PEOPLE POWER
Istilah kekuatan rakyat atau people power sering digunakan untuk merujuk pada perjuangan rakyat di masa lalu.
Transfer kekuasaan dalam demokrasi representatif cenderung lebih memusatkan kepentingan elite atau kelompok tertentu sebagai akibat pelemahan rakyat yang menginginkan demokrasi sejati.
People power (kekuatan rakyat) dipagari oleh hal-hal yang bersifat prosedural dan simbolis.
People power artinya kekuatan massa atau kekuatan rakyat.
Secara umum people power sama artinya dengan kekuatan masyarakat. Mereka berusaha melakukan perlawanan dan bentuk protes terhadap bentuk ketidakadilan (kezaliman) dan kesewenangan para penguasa.
Kekuatan rakyat (people power) adalah sebuah istilah politik yang mengartikan kekuatan gerak populis dari gerakan sosial manapun yang mendesak otoritas dari opini akar rumput dan kekuatan kehendak, biasanya dalam penentangan terhadap kelompok yang terorganisir secara konvensional atau pasukan politik. Kekuatan rakyat dapat diwujudkan sebagai protes skala kecil atau kampanye untuk perubahan wilayah atau secara lebih luas, tindakan revolusioner yang melibatkan demonstrasi jalan raya nasional, mogok kerja dan mogok massal dengan tujuan menggulingkan pemerintahan dan/atau sistem politik yang berdiri.
People power adalah penggulingan kekuasaan pemerintah (presiden) secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Upaya ini dilakukan dengan cara seluruh rakyat turun ke jalan agar pemerintah (presiden) melektakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.
Secara umum People Power dalam kamus istilah politik memiliki arti Penggulingan kekuasaan Presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Seluruh rakyat turun ke jalan agar Presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyim-pangan.
People Power adalah suatu cara yang digunakan oleh rakyat suatu negara untuk menumbangkan pemerintahan yang sedang berkuasa apabila pemerintah yang bersangkutan telah melakukan kasus pelanggaran yang berat.
PERISTIWA PEOPLE POWER DI DUNIA
People Power ini sendiri pernah terjadi di beberapa negara berikut :
1. REVOLUSI & PEOPLE POWER DI FILIPINA 1986
People Power di Filipina tahun 1986.
Runtuhnya rezim Presiden Ferdinand Marcos setelah ditemukannya berbagai bukti bahwa rupanya ia bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan salah satu kader pejuang demokrasi Filipina yang bernama Benigno. Ferdinand Marcos sendiri pada awal periode menjabat memiliki respon yang cukup baik, akan tetapi mulai banyaknya dugaan praktik KKN yang dilakukan olehnya. Situasi semakin memburuk setelah terjadinya kecurangan di mana Ferdinand memenangkan Pemilu setelah mengganti 30 orang anggota KPU. Jutaan rakyat Filipina yang divokali oleh Corazon Aquino menuntut turunnya Ferdinand Marcos dan terjadilah people power dalam bentuk damai sehingga akhirnya setelah turun dari jabatannya, Ferdinand Marcos sendiri mengungsi ke Hawai.
Revolusi EDSA atau Revolusi Kekuatan Rakyat (bahasa Inggris: People Power) adalah sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986. Aksi damai selama empat hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. EDSA merupakan singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi.
(Sumber referensi : People Power, The Philippine Revolution of 1986: An eyewitness history (1986 ) karya Monina Allarey Mercado).
Revolusi tak selalu identik dengan kekerasan dan peperangan. Dalam revolusi terdapat istilah People Power atau kekuatan rakyat.
People Power adalah penggulingan kekuasaan presiden atau pemerintah secara damai melalui demonstrasi rakyat. Dalam sejarah revolusi dunia, People Power pernah terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia, Filipina, dan beberapa negara Timur Tengah.
Pada periode 1965-1986, pemerintahan Filipina dipimpin oleh presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahannya, FIlipina mengalami krisis ekonomi dan politik.
Krisis ekonomi dan politik di Filipina menumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi.
Dalam buku Sejarah Asia Tenggara: Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer (2013) karya M.C Ricklefs dkk, berikut latar belakang gerakan People Power di Filipina:
Rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisi.
