OLIGARKI

 Oligarki

 

Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Oligarki adalah upaya politik untuk mempertahankan kekayaan atau kemakmuran.

Hubungan erat antara upaya politik itu dan demokrasi muncul dalam pola ketimpangan yang makin dalam di sejumlah negara demokrasi.

Oligarki terjadi karena adanya sejumlah pengusaha yang telah menguasai kekayaan disuatu negara secara berlebihan.

Mereka ini semakin kuat karena kepemilikan modal yang besar. Bisnis mereka kemudian berkolaborasi dengan pengusaha sehingga membentuk jaringan oligarki yang semakin dalam.

Oligarki terjadi karena partai politik (parpol) dikendalikan oleh segelintir orang. Mereka ini kemudian masuk ke pemerintahan dan ekonomi.

Akibatnya praktik oligarki berkembang dari parpol ke pemerintahan dan bisnis.

Dasar Standar Internasional Tentang Pemilu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijabarkan dalam Komentar Umum 25 Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia. Tertulis bahwa Hak untuk Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Urusan Publik, Hak Memilih dan di Pilih serta Hak atas Kesetaraan Akses dalam Pelayanan Publik.

Hak asasi manusia, dampak oligarki dalam Pilkada berpotensi mengesampingkan hak-hak warga negara.

Praktik oligarki dalam berbagai kesempatan mengurangi bahkan meminggirkan prinsip equal rights dalam politik yaitu hak politik warga negara akan terbatasi karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik. Pemilihan kepala daerah pun bakal hanya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Dampaknya, hasil dari proses pilkada tersebut akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang condong kepada kaum oligarki.

Oligarki adalah bentuk kekuasaan di tangan segelintir orang, yang menguasai sumber daya material (kekayaan), untuk meningkatkan dan mempertahankan kekayaannya.

Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan dimana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok orang. Seringkali golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Menurut Aristoteles, oligarki, yang makna literalnya dapat diterjemahkan menjadi kekuasaan oleh segelintir orang, merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Oleh karena sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan.

Oligarki tidak dapat disamakan dengan aristokrasi yang dapat dianggap sebagai pemerintahan oleh golongan kecil yang benar.

Yang berkuasa dalam pemerintahan aristokrasi adalah kaum bangsawan yang berparitisipasi di parlemen beserta dengan raja dan ratu yang dipercayai sebagai pemimpin oleh karena garis keturunannya.

Walau memang aristokrasi juga dikendalikan oleh kelompok kecil orang, perbedaannya dengan oligarki dapat dilihat dari komitmen aristokrat untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dan memastikan bahwa rakyatnya hidup sejahtera. Namun, aristokrasi juga dapat berubah menjadi oligarki apabila dipengaruhi oleh kelompok elitis bangsawan seperti penasehat-penasehat tinggi suatu kerajaan.

Oligarki sering ditemui di sejarah pemerintahan kuno, semenjak periode 600 BCE. Kota-kota kecial Yunani merupakan salah satu tempat dimana oligarki berkembang dan diterima sebagai norma pada saat itu. Contohnya adalah kota Athena dan Sparta. Ada juga kota Venesia pada abad ke-14 yang ekonomi dan politik kota-negaranya dikuasai oleh sekelompok bangsawan dengan sebutan patricians (Sraders, 2019).

Mungkin contoh kontemporer yang dapat dilihat lebih mudah adalah Soviet Union sebelum akhirnya pecah menjadi Rusia dan negara-negara kecil lainnya. Rezim komunis memang seringkali bersifat oligarki karena kelompok kecil diatas biasanya memiliki agenda tersendiri.

Karena definisi oligarki yang diberikan oleh Aristoteles sangat sederhana dan samar, banyak argumen yang dibuat untuk menuduh seseorang atau sekelompok orang sebagai oligarki. Pada waktu bersamaan, mudah juga bagi yang tertuduh untuk menghindari tuduhan tersebut. Maka dari itu, definisi oligarki sekarang harus dimodifikasi sedemikian rapa agar dapat mencangkup isu-isu kontemporer abad ke-21.

Professor Jeffrey A. Winters dari Northwestern University menciptakan definisi baru dalam bukunya, Oligarchy, yaitu : seseorang dengan dana yang cukup untuk melindungi wealth defense industry atau“industri perlindungan kekayaan.

Contoh dari industri ini dalam konteks kontemporer adalah pengacara, akuntan, lobbyists, konsultan, dan agen-agen lain yang dapat disewa untuk membantu seseorang yang kaya menghindari kewajiban pajaknya (Mayer, 2016).

