POLITIK HITAM

POLITIK HITAM

 

Politik hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para jabatan publik, politikus, kandidat politik, aktivis dan mantan suami/istri bahkan orang-orang yang menjalin suatu bisnis. Istilah tersebut juga diterapkan dalam konteks lainnya seperti tempat kerja Istilah politik negatif dan politik hitam (black campaign) kerap muncul di masa pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sampai pemilihan presiden (Pilpres). Keduanya mempunyai pengertian dan dampak yang berbeda dari segi hukum. Seperti dikutip dari laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, politik negatif biasanya dilakukan dengan mengungkap kelemahan atau kesalahan lawan politik. Sebagai contoh, politik negatif dalam kontes pemilihan presiden (pilpres) dilakukan dengan mengumbar data utang luar negeri petahana calon presiden (capres) oleh pihak lawan. Politik negatif sampai saat ini tidak dilarang oleh pemerintah. Kandidat atau kelompok yang merasa menjadi sasaran politik negatif diberi ruang untuk menanggapi dengan memaparkan data valid atau argumen yang dapat membela posisinya. Sedangkan politik hitam adalah menuduh pasangan calon atau kelompok lawan politik dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin.  Contoh politik hitam misalnya menuduh seseorang calon presiden tidak pantas menjadi pemimpin karena agama atau rasnya. Atau sang calon disebut melakukan kejahatan tertentu di masa lalu yang tidak bisa dibuktikan. Politik negatif bertujuan untuk memojokkan karakter seseorang. Sedangkan politik hitam bertujuan untuk menghancurkan karakter seseorang dan mengarah kepada tindak pidana. Kemudian dari sisi kebenaran, politik negatif menggunakan data yang sahih, sementara politik hitam datanya tak sahih atau mengada-ada.  Ancaman pidana yang secara khusus mengatur larangan politik hitam memang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, di dalam Bagian Keempat Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu huruf a, b, d, dan e disebutkan hal-hal yang dilarang dilakukan dalam masa politik oleh pelaksana, peserta dan tim politik. Hal-hal yang dilarang dalam masa politik adalah :

1.      Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.      Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.      Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

4.      Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

5.      Mengganggu ketertiban umum. Sedangkan perbuatan politik hitam melalui media sosial bisa dijerat melalui Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang diubah melalui UU 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 6 tahun penjara. Sumber: laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 

FRASE POLITIK HITAM.

Frase politik hitam dalam bahasa Inggris (smear campaign) menjadi populer dari sekitar tahun 1936.

Ad hominem (bahasa Latin dari tertuju pada orangnya), merupakan singkatan dari argumentum ad hominem, adalah sebuah strategi retorikal di mana seseorang menyerang kesalahan tulis, kesalahan istilah, kesalahan pemilihan kata, karakter, motif, atau beberapa atribut dari orang yang membuat argumen ketimbang menyerang substansi dari argumen itu sendiri. Penalaran ad hominem biasanya dipandang sebagai kesesatan logika atau bisa juga sebagai suatu bentuk cacat logika yang mana lawan debat kita atau lawan bicara kita menyerang hal-hal diluar substansi dari tujuan utama sebuah debat maupun pembicaraan itu sendiri ataupun justru menyerang kepribadian kita. Hal itu bisa meliputi gender, jenis kelamin, orientasi seksual, suku, ras, agama, warna kulit, bentuk mata, dan lain semacamnya sehingga debat menjadi tak substansial serta cenderung menjadi perundungan, penghinaan, caci maki dan penghujatan.

Contoh dari ad hominem adalah :

-          Carl Sagan adalah seorang pemakai ganja, maka karya-karyanya ngawur.

-          Jimi Hendrix meninggal karena overdosis, jadi musiknya jelek.

-          Karena dia hanya murid, maka semua pernyataannya pasti salah.

-          Otak kamu pas-pasan, tidak mungkin bisa memahami perkataan saya.

-          Komentar sendiri, like sendiri, apa Anda gila.

