BISNIS DAN POLITIK
Dewasa ini sudah tidak asing lagi bahwa pengusaha menjadi politikus dan sebaliknya, dalam artian substansi bisnis dan politik dikaitkan.
Seperti kita ketahui bahwa antara bisnis dan politik memiliki orientasi yang berbeda.
Bisnis yang berkecimpung di dunia ekonomi memiliki orientasi mengenai bagaimana cara mendapatkan laba secara maksimal dan berbicara tentang kebijakan dalam produksi juga mendistribusikan barang dan jasa. Sedangkan politik yaitu bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan guna mendapat wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Antara bisnis dan politik memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi keberlangsungan baik bisnis maupun politik.
Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik.
HUBUNGAN POLITIK & BISNIS
Politik dan bisnis mempunyai pola hubungan yang saling terkait. Layaknya hubungan timbal balik antar individu, aktifitas politik seharusnya dapat menunjang kegiatan bisnis dalam sebuah lingkup Negara. Hal yang sama terjadi dengan bisnis yang dapat mendukung kegiatan politik untuk mempertahankan kedaulatan Negara.
Tidak heran, jika kita lihat para pelaku bisnis sangat dekat dengan dunia politik.
Bahkan, beberapa di antaranya juga merupakan figur politik yang sangat dikenal oleh masyarakat. Keterlibatan mereka dapat kita rasakan saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislative baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Mereka menyadari bahwa para elit politik ini memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang nantinya akan menentukan iklim perekonomian di daerah tersebut.
1. Politik.
Pengertian politik secara umum politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah.pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai Politikus.
2. Bisnis.
Dalam ilmu Ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.
Dalam ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialistik, di mana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.
Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya bisnis pertelevisian.
Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Namun definisi bisnis yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.
3. Hubungan Politik dan Bisnis. Hubungan bisnis dengan politik merupakan hubungan yang sangat erat kaitannya dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Politik akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk perjalanan bisnis anda. Situasi politik yang tidak stabil akan mengakibatkan perekonomian yang merosot sehingga memiliki dampak besar terhadap bisnis yang sedang anda jalani. Maka dari itu jika kita akan melakukan sebuah bisnis maka anda seharusnya memiliki kepekaan dan pengetahuan terhadap politik yang sedang terjadi sehingga anda mampu untuk membaca dan memprediksi perkembangan bisnis yang akan terjadi dimasa yang akan datang sehingga anda harus mempersiapkan strategi bisnis yang terbaik untuk mengatasinya. Apalagi bisnis yang anda jalani merupakan bisnis lintas negara yang sedang mengalami konflik politik, anda harus bersiap siap jika sesuatu hal pecah yang mengakibtkan sebuah konflik yang sangat besar yang akan berdampak negatif pada bisnis anda seperti konflik perang, konflik pemboikotan atas sebuah produk tertentu, atau perubahan kebijakan pemerintah dan konflik konflik politik lainnya yang mungkin akan mengakibatkan dampak negatif dan kerugian terhadap bisnis anda. Karena politik yang berlaku disuatu negara akan mempengaruhi lingkung perekonomian atau kinerja bisnis yang mungkin akan memanas.
Permasalahan politik yang ada juga akan berpengaruh terhadap bisnis bisnis yang kecil hingga menengah. Bisnis bisnis dengan level menengah ke bawah akan merasakan dampak dari politik yang ada, makanya anda harus mengetahui perubahan apa yang akan terjadi dari sebuah politik pemerintahan atau sebuah kebijakan pemerintahan, apakah mendukung atau bahkan merugikan. Anda harus menyadarinya dan harus selalui mencari informasi politik terutama yang akan mempengaruhi untuk bisnis anda sehingga anda tidak terkena resiko yang akan ditimbulkan dari dampak politik yang tidak bersahabat dengan bisnis yang anda jalani. Karena hubungan bisnis dengan politik merupakan sesuatu yang bisa berjalan dengan saling berdampingan untuk mencapai sebuah tujuan sesuai dengan rencana bisnis dan rencana politik untuk menghasilkan sebuah perekonomian yang lebih baik, tapi hubungan bisnis dengan politik juga akan berjalan dengan saling berlawanan yang mengakibatkan terjadi ketidak sepahaman sehingga menimbulkan dampak negatif dari salah satu bidang, baik itu dampak negatif bagi bidang politik atau dampak negatif bagi perjalanan bisnis.
Ada beberapa aspek lingkungan politik yang harus anda ketahui dan harus anda pertimbangkan ketika anda melakukan bisnis yaitu :
1. Stabilitas Pemerintahan.
Stabilitas pemerintahan akan sangat penting untuk sebuah bisnis, karena masa depan bisnis akan bergantung pada politik yang sedang berlangsung. Ketidak stabilan politik akan membuat anda kesulitan untuk menjalankan sebuah bisnis, sebuah perubahan politik yang mendadak akan mengakibatkan anda kehilangan modal dan kerugian yang besar dan risiko kehilangan bisnis yang besar.
2. Hubungan Internasional.
Hubungan suatu pemerintahan antara negara yang satu dengan yang lainya tidak selalu stabil, bisa saja terjadi keburukan situasi politik yang akan mengakibatkan dampak terutama bagi anda yang melakukan bisnis online. Biasanya dampak politik yang tidak baik terhadap bisnis online berada pada proses pembayaran yang tidak berjalan dengan sempurna karena kebanyakan proses pembayaran di bisnis online menggunakan Paypal atau dengan Clickbank sehingga akan berakibat berkurangnya penjualan bagi negara negara tertentu yang sedang mengalami konflik politik karena proses pembayaran yang mengalami hambatan.
3. Birokrasi Pemerintahan.
Lingkungan politik seperti ini akan menghambat sebuah bisnis yang dibangun secara lintas negara. Investor dan pengusaha asing akan mengalami kesulitan untuk membuka bisnis karena pemerintahan setempat akan mencegah untuk tumbuhnya perusahaan asing yang potensial untuk tumbuh disuatu negara.
Sebagai kesimpulan hubungan bisnis dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat untuk sebuah keharmonisan sebuah perekonomian. Perlu adanya kestabilan yang saling mendukung antara sebuah kebijakan politik dan perjalanan bisnis yang sedang dijalani. Dan anda sebagai pelaku bisnis harus mennjaga diri agar tetap siaga untuk berbagai kemungkinan yang terjadi sehingga anda telah memeprsiapkan sagala hal yang diakibatkan oleh konflik politik yang terjadi.
BISNIS
Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.
Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya.
Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan.
Namun tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Model bisnis seperti ini kontras dengan sistem sosialistik, dimana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja.
Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung ranahnya penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya bisnis pertelevisian.
Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Meskipun demikian, definisi bisnis yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.
Jenis-jenis Bisnis :
1.Monopsoni, adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.Kondisi Monopsoni sering terjadi didaerah-daerah Perkebunan dan industri hewan potong (ayam), sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Perlu diteliti lebih jauh dampak fenomena ini, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan Monopsoni sehingga tingkat kesejahteraan petani berpengaruh.
Contohnya : hanya ada satu perusahaan yang menangani kereta api di Indonesia yaitu, PT.KAI
2. Monopoli (dari bahasa Yunani monos, satu + polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar.
Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis.
Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya.
Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap.
3. Oligopsoni, adalah keadaan dimana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.
4. Oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.
Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka.
Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.
Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk kedalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada.
Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki capital intensive yang tinggi, seperti, industri semen, industri mobil, dan industri kertas.
PERBEDAAN BISNIS & POLITIK
Sebenarnya, terdapat jenis- jenis kapitalis yang janggal seperti kapitalis konco dan kapitalis birokrat.
Di samping itu, ada pemimpin-pemimpin politik, anak-anak dan sanak keluarga mereka, dan keluarga keraton terlibat dalam bisnis.
Apa yang mereka buru bukan hanya proteksi terhadap kompetisi asing, tetapi juga konsesi, lisensi, hak monopoli, dan subsidi pemerintah (dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dari lembaga-lembaga keuangan pemerintah).
Sebagai akibatnya, telah tumbuh dengan subur segala macam penyelewengan.
