KEJAHATAN KERAH PUTIH

KEJAHATAN KERAH PUTIH

 

Munculnya kejahatan dalam banyak wajah menampilkan berbagai opera politik yang tidak hanya mendera kebersamaan, tetapi juga pada dirinya menihilkan tanggung jawab moral pribadi.

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan para petinggi bangsa sebenarnya menggambarkan kualitas peta perpolitikan kita yang terus berada di titik nadir. Kita mungkin merasa putus asa dengan aneka masalah di sekitar kita. Sayang, semua masalah itu diperparah dengan berbagai mafia di berbagai instansi pemerintahan yang notabene adalah pion-pion penggerak kesejahteraan rakyat.

Kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.

Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan terjadinya sistem patronase. Kejahatan kerah putih sungguh memasung dan membodohi rakyat. Rakyat yang tidak melek politik akhirnya pasrah, tetapi kepasrahan ini justru kian membuat para pejabat menggagahinya.

White collar crime dibedakan dari blue collar crime. Jika istilah white collar crime ditujukan bagi aparat dan petinggi negara, blue collar crime dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Namun, kita juga harus tahu, kejahatan di tingkat bawah juga sebuah trickle down effect. Maka, jika kita mau memberantas berbagai kejahatan yang terjadi di instansi pemerintahan, kita harus mulai dari white collar crime, bukan dari blue collar crime.

 

Rapuhnya hukum

Di negara kita, yang namanya kejahatan kerah putih sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat, dan dialami. Kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat diglorifikasi dengan lemahnya tampilan penegak hukum di Tanah Air.

Kejahatan kerah putih yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari lemahnya tampilan penegak hukum. Tidak terlalu salah jika kita mengatakan, kejahatan kerah putih di negara ini adalah karakter dari bangsa yang begitu permisif dan kompromis. Hukum dengan mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi. Rakyat tetap terpuruk dalam kawah krisis dan kemiskinan yang terus melilit hidupnya. Kejahatan kerah putih berjalan sendiri dan menetapkan kebijakan sejauh dapat memberikan peluang kepadanya untuk terus melestarikan eksistensinya.

Salah satu pokok mengapa kejahatan kerah putih di negara kita yang tampil dengan banyak wajah sehingga sulit diberantas adalah karena esensi kedaulatan rakyat tidak pernah ditegakkan. Kedaulatan hanya terwujud lima tahun sekali dalam momentum pemilu. Di lain pihak tidak ada empati politik dari para politisi dan pemegang kekuasaan pada negara membuat kejahatan kerah putih terus berparade dan meneriakkan slogan suci dari mulut dan hatinya yang kotor. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu memberantas para bandit yang kini masuk sistem politik, ekonomi, dan hukum, bahkan meluas ke semua bidang kehidupan?

Kita tentu akan lari ke peran hukum. Apakah hukum mampu ditegakkan? Negara yang demokratis harus ditopang oleh hukum yang adil. Hukum yang adil adalah penjamin hak-hak demokratis seluas-luasnya. Sejatinya, demokrasi adalah sebentuk prosedur yang memaksa kerja sama politik secara konstitusional.

Demokrasi tidak hanya terletak pada kehendak umum, tetapi juga sebuah strategi dalam kerja sama politik (Michel Foucault, 1979). Sejatinya politik oleh Foucault dilihat sebagai cara ampuh untuk saling memeriksa dan menyeimbang sehingga tidak ada dominasi yang melahirkan kejahatan kerah putih.

 

ISTILAH

Kejahatan kerah putih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis kejahatan ekonomi atau keuangan yang dilakukan oleh individu yang berada di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dengan posisi yang tinggi atau memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Istilah “kerah putih” mengacu pada para pelaku kejahatan ini yang sering mengenakan pakaian formal, seperti kemeja berkerah putih, yang umumnya dipakai dalam lingkungan bisnis dan profesional.

Kejahatan kerah putih seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal atau dengan cara menipu sistem keuangan atau ekonomi. Contoh kejahatan kerah putih termasuk penipuan, korupsi, pencucian uang, insider trading, manipulasi pasar, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan tindakan ilegal lainnya yang terkait dengan keuangan dan bisnis.

Perbedaan utama antara kejahatan kerah putih dan kejahatan biasa adalah pelaku kejahatan kerah putih umumnya merupakan individu atau kelompok yang memiliki akses dan wewenang terhadap sumber daya keuangan atau informasi rahasia yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan ilegal dengan lebih canggih dan kompleks.

Kejahatan kerah putih sering kali menjadi fokus penegakan hukum dan investigasi oleh lembaga penegak hukum dan badan regulator untuk memastikan keadilan dan ketertiban di dunia bisnis dan keuangan. Penegakan hukum terhadap kejahatan kerah putih sangat penting untuk melindungi masyarakat dan memastikan integritas sistem keuangan dan bisnis.

 

PENYEBAB KEAHATAN KERAH PUTIH

1.     1. Kesempatan dan Akses. Individu dengan akses yang tinggi pada sumber daya keuangan atau informasi rahasia dalam suatu organisasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindakan ilegal tanpa terdeteksi.

2.     2. Ambisi Keuntungan. Ambisi untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar tanpa mempertimbangkan dampak negatif pada pihak lain dapat mendorong beberapa orang untuk terlibat dalam kejahatan kerah putih.

3.    3. Tekanan Keuangan. Beberapa pelaku mungkin merasa tertekan oleh masalah keuangan atau utang yang harus mereka atasi, dan hal ini dapat menyebabkan mereka tergoda untuk mencari jalan pintas melalui kejahatan kerah putih.

4.    4. Lingkungan Kerja yang Tidak Etis. Budaya organisasi yang kurang mengedepankan etika, transparansi, dan akuntabilitas dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan ilegal lebih mungkin terjadi.

5.    5. Ketidakpuasan atau Ketidakadilan. Ketidakpuasan terhadap situasi atau kebijakan tertentu dalam organisasi dapat memicu tindakan balas dendam atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan pribadi.

6.    6. Tekanan Kinerja dan Target. Beberapa organisasi mungkin menetapkan target kinerja yang sangat tinggi, yang dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara tidak sah untuk mencapainya.

7.    7. Kepercayaan Tidak Benar. Pelaku kejahatan kerah putih mungkin merasa bahwa mereka bisa lolos dari pengawasan atau tidak akan terungkap karena posisi atau koneksi yang dimiliki.

8.    8. Kurangnya Pengawasan. Kurangnya pengawasan dan kontrol yang tepat di dalam organisasi dapat memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan ilegal tanpa terdeteksi.

9.    9. Kelemahan Sistem dan Kebijakan. Sistem dan kebijakan yang tidak memadai dalam mencegah dan mengatasi kejahatan kerah putih dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan ilegal.

    10. Budaya Menyembunyikan Masalah. Budaya yang cenderung menyembunyikan masalah atau ketidakbenaran dapat mendorong pelaku untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka.

 

Jenis Kejahatan Kerah Putih

1.    1. Penipuan. Termasuk penipuan keuangan, penipuan asuransi, penipuan kartu kredit, dan penipuan investasi, di mana pelaku menggunakan informasi palsu atau menyesatkan untuk mengelabui orang atau perusahaan lain demi mendapatkan keuntungan finansial.

2.    2. Pencucian Uang. Proses mengubah uang yang berasal dari kegiatan ilegal menjadi tampak sah dan legal dengan cara mengalirkannya melalui berbagai transaksi dan rekening bank.

3.    3. Insider Trading. Penggunaan informasi rahasia yang tidak diketahui publik untuk melakukan transaksi saham atau sekuritas lainnya demi mendapatkan keuntungan di pasar keuangan.

4.    4. Korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan hak istimewa kepada orang lain secara tidak sah.

5.    5. Manipulasi Pasar. Upaya untuk mempengaruhi harga pasar atau volume perdagangan dengan cara yang tidak sah atau tidak etis untuk mendapatkan keuntungan.

6.    6. Penggelapan Dana. Pengalihan atau pembebasan dana secara ilegal dari organisasi atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

7.    7. Pemalsuan Dokumen. Membuat, mengubah, atau menggunakan dokumen palsu atau palsu untuk tujuan menipu atau mendapatkan keuntungan finansial.

8.    8. Kejahatan Pihak Dalam. Kejahatan yang dilakukan oleh karyawan, pejabat, atau anggota suatu organisasi yang memanfaatkan posisi mereka untuk mencuri, menggelapkan dana, atau melakukan tindakan ilegal lainnya terhadap perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja.

9.    9. Kejahatan Perbankan dan Keuangan. Melibatkan aktivitas ilegal yang terkait dengan perbankan, termasuk penipuan perbankan, penggelapan dana bank, atau penyalahgunaan dana nasabah. 

    10. Kejahatan di Bidang Teknologi dan Komputer. Misalnya, peretasan komputer, serangan siber, atau pencurian data sensitif untuk keuntungan finansial.

