DEMOKRASI PANCASILA & INDONESIA EMAS
Demokrasi Pancasila adalah sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman, toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan kearifan lokal Indonesia.
Implementasinya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan perkembangan politik di Indonesia.
Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.
Dalam konteks Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah prinsip utama yang dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis.
DEMOKRASI PANCASILA MENURUT PARA AHLI
Demokrasi merupakan kombinasi dari dua kata yaitu ‘demos’ yang berarti rakyat dan ‘kratos’ yang berarti pemerintahan. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang merupakan sesuai dengan kepribadian bangsa.
Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Istilah secara formal pertama kali dicantumkan dalam Tap MPRD Nomor XXXVII/MPRS/1968 yang menjelaskan tata cara bermusyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat atau suara terbanyak.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila kemudian menjadi dasar bagi cara hidup bernegara masyarakat Indonesia. Sistem ini dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, yang merupakan pola hidup masyarakat Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Di mana masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan berperilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam asas Pancasila.
Pengertian demokrasi Pancasila dapat diterima dengan cara khusus dan umum. Secara khusus, pengertian demokrasi dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang didasarkan pada sila-sila Pancasila yang dianggap sebagai kesatuan yang utuh.
Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan, yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, implementasi demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara.
Setiap sila dalam Pancasila memiliki posisi yang sama dan merupakan satu kesatuan yang membentuk demokrasi. Pancasila memainkan peran penting dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta dalam menyelesaikan masalah nasional melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli
Prof. Notonegoro
Prof. Notonegoro adalah seorang akademisi dan pakar hukum di Indonesia. Dia adalah salah satu pendiri dan pimpinan Lembaga Penelitian Hukum Nasional (LP2HN) yang berbasis di Universitas Brawijaya, Malang. Prof. Notonegoro juga merupakan salah satu peneliti dan pengajar hukum di bidang hukum nasional dan internasional.
Menurut Prof Notonegoro, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Drs.C.S.T.Kansil, SH
Drs. C.S.T. Kansil, SH adalah seorang pakar hukum di Indonesia. Beliau merupakan seorang pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang peneliti dan pengajar hukum di bidang hukum nasional dan internasional. Drs. C.S.T. Kansil, SH juga dikenal sebagai salah satu pendiri dan pimpinan Lembaga Penelitian Hukum Nasional (LP2HN) yang berbasis di Universitas Brawijaya.
Menurut Drs.C.S.T. Kansil, SH, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan, dan sila keempat dari dasar negara Pancasila sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, baris keempat.
Prof. Dardji Darmo Diharjo
Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berasal dari kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, dan perwujudannya ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945.
CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA
Dasar Nilai Pancasila
Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik.
Kedaulatan Rakyat
Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
Keberagaman dan Toleransi
Ciri khas Demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila.
Gotong Royong
Konsep gotong royong atau kerja sama dalam masyarakat juga menjadi ciri Demokrasi Pancasila. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam pembangunan maupun dalam menjaga keharmonisan sosial. Gotong royong menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan persatuan.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Demokrasi Pancasila menempatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk beragama.
Partisipasi Publik
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam konsultasi publik, musyawarah, dan diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Partisipasi publik ini penting dalam membangun masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Sistem Ketatanegaraan
Penerapan Demokrasi Pancasila melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.
Berikut Aspek Demokrasi Pancasila :
Kedaulatan Rakyat
Aspek terpenting dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya.
Kekuasaan Tersebar (Checks and Balances)
Aspek penting dalam Demokrasi Pancasila adalah kekuasaan yang tersebar di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Prinsip checks and balances atau keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik.
Partisipasi Publik
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Aspek ini melibatkan mekanisme konsultasi publik, musyawarah masyarakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, aspirasi, dan kepentingan mereka, serta ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi mereka.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek integral dari sistem politik. Hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya, dihormati dan dilindungi oleh negara. Aspek ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpartisipasi, dan berkembang secara bebas dan adil.
Keberagaman dan Toleransi
Aspek penting lainnya dalam Demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Keberagaman dihargai dan dijaga, sedangkan toleransi menjadi prinsip dalam menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat yang beragam.
Pembangunan Berkelanjutan
Demokrasi Pancasila juga mengandung aspek pembangunan berkelanjutan. Aspek ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demokrasi Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berpihak kepada rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
Kedaulatan Rakyat
Prinsip demokrasi pancasila menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Persatuan Indonesia
Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama serta mengupayakan harmoni dan toleransi antarwarga negara.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Prinsip demokrasi pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pembuatan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Prinsip demokrasi pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA
Pemilihan Umum
Salah satu aspek penting dalam Demokrasi Pancasila adalah pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara berkala untuk memilih anggota parlemen, presiden, gubernur, bupati/wali kota, dan tingkat pemerintahan daerah lainnya. Pemilihan umum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan pemimpin mereka.
Sistem Ketatanegaraan
Sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip Demokrasi Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip-prinsip Pancasila juga tercermin dalam undang-undang dan kebijakan negara.
Partai Politik
Partai politik memiliki peran penting dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia. Partai politik di Indonesia diatur oleh undang-undang dan berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik, mengusulkan calon-calon pemimpin, serta menjadi wadah partisipasi politik bagi warga negara. Partai politik diharapkan mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan politik mereka.
Mekanisme Konsultasi Publik
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme konsultasi publik seperti musyawarah masyarakat, forum diskusi, dan rapat umum diadakan untuk menghimpun pendapat dan aspirasi masyarakat dalam berbagai isu kebijakan publik. Hal ini memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
Perlindungan Hak Asasi Manusia
Demokrasi Pancasila di Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Undang-undang dan lembaga terkait didirikan untuk menegakkan dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.