 

Sejarah

Aristoteles (384-322 SM) adalah filsuf pertama yang membedakan antara argumen yang menyerang tesis atau menyerang orang lain. Berbagai jenis argumen ad hominem telah dikenal di Barat setidaknya sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles, dalam karyanya Sophistic Refutations, merinci tentang kekeliruan saat seseorang menyerang si penanya, bukan argumennya. Banyak contoh argumen ad hominem kuno yang tidak salah (non-fallacious) dalam karya seorang filsuf beraliran Pyrrhonist, Sextus Empiricus. Dalam argumen ini, konsep dan asumsi lawan digunakan sebagai bagian dari strategi dialektis melawan lawan untuk menunjukkan ketidakseimbangan argumen dan asumsi mereka sendiri. Dalam ad hominem non-fallacious, argumen ditujukan kepada orang (ad hominem), tetapi tanpa menyerang sifat individu yang membuat argumen.

 

Jenis lain dari penalaran ad hominem

Ketika argumen ad hominem dilakukan terhadap sebuah pernyataan, penting untuk menarik perbedaan apakah pernyataan tersebut merupakan argumen atau pernyataan fakta (kesaksian). Dalam kasus terakhir isu kredibilitas orang yang membuat pernyataan tersebut mungkin penting. Doug Walton, akademisi dan penulis Kanada, menyatakan bahwa penalaran ad hominem tidak selalu keliru, dan bahwa dalam beberapa kasus, pertanyaan mengenai perilaku pribadi, karakter, motif, dll, adalah sah dan relevan dengan masalah ini,[8] seperti ketika secara langsung membicarakan kemunafikan, atau tindakan bertentangan dengan kata-kata subjek. Filsuf Charles Taylor berpendapat bahwa penalaran ad hominem adalah penting untuk memahami isu-isu moral tertentu, dan menganggapnya sebagai lawan dari penalaran apodiktis naturalisme filosofis. Agent provocateur (bahasa Prancis untuk "agen penghasut") adalah orang yang berniat, atau bertindak untuk menghasut orang lain untuk melakukan tindakan ilegal atau tindakan mencolok atau secara salah menempatkan mereka dalam tindakan ilegal. Seorang agent provocateur bertindak atas kehendaknya sendiri atau dibantu oleh polisi atau pihak lain untuk mendiskreditkan atau mencederai kelompok lain (seperti protes damai atau unjuk rasa) dengan memprovokasi mereka untuk melakukan kejahatan, sehingga merusak protes atau unjuk rasa tersebut secara keseluruhan. Sesuai dengan tata bahasa Prancis, bentuk jamak dari istilah tersebut adalah agents provocateurs; seorang agen perempuan disebut agente provocatrice. Ikan haring merah (bahasa Inggris: Red herring) adalah kesesatan logika yang mengalihkan perbincangan dari permasalahan utama untuk membuat pembaca atau penonton mencapai kesimpulan yang salah. Kesesatan logika ini masuk ke dalam kelas kesesatan relevansi yang luas. Tidak seperti kesesatan manusia jerami yang mengubah pandangan lawan agar lebih mudah menyerangnya, hering merah merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian. Menurut Oxford English Dictionary, ikan haring merah dapat disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya adalah kalimat "Saya rasa kita harus membuat penerimaan murid baru lebih ketat karena kami tidak ingin gaji kami berkurang." Walaupun alasannya digunakan untuk mendukung usulan dalam kalimat tersebut, alasan tersebut tidak relevan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris dan konon dikaitkan dengan anjing yang teralih oleh bau ikan haring saat berburu. Namun, penelitian bahasa modern menunjukkan bahwa istilah ini mungkin dibuat oleh William Cobbett dari Inggris pada tahun 1807. Frasa ini kemudian digunakan sebagai nama resmi suatu kesesatan logika.

