuh politiknya (yang sama jahatnya) seperti Golkar, PDI-P, dll hingga menyeret kadernya ke meja hijau, bahkan ancaman masuk bui, hal ini tentu merugikan kedua partai tersebut. Kemudian terkuaklah kasus Century. Isu tersebut dijadikan sebagai penguatan posisi politik partai “oposisi gadungan” sebagai alat mengancam pemerintahan dengan konsesi agar tidak terlalu bersemangat menangkap koruptor dari fraksi Golkar, PDI-P, dll yang menjadi musuh politiknya pemerintah. Dan terbukti cukup efektif. Kasus Century makin kabur, koruptor bebas dari jerat hukum. Dan rakyat masih percaya akan ‘ketulusan’ KPK.

Suprastruktur (sistem politik) borjuis sebagai alat represi kesadaran dan memapankan jalannya produksi kapital.

Para borjuis,memang sepanjang hidupnya akan terus menyempurnakan Negara sebagai alat untuk menindas, mengabdi kepada investasi; dengan diperkuat melalui instrument hukumnya, system pemerintahannya, system politiknya yang diatur untuk melapangkan jalan bagi proses produksi kapitalis. Dimana dalam pelaksanaan instrument-instrumen tersebut, seringkali Negara menggunakan struktur represinya berupa militer.

Kesalahan-kesalahan konsep trias politika akan bisa lebih jelas jika kita menarungkannya dengan sistem demokrasi kerakyatan. Apa itu demokrasi kerakyatan?

Demokrasi; dalam makna landasan pembangunan kekuatan sebuah struktur Negara, haruslah disandarkan pada kedaulatan rakyat. Selama kedaulatan rakyat belum mendapatkan tempatnya yang layak di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya, selama itu pula gerakan rakyat akan terus melakukan perlawanannya untuk menuntut kesejatian dari makna demokrasi.

Ketika kita mendengar kata demokrasi, sebagian besar kita akan menghubungkannya dengan pemilu dan parlemen. Dan ini juga tampaknya menjadi kesadaran mayoritas rakyat, bahwa demokrasi hanyalah ada di pemilu dan parlemen. Bahwa mereka boleh berdemokrasi hanya di pemilu dan parlemen. Tak heran setiap kali pemilu di Indonesia selama 32 tahun represi rejim Soeharto, maka gegap gempita rakyat menyambutnya. Saat itulah rakyat bisa ikut campur ke dalam DPR melalui partai-partai yang bisa menawarkan janji perbaikan hidup. Terlepas dari adanya maksud-maksud dalam pendanaan kemeriahan tersebut, gegap gempita rakyat Indonesia menghadapi pemilu bukanlah sesuatu yang berdasar hanya pada bayaran. Lebih jauh daripada itu, itulah ekspresi kebebasan mereka setelah dalam kehidupan normal mereka selalu diwarnai oleh represi militeristik dari institusi-institusi militer dan sipil pendukung Orde Baru.

Namun ketika kita pertanyakan: Apakah Rejim Orde Baru demokratis? Tentu saja jawabannya tidak. Dari pengalaman Indonesia, kitapun sudah tahu bahwa adanya pemilu dan parlementer bukanlah jaminan tegaknya demokrasi. Seorang demokrat liberal akan berteriak, “Tapi itu karena adanya Orde Baru!”

Lalu demokrasi seperti apakah yang akan membawa manusia ke dalam kemakmuran dan kesejahteraan bersama? Seperti apakah demokrasi yang benar-benar manusiawi?

1.      Pertama, demokrasi baru ini haruslah menjadi jawaban atas segala pertentangan-pertentangan yang ada di dalam masyarakat yang ada. Ia harus menjadi alat keseluruhan masyarakat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir minoritas masyarakat. Ia harus tidak lagi memisahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat (ekonomi) dengan pengaturan dalam masyarakat itu sendiri (politik) dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri (sosial). Tidak ada lagi pemisahan antara negara dan masyarakat, artinya tidak ada anggota masyarakat yang terus menerus kerjanya hanya menjadi aparat negara (tentara dan birokrat), akan tetapi semua anggota masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan negara dan berkesempatan yang sama serta bergiliran dalam menjalankan fungsi-fungsi aparat negara.

2.      Kedua, demokrasi ini haruslah menjadi perwujudan kehendak sejati mayoritas anggota masyarakat (secara ekonomi, sosial, dan politik), didasarkan atas kesetaraan posisi dan kerja tiap anggota masyarakat (tidak ada lagi penghargaan berlebihan terhadap kerja mental dan kerja manual, tetapi menghargai usaha, kemampuan, dan kebutuhan tiap individu), dan haruslah melahirkan sebuah hubungan antar manusia yang bekerja sama saling menguntungkan sebagai satu kesatuan (kolektif).

