POLITIK ETIS

Politik Etis

 

Kritik terhadap perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membuat nasib rakyat di wilayah jajahannya menderita menjadi salah satu alasan munculnya Politik Etis (Etische Politiek) atau politik balas budi. Politik Etis atau politik balas budi dipelopori oleh Pieter Brooshooft yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda, dan Conrad Theodore van Deventer yang merupakan seorang ahli hukum asal Belanda.

Politik Etis adalah sebuah kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1901 yang berisi program-program sebagai kewajiban moral menyejahterakan para penduduk wilayah jajahan.

Program-program pada masa pemberlakuan Politik Etis atau politik balas budi dikenal juga dengan istilah Trias van Deventer yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

 

PENGERTIAN

Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan Hindia Belanda sebagai reaksi tuntutan protes dari diterapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh van Deventer pada 1901 berupa program kewajiban moral menyejahterakan jajahan. Politik etis dipelopori oleh Brooshooft yang merupakan seorang wartawan sekaligus sastrawan Belanda dan Conrad Theodore van Deventer yang merupakan ahli hukum Belanda. Program yang dimaksud dari pemberlakuan politik etis diantaranya edukasi, irigasi dan transmigrasi.

Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintah Belanda kepada rakyat bumiputra yang telah diperas sehingga menjatuhkan taraf hidupnya. Namun tidak disangka, program ini malah membuka mata orang-orang pribumi akan nasionalisme.

Politik Etis atau Politik Balas Budi (bahasa Belanda: Ethische Politiek) adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda (sekarang Indonesia) selama empat dekade dari 1901 sampai tahun 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah wingewest (wilayah yang menghasilkan keuntungan). Ini juga menandai dimulainya kebijakan pembangunan modern; sedangkan kekuatan kolonial lainnya berbicara tentang misi peradaban, yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah.

 

Latar Belakang Politik Etis

Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia sangat sengsara. Aturan ini mulai diterapkan oleh gubernur jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830. Penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu membuat rakyat mengalami kerugian baik dalam segi materi maupun tenaga. Tanam paksa yang diterapkan tak hanya mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang berharga bagi pemerintah kolonial. Salah satu aturan tanam paksa adalah mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sekitar 20 persen tanahnya untuk dikuasai dan ditanami tanaman komoditas ekspor. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kebun wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat. Akibat sistem tanam paksa tersebut, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru yaitu kelaparan. Hal ini karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan ladang karena harus mengurus tanaman perkebunan yang diwajibkan oleh pemerintah kolonial. Kondisi kurangnya pangan juga menimbulkan wabah penyakit mulai merajalela. Di Cirebon dan Grobogan jumlah kematian meningkat sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Sistem tanam paksa juga memunculkan sistem premi atau cultuur procenten yakni pemberian untung kepada penguasa pribumi dan bupati atau kepala daerah yang produksinya melebihi target. Hal ini menyebabkan adanya pemerasan tenaga rakyat demi bisa mendapatkan premi sebesar-besarnya. Pieter Brooshooft yang saat itu berkegiatan mengelilingi wilayah Jawa pada tahun 1887 turut mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu. Kondisi ini ternyata menggugah hati nurani dan memunculkan berbagai kecaman dari warga Belanda karena menganggap kebijakan ini tidak berkemanusiaan. Van Deventer kemudian mengisahkan dalam majalah De Gids dengan judul Eeu Ereschuld atau Hutang Budi tentang bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia yang hasilnya justru dinikmati oleh rakyat Belanda. Gagasan Van Deventer kemudian mendapatkan dukungan Ratu Wilhelmina yang juga disebutkan di dalam pidatonya pada tahun 1901, yang kemudian dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru.

Kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan oleh Van Den Bosch membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Kewajiban menyediakan 20 persen tanahnya untuk dikuasai Belanda menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemilik tanah. Terlebih apabila tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja kepada Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Akibatnya, kualitas hasil tanaman menurun dan menimbulkan permasalahan kelaparan. Terlebih, kurangnya pangan menimbulkan wabah penyakit. Di Cirebon dan Grobogan tingkat kematian meningkat sedangkan jumlah penduduk menurun tajam.

