AMBANG BATAS PARLEMEN

parliamentary threshold 

Ambang batas parlemeN

by, R. Tri Priyo Nugroho

Ambang batas parlemen (bahasa Inggris: parliamentary threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu.Menurut Kacung Marijan, yang dimaksud electoral threshold adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi (wakil) di parlemen. Maksudnya, agar orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil karena mendapat kekuatan memadai di lembaga perwakilan (di Indonesia dikenal dengan istilah parliementary threshold).Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Hanta Yuda yang mengatakan bahwa, dalam logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan jumlah parpol peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan parpol yang perlu diberdayakan atau dirampingkan diparlemen.

Dalam pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4 % dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di Parlemen.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam suatu negara demokrasi.

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia yang memberi ruang sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, tidak heran bila banyak bermunculan partai politik dalam setiap kontestasi politik. Tetapi sistem presidensil menurut Scott Mainwaring tidak cocok dengan sistem multipartai, dan dapat menciptakan demokrasi yang tidak stabil.

Selain itu, presiden dapat mengalami resistansi apabila terjadi multipartai dalam parlemen karena Legislatif lebih dominan. Oleh karena itu harus ada pembatasan jumlah partai politik untuk masuk ke dalam parlemen, salah satunya dengan menggunakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Ambang batas parlemen ini pertama kali ditetapkan pada Pemilihan Umum 2009. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Namun, pada Pemilihan Umum 2009, partai politik yang sebelumnya tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilihan Umum 2004 --dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilihan umum-- dapat menjadi peserta pemilu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-VI/2008. Hal ini mengakibatkan banyaknya partai politik peserta Pemilihan Umum 2009, yakni 44 parpol (7 partai politik lokal Aceh) --di mana 28 parpol tidak lolos ambang batas.

Kemudian menjelang Pemilihan Umum 2014, Undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana Pasal 208 menetapkan bahwa ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh), dan yang tidak lolos ke parlemen ada dua partai.

Selanjutnya Undang-Undang Pemilu tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan, menjadi 4% dari suara sah nasional. Pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2019.

Dari partai-partai politik yang lolos tersebut salah satu yang menarik untuk diamati adalah pergerakan partai-partai politik yang baru. Selain mereka sudah dinyatakan oleh KPU lolos verifikasi, tugas partai politik baru ini tidak sampai di situ saja. Partai politik baru ini juga mempunyai tugas yang cukup berat untuk mendelegasikan kadernya untuk duduk di parlemen, apabila tidak hanya mau jadi penggembira dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Selain mereka masih baru, dan belum mempunyai loyalitas yang teruji dan mengideologi seperti partai politik yang telah lama berkiprah dalam kontes pemilihan umum di Indonesia, juga tantangan ambang batas parlemen/parliamentary threshold yang akan dihadapi. Adapun partai-partai baru yang menjadi kontestan pemilu kali ini adalah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), dan Partai Berkarya.

Pada Pemilu 2014 satu-satunya partai politik baru pada saat itu dapat lolos ambang batas parlemen yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai Nasdem kala itu bahkan dapat mengalahkan partai yang lebih dahulu mengikuti pemilihan umum yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2014.

Keempat partai baru tersebut harus dapat memperoleh suara yang signifikan apabila tidak mau hanya numpang lewat dalam kontestasi Pemilu 2019. Caranya, tentu dengan menawarkan program-program yang lebih bagus dari partai yang ada agar pemilih tertarik untuk memilih mereka. Keempat parpol baru tersebut juga harus pada menggunakan berbagai macam strategi partai untuk dapat mendudukkan kadernya di parlemen.

Apakah keempat partai tersebut dapat mengikuti jejak Partai Nasdem pada Pemilu 2014 yang langsung berhasil mendelegasikan kadernya di parlemen? Oleh karena itu menarik untuk menunggu hasil perhitungan suara partai-partai baru tersebut pada Pemilu 2019 nanti.

Pertanyaannya bisakah partai meraih minimal untuk tiket batas aman 23 / 24 KURSI di DPR RI partai bisa lolos ke pemilu selanjutnya.

Parlementary Threshold 4 Persen Tak Pengaruhi Perolehan Kursi di DPRD .

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen yang telah disahkan dalam Undang Undang (UU) Pemilu hanya berlaku untuk penentuan perolehan kursi di DPR RI.

Ambang batas Parliamentary Threshold (PT) 4 persen ternyata hanya berlaku untuk Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI. Sementara, untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, besaran ambang batas PT adalah 0 persen.

Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar, Sabtu (3/8). Bahtiar mengungkapkan, penerapan ambang batas parlemen parliamentary thresholdsebesar 4 persen pada Pemilu 2019 didasari atas semangat untuk memperkuat sistem presidensial.

