Demokrasi, HAM, Antikorupsi Bung Hatta
Buku Demokrasi, HAM, Antikorupsi Bung Hatta bukanlah satu karya tunggal, melainkan kumpulan 20 artikel dari lomba menulis yang diselenggarakan oleh Perkumpulan BHACA pada tahun 2022, yang mengaitkan pemikiran Bung Hatta dengan isu-isu kontemporer tentang demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan antikorupsi di Indonesia. Artikel-artikel ini mengeksplorasi konsep demokrasi gotong royong yang berkeadilan, pentingnya HAM dalam kehidupan bernegara, dan bagaimana antikorupsi dapat diwujudkan melalui prinsip kejujuran, integritas, dan kemandirian ekonomi.
Pokok-Pokok Gagasan dalam Buku:
- Demokrasi Berbasis Gotong Royong: Bung Hatta menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus berlandaskan pada nilai gotong royong dan partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi serta mengkritisi pemerintah, demi mewujudkan demokrasi yang adil dan berkeadilan di segala aspek kehidupan.
- HAM dalam Kehidupan Bernegara: Keterkaitan antara HAM dan demokrasi juga dibahas, di mana pelanggaran HAM, seperti kekerasan terhadap warga negara dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya, menjadi indikasi kemunduran demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
- Antikorupsi Melalui Etika dan Kemandirian: Pemberantasan korupsi dihubungkan dengan penegakan prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan kemandirian ekonomi yang diwariskan Bung Hatta. Beliau juga percaya bahwa demokrasi yang sehat memerlukan kemandirian ekonomi dan kesetaraan sosial.
- Pentingnya Kebersamaan dan Keadilan: Buku ini juga menyoroti gagasan Hatta tentang keadilan sosial dan kesederajatan, di mana demokrasi tidak hanya soal hak politik, tetapi juga hak-hak ekonomi dan budaya, yang harus tercermin dalam seluruh aspek kehidupan.
- Refleksi atas Kondisi Indonesia: Para penulis dalam buku ini berusaha untuk menggali dan mengaitkan pemikiran Bung Hatta dengan kondisi demokrasi dan isu-isu kontemporer di Indonesia, seperti kasus-kasus penurunan kualitas demokrasi dan pelanggaran HAM yang masih terjadi.
- Buku ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dan rujukan untuk memahami serta mengimplementasikan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Bung Hatta demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan.
Pemikiran Mohammad Hatta Dinilai Tetap Relevan dalam Isu HAM dan Anti-Korupsi
Pemikiran Mohammad Hatta kembali mendapat sorotan dalam diskusi yang membahas dua isu krusial di Indonesia, yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi. Malik Ruslan, peneliti dan editor dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menegaskan pemikiran Mohammad Hatta memiliki pandangan tegas dan konsisten tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Melalui momentum peringatan Hari Antikorupsi dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada bulan Desember, Forum Alumni Sekolah Pemikiran Bung Hatta (SPBH) berkolaborasi dengan Yayasan Hatta dan LP3ES menyelenggarakan kegiatan Bedah Film & Diskusi Bung Hatta dan Etika Kepemimpinan: Teladan Antikorupsi dan Penegakan HAM.
"Kalau kita baca beberapa tulisan Mohammad Hatta, terlihat bahwa seluruh aspek HAM ada di sana. Pemajuan HAM, perlindungan HAM, hingga pemenuhan kebutuhan HAM dalam konteks masyarakat telah dipikirkan oleh beliau," ujar Malik pada diskusi yang diikuti melalui Zoom, Senin (16/12).
Menurutnya, beliau adalah sosok yang sangat taat hukum, menghargai setiap orang, dan memiliki nilai-nilai anti-korupsi yang sarat makna. Bahkan dalam situasi sulit ketika diasingkan ke Digul, Mohammad Hatta menunjukkan integritasnya.
“Ketika ada seseorang yang membantunya, ia memastikan untuk memberikan imbalan yang adil, meskipun hanya dari uang ransum yang diperoleh dari pihak Belanda," katanya.
Lebih lanjut, Malik menyebut bahwa semakin jauh masyarakat Indonesia meninggalkan pemikiran Mohammad Hatta, maka tantangan bangsa ini semakin berat. Menurutnya, saat ini sudah ada upaya untuk kembali mengadopsi nilai-nilai Hatta dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045.
Nilai-nilai yang diwariskan oleh Mohammad Hatta menciptakan relevansi yang abadi. Pemikiran Hatta tidak hanya berlaku pada masanya, tetapi mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Orang mulai berpikir pentingnya pendekatan budaya dalam pemerintahan untuk mencegah korupsi. Selain itu, pendekatan hukum dan pendidikan juga sangat relevan. Ini semua pernah disuarakan oleh Hatta dalam berbagai pemikirannya," tambah dia.
