Indonesia’s Fiscal Crossroads :
From Liquidity to Real Growth
Indonesia is shifting its fiscal strategy under Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa, moving from pandemic-era liquidity management toward active, targeted interventions to spur real economic growth. While the financial system remains liquid, authorities are pivoting to address structural bottlenecks—such as weak consumer demand and bureaucratic inefficiencies—rather than relying solely on monetary injections. The current goal is to ensure fiscal tools translate into high-impact, job-rich outcomes amid steady 5% GDP growth.
Strategic Fiscal Shift
- From Liquidity to Impact: After years of supporting the economy through liquidity injections (e.g., the Rp300 trillion provided by Bank Indonesia in 2021), the focus has transitioned. Officials now acknowledge that simply increasing money supply is insufficient if funds remain as "undisbursed loans" rather than productive investments in the real sector.
- Targeted Interventions: Minister Purbaya’s approach involves more active fiscal management, including plans to withdraw funds (e.g., approximately Rp200 trillion from BI-held cash) to drive "quick-win" interventions.
- Structural Reform: Sustained growth now depends on overcoming non-monetary challenges, specifically :
- Weak household consumption and demand.
- Bureaucratic inertia and inefficiencies in firm formation.
- Low tax ratios and the heavy burden of energy subsidies.
Economic Context
- Growth Outlook: While Indonesia has maintained a consistent 5% GDP growth rate, this is increasingly viewed as insufficient to meet the country's pressing job creation needs.
- Fiscal Discipline: The government maintains a commitment to a controlled deficit and fiscal prudence, aiming to reassure markets and credit rating agencies despite the shift in policy style.
- External Challenges: The economy remains sensitive to global pressures, including U.S. trade policies, cooling commodity prices, and volatile capital flows, which have pressured the rupiah and necessitated a delicate balance between monetary easing and stability.
Ekonomi Indonesia saat ini berada di "persimpangan jalan fiskal" seiring transisi kebijakan dari sekadar menjaga likuiditas sistem perbankan menuju upaya memacu pertumbuhan riil sebesar 8% pada 2029. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah beralih dari strategi fiscal-first yang konservatif ke pendekatan "dua mesin" yang mengoordinasikan ekspansi fiskal dengan pelonggaran moneter.
1. Strategi "Dua Mesin": Likuiditas ke Sektor Riil
Pemerintah berupaya memecah kebuntuan ekonomi dengan menyuntikkan dana yang selama ini menganggur ke sistem perbankan untuk menggerakkan kredit.
Injeksi Dana Rp200 Triliun: Pemerintah memindahkan Rp200 triliun dana kas negara yang tersimpan di Bank Indonesia ke bank-bank BUMN (Himbara) untuk disalurkan sebagai kredit produktif.
Koordinasi Fiskal-Moneter: Menteri Keuangan meminta Bank Indonesia untuk tidak menyerap kembali (sterilize) likuiditas tersebut agar suku bunga pinjaman di tingkat riil tetap rendah.
Perpanjangan Program: Program penempatan dana ini telah diperpanjang hingga tahun 2026 guna memastikan ketersediaan likuiditas yang berkelanjutan bagi perbankan.
2. Target Pertumbuhan dan Realisasi 2025
Meskipun ambisi jangka panjang adalah 8%, pemerintah menetapkan target yang lebih realistis untuk jangka pendek guna menjaga stabilitas.
Target Pertumbuhan 2025: Berdasarkan Perpres No. 79 Tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 direvisi menjadi 5,3%.
Realisasi Ekonomi 2025: Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% sepanjang tahun 2025, meningkat dari 5,03% di tahun sebelumnya.
Kinerja Sektoral: Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan lonjakan ekspor barang/jasa sebesar 7,03%. Realisasi investasi juga melampaui target, mencapai Rp1.931,2 triliun (101,3% dari target).
3. Tantangan dan Risiko Fiskal
Transisi ini menghadapi tekanan dari belanja sosial yang besar dan pengawasan pasar internasional.
Defisit Anggaran: Defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun (2,92% PDB), mendekati batas legal 3% demi mendukung ekspansi ekonomi.
Rasio Utang: Rasio utang pemerintah terhadap PDB meningkat menjadi 40,46% pada akhir 2025 (sekitar Rp9.630 triliun), namun masih dinilai aman dibandingkan negara tetangga.
Outlook Negatif Fitch: Pada Maret 2026, Fitch Ratings merevisi prospek Indonesia dari Stabil menjadi Negatif karena kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan dan potensi pelemahan disiplin fiskal demi mengejar target pertumbuhan tinggi.
4. Kebijakan Pendukung Sektor Riil
Untuk memastikan likuiditas menjadi pertumbuhan riil, pemerintah meluncurkan beberapa inisiatif strategis:
Hilirisasi & Danantara: Fokus pada hilirisasi mineral (tumbuh 43,3% di 2025) dan pembentukan dana investasi nasional Danantara untuk mengonsolidasi kekuatan BUMN.
Stimulus Sektor Padat Karya: Memberikan insentif pajak (PPh DTP) dan kemudahan kredit untuk industri padat karya guna menekan angka pengangguran.
Penyediaan Perumahan: Memperkuat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendorong sektor properti.
Indonesia’s Fiscal Crossroads: From Liquidity to Real Growth
(Muhammad Haziq Bin Jani and Baginda Muda Bangsa)
"Indonesia’s Fiscal Crossroads: From Liquidity to Real Growth" adalah sebuah makalah IDSS yang ditulis oleh Muhammad Haziq Bin Jani dan Baginda Muda Bangsa, yang diterbitkan oleh S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) pada 14 Oktober 2025.
Makalah ini menganalisis pergeseran strategi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan fiskal yang baru (Purbaya), yang beralih dari kebijakan "menahan diri" menjadi upaya aktif untuk mendorong pertumbuhan melalui keterlibatan negara yang lebih kuat.
Pokok utama dari analisis tersebut meliputi :
- Titik Balik Fiskal: Adanya peralihan kebijakan menuju pengeluaran strategis dan injeksi likuiditas. Salah satu langkah awalnya adalah memindahkan sekitar US$12 miliar dana pemerintah yang menganggur dari bank sentral ke bank komersial milik negara guna menstimulasi pertumbuhan kredit.
- Hambatan Struktural: Penulis menyoroti keraguan beberapa ekonom mengenai apakah masalah utama Indonesia adalah likuiditas. Mereka berpendapat bahwa ketidakpastian ekonomi dan lemahnya kepercayaan rumah tangga mungkin menjadi hambatan yang lebih besar bagi pertumbuhan riil.
- Tantangan Eksekusi: Makalah tersebut menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan kementerian dan lembaga negara untuk menerjemahkan alokasi fiskal menjadi program-program berdampak tinggi yang dieksekusi dengan baik.