Kalangan kapitalis justru menjadi penikmat status quo dikarenakan pemburuan rente yang dilakukan, sehingga menjelaskan stabilisasi politik yang terjadi dengan merangkul kekuatan modal ke dalam pilar penyangga kekuasaan.
Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang memadai. Arah kebijakan teknologi Indonesia yang mengarah pada tingkat tinggi berupa pembuatan pesawat terbang, helikopter, namun abai terhadap teknologi pertanian, tekstil- menimbulkan ambivalensi ekonomi.
Di satu sisi Indonesia terlihat maju dengan membangun industri dalam skala high cost, yang memerlukan keahlian tinggi dan modal besar; namun di sisi lain teknologi fundamental dan merakyat serta menyangga perekonomian bangsa tidak berkembang dengan optimal.
Model kolusi memungkinkan bagi pengabaian aspek lingkungan, corporate social responsibility, dan rendahnya upah buruh sebagai keunggulan komparatif Indonesia.
Pola ini yang membawa implikasi pada kronisnya krisis ekonomi yang menghantam Indonesia dan membawa implikasi sosial Politik yang rumit. Pada bagian reformasi dapat dilihat bagaimana pola ini mengalami pergeseran.
MASA REFORMASI
Masa reformasi menggenggam harapan bagi perbaikan Indonesia ke depannya dibanding era pendahulunya.
Namun harapan terkadang berseberangan dengan kenyataan. Melihat masa reformasi konsep korporatokrasi yang digagas John Perkins layak untuk diutarakan sebagai analisa.
Korporatokrasi menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank, dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka.
Istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka.
Meredupnya peran Negara dikarenakan sorotan publik yang begitu besar dan arus tuntutan reformasi yang menghendaki pembagian kekuasaan. Pemerintah yang berkuasa sepanjang era Reformasi merupakan aliansi koalisi sehingga dalam menjalankan kekuasaannya tidak bisa serta merta apa yang diinginkan itu yang dilakukan.
1. Masa Habibie (era transisi-dengan dukungan dari Golkar & militer).
2. Masa Abdurahman Wahid (poros tengah kalangan partai Islam).
3. Masa Megawati (PDIP ).
4. Masa Susilo Bambang Yudhoyono.
Masa Reformasi memperlihatkan bagaimana kepentingan BISNIS mampu mempengaruhi domain politik.
Konglomerat yang dibesarkan oleh Orde Baru, tumbuh sendiri, ataupun korporat besar asing mampu mempengaruhi pemerintah yang memerlukan pilar ekonomi untuk menunjang kepemimpinannya.
Contoh dari korporatokrasi dapat dilihat pada Peraturan Presiden No 77/ 2007 tentang kepemilikan modal, pihak asing diperbolehkan memiliki 95 % kepemilikan di bidang pembangkit tenaga listrik, jasa pengeboran minyak dan gas bumi, pengusahaan air minum.
Peraturan ini memberi aturan legal bagi perusahaan asing untuk menguasai sendi- sendi vital bangsa.
Korporatokrasi ini jika dilihat dari Bisnis dan Politik merupakan konsep destruktif bagi keduanya.
1. Dari sisi bisnis, korporat raksasa dengan bantuan economic hit man akan membuat ekuilibrium bisnis semakin timpang. Korporat-korporat besar akan semakin mengglobal dan menghegemonik dalam penguasaan modal, di samping itu ciri kapitalisme sejati berupa persaingan bebas tidak terjadi lagi.
2. Dari sisi politik, kedaulatan pemerintah akan dipertanyakan, ataukah sekedar komprador korporat besar.
Pengaruh Faktor Politik Terhadap Bisnis.
Melihat pola hubungan bisnis dan politik pada era Orde Baru dan masa Reformasi maka kita belum melihat tertujunya pola menuju kesejahteraan bersama. Kemakmuran hanya dinikmati segelintir saja dan gagal terdistribusi ke masyarakat secara keseluruhan. Masa reformasi terlebih menjelang pemilihan presiden memiliki momentum politik untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam melihat pola bisnis dan politik. Alternatif ekonomi kerakyatan, jalan ketiga Giddens, ekonomi syariah, merupakan sekian opsi yang tersedia untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.
Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.