BENCANA, NEGARA, DAN NURANI KEPEMIMPINAN
BENCANA, NEGARA, DAN NURANI KEPEMIMPINAN
Oleh: Brigjen Purn. MJP Hutagaol – Akmil ’86
Bencana selalu datang membawa dua wajah.
Wajah pertama adalah alam: hujan deras, tanah longsor, sungai meluap.
Wajah kedua adalah kita sendiri: tata ruang yang lalai, hutan yang hilang, dan kebijakan yang terlambat.
Karena itu, setiap bencana pada hakikatnya bukan hanya peristiwa geografi, tetapi peristiwa moral. Ia menguji apakah negara hadir sebagai pelindung atau sekadar pencatat kerusakan.
Indonesia tidak kekurangan data bencana. Peta rawan longsor ada. Peta daerah aliran sungai tersedia. Kajian perubahan iklim sudah lama disusun. Tetapi berulang kali kita melihat pola yang sama: negara datang setelah rumah hanyut, setelah sawah menjadi lumpur, setelah rakyat tidur di tenda darurat.
Negara terlalu sering hadir sebagai administrator, bukan sebagai pelindung.
Negara Sebelum Statistik
Dalam banyak laporan resmi, bencana diringkas menjadi angka:
jumlah korban, nilai kerugian, panjang jalan rusak.
Namun bagi rakyat, bencana adalah kehilangan yang tak bisa dihitung:
foto keluarga yang hilang, ladang yang tertimbun, masa depan yang tiba-tiba gelap.
Di sinilah jarak antara negara dan rakyat sering terasa.
Negara berbicara dalam bahasa teknokrasi.
Rakyat berbicara dalam bahasa penderitaan.
Kepemimpinan yang berjarak akan menghasilkan kebijakan yang rapi di atas kertas, tetapi dingin di lapangan.
Sebaliknya, kepemimpinan yang empatik melahirkan keputusan yang mungkin tidak sempurna secara administratif, tetapi tepat secara kemanusiaan.
Negara tidak boleh datang hanya untuk menghitung kerusakan.
Negara harus datang lebih awal, bahkan sebelum hujan turun, melalui kebijakan pencegahan yang tegas.
Empati sebagai Doktrin Kepemimpinan
Dalam pengalaman panjang di lapangan, saya belajar satu hal:
rakyat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kehadiran.
Ketika prajurit tiba lebih dulu di lokasi bencana, rakyat merasa negara ada.
Ketika dapur umum berdiri cepat, harapan muncul.
Ketika anak-anak kembali sekolah meski di tenda, masa depan terasa masih mungkin.
Inilah doktrin yang sering dilupakan:
kecepatan empati lebih penting daripada kelengkapan prosedur.
Bencana tidak memberi waktu bagi birokrasi yang lambat.
Ia menuntut komando yang jelas, koordinasi yang sederhana, dan keberanian mengambil keputusan.
Negara harus memiliki protokol yang bukan hanya teknis, tetapi juga moral:
melindungi yang paling lemah lebih dulu.
Dari Reaktif ke Preventif
Selama ini, pendekatan kita masih reaktif.
Anggaran terbesar keluar setelah bencana terjadi.
Padahal investasi terbesar seharusnya ada pada pencegahan.
Tiga hal mendesak:
Pertama, disiplin tata ruang.
Tidak boleh ada kompromi pada kawasan resapan, lereng curam, dan hulu sungai.
Kedua, pemulihan hutan sebagai sistem pertahanan alam.
Hutan bukan sekadar aset ekonomi, tetapi infrastruktur keselamatan.
Ketiga, sistem peringatan dini berbasis komunitas.
Teknologi harus bertemu dengan kearifan lokal.
Jika tiga hal ini dijalankan konsisten, maka setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghemat puluhan rupiah biaya rehabilitasi.
Lebih penting lagi, ia menyelamatkan nyawa.
Kekuatan Nusantara: Gotong Royong
Di tengah keterbatasan negara, kita melihat kekuatan sejati bangsa ini:
masyarakat sipil yang bergerak tanpa diperintah.
Relawan datang membawa makanan.
Tetangga menampung keluarga yang kehilangan rumah.
Masjid, gereja, dan balai desa menjadi pusat perlindungan.
Inilah kearifan
Nusantara: gotong royong sebagai sistem pertahanan sosial.
Negara tidak boleh mematikan kekuatan ini dengan pendekatan yang terlalu birokratis.
Negara harus memfasilitasi, memperkuat, dan mempercepat gerak masyarakat.
Kolaborasi antara negara, TNI–Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil adalah model yang terbukti paling efektif di lapangan.
Kepemimpinan dan Nurani Kekuasaan
Bencana pada akhirnya menguji satu hal yang paling mendasar:
apakah kekuasaan masih memiliki hati nurani.
Kekuasaan yang berorientasi pada prosedur akan sibuk dengan laporan.
Kekuasaan yang berorientasi pada nurani akan sibuk menyelamatkan manusia.
Sejarah menunjukkan bahwa legitimasi negara tidak ditentukan oleh pidato, tetapi oleh kehadirannya saat rakyat paling membutuhkan.
Di situlah kepercayaan dibangun.
Di situlah negara menemukan makna.
Penutup
Bencana mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan hanya soal jalan tol dan gedung tinggi, tetapi soal keselamatan manusia.
Negara yang kuat bukan yang paling cepat menghitung kerugian,
tetapi yang paling cepat memeluk rakyatnya.
Jika setiap kebijakan lahir dari empati,
jika setiap rencana tata ruang taat pada keselamatan,
dan jika setiap pemimpin menjadikan perlindungan rakyat sebagai prioritas pertama,
maka bencana tidak lagi menjadi tragedi berulang,
melainkan pelajaran menuju peradaban yang lebih beradab.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan pada besarnya anggaran,
tetapi pada sedikitnya air mata rakyatnya.***