Utang Filipina yang mencapai 25.000.000.000 dollar AS pada tahun 1983.
Pembunuhan terhadap mantan senator Benigno Aquino Jr pada 21 Agustus 1983.
Adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 1986 yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos.
KRONOLOGI
Pada 21 Agustus 1983, terjadi pembunuhan terhadap Benigno Aquino Jr yang merupakan pemimpin golongan oposisi Filipina. Benigno ditembak saat kembali dari pengasingannya di Amerika Serikat.
Dalam buku Krisis Filiphina: Zaman Marcos dan Keruntuhannya (1988) karya John Bresnan, peristiwa penembakan Benigno Aquino Jr membangkitkan perlawanan golongan oposisi di seluruh pelosok negeri. Bahkan, sebagaian sekutu pemerintahan berbalik untuk melawan Ferdinand Marcos.
Pada tahun 1986, Ferdinand Marcos yang disudutkan oleh krisis ekonomi dan politik dalam negeri meminta pengadaan pemilu presiden secepat mungkin.
Golongan oposisi dan masyarakat anti Ferdinand Marcos menyatukan kekuatan untuk memenangkan Corazon Aquino dalam pemilu ini.
Pada pemilu 1986, Ferdinand Marcos melakukan intimidasi dan kecurangan terhadap suara masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan golongan oposisi dan rakyat Filipina.
Mereka menganggap bahwa Ferdinand Marcos telah melakukan penghianatan terhadap demokrasi dan kemanusiaan di Filipina. Pada 22-25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak hasil pemilu.
Demonstran berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) yang merupakan pusat politik di Filipina. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini pada akhirnya mampu menggulingkan rezim Ferdinand Marcos.
Pada 25 Februari 1986, Cory Aquino dan para pendukungnya mengumumkan berakhirnya kediktatoran di Filipina dan gerakan People Power tanpa pertumpahan darah telah menang.
EFEK PEOPLE POWER
Menilik dari sumber-sumber sebelumnya, People Power secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, hingga tatanan sosial dalam suatu negara. Sejarah Berdasarkan hal tersebut, berikut beberapa dampak yang muncul setelah adanya People Power di Filipina, bahkan berdampak pada negara lain.
People Power di Filipina berdampak pada gerakan demokrasi di beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa negara di Asia yang menerapkan prinsip demokrasi, termasuk Indonesia. Dari sini, banyak orang mengklaim bahwa demonstrasi mereka mengacu pada kekuatan rakyat di Filipina.
Efek secara umum keberhasilan gerakan people power :
1. Adanya pemulihan kebebasan pers sejak People Power berhasil di Filipina.
2. Penghapusan undang-undang yang dianggap represif pada rejim sebelumnya.
3. Ada subordinasi militer ke pemerintah sipil.
4. Pertumbuhan ekonomi mulai meningkat sejak People Power pada 1986. Meski telah jatuh beberapa kali sejak krisis keuangan lain, kegagalan yang mengikuti revolusi tidak pernah melebihi angka yang tercatat selama darurat militer.
5. Standar hidup rata-rata orang Filipina juga jauh lebih baik daripada sebelum turunnya presiden kerena People Power. Ini diukur dengan PDB per kapita negara atau output ekonomi negara per orang.
6. People Power adalah hadiah dari Filipina untuk dunia. Kekuatan rakyat di Filipina membuka jalan bagi penghancuran tembok Berlin secara damai dan kembalinya demokrasi di Korea Selatan dan Rumania.
2. PEOPLE POWER DI AFRIKA
Contohnya yang terjadi di Afrika. Namun, itu juga dapat digunakan saat ini, ketika merujuk pada perjuangan dan peristiwa populer di seluruh dunia. Konsep Kekuatan Rakyat sebagai sebuah gerakan pertama kali digunakan di Tahiti pada awal 1960-an, sebagai bagian dari perjuangan anti-kekaisaran yang lebih luas.
Ide dasar di balik Kekuatan Rakyat adalah bahwa setiap kelompok orang memiliki hak untuk menentukan identitasnya sendiri, untuk memutuskan bagaimana kelompok atau komunitasnya akan berfungsi, dan untuk menentukan kepentingannya sendiri di dalam masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, kekuasaan ini dilakukan melalui majelis, yaitu pertemuan yang melibatkan berbagai kelompok orang yang berkumpul untuk mengidentifikasi kepentingan dan tujuan mereka. Majelis kemudian memutuskan secara kolektif bagaimana melaksanakan tujuannya.
Pertemuan-pertemuan ini dapat disebut :
1. Sebagai rakyat kekuatan rakyat.
2. Seminar kekuatan rakyat.
3. Konferensi kekuatan rakyat.
4. Mmajelis kekuatan rakyat atau majelis kekuatan rakyat.
Secara teori, tujuan pertemuan semacam itu adalah untuk membangun arena debat dan konsensus di mana semua pendapat dapat diungkapkan dan didiskusikan, dengan hasil akhirnya menjadi bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, praktik sebenarnya dari kekuatan rakyat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan terkadang dari majelis ke majelis. Dalam beberapa kasus, pertemuan populer mungkin hanya berupa pesta jalanan skala besar, dengan semua orang memberikan dukungan untuk tujuan bersama. Di lain waktu, majelis ini mungkin jauh lebih besar dan mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, termasuk pertunjukan musik dan teater, pesta makanan dan minuman, menari, debat dan lokakarya. Seringkali, dalam pertemuan yang lebih besar ini, ada lebih dari satu pemimpin, sehingga keputusan dilakukan secara konsultatif.
Contoh dari praktik kekuatan rakyat muncul sebagai hasil dari ketua komisi komunikasi, dia berbicara di sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh NAR Nasional. Setelah lokakarya selesai, para peserta bangkit untuk mengungkapkan pendapat mereka atas komentar ketua, dan kemudian, pertemuan menjadi panas.
Menurut Ketua Malema, bergelar PhD di bidang Administrasi Publik, people power adalah cara ideal untuk menciptakan kebijakan publik yang akuntabel kepada rakyat, dan juga berpotensi menghasilkan perubahan yang sangat dibutuhkan.
Majelis semacam itu cukup umum di banyak bagian Afrika, dan mencakup orang-orang dari setiap kelompok umur, etnis, jenis kelamin, profesi, dan afiliasi politik. Agenda bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki keadaan bangsa. Ini adalah cara mengatur diri sendiri dan orang lain untuk membuat perubahan positif yang dapat dilihat oleh massa. Banyak orang Afrika ingin melihat pemerintah mereka meningkat, dan percaya bahwa kekuatan rakyat dapat membantu mereka mencapai hal ini. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa istilah “kekuatan rakyat” terlalu luas dan mencakup terlalu banyak aspek, dan dapat menghambat upaya warga biasa untuk memperbaiki kondisi mereka. Yang lain tidak setuju, dengan mengatakan bahwa generasi wirausahawan internet saat ini tidak mungkin mengenali jebakan people power. Salah satu ancaman utama adalah ketika orang-orang biasa menggunakan suara kolektif mereka untuk membawa perubahan melalui media sosial. Dalam kasus Komisi Komunikasi Nasional Nigeria, pemerintah menyensor semua konten media online yang dianggap merusak keutuhan negara. Blog, video, danl jenis konten internet lainnya tidak boleh dilihat atau dibagikan. Hal ini membuat seluruh proses berkomunikasi dan membawa perubahan melalui media sosial cukup rumit bagi rata-rata warga negara.
3. REFORMASI INDONESIA 1998
Salah satu faktor pemicu terjadinya reformasi ini adalah hantaman dari Krisis Moneter di mana jatuhnya nilai uang rupiah secara drastis, hal ini mendorong rakyat yang meminta untuk terjadinya perubahan. Awal reformasi ini dimulai oleh Demo Mahasiswa dan akhirnya diikuti rakyat pada bulan Mei tahun 1998, sehingga Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus mengakhiri masa rezimnya.
People Power merupakan upaya penggerakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui cara seperti aksi demonstrasi yang melibatkan masyarakat dengan jumlah besar untuk turun ke jalan dalam proses aksinya.
Adapun type-type people power :
1. People Power dalam Tindakan.
Biasanya tindakan People Power didasari dengan tujuan dalam memaksa presiden untuk melepaskan jabatannya yang dianggap telah melanggar konstitusi suatu negara, bahkan dianggap menyimpang dan berbahaya bagi negara.
People Power dalam bahas Indonesia arti nya disamakan dengan kekuatan rakyat, karena rakyat berupaya mengumpulkan kekuatannya dalam melawan protes terhadap kewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh penguasa di suatu wilayah atau negara.
Seharusnya People Power ini merujuk pada gerakan masyarakat yang bersifat damai dan tidak melakukan kekerasan dalam aksi nya menggulingkan suatu pemerintahan yang diktator dan otoriter.
2. Posisi People Power.
People Power seharusnya memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut sumber penelitian yang berjudul People Power (kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam karya Veras Mashinta (2020). Jika kita melihat perspektif di Indonesia, People Power belum ada landasan hukum yang jelas mengenai People Power. Namun jika People Power mengacu pada demonstrasi, maka hal tersebut telah di atur di dalam Peraturan KAPOLRI No. 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Beda lagi jika People Power diketegorikan sebagai golongan yang melakukan tindakan makar, hal tersebut akan mengacu pada Undang-undang Hukum Pidana Pasar 104, 106, dan 107 pada putusan MK No. 7/PUU-XV/2017 (MUI) People Power menjadi haram hukumnya.
4. REVOLUSI BELUDRU CEKOSLOVAKIA TAHUN 1989
Suatu revolusi yang memecahkan negara Cekoslovakia menjadi 2 negara, yaitu Ceko dan Slovakia pada tahun 1993. Sebelum terpecah, Cekoslovakia dipegang oleh kekuasaan komunis yang akhirnya harus mengakhiri ideologi ini.
5. REVOLUSI BULDOZER SERBIA TAHUN 2000
Merupakan kejadian gerakan damai rakyat yang terjadi pada 2000 di Republik Federal Yugoslavia setelah pemilihan presiden Republik Federal Yugoslavia pada 2000 dan menyebabkan jatuhnya rezim Slobodan Milosevic pada 5 Oktober 2000. Istilah Bulldozer ini sendiri nampaknya dipakai karena saat terjadinya demonstrasi, para demonstran menggunakan Bulldozer dalam menjalankan aksinya.
6. REVOLUSI SAFFRON MYANMAR TAHUN 2007
Awalnya aksi protes dilakukan oleh pelajar dan aktivis. Tapi pada 18 September 2007, ribuan biksu Buddha ikut turun ke jalan untuk aksi protes secara damai.
Revolusi Saffron merujuk pada warna-warna jubah para biksu Buddha yang dengan gagah berani menggelar aksi protes besar-besaran pada 2007 untuk menentang kebijakan anti demokrasi junta militer Myanmar. Aksi protes dipicu penghapusan subsidi bahan bakar pada 15 Agustus 2007, menyebabkan lonjakan harga BBM hingga 66% sementara gas sebanyak 500%.
7. REVOLUSI HIJAU IRAN TAHUN 2009
Adanya gerakan protes yang terjadi setelah pemilu Presiden Iran 2009. Aksi ini dilakukan karena adanya kecurangan dalam pemilu dan demonstran menyatakan dukungan kepada calon oposisi, Mir Hossein Mousavi di Teheran dan kota-kota besar lainnya di Iran dan di seluruh dunia.
Protes-protes ini disebut Revolusi Hijau karena warna kampanye calon Presiden Mousavi. Sebagai tandingan, kelompok lainya juga mengadakan demonstrasi di Teheran untuk mendukung kemenangan Mahmoud Ahmadinejad yang dinyatakan sebagai pemenang.
8. ARAB SPRING TAHUN 2010-2011
Revolusi Arab yang lebih dikenal denganArab Spring adalah gerakan protes secara besar-besaran yang mulai terjadi di berbagai negara Arab pada akhir 2010. Penyebabnya adalah maraknya KKN, kesewenang-wenangan penguasa, krisis ekonomi, kehidupan sulit, dan pemilu yang dianggap tidak bersih. Gerakan ini telah berhasil menggulingkan empat rezim pemerintahan, yaitu di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman.