Analisis Komprehensif Pembentukan Danantara : Risiko Fiskal dan Rekomendasi Kebijakan
# *Analisis Komprehensif Pembentukan Danantara: Risiko Fiskal dan Rekomendasi Kebijakan*
Kajian Youth on Policy (YOP) mengenai pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara mengungkap kompleksitas tantangan fiskal dan tata kelola yang dihadapi Indonesia dalam mengelola instrumen investasi negara ini. Dengan modal awal Rp1.000 triliun yang bersumber dari APBN, dividen BUMN, dan efisiensi anggaran, Danantara berpotensi menghadapi risiko struktural akibat defisit fiskal kronis, ketidaksesuaian dengan prinsip tata kelola SWF global, serta dampak redistribusi anggaran pada sektor vital[1].
## Konteks Pembentukan dan Sumber Pendanaan
Danantara diluncurkan sebagai SWF generasi kedua Indonesia dengan melibatkan tujuh BUMN strategis (Bank BRI, BNI, Mandiri, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID) yang memiliki aset gabungan Rp14.000 triliun[1]. Mekanisme pendanaan melalui *inbreng* saham BUMN dan pengalihan dividen sebesar Rp200 triliun menimbulkan dua skenario risiko utama: **(1)** peningkatan defisit anggaran akibat berkurangnya penerimaan negara dari PNBP, dan **(2)** pemotongan anggaran sektor pendidikan (Rp19,6 triliun), kesehatan, dan transportasi publik[1]. Efisiensi anggaran senilai Rp750 triliun untuk mendanai Danantara berisiko mengurangi kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan dasar, terutama di daerah tertinggal[1].
## Ketimpangan antara Teori dan Praktik SWF
Pembentukan SWF idealnya memerlukan surplus fiskal berkelanjutan, seperti yang dilakukan Norwegia (Government Pension Fund Global) dengan surplus minyak atau Singapura (Temasek Holdings) dengan surplus perdagangan[1]. Namun, Indonesia menghadapi defisit anggaran selama 25 tahun terakhir dan defisit neraca perdagangan 11 kali dalam 15 tahun terakhir[1]. Kondisi ini menjadikan Danantara rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama mengingat biaya bunga utang Indonesia (6,9–7,2%) yang lebih tinggi daripada rata-rata imbal hasil SWF global (6,1%)[1]. Analisis menunjukkan bahwa tanpa strategi diversifikasi portofolio yang efektif, Danantara berisiko gagal menutupi biaya pendanaan, sehingga memperburuk rasio utang/PDB yang diproyeksikan mencapai 3% pada 2025[1].
## Permasalahan Tata Kelola dan Transparansi
Struktur kepengurusan Danantara yang melibatkan tokoh politik dalam Dewan Pengawas berpotensi memicu intervensi kebijakan, bertolak belakang dengan prinsip independensi SWF global seperti Temasek Holdings atau GPFG Norwegia[1]. Kajian mengidentifikasi empat kelemahan tata kelola: **(1)** kurangnya mekanisme *stress test* berkala, **(2)** absennya *Crisis Management Plan* (CMP), **(3)** keterbatasan akuntabilitas publik, dan **(4)** risiko konflik kepentingan akibat dualitas jabatan pengurus[1]. Padahal, pengalaman Norwegia menunjukkan bahwa pengawasan parlemen dan transparansi laporan keuangan triwulanan menjadi kunci keberhasilan SWF[1].
## Dampak pada Sektor Strategis
Pengalihan anggaran ke Danantara telah mengurangi alokasi dana untuk program prioritas:
1. **Sektor Pendidikan:** Pemotongan Rp19,6 triliun berdampak pada pengurangan kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk 700.000 mahasiswa[1].
2. **Sektor Kesehatan:** Penurunan anggaran pengadaan obat dan vaksin berpotensi meningkatkan prevalensi penyakit menular di daerah tertinggal[1].
3. **Transportasi Publik:** Pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp31,5 triliun menjadi Rp5,7 triliun mengancam keberlanjutan subsidi transportasi massal[1].
## Proyeksi Kinerja dan Risiko Investasi
Target pertumbuhan aset Danantara hingga USD 982 miliar pada 2029 dinilai terlalu optimis mengingat kondisi pasar keuangan 2025:
- Imbal hasil obligasi pemerintah global Indonesia: 4,5–7%[1]
- Penurunan IHSG 0,48% (Maret 2025)[1]
- *Net sell* investor asing senilai USD 547,5 juta[1]
Kajian memperkirakan Danantara memerlukan return minimum 7,2% per tahun untuk menutupi biaya pendanaan, angka yang sulit dicapai tanpa investasi dalam sektor berteknologi tinggi dan energi terbarukan[1].
### Rekomendasi Kebijakan Strategis
Berdasarkan temuan tersebut, kajian merekomendasikan empat langkah mitigasi:
**1. Reformasi Tata Kelola**
Pembentukan Komite Pemantau Independen yang bertanggung jawab langsung kepada DPR untuk mengawasi keputusan investasi, proses rekrutmen profesional berbasis kompetensi, serta pelarangan rangkap jabatan bagi pengurus Danantara[1].
**2. Mekanisme Pengawasan Teknis**
Bank Indonesia dan OJK perlu menerapkan *stress test* berkala dan menyusun CMP untuk mengantisipasi krisis likuiditas. Sistem peringatan dini (*early warning system*) harus diintegrasikan dengan portofolio investasi untuk memitigasi risiko pasar[1].
**3. Realokasi Anggaran Responsif**
Pemerintah harus menetapkan batas maksimal pengalihan dana sektor vital (maks 15% dari total anggaran) dan mengalokasikan 20% portofolio Danantara untuk pendanaan transportasi publik dan riset teknologi kesehatan[1].
**4. Strategi Exit Plan**
Penyusunan skenario penghentian operasional (*wind-down scenario*) jika kinerja Danantara gagal mencapai target return 6% dalam tiga tahun berturut-turut, termasuk mekanisme pengembalian aset ke BUMN penyertaan awal[1].
### Saran Operasional Tambahan
- **Optimalisasi Kemitraan Global:** Kolaborasi dengan SWF mapan seperti Temasek Holdings untuk pelatihan manajemen risiko dan pertukaran informasi pasar[1].
- **Instrumen Pendanaan Alternatif:** Penerbitan *green sukuk* atau obligasi infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada APBN[1].
- **Platform Transparansi Publik:** Pengembangan dashboard real-time yang menampilkan portofolio investasi, imbal hasil, dan dampak sosial Danantara[1].
## Simpulan Utama
Pembentukan Danantara dalam kondisi defisit fiskal merupakan kebijakan berisiko tinggi yang memerlukan revisi mendasar pada aspek pendanaan dan tata kelola. Tanpa perubahan struktural, SWF ini berpotensi menjadi *liability* fiskal baru alih-alih motor investasi strategis. Keberhasilannya bergantung pada integritas pengelolaan, transparansi kebijakan, dan keseimbangan antara tujuan investasi jangka panjang dengan kebutuhan anggaran prioritas nasional[1].
Citations:
[1] Kajian-Youth-on-Policy-YOP-Danantara.pdf https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/42162317/cb356c22-bf62-4bfb-86dc-768790143a2f/Kajian-Youth-on-Policy-YOP-Danantara.pdf
Ditulis ulang oleh POINT Consultant
.jpg)
