FENOMENA CALON TUNGGAL PILKADA 2020

FENOMENA CALON TUNGGAL PILKADA 2020

By, point

 

Setelah KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September 2020, sampai batas akhir pendaftaran terdapat 28 pasangan calon tunggal. Munculnya pasangan calon tunggal, seperti di Kota Balikpapan, Kota Pemantang Siantar, dan Kabupaten Kediri merupakan sebagian contoh yang menggambarkan problem mendasar tantangan demokrasi lokal di Indonesia. Calon tunggal ini memborong hampir bahkan seluruh dukungan partai politik yang ada.

Fenomena calon tunggal pada pilkada serentak sejak 2015, bukan pertama kalinya. Data KPU menunjukkan, calon tunggal juga terjadi pada pilkada sebelumnya.

 

Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada

Calon calon calon (paslon) tunggal pada tahun ini tidak lepas dari faktor strategi untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2020. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 25 bakal paslon tunggal yang kini tercatat sebagai peserta Pilkada di 25 kabupaten / kota. "Kami melihat pada 2020 ini selain faktor syarat pencalonan yang berat, kehadiran (banyak) paslon tunggal juga menjadi strategi pemenangan,". Fenomena Calon Tunggal di Pilkada 2020 Dampak Pandemi Indikasinya,  terlihat sejumlah bakal paslon tunggal yang didukung hampir 100 persen kursi di DPRD. Dengan kata lain, banyak parpol yang mengusung bakal paslon tunggal itu. Indikasi lainnya, bakal paslon tersebut merupakan petahana atau punya latar belakang kekerabatan dengan petahana atau parpol. "Itu merupakan modal awal, yang bisa dijadikan jalan pintas sehingga jalannya lebih mulus untuk meraih suara terbanyak," kata dia.  "Soal bakal paslon tunggal menjadi tren strategi pemenangan," Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data 25 daerah dengan calon calon (paslon) tunggal di Pilkada 2020. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, di 25 daerah itu hingga saat ini masih ada hanya satu bakal paslon yang dikenakan diri sebagai peserta Pilkada 2020. Data ini tercatat setelah KPU masa pendaftaran di daerah dengan hanya satu bakal paslon, yakni pada 11, 12, dan 13 September 2020.  

Sejarah Pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal

Pada Pilkada 2015, terdapat tiga calon tunggal, Pilkada 2017 sembilan calon tunggal, dan Pilkada 2018 terdapat 16 calon tunggal. Data ini memberikan gambaran, tren pasangan calon tunggal secara kuantitas dalam tiga pilkada sebelumnya.

Setidaknya, salah satu penyebab kuat munculnya calon tunggal adalah konstelasi politik yang berkembang di masing-masing daerah, termasuk munculnya calon pejawat dan calon dalam lingkaran kekuasaan (oligarki). Secara akademis, munculnya calon tunggal dalam pilkada tak hanya dipengaruhi satu penyebab dan setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri terkait penyebab munculnya calon tunggal. Namun, pada kenyataannya, munculnya calon tunggal sering didominasi calon pejawat dan politik oligarki di satu sisi, serta sikap pragmatis partai politik dalam pemenangan kontestasi pilkada pada sisi lainnya.

 

Kekuasaan pejawat

Kata pejawat merupakan padanan untuk kata incumbent. Incumbent bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai posisi dan masih aktif menjabat. Melihat kata incumbent memiliki aspek kemiripan dari semantik dengan kata pejabat dan penjabat. Namun, pejabat telah memiliki artinya sendiri, begitu juga dengan penjabat. Penjabat, 'pemegang jabatan orang lain untuk sementara'. Sedangkan penjawat, yang merupakan kata klasik, yakni `pegawai istana yang bertugas membawa atau melayani' dan 'pemegang jabatan.

Pada pilkada di tengah pandemi ini, munculnya calon tunggal sulit dilepaskan dari dominasi pejawat. Ini terlihat dari munculnya calon tunggal di tiga pilkada sebelumnya, erat kaitannya dengan pejawat yang sejak awal memiliki popularitas dan tingkat keterpilihan tinggi.

Terlebih dalam kondisi pandemi, partai politik lebih condong kepada pejawat karena figur alternatif sulit menyaingi pejawat. Situasi pandemi menjadi momentum pejawat lebih menegaskan sosoknya di tengah masyarakat.

Pejawat dengan kewenangan sebagai kepala gugus tugas penanganan Covid-19, memiliki panggung politik luas dan strategis, termasuk terkait pendistribusian bantuan sosial (bansos). Meskipun begitu, pejawat tak serta-merta memperoleh keuntungan karena juga dihadapkan pada situasi berat saat pengendalian Covid-19. Kegagalan mengendalikan pandemi menjadi preseden buruk bagi pejawat.

 

Urgensi pelembagaan parpol

Tak seperti pejawat, calon penantang tak memiliki momentum seimbang dalam mengampanyekan gagasannya. Bahkan, pemberlakuan pembatasan sosial, menjadi ancaman serius untuk meningkatkan popularitas.

Belum lagi, banyaknya penyalah gunaan kewenangan pejabat, seperti di Kabupaten Jember dalam proses penyaluran bansos dengan ditumpangi kampanye, semakin memperlebar gap petakompli potensi kemenangan antara pejabat dan calon penantang. Selain aspek kandidat, partai politik (parpol) berperan menentukan calon, tak dapat dipisahkan atas merebaknya calon tunggal di pilkada tahun ini. Banyaknya calon tunggal menjadi batu uji bagi keberlangsungan kaderisasi partai politik.

Jika kaderisasi parpol gagal, pelaksanaan demokrasi lokal akan mundur dan mela hir kan sikap pragmatis. Sebagai institusi sosial yang menyiapkan kepemimpinan daerah, seharusnya parpol melakukan kaderisasi politik.

Mereka juga semestinya menyeleksi calon kandidat kepala daerah jauh sebelum konstestasi pilkada. Namun, faktanya menunjukkan hal sebaliknya. Banyaknya calon tunggal yang didominasi pejawat mengindikasikan kaderisasi parpol belum optimal.

Indikator kuat pada pilkada tahun ini adalah "pemborongan" dukungan partai politik. Contohnya, calon tunggal di pilkada Kota Balikpapan, yang merupakan wakil wali kota dan ketua DPRD, telah memperoleh seluruh dukungan partai politik yang ada.

Jadi, tak ada ruang bagi calon alternatif karena tidak terpenuhinya dukungan kursi atau suara partai politik sebagai syarat minimal pencalonan kepada daerah. Di sisi lain, hadirnya calon perseorangan semakin sulit diharapkan dalam situasi pandemi seperti ini.

Selain beratnya syarat minimal dukungan, jalur per seorangan ini juga memerlukan biaya tak sedikit dalam mengumpulkan dukungan minimal. Apalagi, ruang gerak calon perseorangan di hadapkan pada situasi sulit di tengah pembatasan sosial.

Sejauh ini berarti demokrasi lokal tetap bertumpu pada kaderisasi parpol. Sikap pragmatis parpol yang belakangan ini meningkat, sepatutnya jadi perhatian publik. Penguatan pelembagaan parpol jadi keniscayaan dalam menjawab persoalan calon tunggal.

Setidaknya, ada beberapa strategi untuk mengatasi persoalan calon tunggal.

1.   Mengatur secara tegas batasan maksimal dukungan parpol kepada salah satu calon sehingga memberikan peluang munculnya calon alternatif.

2.    Kewajibkan parpol menyeleksi calon kepala daerah disertai akuntabilitas proses seleksi dalam setiap pilkada.

 

Fenomena Calon Tunggal vs Kotak Kosong di Pilkada 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tampaknya akan diikuti sederet calon tunggal atau satu pasangan calon (paslon). Istilahnya, calon tersebut bakal melawan kotak kosong. Fenomena ini pun dinilai oleh berbagai pihak sebagai kemerosotan demokrasi, namun sama sekali tak bisa dihindari.

Ini menunjukkan kegagalan di internal partai politik dalam mencetak figur atau calon untuk berani maju. Dampak krisis calon figur yang diusung membuat persaingan di Pilkada juga tidak kompetitif,

Tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menjadi apatis, jika calon kepala daerahnya hanya kotak kosong. Menurutnya, partai politik harus membuat strategi agar masyarakat tidak apatis dan menggunakan hak pilihnya.

Seperti halnya yang terjadi pada Pilwakot Makassar 2018 lalu, itu tercatat dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, kotak kosong lebih unggul dari calon tunggal yang punya visi dan misi,"

Banyaknya calon tunggal di Pilkada serentak 2020 ini juga tidak terlepas dari adanya syarat ambang batas 20 persen dalam UU Pilkada. Misalnya Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Adanya syarat ambang batas 20 persen ini bisa dianggap memperbesar peluang Pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal. Ke depan, jika tak bisa ditiadakan, syarat ambang batas ini sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen atau bahkan 5 persen saja,

Fenomena Calon Tunggal Pilkada 2020

Menurut pemerhati dan pengamat

Pendapat anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan bahwa calon tunggal tak akan pernah ada dalam pilkada apabila legislator tak diwajibkan mengundurkan diri saat berkompetisi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun, karena situasi sebaliknya, pilkada dengan banyak calon tunggal pun sulit dihindari.

"Seandainya anggota DPR boleh cuti, dipastikan tidak ada calon tunggal dalam pilkada yang ada di republik ini," kata Arteria Dahlan dalam sidang uji materi UU Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/8), dikutip dari Antara.

Menurut Arteria, berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mensyaratkan pengunduran diri anggota legislatif sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah, justru berdampak pada minimnya peserta yang mengikuti kontestasi pilkada.

Arteria mengatakan bahwa calon tunggal dalam setiap kontestasi bisa mengancam kualitas pilkada dan mencerminkan kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi. Selain persoalan calon tunggal, menurutnya, norma dalam pasal tersebut menyebabkan anggota legislatif tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban selama lima tahun karena diganti dengan mekanisme pergantian antarwaktu setelah mengundurkan diri untuk mengikuti pilkada.

Anggota DPR, DPD, DPRD seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan kepala daerah, yakni menjalankan tugas dan wewenangnya dan kewajibannya selama lima tahun dan tidak boleh dikurangi satu detik pun.

Arteria mengatakan bahwa nyaris semua anggota DPR menolak syarat legislator harus melepas jabatan untuk maju dalam pilkada saat pembahasan Undang-Undang Pilkada, tetapi terpaksa menyetujui keinginan pemerintah. Menurutnya, hampir semua fraksi sepakat bahwa anggota DPR, DPRD dan DPD tidak harus mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Namun, saat itu pemerintah khawatir dengan isu korupsi. Beberapa partai politik pun takut karena sejumlah menteri memiliki kepentingan yang tersandera sehingga pembahasan berakhir dengan kesepakatan.

Pasal ketentuan mundurnya anggota DPR ini, itu dari awal sampai mau diputusnya undang-undang itu, masih alot terus sampai akhirnya kami dipaksa karena fraksi diperintahkan untuk ikuti yang ada di pemerintah, tapi suasana kebatinannya, semuanya ini adalah menolak.

Arteria pun merasa keberatan saat pemerintah memberikan keterangan dalam sidang sebelumnya dengan mengutip sejumlah putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah. Menurutnya, pemerintah dalam menyajikan keterangan kepada MK juga melihat suasana kebatinan faktual, yakni hampir semua fraksi setuju untuk menolak syarat DPR harus mundur itu.

Anggota Komisi Kepemiluan (Komisi II) DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menanggapi soal potensi terjadinya peningkatan calon tunggal pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, fenomena Pilkada dengan satu pasangan calon secara aturan sah karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Putusan MK tersebut, kata Zulfikar, merupakan jalan keluar atas realitas yang ada demi menjaga keberlangsungan pemerintahan setiap 5 tahun sekali di daerah. Selain itu, ia juga mengatakan ketentuan demi menegakkan hak konstitusional warga negara.

Jika dilihat, tren pasangan calon tunggal terus meningkat di tiga gelombang pilkada serentak. Fakta ini dikhawatirkan akan kembali berlanjut di pilkada 2020.

Pada pilkada 2015 yang berlangsung serentak di 269 daerah, tiga daerah menggelar pilkada dengan calon tunggal. Di 2017, pilkada yang melibatkan 101 daerah juga memperlihatkan 9 daerah menggelar pilkada dengan kondisi yang sama. Jumlah itu semakin meningkat di pilkada 2018. Dari 171 daerah penyelenggara pilkada, 16 daerah menggelar pilkada dengan calon tunggal.

Zulfikar menjelaskan, meski Pilkada dengan satu pasangan calon terkesan meniadakan kompetisi dan kontestasi sebagai prinsip dalam demokrasi, namun dengan keharusan Pilkada dengan satu pasangan calon disandingkan dengan kotak kosong dan harus mencapai keterpilihan di atas 50 % suara.

Menurutnya, hal itu menandakan bahwa warga negara yang punya hak tetap diberi pilihan.

Selain itu, warga negara juga tetap diberi ruang untuk menyatakan kesetujuan dan atau ketidaksetujuan terhadap pasangan calon paslon tunggal tersebut. Zulfikar mengatakan hal ini pernah terjadi pada Pilkada di Kota Makassar pada 2018.

Direktur eksekutif Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) Herman Heizer memaparkan hasil penghitungan cepat Pilkada Makassar di hotel Four Poin by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/6) malam. CRC melansir pasangan calon Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) memperoleh angka 46,55 persen sedangkan kolom kosong memperoleh 53,45 persen dan partisipasi pemilh 59 persen.

Jadi inilah bentuk kearifan kita sebagai bangsa. Inilah bentuk demokrasi partikular," kata politikus Partai Golkar ini saat dihubungi, Rabu 12 Agustus 2020.

Meski begitu, lanjut dia, apabila ke depan ingin ada kompetisi dan kontestasi pemilu melibatkan banyak paslon, anggota badan legislasi (Baleg) DPR ini memandang perlu ada pembaharuan.

Dari sisi aturan, Zulfikar memaparkan ada 4 hal yang perlu diperbarui.

1.      Pertama, ambang batas pencalonan ditiadakan. Artinya, setiap partai politik yang dapat kursi di DPRD bisa mengusung paslon.

2.      Pemilihan kepala/wakil kepala daerah diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD karena kepala/wakil kepala daerah dan DPRD itu entitas pemerintahan daerah.

3.      Pembiayaan partai politik dari negara harus semakin besar agar parpol semakin bertanggungjawab kepada publik.

4.      Belanja kampanye dibatasi secara rasional, untuk fairnes dan kesetaraan serta mengeliminir prilaku electoral fraud akibat biaya politik sangat mahal.

 

Zulfikar juga mengatakan partai politik sebagai tulang punggung demokrasi dan pilar demokrasi, harus semakin bertindak sesuai fungsi dan misi yang diembannya. Jangan sampai justru partai politik nanti yang merusak bahkan mematikan demokrasi itu sendiri.

Selain itu, dalam konteks elektoral, fungsi dan misi parpol adalah merekrut, mengkader, menseleksi, dan menyuguhkan kader mereka untuk menduduki jabatan publik, terlepas suatu nantinya mereka bisa menang ataupun kalah.

Apapun yang akan terjadi fungsi dan misi partai politik tersebut harus dijalankan. Sebab komitmen dan konsistensi parpol dalam konteks ini pun menjadi penilaian publik.

Prediksi Bakal Ada Calon Tunggal di 31 Daerah

Prediksi bahwa akan ada calon tunggal di 31 daerah yang menggelar Pilkada 2020 secara serentak. Angka tersebut sangat mungkin berubah. Sebab proses pencalonan masih berlangsung hingga ditutup pada Rabu (23/9).

Prediksi hanya akan memiliki calon tunggal itu di antaranya :

1.      Kota Semarang.

2.      Solo.

3.      Kebumen.

4.      Grobogan.

5.      Sragen.

6.      Wonosobo.

7.      Ngawi.

8.      Wonogiri.

9.      Banyuwangi.

10.  Blitar.

11.  Kabupaten Semarang.

12.  Kediri.

13.  Botolali.

14.  Klaten.

15.  Gowa.

16.  Sopeng.

17.  Gunung Sitoli.

18.  Balikpapan.

19.  Buru Selatan.

20.  Pematang Siantar.

21.  Kita lihat perkembangan lebih lanjut ???

 

Calon tunggal dan dinasti politik memang tak dilarang dalam konstitusi di Indonesia. Namun praktik ini perlu diimbangi agar demokrasi tetap berjalan secara adil bagi setiap warga negara.  

Ø  Bukan hanya kedaulatan rakyat, tapi kesetaraan politik.

Ø  Bukan sekadar membolehkan orang untuk maju dan berkompetisi, tapi memastikan kompetisinya berjalan dengan adil dan setara.

 Tak ada cara lain mengimbangi praktik calon tunggal dengan menghadirkan kandidat alternatif. Menurut Titi, langkah ini bisa dipermudah dengan mengubah beberapa regulasi. Ia mencontohkan penyerentakan pilkada dengan pemilihan anggota DPRD. Terlebih lagi jika ambang batas pencalonan kepala daerah dihapus.

Akan mendorong terciptanya koalisi yang lahir secara alamiah, meski tidak ada ambang batas pencalonan. Karena partai akan berpikir untuk mengusung calon yang bisa menarik suara dan berpotensi memenangkan partai