Penyimpangan cultuur procenten (pemberian bonus kepada bupati yang melebihi target) semakin membuat praktek pemerasan dan perbudakan semakin besar. Pieter Brooshooft selama berkeliling di Jawa pada 1887 menemukan banyak kesengsaraan yang dialami pribumi Hindia Belanda pada waktu itu.

Kondisi ini membuat kecaman dari warga Belanda yang menganggap kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Van Deventer dalam majalah De Gids berjudul Eeu Ereschuld atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati Belanda. Gagasan Van Deventer mendapatkan dukungan dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan dalam pidatonya mengenai kesengsaraan tanah jajahan tahun 1901. Hasilnya kemudian dibuktikan dengan kebijakan baru diterapkannya politik etis.

 

Dampak Politik Etis

Namun pada akhirnya, Trias van Deventer tidak berhasil menyejahterakan rakyat seperti yang diharapkan sebelumnya. Alasannya yaitu tidak adanya kesungguhan dari Belanda untuk mengubah kondisi rakyat, serta pelaksanaannya yang hanya dijadikan dalih untuk terus melakukan eksploitasi terhadap Indonesia. Beberapa contoh penyelewengan pada pelaksanaan kebijakan Politik Etis antara lain: Pemerintah Belanda tidak memberi perlindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh-sungguh Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah di mana ada perkebunan yang mempunyai hak utama penggunaannya Pengajaran yang dilakukan hanyalah pengajaran tingkat rendah Walau begitu, tiga kebijakan utama yang dijalankan dalam Politik Etis yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi tetap memberi dampak positif yang dirasakan pihak Indonesia, antara lain: Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia Terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi Politik Etis perlahan memunculkan elit baru yang teredukasi di kalangan masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi yang telah terdukasi ini mulai menyadari harga dirinya dan kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Organisasi-organisasi inilah yang menjadi awal mula pergerakan nasional dan melahirkan rasa persatuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Trias Van Deventer, istilah yang dikenal sebagai bentuk kebijakan politik etis dari Hindia Belanda. Kebijakan ini meliputi irigasi (pengarian; memperbaiki sistem pertanian), edukasi (pendidikan; memberikan pendidikan kepada pribumi) dan imigrasi (memindahkan penduduk dengan tujuan pemerataan wilayah). Namun, pada pelaksanaannya, Trias Van Deventer tidak dapat diharapkan sesuai istilahnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda masih enggan mengubah kondisi rakyat dan terus melakukan eksploitasi.

Pada pelaksanaannya, Belanda tidak memberi perlindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh–sungguh. Pada sektor petanian, irigasi hanya dilakukan pada perkebunan yang memiliki hak utama. Sedangkan pada pendidikan, pelajaran yang diberikan hanya pada pengajaran tingkat rendah dan tertutup pada golongan priyayi.

Namun, kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positif diantaranya :

Munculnya golongan cendekiawan, Terbangunnya saluran irigasi, Terjadinya pemerataan penduduk

Berkat politik etis memunculkan golongan elit baru yaitu kaum terdidik yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Budi Utomo, Indische Partij, dan Sarekat Islam. Organisasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia.

Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Namun, kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, ekspektasi yang membengkak dan kurangnya penerimaan dalam pembentukan kolonial Belanda, dan sebagian besar lenyap oleh permulaan Depresi Besar pada tahun 1930.

Pemikiran politik etis menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda yang ditulis oleh Abraham Kuyper, perdana menteri yang baru menjabat, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van Deventer yang meliputi :

1. Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.

2. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.

3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang bumiputera. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap bumiputera yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum bumiputera agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

 

Perumusan

Pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda Conrad Theodor van Deventer menerbitkan sebuah esai di jurnal Belanda De Gids yang menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk pribumi.