 

Aspek oligarki yaitu :

1.     Terlahir dari ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem, basis kekuasaan oligarki adalah kekayaan.

2.    Politik pertahanan kekayaan.

3.     Adanya fusi antara kekuasaan bisnis dengan kekuasaan politik.

Dampak yang timbul adanya oligarki

1.     Oligarki hanya menggunakan politik sebagai alat pertahanan kekayaan (wealth defense). Pertahanan kekayaan ini ada dua aspek, mempertahankan harta benda (property defense) dan mempertahankan pendapatan (income defense). Mempertahakan harta benda dilakukan dengan menciptakan hukum yang melindungi kepemilikan pribadi dan hak menumpuk kekayaan. Sedangkan mempertahankan pendapatan dilakukan dengan mencegah pajak yang merugikan kaum kaya, mengurangi biaya tenaga kerja (upah, tunjangan, dan jaminan sosial), dan mengalihkan biaya sosial/ekologi bisnis pada negara dan masyarakat.

2.     Tujuan oligarki adalah mempertahankan dan meningkatkan kekayaan. Sehingga kekayaan semakin menumpuk di tangan segelintir orang. Dengan demikian, oligarki inheren dengan pelestarian ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

3.     Oligarki merusak negara hukum. Sebab, dalam tatanan oligarkis, ada orang yang lebih kuat dan lebih tinggi dari hukum.

Di Indonesia, oligarki baru muncul di zaman Orde Baru. Saat itu ada pembukaan ekonomi, yang mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam alam kapitalisme global.

Proses itu memberi ruang bagi tumbuhnya kapitalis domestik. Sayangnya, alih-alih tumbuh karena semangat kewirausahaan yang kuat, mereka tumbuh karena ada sokongan politik dari penguasa Orde baru.

Berkat berbagai fasilitas dari pemerintah kala itu, seperti seperti lisensi, kredit, subsidi, bahkan perlindungan, pelan-pelan bisnis para kapitalis domestik itu mulai menggurita.

Sebagian besar kapitalis domestik itu bergerak di sektor ekstraktif, terutama pertambangan dan kehutanan. Tahun 1970-an, ada booming minyak. Lalu, di tahun 1980-an, ada booming kayu. Alih-alih memberi pijakan bagi penguatan ekonomi Indonesia, misalnya mendorong industrialisasi, dua momentum itu justru menguatkan oligarki.

Berkah minyak dan kayu, yang mengalir ke pundi-pundi negara, justru banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha yang mengumpul di sekitar Orde Baru. Inilah momentum bangkitnya oligarki Indonesia.

Ditambah lagi, dua hal yang mestinya menghalangi pertumbuhan oligarki, yaitu mobilisasi rakyat dan supremasi hukum, mengalami pelemahan. Pasca 1965, gerakan rakyat ditindas. Politik mobilisasi dimatikan lewat depolitisasi dandeorganisasi. Sementara hukum tak pernah lebih tinggi dari penguasa Orba dan kroninya.

Sebagian besar oligarki Indonesia hari ini masih warisan Orde Baru. Reformasi tahun 1998 tak berhasil menjinakkan mereka untuk tunduk pada supremasi hukum.

Kalaupun ada wajah baru, itu lantaran ada model bisnis baru yang berkembang. Kalau sekarang, misalnya, bisnis yang terkait dengan teknologi informasi.

Tapi, pijakan oligarki Indonesia dari zaman Orba hingga sekarang tak banyak berubah: ekstraktivisme (ekstraksi sumber daya alam, lalu diekspor dalam bentuk mentah ke pasar dunia).

Hampir separuh dari 50 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes hanya berasal dari sawit, batubara dan kayu/kertas. Bisa disimpulkan, oligarki Indonesia adalah oligarki ekstraktif.

Sektor ekstraktif ini tak menciptakan nilai-tambah. Agar bisa menghasilkan profit yang melimpah, mereka mereka membutuhkan mekanisme-mekanisme politik untuk menurunkan biaya eksplorasi dan eksploitasi, mengurangi beban pajak, hingga mendapatkan kuota ekspor yang lebih banyak.

Karena itu, konglomerat di sektor ekstraktif ini selalu membutuhkan politik (kapitalisme kroni). Untuk kaya raya, mereka membutuhkan politik untuk meningkatkan dan mempertahankan kekayaannya.

Ada beragam faktor yang menguatkan oligarki dalam menguasai politik kita

1.     Politik yang makin transaksional dan bergantung pada uang. Dengan kekuatan kekayaannya, oligarki bisa membeli partai dan politisi, menentukan kandidat dan agenda politiknya, hingga membeli suara pemilih.

2.     Melemahnya kekuatan mobilisasi rakyat dan absennya kekuatan politik progressif, sehingga tidak ada kekuatan yang menentang dominasi dan agenda politik oligarki.

3.     Absennya negara hukum. Hukum harusnya menjadi alat untuk menciptakan keteraturan berbasis keadilan. Dan karena itu, supremasi hukum seyogianya bisa menjinakkan kekuasan dan orang-orang kuat di dalam masyarakat. Aturannya bisa menghalangi berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran, seperti korupsi, maladministrasi, dan pelanggaran HAM.

Oligarki akan menghilang kalau masyarakat bisa lebih setara, baik secara politik maupun secara ekonomi. Dan agar masyarakat lebih setara, negara ini perlu menjalankan agenda politik redistribusi.

1.     Redistribusi kekayaan, seperti pajak yang berkeadilan dan reforma agraria.

2.     Redistribusi kesempatan agar setiap warga punya peluang yang sama untuk berkembang maju. Ini dilakukan lewat investasi sosial untuk perbaikan layanan dasar agar bisa diakses semua warga: pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain.

2.  Ristribusi kesempatan juga meliputi kesempatan yang sama dalam berusaha. Dalam hal ini, harus ada dukungan terhadap pelaku usaha UMKM agar mereka punya peluang untuk berkembang.

Model ekonomi yang selama ini jadi ruang tumbuh-kembangnya oligarki, yaitu ekstraktivisme, harus dirombak habis-habisan. Tak boleh lagi ada barang yangdiekspor dalam bentuk mentah. Semua harus melalui proses pengolahan

Praktik Oligarki di Indonesia karena para pembuat keputusan dari kalangan pemerintah memiliki kekuasaan, jaringan, dan keahlian. Sehingga kebijakan yang mereka buat akan sulit ditentang oleh elit-elit lain yang tidak memiliki faktor pendukung tersebut. Adanya praktik oligarki di Indonesia karena terjadinya disfungsi demokrasi. Oligarki yang kemudian mengendalikan birokrasi. Sedangkan birokrasi adalah aspek yang mengambil kendali strategis, menegakkan hukum dan mewakili kebutuhan negara.

Solusinya untuk mengurangi praktik oligarki dengan cara  :

1.     Mendorong pendidikan di kalangan sipil. Hal ini dikarenakan partai politik akan melakukan regenerasi dan dibutuhkan kandidat-kandidat dengan edukasi tinggi untuk dapat mengurangi praktik oligarki tersebut.

2.     Solusi lainnya dengan cara mengubah sistem partai politik dan pemilu di Indonesia.

 

Teori hukum besi oligarki Robert Michels dan patron-client. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan sebagai berikut :

1.     Oligarki terjadi diperlihatkan dalam pengutamaan kepentingan elite. Pengutamaan kepentingan elite ditunjukkan dengan pilihan-pilihan politik strategis partai yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan.

2.     Oligarki terjadi dengan dominasi elite politik, intervensi kuat dan dominasi komunikasi politik antar elite partai.

3.     Beberapa penyebab terjadinya oligarki, yakni :

a.     Kebutuhan yang mendesak akan kepemimpinan.

b.     Organisasi yang semakin birokratis.

c.      Keunggulan elite yang mengakibatkan kesenjangan kapabilitas kader.

d.     Perubahan psikis pemimpin partai.

e.      Penguasaan atas pendanaan partai.

f.       Patronase oleh elite partai, dan ketidakmampuan massa.

4.     Implikasi atas terjadinya kepemimpinan oligarkis adalah resistensi oligarki yang berakibat pada konflik internal partai politik.

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa

Contoh negara-negara oligarki :

1.     Uni Soviet.

Di Uni Soviet saat rezim Stalin, hanya anggota Partai Komunis yang mendukung birokratisasi Stalin saja dapat memegang jabatan pemerintahan, sisanya disingkirkan atau dibunuh dengan kejam.

2.     Aparteid Afrika Selatan.

Di Afrika Selatan sebelum 1994, orang-orang minoritas berkulit putih memerintah secara oligarki atas mayoritas penduduk Afrika Selatan berkulit hitam. Politik rasisme ini secara resmi pada 1948 disebut aparteid.

 

Kritik konstruktif sebagai moral etis itu adalah bentuk tanggung jawab masyarakat peduli bangsa dan negara Indonesia bersama elemen bangsa terkait dalam membantu menata arah kiblat politik pemerintahan di dalam aspek HAM dan sumber daya alam yang tergerus oleh oligarki sehingga semakin melenceng dari jiwa pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Mudah-mudahan perbaikan di negara ini bisa kita lakukan dengan sentuhan moral, rasional, suara rakyat yang dijiwai dengan norma-norma dan kebangsaan dengan keprihatinan sosial.