Prabowo Subianto Awasi Ketat Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk Tekan Korupsi
Jakarta, 24 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), yang kini berdiri sebagai entitas terpisah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Kabinet Merah Putih. Langkah ini diambil menyusul serangkaian kasus dugaan rekayasa dalam sistem E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Prabowo, yang melantik Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Oktober 2024, menyatakan pengawasan langsung ini sebagai bagian dari agenda anti-korupsi pemerintahannya.
Dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk pada 21 Oktober 2024, Kemenkumham direstrukturisasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di bawah Yusril Ihza Mahendra, sementara Kemenimipas dipimpin Agus Andrianto secara mandiri.
Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, tapi juga memunculkan tantangan dalam pengadaan barang, terutama di sektor imigrasi dan pemasyarakatan yang rentan korupsi. Prabowo, melalui Istana Negara, memerintahkan audit rutin dan penerapan teknologi blockchain dalam E-Katalog untuk memastikan transparansi, menyusul laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang 339 kasus korupsi PBJ sejak 2004.
Pengawasan Prabowo difokuskan pada kasus-kasus spesifik di Kemenimipas. Di Direktorat Jenderal Imigrasi, Prabowo memerintahkan investigasi mendalam atas dugaan rekayasa pengadaan perangkat teknologi seperti Chromebook, di mana tersangka Jurist Tan diduga melarikan diri ke luar negeri. "Saya tidak akan biarkan satu rupiah pun negara dirugikan," tegas Prabowo dalam pidato nasionalnya, seraya memerintahkan pencabutan paspor tersangka dan integrasi data E-Katalog dengan sistem KPK. Kasus ini melibatkan penggelembungan harga yang tidak terpublikasi, mirip dengan modus korupsi pemerasan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sedang diperiksa KPK.
Sementara itu, di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Prabowo menyoroti pengadaan makanan dan fasilitas lapas yang sering menjadi sarang korupsi. Contohnya, kasus di Lapas Sulawesi Selatan dan Bagansiapiapi, Riau, di mana anggaran bahan makanan diduga digelembungkan melalui pengaturan penyedia di E-Katalog. Prabowo memerintahkan Menteri Agus Andrianto untuk melaporkan secara mingguan, termasuk audit pembangunan Lapas Perempuan Mamuju tahun 2018 yang merugikan negara akibat penyimpangan biaya. "Pengawasan ini bukan sekadar formalitas, tapi untuk memastikan akuntabilitas," ujar Prabowo, mengutip rekomendasi KPK tentang e-audit dalam E-Katalog versi 6.
Kementerian Keuangan, di bawah Sri Mulyani Indrawati, juga diawasi Prabowo untuk mempublikasikan alokasi anggaran PBJ secara rinci, mengatasi kritik atas ketidaktransparan sebelumnya.
Pengamat dari Transparency International Indonesia memuji langkah ini, tapi memperingatkan perlu keterlibatan masyarakat untuk mencegah monopoli bisnis di lapas. Dengan momentum 80 tahun kemerdekaan, Prabowo berjanji reformasi PBJ di Kemenimipas akan jadi model nasional, di tengah tuntutan mahasiswa untuk pembubaran DPR atas isu korupsi serupa. Jika berhasil, ini bisa menghemat triliunan rupiah bagi negara.
Reposting by POINT Consultant
