POLITIK WILL
Politik berasal dari bahasa Yunani polisteia. Polis berarti kota/negara kota yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dan teia artinya urusan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat atau negara.
Politik will yaitu kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Makna lain dari politik will adalah adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan.
Political will secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kubernan (nakhoda kapal) artinya menatap ke depan, berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa mendatang serta mengelola dan mengarahkan.
PANDANGAN POLITIK
Kebijakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan pada negara yang menganut republik. Untuk Indonesia, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Berbagai pandangan politik point Consultant rangkum sebagai berikut :
1. Politik adu domba.
Sejarah mencatat strategi politik devide et impera telah dimainkan para penjajah, dan saya mencium agen elit sampahdaya juga memainkan strategi devide at impera. De politiek van verdeeldheid, de politiek van het vechten met schapen, of divide et impera is een combinatie van politieke, militaire en economische STRATEGIEEN die gericht zijn op het verkrijgen en behouden van macht door grote groepen te verdelen in kleinere groepen die gemakkelijker te veroveren zijn. Dipecah pecah jadi kecil lalu diadu domba atau diadu domba dulu agar terpecah pecah jadi kecil itu adalah kombinasi strategi politik sehingga lebih mudah ditaklukkan.
2. Politik sontoloyo golongan radikal, terorisme, intoleransi, politik identitas, polarisasi, kadrunisme, kapret/cebong, kelompok arabisme, golongan chinaisme, mengatas namakan pribumi, kelompokisme, anti bhinneka tunggal Ika, anti Pancasila, anti Indonesia. Politik yang memecah belah masyarakat dinilai sebagai politik sontoloyo. Publik di Indonesia akhir-akhir ini kembali diramaikan dengan isu pelintiran berita. Rata-rata berawal dari tokoh nasional atau tokoh publik yang seringkali pernyataannya dipotong lantas disalah artikan, sehingga menimbulkan gelombang pro-kontra di tengah masyarakat. Kecenderungan penggunaan tema politik dan SARA sebagai komoditas utama hoaks.
Peneliti yang dilakukan oleh Cherian George, ilmuwan Singapura sekaligus profesor bidang jurnalistik di Hongkong University dalam bukunya, Hate Spin: The Manufacture Of Religious Offense And ItsThreat To Democracy, pelintiran informasi yang rentan karena berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan alias SARA ini acapkali menjadi komoditas politik yang berujung pada pelintiran kebencian atau Hate Spin yang mengadu domba.
Sampah politik (martir politik), politik untuk menghabisi musuh politik dendam lama dan dinastinya dengan menggunakan kekuasaan pemerintah yang diembannya. kelompok pembohong, juga adu domba dan pemain playing victim yang tak ada habisnya. Bagian terjelek dari dirinya dan lingkarannya adalah
dirinya dan lingkarannya akan selalu menyeret kita pada peri-kehidupan yang akan semakin jauh dari makna beradab yang terbuka dan menghargai nilai kejujuran.
3. Political Player, para pemain atau pelaku politik praktis yang secara sadar berorientasi pada upaya merebut dan mem-pertahankan kekuasaan. Yang termasuk dalam political player diantaranya ketua partai dan pengurusnya, anggota DPR dan politisi.
4. Politik Etis, politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia meliputi tiga hal yaitu edukasi (bidang pendidikan), irigasi (bidang pengairan atau pertanian) dan trans-migrasi (perpindahan penduduk).
Pada pelaksanaannya politik etis mengalami penyimpangan dengan ditujukan hanya untuk kepentingan penguasa.
5. Politik Lebensraum, politik yang dijalankan oleh Adolf Hitler dengan cara mencari daerah ruang hidup yang lebih luas untuk dikuasai.
6. Politik adigang-adigung, politik kekuasaan yang dijalankan secara arogan dan sewenang-wenang, bersikap sombong dan anti kritik. Istilah ini ditujukan kepada Soeharto, penguasa orde baru selama 32 tahun.
