VISI DAN MISI DAN SELAYANG PANDANG DPRD KAB. KEDIRI

VISI DAN MISI

By, Try Noegroho

VISI

Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten Kediri Jatim yang Kridibel, Kapabel dan akseptebel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundangan juga norma-norma yang ada.

MISI

1.  Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat (konstituen) dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

2.      Meningkatkan Kualitas Sumberdaya DPRD kabupaten Kediri Jawa Timur.

3.   Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta peran Sekretariat DPRD kabupaten Kediri Jawa Timur.

4.      Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraab Pemerintah Daerah kabupaten Kediri Jawa Timur.

5.      Meningkatkan Profesionalisme dan disiplin aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri Jatim.

6.      Meningkatkan layanan administrasi kepada DPRD Kabupaten Kediri Jatim.

7.      Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

Kedudukan, Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban

DPRD Terdiri dari atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

KEDUDUKAN

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

FUNGSI

DPRD mempunyai fungsi :

Legislasi

Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.

Anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.

Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.

TUGAS DAN WEWENANG

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.

Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de­ ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK-HAK DPRD

DPRD mempunyai hak:

Interpelasi

Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Angket

Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidup­an bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyatakan Pendapat

Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesai­annya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

HAK ANGGOTA DPRD

Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Mengajukan pertanyaan

Menyampaikan Usul dan Pendapat

Memilih dan dipilih

Membela diri

Imunitas

Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

Protokoler; dan

Keuangan dan administratif.

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan  mentaati peraturan perundang-undangan.

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mentaati tata tertib dan kode etik.

Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan   pemerintahan daerah.

Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

R. TRI PRIYO NUGROHO

SELAYANG PANDANG

DPRD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(DAPL 2 KAB. KEDIRI JATIM)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota¬-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

PAYUNG HUKUM

Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

1.          Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.          Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

3.          Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

4.          Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai DPRD.

5.          Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.          Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

7.          Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

8.          Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

9.          Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

10.      Terdaftar sebagai Pemilih.

11.      Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

12.      Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

13.      Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

14.      Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

15.      Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

16.      Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

17.      Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

VISI DAN MISI

VISI :

“Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kridibel, Kapabel dan akseptebel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

MISI :

1.          Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

2.          Meningkatkan Kualitas Sumberdaya DPRD.

3.          Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta peran Sekretariat DPRD.

4.          Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraab Pemerintah Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

DPRD Terdiri dari atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

KEDUDUKAN

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

FUNGSI

DPRD mempunyai fungsi :

1.      Legislasi.

Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.

2.      Anggaran.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati.

3.      Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah.

TUGAS DAN WEWENANG

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

1.          Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.

2.          Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.

3.          Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

4.          Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.

5.          Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.

6.          Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7.          Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

8.          Meminta laporan keteranganpertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9.          Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de¬ ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

10.      Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan.

11.      Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK-HAK DPRD

DPRD mempunyai hak :

1.      Interpelasi.

Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.      Angket.

Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidup¬an bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.      Menyatakan Pendapat.

4.      Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesai¬annya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

1.      HAK ANGGOTA DPRD

a.       Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

b.      Mengajukan pertanyaan.

c.       Menyampaikan Usul dan Pendapat.

d.      Memilih dan dipilih.

e.      Membela diri.

f.        Imunitas.

g.       Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.

h.      Protokoler dan.

i.        Keuangan dan administratif.

2.      KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

a.       Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

b.      Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan  mentaati peraturan perundang-undangan.

c.       Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d.      Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

e.      Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

f.        Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

g.       Mentaati tata tertib dan kode etik.

h.      Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan   pemerintahan daerah.

i.        Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

j.        Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan.

k.       Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

TUGAS DAN WEWENANG DPRD MENURUT (PASAL 42 UURI NO.32 TAHUN 2004) :

1.          Membentuk peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah (bupati/walikota).

2.          Membahas dan menyetujui RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan kepala daerah.

3.          Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 4 perundang-undangan lain.

4.          Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.

5.          Memilih wakil kepala daerah jika ada kekosongan jabatan.

6.          Memberi pendapat dan pertimbangan serta persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional dan pemerintah daerah.

7.          Menerima laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

8.          Membentuk panitia pengawas pemilukada.

9.          Melaksanakan pengawasan meminta laporan penyelenggaraan pemilukada kepada KPUD yang menyelenggaraka otonomi daerah.

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN HAK DPRD

FUNGSI DPRD

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah

Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)

Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

TUGAS, WEWENANG, dan HAK

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

1.          Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

2.          Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

3.          Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Mengusulkan :

a.           Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.

b.           Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

c.            Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

d.           Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

4.          Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

5.          Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

6.          Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7.          Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

8.          Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.          Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).