Menurut Malik, nilai-nilai yang diwariskan oleh Mohammad Hatta menciptakan relevansi yang abadi. Pemikiran Hatta tidak hanya berlaku pada masanya, tetapi mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Saya sering berdiskusi dengan kolega, apa kelebihan pemikiran Mohammad Hatta? Jawabannya adalah sarat nilai-nilai, sehingga relevansinya tetap terjaga,” pungkasnya.
Sejalan dengan Malik, Ketua Yayasan Hatta, Halida Hatta, menegaskan pemikiran dan keteladanan Mohammad Hatta masih menjadi landasan penting bagi upaya membangun bangsa yang bermartabat dan berintegritas.
“Bung Hatta dalam hidupnya, dari masa remaja hingga akhir hayat, selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemerdekaan. Yang menarik adalah ia walks the talk, apa yang ia ucapkan terlebih dahulu ia lakukan. Nilai ini yang sering dianggap utopia oleh banyak orang, padahal menurut beliau, kita semua bisa melakukannya,” ujar Halida pada kesempatan yang sama.
Baginya, setiap tantangan kehidupan, baik ketidakadilan maupun godaan untuk melakukan korupsi, perlu dihadapi dengan solusi, bukan keluh-kesah. Bung Hatta, lanjut Halida, senantiasa berusaha mencari jalan keluar dalam setiap situasi sulit yang dihadapinya.
“Pesan Bung Hatta adalah agar kita semua menjadi agent of change. Kita tidak bisa membiarkan perilaku yang melenceng dianggap wajar, karena lama-kelamaan itu bisa menjadi karakter buruk yang merugikan bangsa,” kata dia.
Dalam konteks tantangan politik dan ekonomi saat ini, Halida menyayangkan banyaknya praktik politik instan yang tidak mencerdaskan masyarakat. “Belakangan ini kita melihat banyak praktik seperti pemberian hadiah untuk kepentingan sesaat. Seharusnya kita mengikuti prinsip Bung Hatta yang mengajarkan solusi berkelanjutan, seperti memberi kail, bukan ikan. Konsep ini ada dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dipengaruhi pemikiran ekonomi Bung Hatta,” jelasnya.
Lebih jauh, Putri dari Bung Hatta ini menyoroti pentingnya menegakkan demokrasi sosial yang mencakup politik, ekonomi, dan keadilan. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada dasar filosofi Pancasila dan nilai ketuhanan yang maha esa agar terhindar dari perilaku menyimpang.
“Dalam pidato Menuju Negara Hukum pada 30 Agustus 1975, Bung Hatta menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan nilai ketuhanan. Ini berarti membela kebenaran dan menolak kebohongan serta kezaliman dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Halida kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan pesan Bung Hatta dan menjadikannya inspirasi dalam upaya membangun bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadilan.
“Kita semua bertanggung jawab, bukan hanya pejabat, tapi setiap warga negara. Nilai-nilai luhur Bung Hatta harus kita jadikan pedoman dalam menghadapi tantangan zaman,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Hatta, Meutia Hatta, menekankan pentingnya melestarikan pemikiran Mohammad Hatta yang sarat nilai dan keteladanan yang diadopsi oleh Yayasan Hatta yang berdiri sejak tahun 1950 sebagai upaya menghidupkan kembali cita-cita Bung Hatta.
"Yayasan Hatta lahir dengan sejarah tersendiri, tetapi saya tidak akan bahas detail kali ini. Saat ini, Yayasan Hatta telah tercatat di lembaran negara melalui Akta Notaris 2021 sebagai Yayasan Mohammad Hatta, pahlawan nasional. Ini satu-satunya yayasan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga Bung Hatta," ujar Meutia pada kesempatan yang sama.
Meutia mengatakan nilai-nilai keteladanan Bung Hatta, seperti sifat jujur, ikhlas, dan kepemimpinan yang humanistik, masih sangat relevan untuk masa kini. Hal ini juga ditindaklanjuti oleh Yayasan Hatta dengan sosialisasi prinsip hidup jujur dan integritas di tiga SMA di Jakarta Timur, Tangerang, dan Serpong pada Desember lalu.
"Seperti halnya diskusi ini, kita ingin mengangkat nilai anti-korupsi dan kepemimpinan yang diwariskan Bung Hatta. Ini penting untuk memperingati Hari Anti-Korupsi pada 19 Desember dan Hari HAM pada 10 Desember," katanya
Putri dari Bung Hatta ini kemudian mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan Yayasan Hatta, termasuk LP3ES, Perpustakaan Nasional, dan para alumni kegiatan SPBH. "Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi momentum bersama untuk menanamkan nilai-nilai luhur Bung Hatta demi masa depan Indonesia yang lebih baik," ucapnya.
Sumber referenso Pemberitaan :
- https://www.hukumonline.com/berita/a/pemikiran-mohammad-hatta-dinilai-tetap-relevan-dalam-isu-ham-dan-anti-korupsi-lt6760fe63c3a45?page=1