7. Politik air hangat, kebijakan politik yang dijalankan Rusia untuk mencari pelabuhan bebas es sepanjang tahunPolitik aliansipolitik mencari kawan negara setelah terjadi perang dunia II yang akhirnya memuculkan blok-blok.
8. Politik berdikari, kebijakan politik ekonomi Bung Karno yang tidak mau mengandalkan pada bantuan/pinjaman negara lain tetapi berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Politik bermuka dua, politik yang berupa siasat dengan memperlihatkan sifat tidak jujur karena ingin mendapat keuntungan dari dua belah pihak yang sedang bersengketa. Siasat politik ini ditujukan untuk meraih simpati dari kedua belah pihak sekaligus mendapat keuntungan dari keduanya.
10. Politik dagang sapipolitik tawar-menawar mengenai jabatan kekuasaan atau kursi menteri dalam kabinet. Biasanya, hal ini dilakukan bila terjadi koalisi antar partai untuk membentuk pemerintahan yang kuat.
11. Politik diskriminatif, kebijakan politik pemerintah yang dijalankan dengan melakukan diskriminasi atau pembedaan perlakuan pada partai politik tertentu atau kekuatan lain di luar pemerintah yang bertujuan untuk membatasi atau menghancurkan partai tersebut.
12. Politik isolasi, politik menutup diri yang pernah diterapkan oleh Jepang untuk menolak pengaruh asing, agama asing dan menyatakan wilayah Jepang tertutup bagi orang asing serta orang Jepang dilarang bepergian ke luar negeri.
13. Politik mercusuar, politik yang dijalankan pada masa Soekarno yang lebih mementingkan keme-gahan dan kehebatan Indonesia yang ditun-jukkan kepada dunia luar negeri atau dunia internasional. Contohnya pembangunan Gelora Senayan yang menelan biaya yang sangat mahal.
14. Politik nasional, kebijakan negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh lembaga kedaulatan rakyat dan didalamnya terintegrasi unsur dari ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan kemananan menjadi suatu ke-bijaksanaan tunggal yang berdaya guna dan berhasil guna.
15. Politik pemisahan kebijakan politik yang secara jelas melakukan pemisahan rasial dan ditegaskan dengan undang-undang.
Politik pintu terbuka, politik yang membuka pintu atau menerima kesempatan untuk penanaman modal asing dalam negeri. Pada masa orde lama, politik pintu terbuka tidak diterapkan karena Bung Karno memiliki politik mandiri dan anti kapitalis, akan tetapi setelah orde baru berkuasa maka politik pintu terbuka dijalankan oleh pemerintah.
16. Political corruption penggunaan kekuasaan pemerintahan yang tidak sah dan tidak etis, untuk keuntungan pribadi dan kepentingan politik. Korupsi seperti ini untuk mendapatkan materi sekaligus kekuasaan. Petahana (incomeben) yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada harus diawasi jangan sampai melakukan political corruption.
POLITIK DECAY (PEMBUSUKAN POLITIK)
Political Engagemen, istilah untuk TNI yang menunjukkan keterlibatan dalam kancah politik praktis. TNI sebenarnya diharapkan netral atau tidak berpihak pada kekuatan politik manapun kecuali kepentingan rakyat dan Negara. Politik TNI adalah politik Negara.
Political Player, para pemain atau pelaku politik praktis yang secara sadar berorientasi pada upaya merebut dan mem-pertahankan kekuasaan. Yang termasuk dalam political player diantaranya ketua partai dan pengurusnya, anggota DPR dan politisi.
Political Right, hak politik yang dimiliki setiap orang, meliputi hak berpolitik, hak melakukan demonstrasi, hak berpartai.
Catatan :
Vertretung sorgan des willens des staat volkes MPR merupakan penjelmaan kekuasaan seluruh rakyat. Konsep ini terdapat dalam UUD 1945 sebelum amandemen, sejak amandemen maka MPR menjadi lembaga tinggi negara dan tidak menjadi pemegang kedaulatan rakyat secara penuh.
.jpeg)