3.      Ketiga, segala hasil keputusan bersama, hasil dari proses demokrasi itu sendiri, harus secara disiplin dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Minoritas yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut boleh tetap beradu argumen dengan mayoritas lainnya, tetapi mereka harus dengan disiplin dan tanggung jawab menjalankan keputusan yang mereka tentang itu. Perbedaan pendapat yang mereka lakukan boleh mereka propagandakan sebagai bahan pembicaraan dalam proses pengambilan keputusan berikutnya.

Singkat kata, demokrasi jenis baru ini adalah demokrasi yang benar-benar melibatkan seluruh anggota masyarakat secara utuh dan nyata (tidak hanya di atas proklamasi-proklamasi yang indah-indah), yang benar-benar proses keseharian dalam hidup seluruh anggota masyarakat, dan direncanakan sekaligus dijalankan dengan kedisiplinan oleh seluruh rakyat. Karenanya dapat dikatakan sebagaiDemokrasi Kerakyatan.

Demokrasi kerakyatan melandaskan dirinya pada :

Partisipasi semua individu rakyat.

1.    Pertama, tidak memisahkan dengan jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga-lembaga yang dibutuhkan adalah yang dapat membuat hukum sekaligus menegakkannya.

2.    Kedua, jabatan-jabatan publik harus dipilih langsung, sampai tingkat setinggi-tingginya. Tidak hanya anggota dari dewan yang dipilih. Hakim, pejabat tinggi, perwira milisi, pengawas pendidikan, manajer pekerjaan umum, harus juga dipilih.

Mayoritas di atas minoritas.

Sifat kerakyatan adalah sifat yang berorientasi kepada mayoritas rakyat. Jadi dalam demokrasi kerakyatan, keputusan diambil berdasarkan kehendak dan kebutuhan mayoritas dan ini secara nyata. Bukan sebatas pengambilan suara saja, tetapi proses diskusi, perdebatan, dan akhirnya penalaran haruslah diadakan di permusyawaratan rakyat terkecil. Bentuk-bentuk pemilihan umum dan parlemen seperti sekarang (sebatas pengambilan suara) adalah penghambat dari kekuasaan mayoritas rakyat, karena justru menjebak mayoritas ke dalam perintah-perintah minoritas.

Dewan rakyat, adalah konsep dan bentuk konkrit dari pelaksanaan Demokrasi Kerakyatan

1.    Pertama, perubahan bentuk demokrasi ini membutuhkan sebuah pengorganisasian masyarakat, terutama bagian mayoritas yang selalu dipaksa oleh minoritas penguasa negara dan modal.

2.  Kedua, perubahan bentuk demokrasi ini adalah perubahan yang revolusioner sekaligus evolusioner. Pada saat awal pertumbuhannya, proses pendidikannya kepada massa rakyat, dan pengorganisasiannya akan berkembang secara evolusioner dalam pertambahan jumlah massa aktif, terdidik dan terorganisasi. Namun di saat-saat tertentu ia akan berlipat ganda seperti jamur di musim hujan, dan dengan segera, bahkan terkesan dengan sangat mendadak, menjadi kekuatan yang dapat menjadi alat mayoritas rakyat untuk mewujudkan demokrasi se-sejati-sejatinya.

Trias Politika.

Montesquieu paling dikenal dengan ajaran Trias Politika (pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga): eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang).

Trias politica menurut montesquieu, adalah sebagai berikut :

1.      Eksekutif.

Merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiardjo, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama dewan perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara.

2.      Legeslatif.

Merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.

3.     Yudikatif.

Mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.

Pengertian Trias Politica adalah teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ajaran dari Teori Trias Politica ini bertentangan dengan kekuasaan raja pada zaman Feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu yang memegang kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri UU, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran atas UU yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.

Setelah pecah revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham mengenai kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Pada saat itu timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu. Yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan yaitu :

1.      Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat UU).

2.      Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan UU).

3.      Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili).

1.      Kekuasaan Legislatif (Legislatif Powers).

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat UU. Pembuatan UU harus diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. JIka penyusunan UU tidak diletakkan ada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan UU untuk kepentingannya sendiri. Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun UU yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam kenegaraan, karena UU ibarat yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Sebagai badan pembentuk UU maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan UU saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan UU itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain.

2.      Kekuasaan Eksekutif (Executive Powers).

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan UU. Kekuasaan menjalankan UU ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala UU ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikannya) kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana UU (badan eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

3.      Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Judicative Powers).

