Beyond the Armed Violence : The Enduring Resilience of Papuan Separatism

 Beyond the Armed Violence : The Enduring Resilience of Papuan Separatism

Authors :

Vidhyandika Djati Perkasa

Director of Research and Senior Researcher, Department of Politics and Social Change
Centre for Strategic and International Studies

Credit image : Photo by Bob Brewer di Unsplash

Even as public attention has been drawn toward the American and Israeli strikes on Iran, there is one domestic event that cannot be forgotten. The escalation of conflict and violence in Papua continues unabated. Casualties keep mounting on the sides of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and Police (Polri), the Free Papua Movement (OPM), and civilians alike. OPM, whose objective is to Free Papua from Indonesian control, attacks that target not only TNI/Polri personnel but also civilians, particularly migrants, along with the destruction of public facilities, continue to occur. The question is: how long will this conflict go on? Why has it proven so difficult to eradicate this separatist movement? Former Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs Mahfud MD once stated that the OPM was only a small group, or a “handful,” of people, and that 92% of the Papuan people were pro-Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

Source :

https://csis.or.id/publication/beyond-the-armed-violence-the-enduring-resilience-of-papuan-separatism/

Reposting by POINT Consultant

For decades, Indonesia has responded to Papua's separatist conflict with a security-first approach. More troops, more operations, more force. And for decades, the conflict has not only persisted. It has intensified.

A new analysis from CSIS Indonesia argues that this is not a coincidence. The roots of Papua's conflict run far deeper than any military operation can reach: a contested 1969 incorporation process that many Papuans still regard as illegitimate; natural resource extraction that has devastated indigenous land while producing little welfare benefit for local communities; transmigration policies that made indigenous Papuans minorities in their own homeland; and a consistent pattern of broken government promises that has left the trust between Jakarta and Papua effectively at zero.

Compounding all of this is what the commentary calls the "politics of labelling"  a shared strategic failure in which both security forces and OPM invest in narrative control rather than accountability. The result is a conflict sustained not by the absence of military capacity, but by the absence of any political incentive to address its actual causes.

The analysis is clear-eyed about the stakes. OPM atrocities cannot be justified. But suppression without justice will not bring peace. What Papua needs and what this commentary calls for is a fundamental shift: toward sincere political dialogue, accountability for human rights violations, and development policies built on genuine consent from indigenous communities.

Read the full analysis by Vidhyandika D Perkasa, Director of Research at CSIS Indonesia: csis.or.id/P/COM00526

#CSISIndonesia #NalarAjarTerusanBudi

Indonesia Translate :
Selama beberapa dekade, Indonesia telah menanggapi konflik separatis Papua dengan pendekatan yang mengutamakan keamanan. Lebih banyak pasukan, lebih banyak operasi, lebih banyak kekuatan. Dan selama beberapa dekade, konflik tersebut tidak hanya berlanjut, tetapi juga semakin intensif. Analisis baru dari CSIS Indonesia berpendapat bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Akar konflik Papua jauh lebih dalam daripada yang dapat dicapai oleh operasi militer mana pun: proses penggabungan tahun 1969 yang diperebutkan dan masih dianggap tidak sah oleh banyak orang Papua; ekstraksi sumber daya alam yang telah menghancurkan tanah adat sambil menghasilkan sedikit manfaat kesejahteraan bagi masyarakat setempat; kebijakan transmigrasi yang menjadikan penduduk asli Papua sebagai minoritas di tanah air mereka sendiri; dan pola janji pemerintah yang terus-menerus dilanggar yang telah membuat kepercayaan antara Jakarta dan Papua pada dasarnya nol. Yang memperparah semua ini adalah apa yang disebut oleh komentar tersebut sebagai "politik pelabelan," sebuah kegagalan strategis bersama di mana baik pasukan keamanan maupun OPM berinvestasi dalam pengendalian narasi daripada akuntabilitas. Hasilnya adalah konflik yang dipertahankan bukan karena kurangnya kapasitas militer, tetapi karena kurangnya insentif politik untuk mengatasi penyebab sebenarnya.

Analisis ini sangat jernih mengenai taruhannya. Kekejaman OPM tidak dapat dibenarkan. Tetapi penindasan tanpa keadilan tidak akan membawa perdamaian. Apa yang dibutuhkan Papua dan apa yang diserukan oleh komentar ini adalah pergeseran mendasar: menuju dialog politik yang tulus, akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan pembangunan yang dibangun atas persetujuan tulus dari masyarakat adat.

Baca analisis lengkap oleh Vidhyandika D Perkasa, Direktur Riset di CSIS Indonesia: csis.or.id/P/COM00526

#CSISIndonesia
#NalarAjarTerusanBudi

Source : 

https://www.facebook.com/100063652898990/posts/1539724498159299/?app=fbl

Reposting by POINT Consultant