 

KEJAHATAN KERAH PUTIH DIBALIK PENCUCIAN UANG

Pencucian uang merupakan istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang, yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah (ilegal), dan sumber-sumber tidak sah (ilegal) lainnya, dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran-saluran sah (legal), sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali. Modus operandi kejahatan pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial menengah keatas dalam masyarakat, dihormati, bersikap tenang, berkarisma, dan berintelektual tinggi. Dengan menggunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku pencucian uang dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja. Sifat dan ciri khas dalam karakter yang secara umum dapat dilihat pada pelaku-pelaku kejahatan pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan kerah putih (White Collar Crime).

Secara umum pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan, dan mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil kejahatan (proceeds of crime) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Istilah kejahatan kerah putih dikemukakan pertama kali oleh seorang kriminolog asal Amerika Serikat bernama Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Sutherland mendefinisikan White Collar Crime sebagai "a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation." Sutherland berpendapat bahwa kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam perusahaan, kalangan professional, perdagangan , maupun kehidupan politik.

White Collar Crime dalam aspek tipologis berbeda dari Blue Collar Crime. Biasanya istilah White Collar Crime ditujukan bagi aparat dan petinggi negara sedangkan Blue Collar Crime dipakai untuk menyebut kejahatan-kejahatan yang terjadi di kelas sosial bawah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari kejahatan yang dihasilkan oleh White Collar Criminal.

Kejahatan kerah putih secara umum mengacu pada kejahatan yang dimotivasi secara finansial dan biasanya dilakukan oleh para profesional dalam bidang bisnis dan aparat pemerintah. Kasus-kasus kejahatan kerah putih sulit dilacak karena biasanya dilakukan pejabat yang mempunyai kekuasaan, memiliki kuasa untuk memproduksi hukum dan berperan dalam membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih (White Collar Crime) juga sangat sulit tersentuh oleh hukum karena terjadi dalam suatu lingkungan yang tertutup.

Pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan kerah putih hal ini disebabkan dalam kebanyakan kasus-kasus pencucian uang yang menjadi aktor utama di dalamnya merupakan orang-orang yang memiliki profil kelas atas, memiliki kedudukan tinggi di pemerintahan ataupun di perusahaan, memiliki sumber daya dan kekuasaan dalam jabatan dan posisinya, memiliki peran yang besar di masyarakat, dan status sosio-ekonomi yang tinggi.

Dalam kasus-kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat dengan jelas profil dan karakter yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan pencucian uang. Kasus-kasus seperti kasus Inong Melinda Dee, Gayus Tambunan, Wa Ode Nurhayati, Tubagus Chaeri Wardana, Akil Mochtar, merupakan sebagian kasus pencucian uang yang dapat menjadi contoh dikarenakan adanya kesamaan yang menjadi benang merah dalam kasus-kasus pencucian lainnya. Seluruh pelaku dalam kasus-kasus tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari artis, pegawai negeri di bidang perpajakan, anggota partai politik, bagian dari dinasti penguasa dalam suatu daerah, sampai ke bagian dari institusi hukum sendiri. Kesamaan profil yang dapat ditarik dari keseluruhan pelaku utama dan aktor penting dalam kasus yang menyangkut mereka masing-masing adalah: para pelaku memiliki kedudukan yang tinggi dalam bidangnya masing-masing, para pelaku memiliki kekuasaan dan alat untuk menggunakan kekuasaan yang mereka miliki, dan secara keseluruhan mereka berada di kelas sosio-ekonomi yang tinggi.

Pada dasarnya, kasus pencucian uang cenderung sangat kompleks untuk dijelaskan tanpa memenuhi rincian dan detail dari masing-masing kasus. Hal ini dikarenakan ruang lingkup tindak kejahatan dalam kasus pencucian uang berputar di sekitar skema yang telah dirancang oleh para profesional dalam bidang keuangan yang telah terlatih untuk mengaburkan sumber dana gelap asli. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman terhadap karakteristik kejahatan kerah putih dan profil para pelaku kejahatan kerah putih untuk memahami aspek pelaku kejahatan pencucian uang secara lebih spesifik.

 

 

 

Referensi :

Gallant, M. Michelle. (2018). Tackling the Risks of Money Laundering

Husein, Yunus. (2007). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Books Terrace & Library

Rub, Jacob. (2015). Money Laundering: Ring Around The White Collar. Moldova State University

Simpson, Sally S., David Weisburd. (2009). The Criminology of White-Collar Crime. Springer

Sutherland, Edwin H. (1940). White-Collar Criminality. American Sociological Review, Vol. 5, No. 1, Hal. 1-12 

Weisburd, David, Elin Waring, dan Ellen F. Chayet. (2001). White-Collar Crime and Criminal Careers. Cambridge University Press