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban untuk mempertahankan UU dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap pelanggaran UU yang telah diadakan dan dijalankan.

Walaupun para hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara (eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan yudikatif adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika kepala negara melanggar hukum.

Trias Politika.

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.

Sejarah Trias Politika.

Pada masa lalu, bumi dihuni masyarakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau nonfisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut.

Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah pada dewan-dewan Kota Athena (Yunani). Dewan ini sudah menampakkan 3 kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau Tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di keduanya.

Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000 – 1500 M), kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu, dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini.

Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan.

Untuk keperluan mata kuliah ini, cukup akan diberikan gambaran mengenai 2 pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep Trias Politika. Pertama adalah John Locke yang berasal dari Inggris, sementara yang kedua adalah Montesquieu, dari Perancis.

John Locke (1632-1704)

Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property)." Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Mengapa Locke menulis sedemikian pentingnya masalah kerja ini ?

Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi yang rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Kerap kali raja secara sewenang-wenang melakuka akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, kerap kali kalangan bangsawan mengadakan perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kastil.

Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi ‘damai’ tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris.

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.

Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris.

Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurnakan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu.

Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748.

Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara.

Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep Trias Politika ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).

Fungsi-fungsi Kekuasaan Legislatif

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government, Education, dan Representation.

Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.

Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indnesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan. Berat bukan ?

Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.

Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di aneka isu politik.

Fungsi-fungsi Kekuasaan Eksekutif

Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators.

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepada suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya.

Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangi surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di Inggris, kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris, demikian pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden.

Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil terkadang tidak berlaku kaku demikian. Di masa pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal tersebut.

Gus Dur berasal dari partai yang hanya memenangkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia menjadi presiden. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, terdapat hubungan yang sangat kuat antara eksekutif dan legislatif oleh sebab seorang eksekutif dipilih dari komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem presidensil, pemilu untuk memilih anggota dewan dan untuk memilih presiden terpisah.

Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer. Sekali lagi, ini pernah terjadi di era Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya kepada pihak militer tidak digubris pihak yang terakhir, terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang banyak terjadi di masa pemerintahannya.

Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula di konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain.

Dispensen Appointment merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatangan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri.

Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.

Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.

Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.

International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

  

Trias Politika di Indonesia

Sebelum lebih jauh membahas mengenai pemilu, alangkah baiknya kita juga mengerti sistem pemerintahan yang digunakan negara Indonesia.

Bicara tentang teori, Trias Politika adalah sebuah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Pada intinya, konsep Trias Politika adalah sebuah ide dimana kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (mengadili atas pelanggaran undang-undang).

Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf Inggris John Locke dan kemudian dikembangkan oleh sarjana Perancis Montesquieu. Segenap negara demokratis, termasuk Indonesia, menerapkan trias politika agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Marikita sukseskan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 keta melaksanakan pemilu serentak yaitu pilpres dan pileg (DPRD kab/kota, DPRD Propinsi, DPR RI, DPD).

Mengenal Trias Politika di Indonesia

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai Negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu Negara tidak boleh dilimpahkan pada suatu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan Negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Secara implisit negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai teori trias politika yang dianut oleh Montesquieu dimana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi Negara baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif kedalam lembaga-lembaga negara di Indonesia, namun selain dari tiga fungsi Negara itu, Indonesia membagi kekuasaan lagi yaitu kekuasaan eksaminatif atau pemeriksaan keuangan negara.

Di Indonesia, kekuasaan Negara dituangkan dalam tingkatan perundang undangan. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi menempati peraturan tertinggi, Undang-Undang (UU) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lembaga tinggi negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kekuasaannya oleh UUD 1945, akan tetapi fungsi dan tugas lembaga negaranya diatur lebih lanjut oleh UU yang sah. Kewenangan DPR dalam mengamandemen UU diambil alih oleh MK, yang dapat membatalkan pasal UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan hakim MK, pasal UU tersebut mengalami mati suri sebelum DPR mengamandemennya. Adanya ketidak sesuaian antara kebijakan pemerintah yang dibutuhkan berdasarkan UU yang sah, akan tetapi UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka UU tersebut akan menghambat gerak pemerintah.