Semangat ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus untuk mendorong efektifitas serta proporsionalitas tugas dan fungsi dari DPR RI.

“Semangat pembentuk Undang-Undang dengan penerapan ambang batas 4% yaitu untuk multi partai sederhana dengan fokus untuk memperkuat sistem presidensial,” kata dia dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (4/8).

Bahtiar menyatakan, dengan ambang batas 4 persen diharapkan partai politik (parpol) dapat disederhanakan. Meski ia mengakui realitas yang terjadi saat ini, penerapan ambang batas PT tidak berbanding lurus dengan semangat pembatasan parpol yang ada di DPR RI.

Dicontohkan pada Pemilu 2009, dengan besaran ambang batas sebesar 2,5 persen, tercatat sembilan partai politik yang lolos ke Senayan. Begitu juga pada Pemilu 2014, ambang batas PT dinaikkan menjadi 3,5 persen dan tercatat 10 partai politik yang melenggang ke Senayan.

“Dengan ambang batas 4%, peluang partai peserta Pemilu 2019 tetap terbuka lebar ke parlemen. Sepanjang partai pemenang tidak mendominasi suara secara signifikan, sehingga perolehan suara merata ke seluruh parpol baik partai besar maupun partai kecil,” terang Bahtiar.

Jadi, sambungnya, ambang batas PT 4 persen hanya berlaku untuk Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI. Untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, besaran ambang batas PT adalah 0 persen.

Berlaku demikian karena Pemilu 2014 sempat diberlakukan PT secara nasional melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“PT 4% hanya berlaku untuk DPR RI saja, untuk DPRD tidak diberlakukan PT. Akan tetapi partai dibentuk untuk fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan sehingga dapat diwujudkan dalam kebijakan. Tanpa ada wakil di DPR maka akan menyulitkan partai untuk melaksanakan fungsi tersebut,” jelas Bahtiar.

“Jadi sudah sepatutnya partai tetap berjuang untuk dapat kursi di DPR. Partai dianggap ‘sempurna’ jika minimal punya 3 ‘wajah’, yaitu wajah di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tanpa itu, tentu fungsi partai tidak akan maksimal,”

Parliamentary Threshold Bersifat Nasional.

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan bahwa parliamentary threshold atau ambang batas parlemen bersifat nasional. Artinya partai yang lolos ambang batas parlemen nasional, secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sebaliknya, partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota.

 “Jadi suara sah yang ditetapkan itu harus 4 persen, seperti yang terdapat di Pasal 415 Undang-Undang Pemilu, apabila partai tidak memenuhi 4 persen, maka tidak diikutkan dalam penghitungan suara untuk kursi DPR. Ketentuan kedua juga terdapat pada Pasal 414 yang mengatakan semua partai politik itu diikutsertakan dalam penghitungan suara untuk DPRD kabupaten/kota,” jelas Inosentius, usai menerima audiensi DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Inosentius menekankan, dari rumusan pasal tersebut jelas mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan perhitungan bagi partai politik yang tidak memenuhi 4 persen tidak diikutkan dalam perhitungan di DPRD kabupaten/kota. “Yang ada adalah bahwa bagi partai politik yang tidak memenuhi 4 persen tidak diikutkan dalam perhitungan kursi DPR bukan perhitungan kursi di DPRD kabupaten/kota,” ungkapnya.

 Lebih lanjut, Inosentius mengilustrasikan apabila di suatu daerah pemilihan jumlah suaranya cukup untuk mendapatkan kursi di DPR, namun saat perhitungan suara nasional tidak mencapai 4 persen, maka partai tersebut dapat dikatakan gugur.

“Jadi percuma kalau dia menang. Misalnya memperoleh perhitungan suara 100 persen di provinsi tertentu, sementara kumpulan suara secara nasional tidak sampai 4 persen, maka partai tersebut dianggap gugur untuk kursi di DPR,” imbuhnya.

 Sebelumnya pada audiensi tersebut, DPRD Kabupaten Enrekang mempersoalkan pengertian parliamentary threshold yang berlaku secara nasional. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Arpan Renggong menyatakan terdapat perbedaan pandangan terkait masalah nomenklatur yang ada pada pengertian secara nasional.

 “Isu yang berkembang selama ini, parliamentary treshold berlaku secara nasional, artinya tidak berlaku di pusat apabila kursi-kursi yang tersedia hanya dimiliki oleh partai yang memenuhi syarat secara nasional,” jelasnya.

 Oleh karena itu, dirinya berharap perbedaan pandangan tersebut dapat disamakan. Sehingga nantinya pengertian tersebut dapat diteruskan untuk disampaikan kepada masing-masing kader partai.