ABUSE OF POWER

Abuse of Power

 

Abuse of power adalah ketika seseorang yang memiliki kekuasaan (power) lebih tinggi melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Menurut Law Insider, abuse of power adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang dengan kedudukan tinggi. Orang yang melakukan tindakan abuse of power menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah.

Abuse of power adalah salah satu istilah yang belakangan ini banyak diperbincangkan di media sosial. Terminologi ini dipakai untuk menyebut tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Menurut Miriam Budiardjo (2008) dalam buku Memahami Kekuasaan Politik karya Muhtar Haboddin menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.

Jabatan dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Saat seseorang memiliki jabatan, secara otomatis ia akan mendapatkan kewenangan-kewenangan tertentu yang disebut kekuasaan.

Menurut Yopie Moria dalam buku Sendi-Sendi Hukum Konstitusional karya Dr. Hotma P. Sibuea dan Dr. Hj. Asmak ul Hasnah, abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Penyalahgunaan kekuasaan secara umum tidak hanya merujuk pada pejabat pemerintahan atau aparat yang memiliki kewenangan hukum, tetapi seseorang dengan jabatan apa pun yang bertindak sewenang-wenang.

Orang yang melakukan abuse of power menggunakan kekuatan atau wewenang mereka untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk dalam perbuatan tercela yang melawan hukum.

Beberapa bentuk abuse of power secara umum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya penyuapan, korupsi, pengancaman atau penghinaan kepada bawahan, dan lain sebagainya.

 

Abuse of Power Menurut Hukum di Indonesia

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan negara akan dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu tahun. Ada pun ciri-ciri dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) adalah sebagai berikut :

1.      Menyimpang dari tujuan atau maksud pemberian kewenangan. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat harus selalu digunakan sesuai maksud dan tujuan yang mengarah pada kepentingan umum. Jika kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan orang lain, tindakan tersebut sudah termasuk kategori abuse of power.

2.      Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum, dimana setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, kegiatan pejabat yang melanggar hukum termasuk ke dalam tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

3.      Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum

Asas-asas umum yang dimaksud dalam hal ini antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan sebagainya.

Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik.Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta, rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis.

Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Kalau itu yang terjadi, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yang disebut abuse of power. Perwujudan tindakan  penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Adakalanya tindakan  penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, akan tetapi apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana.

Persolan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan, terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan  atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan.

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan ini merupakan sebagai salah satu unsur penting dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur penting yang dimaksudkan adalah penyalahgunaan wewenang, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan khususnya dalam pengelolaan dan peruntukkan keuangan negara oleh aparatur negara, sesungguhnya itu merupakan tindak pidana korupsi oleh karena sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara.

Artinya bahwa sekalipun itu dipandang hanya sebagai kebijakan publik yang sifatnya administratif, akan tetapi apabila sudah berakibat pada merugikan perekonomian negara dan keuangan negara, maka sesusngguhnya itu adalah merupakan tindak pidana.

Mencermati apa yang dikemukakan di atas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam kekuasaan atau jabatan dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela, oleh karena orang cenderung melaksanakan sesuatu tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan.

Akan tetapi malahan sebaliknya, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan perundang-undangan mengatur tentang bagaimana perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan itu harus bersifat merugikan keuangan negara, maka tindakan ini rentan dan seringkali ditemui di kalangan aparatur negara atau pegawai negeri sipil.

Mengingat peranan dan kedudukan pegawai negeri adalah aparatur negara yang juga memegang kekuasaan, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan atau kekuasaannya.

 

Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin ting gi jabatannya, makin besar kewenangannya.

Tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar. Kondisi demikian merupakan sebuah kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat.

 

Abuse of Power di Tempat Kerja

Abuse of power adalah ketika seseorang yang memiliki kekuasaan (power) lebih tinggi melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Biasanya, abuse of power sering terjadi di lingkungan dan tempat pekerjaan tempat mengais pundi-pundi sehari-hari yang kurang pengawasan dan tidak memiliki kesadaran atas perilaku dari pengisi posisi tinggi di perusahaan.

Bentuk-bentuk abuse sendiri di antaranya seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, penghinaan, dan lain sebagainya.

Bahkan, mengutip dari Career Trend, nada bicara yang tinggi atau penggunaan bahasa yang kasar dari seorang atasan ke karyawannya pun tergolong abuse of power.

 

Contoh Abuse of Power dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut adalah contoh tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang mungkin sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja :

1.      Mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan, lembaga, atau organisasi yang dipimpinnya.

2.      Memaksa orang lain mengikuti peraturan meskipun dirinya sendiri tidak melakukannya.

3.      Melakukan ancaman terhadap bawahan yang tidak bekerja sesuai dengan keinginannya.

4.      Memperlakukan bawahan dengan buruk karena hal-hal sepele atau sesuatu yang bersifat pribadi.

Melakukan tindakan pelecehan seksual kepada bawahan atau karyawan dan masih banyak lagi.

 

Contoh dan Dampak Abuse of Power

Beberapa contoh dari abuse of power di tempat kerja :

1.      Atasan yang terus mengancam karyawannya bahwa mereka akan dipecat atau digantikan.

2.      Mempermalukan karyawan di depan rekan kerjanya.

3.      Memaksa karyawan untuk melakukan lembur beberapa kali dalam seminggu tanpa dibayar lebih.

4.      Atasan yang memperlakukan karyawannya dengan buruk karena mood-nya sedang tidak bagus.

5.      Reaksi merendahkan ketika karyawan mengajukan pertanyaan seorang atasan yang terus menyalahkan karyawan meskipun ia yang harusnya bertanggung jawab.

6.      Tidak memberikan informasi penting yang harus diketahui seorang karyawan.

7.      Mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan.

8.      Memaksa orang lain untuk mengikuti peraturan perusahaan meski dirinya tidak melakukannya.

9.      Membuat permintaan berbau seksual dari karyawan atau melakukan kontak fisik yang tidak pantas.

10.  Mengintervensi serta mengganggu rekan kerja atau karyawan lain untuk bekerja secara efisien.

11.  Memaksa rekan kerja atau karyawan untuk melanggar peraturan perusahaan. Tentunya, terdapat dampak negatif di lingkungan kerja dengan praktik abuse of power oleh seorang atasan.

 

DAMPAK ABUSE OF POWER

Berikut adalah beberapa dampaknya :

1.      Membuatmu rentan stres ketika bekerja.

2.      Banyak laporan seputar harrasment.

3.      Tekanan kerja jadi sangat tinggi.

4.      Kurangnya kepercayaan terhadap satu sama lain, terutama atasan, di tempat kerja.

5.      Tingkat turnover karyawan yang tinggi.

6.      Tingkat ketidakhadiran karyawan yang tinggi.

7.      Produktivitas karyawan yang rendah

 

Cara Menghadapi Abuse of Power di Lingkungan dan tempat pekerjaan tempat mengais pundi-pundi sehari-hari. 

Berikut adalah beberapa hal yang bisa anda pembaca blog ini, lakukan untuk menghadapi abuse of power di lingkungan dan tempat pekerjaan tempat mengais pundi-pundi sehari-hari :

1.      Bedakan perilaku yang salah dan benar. Salah satu masalah yang membuat kita sulit untuk menghadapi abuse of power di lingkungan dan tempat pekerjaan tempat mengais pundi-pundi sehari-hari adalah tidak tahu perilaku seperti apa yang salah dan benar. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang salah dan tergolong abuse of power :

a.       Atasan memintamu untuk menyelesaikan masalah yang ia buat di lingkungan dan tempat pekerjaan tempat mengais pundi-pundi sehari-hari.

b.      Memintamu untuk tetap di lingkungan dan tempat pekerjaan tempat mengais pundi-pundi sehari-hari setelah jam kerja.

c.       Menyuruhmu untuk melakukan pekerjaannya.

d.      Memintamu untuk tutup mulut seputar kesalahan atau tindakan ilegalnya.

e.       Membuat kontak fisik yang tidak pantas.

f.       Menggunakan bahasa yang tidak pantas ketika berkomunikasi denganmu.

g.      Melakukan bullying terhadapmu di hadapan rekan kerja ataupun ketika sendiri.

h.      Melakukan blackmail (pemerasan/memeras, pemfitnahan (Chantage), ancaman).

2.      Hadapi secara langsung. Artinya, ketika anda pembaca blog ini,tahu bahwa ada seseorang yang melakukan abuse of power di tempat kerja, cobalah untuk menanyakan apa alasan dari perbuatannya. Hal ini membuatmu bisa melakukan konfrontasi namun tetap secara profesional. Tanyakan juga apa hal yang bisa anda pembaca blog ini,lakukan untuk membuatnya berhenti melakukan hal tersebut kepadamu. Hal ini karena seseorang yang melakukan abuse of power tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu hal yang salah namun tidak ingin berhenti karena merasa dibiarkan.

3.      Dokumentasikan. Jika anda pembaca blog ini, ingin membawa masalah ini ke atasan yang lebih tinggi atau HRD, pastikan untuk melakukan dokumentasi sebagai barang bukti. Hal-hal seperti rekaman suara, foto, atau screenshot sebuah percakapan bisa menjadi barang bukti ke HRD. Dari sana, jelaskan secara detail apa yang atasanmu lakukan dan minta rekan kerjamu untuk menjadi saksi atas perlakuan abuse of power tersebut.

4.      Jangan bereaksi berlebihan dan ketahui batasan. Terkadang, atasan bereaksi buruk karena berbagai alasan, salah satunya karena performa buruk dan telah berlangsung cukup lama. Tentu saja jika atasan memarahimu, hal tersebut masih berada dalam batas normal karena anda pembaca blog ini,sendiri pun turut berperan dalam masalah ini. Namun, jika atasanmu terus bersikap buruk terhadapmu meskipun anda pembaca blog ini,telah mencoba untuk memperbaiki diri, maka itu bisa jadi tanda bahwa atasanmu telah melewati batas.

 

Ada beberapa tindakan atasan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk abuse of power seperti berikut :

1.      Selalu mengingatkan karyawan bahwa dirinya bisa digantikan dan dipecat kapan saja.

2.      Mempermalukan atau memarahi karyawan di depan rekan kerjanya.

3.      Memaksa karyawan untuk bekerja overtime beberapa kali dalam seminggu tanpa uang lembur.

4.      Memperlakukan karyawan dengan tidak baik ketika dirinya sedang bad mood (perasaan sedang buruk).

5.      Merendahkan pertanyaan yang diajukan karyawan.

6.      Ketika ada masalah dalam pekerjaan, atasan yang melakukan tindakan abuse of power akan langsung menyalahkan bawahannya dan tidak melakukan introspeksi diri.

7.      Menahan informasi penting yang sebenarnya perlu diketahui oleh karyawan.

8.      Mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan.

9.      Memaksa karyawan untuk mengikuti peraturan perusahaan walau dirinya sendiri tidak memberi contoh.

 

 

 

 PC