Lembaga Eksekutif merupakan satu lembaga negara yang paling pokok dan paling di sorot dalam berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. Lembaga eksekutif ini meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, pemerintahan di tingkat daerah seperti gubernur, bupati /walikota, camat, dan kades/lurah. Lembaga eksekutif ini lebih kita kenal dengan nama pemerintah. Didalam kinerja lembaga ini terutama presiden yang merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan dalam system pemerintahan di Indonesia menjadi tolak ukur bagi berjalannya suatu negara, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Lembaga Eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah diihat yang diantaranya yaitu keadaan ekonomi, budaya, pendidikan dll, yang semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat. Tugas dari lembaga eksekutif ini sebagian besar sudah tertera pada alenia keempat dalam pembukaan UUD 1945 yang sudah ada pada tanggal 18 agustus 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain didalam tugas dan kewajiban lembaga eksekutif di negara Indonesia juga menjalankan undang-undang yang sudah ada. Jadi dalam ketatanegaraan di Indonesia seluruhnya sudah tercantum didalam UUD 1945, dengan menjalankan UUD 1945 maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih baik dan akan sesuai dengan tujuan dan cita-citabangsa Indonesia.

Lembaga Legislatif merupakan lembaga yang membuat undang-undang, bukan hanya itu tapi juga mengatur mengenai anggaran APBN. Yang termasuk dalam lembaga legislatif yaitu;

MPR, DPR, DPD, DPRD I, DPRD II.

MPR adalah lembaga tertinggi di Negara ini, tapi setelah UUD 1945 diamandemen MPR menjadi lembaga tinggi negara, berdasarkan pasal 3 dan pasal 8 ayat (2) dan (3) UUD 1945 amandemen, tugas dan wewenang MPR yaitu: Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, Melantik Presiden dan Wakil Presiden, Memberhentikan Presiden dan atau Wakil presiden dari jabatannya berdasarkan undang-undang dasar, melakukan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang di usulkan oleh presiden, jika terjadi kekosongan posisi wakil presiden. Menurut UUD 1945 amandemen tugas DPR tercantum dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) yaitu: Dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat tujuan bersama.

Dan DPD ini tidak sebegitu tenar di banding dengan DPR atau MPR, DPD adalah lembaga baru yang dibentuk setelah amandemen terhadap UUD 1945, DPD ini berfungsi mewakili daerahnya masing-masing, menurut pasal 22 ayat (1) yaitu: Dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, ikut merancang RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah. Sejatinya legislatif ini merupakan lembaga yang lebih dekat dengan rakyat, tapi kenyataannya belum begitu terealisasi dengan sempurna.

Dari tiga elemen trias politika, yudikatif merupakan elemen terkuat sekaligus terlemah. Secara perundang-undangan, yudikatif sangat kuat namun secara penerapan sangat lemah. Hakim-hakim korup dan kurang mental merupakan kelemahan terbesar di lembaga yudikatif. Hal ini yang bisa disusupi oleh kepentingan elit-elit politisi partai yang sukses jadi legislator. Selain itu, kurangnya sorotan dan dukungan media membuat lembaga yudikatif tidak bersuara seperti sekeras para politisi. Kita bisa bandingkan tiga penegak hukum yang ada saat ini yaitu: Polisi, KPK, dan Kejaksaan. Dari ketiga penegak hukum itu kejaksaanlah yang terlihat sangat tenggelam mengenai sepak terjang mereka dalammenegak hukum. Kecuali mungkin untuk kasus-kasus yang menyangkut rakyat kecil, kejaksaan bisa tampak menakutkan.

Kekacauan politik yang terjadi saat ini tidak lepas dari kesalahan presiden yang menempatkan orang-orang partai di posisi penegak hukum di level menterinya. Para menteri atau yang setingkat yang berasal dari partai ini dipastikan akan memperjuangkan kepentingan partai, baik itu kepentingan materi maupun kepentingan non-materi seperti menyelamatkan para kolega dari jeratan hukum. Melihat kenyataan ini, yudikatif yang terintervensi baik oleh eksekutif dan legislatif menjadi sistem demokrasi kita hanya setengah mati, maka tidak heran jika kekacauan dan kekisruhan tidak pernah selesai, karena sistemnya yang tidak dijalankan dengan murni dan sepenuh hati.

Dibalik itu semua seharusnya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik bukan memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Pemerintah seharusnya bertindak tegas terhadap orang-orang yang menyelewengakan kekuasaan tersebut, kalau perlu berikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena pada dasarnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan contoh atau panutan bagi masyarakat, jika lembaganya saja bermasalah bagaimana dengan rakyatnya di indonesia ini. Kita sebagai masyarakat harus lebih selektif lagi untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif agar pejabat yang duduk di kursi tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki sehingga mereka yang menjadi perwakilan rakyat dapat mewujudkan aspirasi rakyat. Serta kita harus menjalankan aturan aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyelewengan.