MENERAPKAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR

Menerapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

 

 

Faktanya, hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga kini Presiden dan DPR belum menemui kata sepakat dengan penerapan hukuman mati bagi para koruptor.

Pernyataan Presiden Jokowi soal hukuman mati bagi koruptor hanya sebatas wacana. Sampai saat ini belum ada koruptor yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.

 

Korupsi dalam kehidupan manusia bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah ada bersamaan dengan umur manusia itu sendiri. Korupsi pada saat ini menjadi sangat akrab di telinga serta dianggap sesuatu yang tidak baik dan menyebabkan keterpurukan bangsa. Masalah ini perlu dijadikan suatu hal yang harus ditanggulangi bersama dan diperangi bersama. Makna dari korupsi sendiri ialah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Korupsi terjadi jika memenuhi tiga hal, yaitu pertama jika seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut. Kedua, adanya economic rent, yaitu manfaat ekonomi yang ada kebijakan publik tersebut. Ketiga, sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.[1]Korupsi tidak hanya sebatas mengambil uang Negara melainkan banyak jenisnya.

 

Tertera pada UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelompokkaan korupsi menjadi tujuh kelompok, yaitu[2] :

 

 

1.    Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.

2.    Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.

3.    Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.

4.    Korupsi yang terkait dengan pemerasan.

5.    Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.

6.    Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.

7.    Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

 

Fenomena korupsi di Indonesia sudah menjadi berita hangat yang sering didengar dan dibicarakan. Korupsi di Indonesia sudah menjadi virus yang sedemikian parah dan akut bahkan telah menyebar dibanyak sektor pemerintahan. Adanya korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang menduduki kekuasaan tertentu. Para koruptor bahkan tidak menunjukkan rasa malu dan takut saat dirinya ketahuan dan ditangkap melakukan hal tersebut[3]. Banyak dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi seperti merusak kestabilan ekonomi dan keamanan Negara. Dampaknya juga terhadap hak-hak masyarakat dari Negara yang seharusnya tersalurkan menjadi tidak tercapai.

 

 

Contoh Kasus Korupsi di BUMN dan Jajaran Departemen Kementrian Keuangan

Tindakan korupsi di Indonesia masih ada sampai saat ini, seperti kasus BLBI merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Pada tahun 1998 negara mengeluarkan Rp. 320 Triliun untuk 54 bank swasta, akan tetapi yang terjadi dana yang kembali hanya 8,5% atau Rp. 27,2 triliun saja. Kasus korupsi yang terbaru di Indonesia saat ini adalah dari PT. Asuransi Jiwasraya (persero) dengan kerugian ditanggung oleh negara berjumlah Rp. 17 triliun[4]. Melihat fenomena ini, silih berganti dari pemerintah selalu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu dari agenda kegiatannya. Pada 2019, indeks persepsi korupsi untuk Indonesia mencapai skor 40. Indeks persepsi korupsi di Indonesia meningkat dari 22 skor pada 2005 menjadi 40 pada 2019, tumbuh rata-rata tahunan 4,45%.[5]

 

Negara telah mengupayakan langkah-langkah dalam mempersempit peluang untuk tindakan korupsi seperti langkah preventif dan langkah detektif. Upaya preventif seperti pembentukan lembaga yang dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi, membuat undang-undang yang menindak bagi pelaku korupsi. Redaksinya tercantum dalam UU Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi Bab 2 Pasal 2 sebagai berikut :

 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).[6]

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

 

Langkah detektif juga sudah diupayakan seperti perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional dan lain sebagainya.[7] Hasilnya masih saja tetap ada oknum yang melakukan tindakan korupsi. Bahkan ada beberapa pelaku korupsi yang ketahuan berada di salah satu cafe padahal ia dalam masa hukuman di balik jeruji besi. Salah satu media informasi juga pernah meliput bagaimana keadaan kamar para koruptor yang sangat berbeda dengan keadaan kamar Narapidana pada umumnya. Negara ini perlu menerapkan hukuman yang sesuai pada keadaan Indonesia saat ini yaitu hukuman mati atau potong tangan sebagai efek jera bagi para koruptor.

 

 

 

Pada dasarnya hukuman mati bagi para koruptor telah tercantum pada UU tetapi hanya menjadi wacana belaka. Hendaknya Negara ini bisa mencontoh negeri Cina dalam penerapan hukuman tersebut.Sudah sangat banyak para koruptor yang mengalami eksekusi ini, mulai dari ditembak, digantung hingga disuntik mati. Eksekusi para pelaku koruptor berada di lapangan dan diperlihatkan kepada masyarakat sehingga akan menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi. Stabilitas ekonomi dan politik Cina tidak menentu sebelum diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor karena hukuman sebelumnya tidak membuat jera para koruptor. Setelah hukuman mati diterapkan dengan tegas, maka perekonomian dan politik kian maju bahkan disegani oleh negara-negara lainnya.[8]

 

Hukuman potong tangan juga sudah diterapkan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam yang hasilnya di Negara tersebut minim pencuri. Cara eksekusi hukuman ini ialah apabila seorang pencuri telah dipotong tangan kanannya kemudian mengulangi berbuat mencuri untuk kedua kalinya, maka kaki kirinya dipotong pada persendian antara betis dengan telapak kaki.

 

Hukuman ini tidak semena-mena dijatuhkan akan tetapi memiliki syarat tertentu, adapun syarat tertentu adalah:

1.    Pencuri tersebut sudah baligh, berakal dan melakukan pencurian tersebut dengan kehendaknya. Anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa orang lain tidak dipotong tangannya.

2.    Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu nisab (kira-kira seberat 93,6 gram emas), barang itu diambil dari tempat penyimpanannya dan arang itu pun bukan kepunyaan si pencuri.[9]

 

Keputusan ini pasti akan menimbulkan perspektif negatif bagi beberapa orang, bahkan menganggap hukuman ini tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia seperti yang tercantum pada Pernyataan Hak Asasi Manusia Pasal 5: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

 

Mereka tidak melihat bagaimana kondisi orang yang hak tidak tersampaikan bahkan diambil begitu saja padahal orang tersebut telah menantikannya. Maka dari itu hal ini perlu diterapkan karena tidak hanya ditinjau dari satu perspektif saja, melainkan dari semua perspektif. Hukum itu perlu ditegakkan karena bukan hanya untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga jika negara ini menerapkan hukuman tersebut maka para koruptor akan berkurang karena telah mengetahui konsekuensi dari pebuatan korupsi. Pada saat itu juga perekonomian serta kemaslahatan bersama akan terjamin.

 

Dengan demikian jika negara ini menerapkan hukuman tersebut bagi para koruptor, maka sedikit demi sedikit tingkat korupsi di negeri ini akan berkurang serta akan hilangnnya bentuk deskriminasi antar tahanan. Maka dari itu selain dengan menegakkan hukuman tersebut perlu adanya upaya yang mendukung hal tersebut seperti membangun budaya anti korupsi di masyarakat, memperbaiki mental dan moral bangsa, melibatkan institusi pendidikan anti korupsi, meningkatkan kejujuran dan karakter bangsa serta melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum.

 

 

KUHP Pangkas Hukuman Penjara dan Denda untuk Koruptor

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengurangi hukuman untuk koruptor.

KUHP mengatur hukuman untuk koruptor pada Pasal 603. Hukuman berupa pidana penjara dan denda.

 

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI," bunyi Pasal 603 KUHP.

 

Kategorisasi denda diatur dalam Pasal 79 KUHP. Denda kategori II sebesar Rp10 juta, sedangkan kategori VI sebesar Rp2 miliar.

 

Hukuman bagi koruptor di KUHP lebih kecil dibandingkan hukuman di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 UU Tipikor menyebut hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit empat tahun penjara. Maksimal hukuman penjara bagi koruptor adalah 20 tahun. 

Selain itu, UU Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil Rp200 juta. Denda paling besar Rp1 miliar.

UU Tipikor juga mengatur hukuman mati bagi koruptor yang korupsi saat negara dalam keadaan bahaya. Aturan itu tak dicantumkan KUHP.

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

 

 

 

 

Sumber Referensi :

[1]Ridwan dan Wijayanto.2009.Korupsi Mengkorupsi Indonesia.Jakarta.Gramedia Pustaka Utama. Hlm 9

[2]Syahroni,dkk.2018.Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit.Yogyakarta.CV Budi Utama. Hlm 13

[3]Ibid. Hlm 103

[4]Cantika Adinda Putri.BPK: Kerugian Negara Dari Kasus Jiwasraya Sudah Diketahuihttps://www.cnbcindonesia.com/ diakses pada 7 Mei 2020 pukul 16.00

[5]https://knoema.com/atlas/Indonesia/Corruption-perceptions-index diakses pada 7 Mei 2020 pukul 14.00

[6]Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999

[7]Arum Sutrisni Putri,UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi, https://www.kompas.com/ diakses pada 28 April 2020 pukul 16.00 WIB

[8]Nur.Menggapai Hukum Pidana Ideal.Yogyakarta.DeePublish. hlm 320

[9]Rasyid.Fiqh Islam.Bandung.Sinar Baru Algensindo. Hlm 441

 

 

By, POINT Consultant