Prinsip “Common Sense” ala Trump: Inspirasi dan Penerapannya di Indonesia
Oleh : IWAJRI (Independen Wartawan Jurnalis Reporter Indonesia)
Pendahuluan
Donald Trump dikenal dengan pendekatan kebijakan berbasis common sense atau akal sehat. Konsep ini menekankan efisiensi, keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta penegakan hukum yang tegas. Selama kepemimpinannya, Trump menerapkan berbagai kebijakan seperti deregulasi ekonomi, pemangkasan birokrasi, dan perlindungan industri domestik, yang terangkum dalam slogan Make America Great Again (MAGA).
Di Indonesia, prinsip ini dapat menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan seperti birokrasi yang lamban, dominasi kartel dalam ekonomi, serta penguatan kemandirian nasional. Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, penerapan prinsip ini harus tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan moral, termasuk dalam hal kebijakan sosial dan budaya. Kejelasan dalam pengakuan hanya dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, juga menjadi bagian dari upaya menjaga tatanan sosial yang sesuai dengan norma agama dan tradisi bangsa.
1. Konsep “Common Sense” dalam Kebijakan Publik: Antara Ideal dan Implementasi
A. Definisi dan Implementasi Common Sense dalam Pemerintahan
Common sense dalam kebijakan publik berarti kebijakan yang logis, mudah dipahami oleh masyarakat, serta memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Trump menekankan pentingnya kebijakan yang sederhana, transparan, dan tidak membebani dunia usaha maupun masyarakat. Ia memangkas regulasi yang dianggap berlebihan, menyederhanakan sistem perpajakan, serta mengurangi intervensi pemerintah dalam ekonomi.
Di Indonesia, prinsip ini dapat diterapkan dengan menyesuaikan berbagai faktor seperti sistem birokrasi, kebijakan ekonomi, serta dinamika sosial yang khas. Selain itu, pendekatan berbasis nilai-nilai agama dapat menjadi penopang dalam membangun kebijakan publik yang berkeadilan, menghormati norma sosial, serta melindungi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
B. Penerapan Common Sense di Indonesia
Beberapa kebijakan di Indonesia dapat semakin disempurnakan dengan prinsip common sense, misalnya:
1. Regulasi Pajak yang Lebih Ramah bagi UMKM
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional memerlukan regulasi yang lebih sederhana dan mendukung pertumbuhan usaha kecil agar semakin kompetitif.
2. Birokrasi yang Lebih Efisien
Digitalisasi layanan publik seperti Online Single Submission (OSS) menjadi langkah positif dalam mempercepat proses administrasi. Dengan optimalisasi dan peningkatan kapasitas SDM, sistem ini dapat berjalan lebih efektif.
3. Penegakan Hukum yang Lebih Adil
Prinsip hukum yang transparan dan berkeadilan dapat mendorong kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Selain itu, hukum harus tetap berpihak pada nilai-nilai moral dan agama, termasuk dalam memastikan tatanan sosial yang sesuai dengan fitrah manusia.
°°°
2. Kartel: Tantangan dan Peluang Perbaikan dalam Perekonomian
A. Definisi dan Dampak Kartel dalam Perekonomian
Kartel adalah kelompok bisnis yang mengendalikan pasar dengan menetapkan harga, membatasi persaingan, atau mengontrol distribusi barang dan jasa. Trump dalam kebijakannya menekankan pentingnya persaingan usaha yang sehat serta perlindungan bagi pelaku usaha dalam negeri.
Di Indonesia, beberapa sektor strategis menghadapi tantangan serupa, seperti:
Kartel Minyak dan BBM → Mengontrol harga bahan bakar dan berdampak pada daya beli masyarakat.
Kartel Pangan → Memanipulasi harga bahan pokok yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas.
Kartel Infrastruktur → Mempengaruhi proyek-proyek besar yang berdampak pada efisiensi anggaran negara.
B. Strategi Penguatan Regulasi Pasar
Indonesia dapat menerapkan langkah-langkah yang lebih tegas dalam menciptakan pasar yang lebih transparan dan kompetitif, seperti:
1. Meningkatkan Transparansi Pasar
Pemerintah dapat memperluas akses informasi harga dan distribusi agar masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih terbuka.
2. Memperkuat Penegakan Hukum
Penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik kartel dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.
3. Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah
Dengan memberikan insentif dan kemudahan perizinan, UMKM dapat berkembang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja baru.
°°°
3. Make Indonesia Great Again: Mewujudkan Kemandirian Nasional
A. Prinsip MAGA dalam Konteks Indonesia
Gerakan Make America Great Again (MAGA) menekankan kemandirian ekonomi, proteksionisme, serta efisiensi pemerintahan. Prinsip serupa dapat diadopsi di Indonesia dengan mendorong inovasi industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan nasional. Selain itu, kemandirian nasional juga harus memperhatikan aspek budaya dan sosial, termasuk penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B. Strategi untuk “Make Indonesia Great Again”
1. Penguatan Pemberantasan Korupsi
Reformasi hukum dan sistem peradilan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas korupsi serta memastikan kebijakan yang lebih transparan.
2. Investasi dalam SDM dan Teknologi
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.
3. Menjaga Tata Nilai Sosial
Dalam konteks kebijakan sosial, penting untuk tetap berpegang pada norma agama dan moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memastikan bahwa identitas gender tetap sesuai dengan fitrah manusia, yaitu laki-laki dan perempuan.
°°°
4. Efisiensi Pemerintahan: Perlukah Lembaga Khusus ?
A. Studi Kasus: Department of Government Efficiency (DOGE) di AS
Di Amerika Serikat, ada lembaga khusus yang bertugas memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan program pemerintah. Konsep serupa dapat dipertimbangkan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan menghindari pemborosan anggaran.
B. Optimalisasi Efisiensi Pemerintahan di Indonesia
Indonesia dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan:
Mengawasi Penggunaan Anggaran Secara Transparan
Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran akan memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai sasaran.
Mengevaluasi Program yang Kurang Efektif
Program yang tidak memberikan dampak optimal perlu dikaji ulang atau disesuaikan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Mendorong Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi
Pemanfaatan teknologi dalam layanan publik dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi inefisiensi.
°°°
Kesimpulan: Mewujudkan Prinsip Common Sense untuk Indonesia
Prinsip common sense ala Trump menawarkan perspektif yang dapat menginspirasi kebijakan di Indonesia, terutama dalam hal efisiensi pemerintahan, perlindungan ekonomi nasional, dan penegakan hukum. Dengan adaptasi yang tepat sesuai dengan karakteristik Indonesia, prinsip ini dapat menjadi landasan dalam membangun tata kelola pemerintahan dan ekonomi yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui langkah-langkah strategis seperti penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi pasar, serta penguatan kemandirian nasional, Indonesia dapat semakin maju dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma sosial, Indonesia dapat menjaga identitas kebangsaannya serta memastikan kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara.
Ditulis ulang oleh POINT Consultant