Jurnalis Pieter Brooshooft (1845-1921), menulis tentang kewajiban moral Belanda untuk memberi lebih banyak kepada rakyat Hindia Belanda. Dengan dukungan kaum sosialis dan kelas menengah Belanda yang peduli, ia berkampanye melawan apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial. Dia menggambarkan masyarakat adat Hindia sebagai "kekanak-kanakan" dan membutuhkan bantuan, bukan penindasan. Surat kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia Belanda dengan parlemen Belanda, dan sebagai editor De Locomotief, surat kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia, ia menerbitkan tulisan Snouck Hurgronje tentang pemahaman orang Indonesia. Brooshooft mengirim reporter ke seluruh nusantara untuk melaporkan perkembangan lokal; mereka melaporkan tentang kemiskinan, gagal panen, kelaparan dan epidemi pada tahun 1900. Pengacara dan politikus yang mendukung kampanye Brooshooft bertemu dengan Ratu Wilhelmina dan berargumen bahwa Belanda berhutang kepada rakyat Hindia Belanda sebuah 'hutang kehormatan'.

Pada tahun 1901, Ratu, di bawah nasihat dari perdana menterinya dari Partai Kristen Anti-Revolusi, Abraham Kuyper, secara resmi mendeklarasikan "Kebijakan Etis" yang baik yang bertujuan membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat Hindia. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20, yang merupakan dasar implementasi Kebijakan.

Para pendukung Kebijakan berpendapat bahwa transfer keuangan tidak boleh dilakukan ke Belanda sementara kondisi masyarakat pribumi nusantara buruk.

 

Tujuan

Para pendukung Kebijakan prihatin tentang kondisi sosial dan budaya yang menahan penduduk pribumi. Mereka mencoba untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk asli tentang perlunya membebaskan diri dari belenggu sistem feodal dan mengembangkan diri di sepanjang garis Barat.

Pada tanggal 17 September 1901, dalam pidatonya dari tahta di hadapan Dewan Negara Belanda, Ratu Wilhelmina yang baru dinobatkan, dengan bantuan Perdana Menteri Abraham Kuyper, secara resmi mengartikulasikan kebijakan baru - bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral kepada penduduk asli Hindia Belanda yang dapat diringkas dalam 'Tiga Kebijakan' Irigasi, Transmigrasi, dan Edukasi.

Irigasi

Kebijakan tersebut mendorong upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa melalui program irigasi, pengenalan layanan perbankan untuk penduduk pribumi, dan subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi.

Emigrasi

Kebijakan tersebut pertama kali memperkenalkan konsep transmigrasi dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat di Sumatra dan Kalimantan, dimulai dengan skema yang disponsori pemerintah sejak tahun 1905 dan seterusnya. Namun, jumlah orang yang pindah selama periode Politik Etis merupakan sebagian kecil dari peningkatan populasi di Jawa selama periode yang sama.

Edukasi

Pembukaan pendidikan Barat bagi penduduk asli Indonesia baru dimulai pada awal abad ke-20; pada tahun 1900. Hanya 1.500 yang bersekolah di Eropa dibandingkan dengan 13.000 orang Eropa. Akan tetapi, pada tahun 1928, 75.000 orang Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dasar Barat dan hampir 6.500 sekolah menengah, meskipun ini masih merupakan sebagian kecil dari populasi.

 

Penilaian

Kebijakan tersebut merupakan upaya serius pertama untuk membuat program pembangunan ekonomi di daerah tropis. Ini berbeda dari "misi memperadabkan" dari kekuatan kolonial lainnya dalam menekankan kesejahteraan material daripada transfer budaya. Komponen pendidikan dari Kebijakan ini terutama bersifat teknis karena tidak bertujuan untuk menciptakan pria dan wanita Belanda berkulit coklat. Kebijakan tersebut kandas pada dua masalah. Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program-program Kebijakan tidak pernah cukup untuk mencapai tujuannya, akibatnya banyak pejabat kolonial menjadi kecewa dengan kemungkinan mencapai kemajuan yang langgeng. Ketegangan finansial dari Depresi Hebat mengakhiri Kebijakan secara definitif. Kedua, program pendidikan dari Kebijakan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kebangkitan Nasional Indonesia, memberikan alat intelektual kepada orang Indonesia untuk mengatur dan mengartikulasikan keberatan mereka terhadap pemerintahan kolonial. Akibatnya, banyak kalangan kolonial yang memandang Kebijakan tersebut sebagai kesalahan yang bertentangan dengan kepentingan Belanda.

 

Penyimpangan

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.

Irigasi

Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Kritik

Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.

Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers).