Strategi Pemerintah dalam Menangani Shortfall Penerimaan Pajak 2025
# *Strategi Pemerintah dalam Menangani Shortfall Penerimaan Pajak 2025*
Penurunan signifikan penerimaan pajak Indonesia pada awal 2025 telah memaksa pemerintah mengoptimalkan kombinasi strategi fiskal, administratif, dan kebijakan khusus. Meskipun defisit APBN 2025 diproyeksikan mencapai 2,53% PDB, *shortfall* pajak yang mencapai Rp187,8 triliun pada Februari 2025[3] mengancam stabilitas fiskal. Analisis kebijakan terkini menunjukkan pemerintah berfokus pada tiga pilar utama: **reformasi administrasi perpajakan**, **penyesuaian tarif pajak selektif**, dan **penguatan basis penerimaan non-pajak**, meski dengan risiko yang perlu dikelola secara ketat.
---
## 1. Reformasi Administrasi Perpajakan untuk Memperluas Basis Pajak
### Optimalisasi Sistem Coretax yang Bermasalah
Pemerintah mengandalkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup *tax gap*. Namun, implementasi sistem ini sejak Januari 2025 menghadapi kendala teknis, termasuk kapasitas server yang tidak memadai dan gangguan proses validasi data[13]. Meski demikian, Dirjen Pajak menargetkan peningkatan efektivitas Coretax pada semester II 2025 melalui pembaruan infrastruktur dan pelatihan masif petugas pajak. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data transaksi ekonomi riil dengan basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk transaksi UMKM yang sebelumnya sulit terpantau[1].
### Ekstensifikasi Wajib Pajak melalui Pendataan Ulang
Upaya ekstensifikasi difokuskan pada sektor informal dan UMKM, yang kontribusinya terhadap PDB mencapai 61% namun hanya menyumbang 2,3% penerimaan pajak[1]. Pemerintah meluncurkan program pendaftaran wajib pajak gratis dengan insentif pembebasan sanksi administrasi selama 2025. Strategi ini diharapkan menambah 5 juta wajib pajak baru, terutama dari sektor perdagangan elektronik dan jasa logistik[13]. Namun, efektivitasnya terhambat oleh rendahnya kesadaran pajak dan kompleksitas pelaporan bagi pelaku usaha mikro.
---
## 2. Penyesuaian Kebijakan Perpajakan yang Selektif
### Kenaikan Tarif PPN Terbatas pada Barang Mewah
Alih-alih menaikkan tarif PPN secara menyeluruh menjadi 12%, pemerintah memilih kebijakan selektif dengan mengenakan tarif 12% hanya untuk barang mewah seperti kendaraan bermotor di atas 2500cc dan properti bernilai di atas Rp50 miliar[15]. Keputusan ini diambil untuk menghindari tekanan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Meski mengurangi potensi penerimaan hingga Rp75 triliun[9], kebijakan ini dinilai lebih realistis dalam menjaga stabilitas makroekonomi.
### Tax Amnesty Jilid III untuk Menggali Penerimaan Jangka Pendek
Pemerintah merancang program *Tax Amnesty* Jilid III dengan tarif progresif 2-6% untuk mengakselerasi repatriasi aset dan legitimasi kekayaan yang belum dilaporkan[6]. Program ini menargetkan tambahan penerimaan Rp150 triliun dari deklarasi aset senilai Rp2.500 triliun. Namun, skeptisisme muncul mengingat kegagalan *Tax Amnesty* 2016 yang hanya merealisasikan 14,8% dari target repatriasi aset[6]. Untuk meningkatkan daya tarik, pemerintah menawarkan insentif berupa pembebasan pemeriksaan pajak selama 5 tahun bagi peserta.
### Dinamisasi Tarif PPh Pasal 25 untuk Sektor Rentan
Kebijakan dinamisasi tarif PPh Pasal 25 di sektor manufaktur dan pertambangan bertujuan menyesuaikan beban pajak dengan profitabilitas perusahaan. Sektor dengan penurunan laba di atas 30% berhak mendapatkan keringanan tarif, sementara sektor dengan pertumbuhan laba tinggi dikenakan tarif lebih progresif[7]. Langkah ini diharapkan menjaga likuiditas usaha tanpa mengorbankan penerimaan pajak.
---
## 3. Penguatan Penerimaan Non-Pajak dan Efisiensi Anggaran
### Alih Fungsi Dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi
Pemerintah mengalihkan 30% dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk meningkatkan imbal hasil investasi[5]. Meski mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) langsung, strategi ini diharapkan menghasilkan *return* investasi jangka menengah yang lebih tinggi. Namun, kritikus memperingatkan risiko likuiditas jangka pendek dan ketergantungan pada kinerja pasar modal global.
### Rasionalisasi Subsidi dan Belanja Tidak Prioritas
Efisiensi anggaran difokuskan pada pemotongan subsidi BBM sebesar Rp50 triliun melalui penargetan (*targeting*) penerima bantuan sosial[2]. Subsidi listrik untuk rumah tangga 1.300 VA ke atas juga dihapuskan, menghemat Rp12 triliun[8]. Program pembangunan infrastruktur "mega-proyek" seperti Ibu Kota Nusantara ditunda untuk mengalihkan anggaran ke sektor kesehatan dan pendidikan[14].
---
## 4. Strategi Pembiayaan Utang untuk Menutup Defisit
### Penerbitan Surat Utang dalam Negeri dengan Skema Khusus
Pemerintah mengoptimalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berjangka panjang (20-30 tahun) untuk mengurangi tekanan pembayaran bunga. Instrumen seperti *green sukuk* dan *vaccine bond* ditawarkan dengan imbal hasil 6,25-7,5%[8]. Hingga Maret 2025, telah diterbitkan SBN senilai Rp180 triliun, 45% di antaranya dibeli oleh investor domestik[14].
### Negosiasi Ulang Utang Luar Negeri dengan Lembaga Multilateral
Untuk mengurangi beban valuta asing, pemerintah merestrukturisasi utang luar negeri senilai US$2,3 miliar melalui perpanjangan tenor dan konversi suku bunga variabel ke tetap[12]. Kolaborasi dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga dilakukan untuk mengakses pembiayaan proyek strategis dengan bunga 1,2% di bawah pasar[12].
---
## 5. Risiko dan Tantangan Implementasi Kebijakan
### Tekanan pada Rasio Beban Bunga terhadap Penerimaan
Beban bunga utang diperkirakan mencapai Rp523 triliun pada 2025 (15,9% dari penerimaan pajak)[3], melampaui batas aman 10% yang direkomendasikan IMF. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal untuk program penanggulangan kemiskinan dan kesehatan.
### Ketergantungan pada Utang Roll-over
Pembayaran utang jatuh tempo 2025 senilai Rp612 triliun tetap mengandalkan penerbitan utang baru[5], memperpanjang siklus ketergantungan fiskal. Praktik ini meningkatkan kerentanan terhadap guncangan suku bunga global, terutama jika The Fed kembali menaikkan suku acuan[12].
### Resistensi Politik terhadap Kenaikan Pajak
Wacana pengenaan pajak kekayaan (*wealth tax*) 1-3% untuk aset di atas Rp100 miliar menghadapi penolakan dari kalangan bisnis dan parlemen[15]. Padahal, kebijakan ini berpotensi menambah penerimaan Rp45 triliun per tahun[15].
---
## 6. Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan realisasi Januari-Februari 2025, penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai 89-92% dari target Rp2.189,3 triliun[9]. Untuk memitigasi risiko, pemerintah perlu:
1. **Mempercepat digitalisasi layanan pajak** berbasis *artificial intelligence* untuk deteksi penghindaran pajak[1].
2. **Memberikan insentif fiskal spesifik** bagi industri padat karya yang menyerap tenaga kerja[7].
3. **Mengalokasikan 20% dari belanja infrastruktur** ke sektor kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang[14].
4. **Menerbitkan aturan turunan UU HPP** yang menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak korporasi[6].
Kebijakan saat ini masih bergantung pada instrumen konvensional seperti utang dan efisiensi anggaran. Tanpa terobosan struktural dalam reformasi administrasi pajak dan perluasan basis ekonomi, target rasio pajak 11% PDB pada 2025 akan sulit tercapai[1][9].
Citations:
[1] [PDF] upaya meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalkan shortfall ... https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-24-II-P3DI-Desember-2019-1982.pdf
[2] Pengertian Anggaran Defisit Pemerintah, Penyebab, dan Cara ... https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-anggaran-defisit-pemerintah-penyebab-dan-cara-mengatasinya-20XbMWYIrHP
[3] Ekonom: Potensi Shortfall Pendapatan Negara 2025 Menguat ... - IKPI https://ikpi.or.id/ekonom-potensi-shortfall-pendapatan-negara-2025-menguat-imbas-setoran-pajak-pajak-merosot/
[4] Ya Ampun! Ke Mana DJP, Shortfall Kok Bisa Sampai Rp 200 T? https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008162213-4-105321/ya-ampun-ke-mana-djp-shortfall-kok-bisa-sampai-rp-200-t
[5] Imbas Kebijakan di Awal Tahun, Target Penerimaan 2025 Perlu ... https://www.kompas.id/artikel/imbas-manuver-prabowo-target-penerimaan-di-apbn-2025-perlu-direvisi
[6] Ekonom: Kenaikan PPN dan “Tax Amnesty” Jilid III Jadi Strategi ... https://www.pajak.com/pajak/ekonom-kenaikan-ppn-dan-tax-amnesty-jilid-iii-jadi-strategi-pemerintah-untuk-dongkrak-penerimaan-pajak/
[7] Begini Strategi Pemerintah Kejar Penerimaan Pajak di Semester II ... https://nasional.kontan.co.id/news/begini-strategi-pemerintah-kejar-penerimaan-pajak-di-semester-ii-2024
[8] Defisit Anggaran Negara, Penyebab, dan Cara Mengatasinya https://www.liputan6.com/hot/read/5539324/defisit-anggaran-negara-penyebab-dan-cara-mengatasinya
[9] Apakah Target Penerimaan Pajak 2025 Hanya Sekadar Ilusi? https://pratamainstitute.com/apakah-target-penerimaan-pajak-2025-hanya-sekadar-ilusi/
[10] Shortfall Pajak, Defisit APBN, dan Petumbuhan Ekonomi ke Depan https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/shortfall-pajak-defisit-apbn-dan-petumbuhan-ekonomi-ke-depan/
[11] Ekonom Sebut Penerimaan Pajak 2025 Berat, Perlu Naik 13,29 ... https://www.pajak.com/pajak/ekonom-sebut-penerimaan-pajak-2025-berat-perlu-naik-1329-persen-untuk-capai-target/
[12] Ancaman Risiko Shortfall Bikin Target Pajak 2025 Makin Sulit Dicapai https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806913/ancaman-risiko-shortfall-bikin-target-pajak-2025-makin-sulit-dicapai
[13] Target Penerimaan Pajak 2025 Berat, Pemerintah Diminta Lakukan ... https://ikpi.or.id/target-penerimaan-pajak-2025-berat-pemerintah-diminta-lakukan-perbaikan/
[14] Penerimaan Pajak Turun Drastis, Defisit Anggaran 2025 Terancam ... https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-turun-drastis-defisit-anggaran-2025-terancam-melebar/
[15] 5 Hal tentang Penerimaan Pajak Periode Awal 2025 Anjlok | tempo.co https://tempo.co/ekonomi/5-hal-tentang-penerimaan-pajak-periode-awal-2025-anjlok--1221439
[16] Kebijakan Pajak untuk Menekan Defisit - Expert Tax Consulting https://expert-taxindonesia.com/kebijakan-pajak-untuk-menekan-defisit/
[17] Ditjen Pajak Siapkan Reformasi Cegah Shortfall pada 2020 https://mediaindonesia.com/ekonomi/281835/ditjen-pajak-siapkan-reformasi-cegah-shortfall-pada-2020
[18] Sri Mulyani Pesimis Penerimaan Pajak Tahun 2024 Bisa Tercapai ... https://www.pajakku.com/read/15c579fd-61ad-4d7b-a461-152b67753413/Sri-Mulyani-Pesimis-Penerimaan-Pajak-Tahun-2024-Bisa-Tercapai-Mengapa
[19] upaya pemerintah dalam menekan angka defisit anggaran pada ... https://www.perkoppi.or.id/qna/upaya-pemerintah-dalam-menekan-angka-defisit-anggaran-pada-tahun-2022
[20] Mengapa Penerimaan Negara Anjlok pada Awal 2025? - Kompas.id https://www.kompas.id/artikel/mengapa-penerimaan-negara-anjlok-pada-awal-2025
[21] Menebak Arah Reformasi & Resolusi Pajak Dalam Kendali Robert ... https://muc.co.id/id/news/513/menebak-arah-reformasi-resolusi-pajak-dalam-kendali-robert-pakpahan
[22] Penerimaan pajak rawan shortfall, begini strategi pemerintah https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-rawan-shortfall-begini-strategi-pemerintah-1
[23] APBN 2025: Strategi Jitu Menekan Defisit Tanpa Ganggu ... - DJPb https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3811-apbn-2025-strategi-jitu-menekan-defisit-tanpa-ganggu-pertumbuhan.html
[24] Penerimaan Pajak di Awal Tahun 2025 Melorot, Ini Penyebabnya https://www.tempo.co/ekonomi/penerimaan-pajak-di-awal-tahun-2025-melorot-ini-penyebabnya-1220368
[25] Shortfall Penerimaan Perpajakan Berisiko Bagi Keuangan Negara https://pks.id/content/shortfall-penerimaan-perpajakan-berisiko-bagi-keuangan-negara
[26] Kinerja Pajak RI Jeblok, Sinyal Shortfall Menguat di Awal Tahun https://www.cnbcindonesia.com/news/20250317061638-4-619067/kinerja-pajak-ri-jeblok-sinyal-shortfall-menguat-di-awal-tahun
[27] APBN 2025: Strategi Jitu Menekan Defisit Tanpa Ganggu ... - DJPb https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3811-apbn-2025-strategi-jitu-menekan-defisit-tanpa-ganggu-pertumbuhan.html
[28] Ekonom Soroti Tantangan dan Solusi Alternatif Capaian Target ... https://ikpi.or.id/ekonom-soroti-tantangan-dan-solusi-alternatif-capaian-target-penerimaan-pajak-2025/
[29] Berikut Tantangan dan Strategi Pemerintah Capai Target ... https://wip.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Capai-Target-Penerimaan
[30] Jurus Kementerian Keuangan Setelah Penerimaan Pajak Lesu https://www.tempo.co/ekonomi/jurus-kementerian-keuangan-setelah-penerimaan-pajak-lesu--1220700
[31] Strategi Kemenkeu Mengejar Target Pajak 2025 | KONTAN News https://www.youtube.com/watch?v=_zBKacCdLaA
[32] Realisasi Postur APBN Hingga Februari 2025 Masih Sesuai ... https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Postur-APBN-Hingga-Februari-2025
[33] [PDF] Strategi Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara (IS ... https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2025-2435.pdf
[34] 5 Hal tentang Penerimaan Pajak Periode Awal 2025 Anjlok | tempo.co https://www.tempo.co/ekonomi/5-hal-tentang-penerimaan-pajak-periode-awal-2025-anjlok--1221439
Ditulis ulang oleh POINT Consultant