 

Kegunaan

Dalam fiksi dan non-fiksi, ikan haring merah dapat digunakan dengan sengaja oleh penulis untuk menanamkan petunjuk palsu yang akan menyesatkan pembaca atau penonton ke kesimpulan yang salah. Contohnya, karakter Bishop Aringarosa dari Dan Brown's The Da Vinci Code dipersembahkan pada hampir seluruh novel seolah olah ia adalah pusat dari konspirasi gereja, tetapi kemudian diungkapkan bahwa ia secara tidak bersalah telah ditipu oleh antagonis yang sebenarnya. Nama karakter tersebut adalah terjemahan italia dari ungkapan ikan haring merah, yaitu aringa rosa. Ikan haring merah seringkali digunakan dalam ilmu hukum dan pertanyaan ujian untuk menyesatkan dan mengalihkan perhatian siswa dalam mencapai jawaban yang tepat mengenai masalah hukum. Maksud dari menyesatkan siswa adalah untuk menguji kemampuan dasar hukum seorang siswa dan kemampuannya untuk memahami keadaan faktual.

 

Sejarah asal ungkapan

Ikan harring yang diasinkan dan diasapkan sampai merah, dikenal sebagai makanan yang memiliki bau yang sangat menyengat. Pada 1807, William Cobbett menulis tentang bagaimana ia menggunakan bau kipper untuk melatih anjing pengendus, yang bisa saja adalah asal muasal dari ungkapan haring merah. Sebenarnya tidak ada spesies ikan haring merah, melainkan ikan haring merah adalah nama panggilan untuk sebuah kipper, sebuah makanan yang dibuat dengan cara mengasinkan dan mengasapkan ikan haring. Proses ini menghasilkan bau ikan yang sangat menyengat. Ikan juga akan berubah bewarna kemerahan jika kandungan air garamnya cukup kuat. Sampai 2008, asal muasal ungkapan "haring merah" diduga berasal dari apa yang diduga sebuah teknik untuk melatih penciuman bau anjing. Terdapat variasi pada cerita ini, tetapi menurut suatu versi, bau menyengat haring merah diseret sepanjang sebuah lintasan sampai seekor anak anjing berhasil belajar untuk mengikuti baunya. Kemudian, ketika anjing tersebut sedang dilatih untuk mengikut bau seekor musang atau rubah (yang memiliki bau kurang menyengat), pelatih akan menggabungkan bau ikan haring diatas bau hewan lain tadi untuk membuat anjing bingung. Pada akhirnya, anjing pun akan mampu mengikuti bau hewan yang kurang menyengat tersebut. Variasi lain dari cerita ini terdapat pada buku The Macmillan Book of Proverbs, Maxims and Famous Phrases (1976), dan kegunaan paling awal dikutip dari buku W.F Butler berjudul Life of Napier, yang dipublikasikan pada 1849. Pada Brewers's Dictionary of Phrase and Fable (1981), terdapat kalimat "Drawing a red herring across the path", sebuah ungkapan yang memiliki arti mengalihkan perhatian dari masalah utama ke masalah lain. Terdapat lagi variasi yang diberikan oleh Robert Hendrickson (1984) yang menyebutkan bahwa narapidana yang melarikan diri penggunakan bau ikan menyengat ini untuk membingungkan anjing pengendus.

 

Penggunaan di dunia nyata

Meskipun Cobett mempopulerkan penggunaan ungkapan ini secara figuratif, Cobett bukanlah yang pertama kali dalam menggunakan teknik melatih anjing menggunakan ikan haring. Pada sebuah pamflet berjudul Nashe's Lenten Stuffe yang diterbitkan pada 1599 oleh Thomas Nashe, seorang penulis pada zaman Elizabethan, dituliskan "Next, to draw on hounds to a scent, to a red herring skin there is nothing comparable." Kamus besar bahasa inggris Oxford tidak melihat koneksi antara kutipan Nashe dan ungkapan ikan haring merah untuk mengalihkan perhatian, tetapi lebih ke arah harfiah untuk berburu menggunakan anjing pengendus. Penggunaan haring untuk mengalihkan perhatian anjing pengendus telah diujih pada Episode 148 dari serial TV MythBusters. Anjing yang diuji berhenti sebentar untuk memakan ikan dan kehilangan bau buronan untuk sementara, tetapi pada akhirnya berhasil menemukan target. Peperangan psikologis atau perang urat saraf adalah suatu bentuk propaganda ofensif yang dilancarkan dua atau lebih pihak yang saling bertentangan pendapat. Salah satu batasan akademiknya adalah "suatu tindakan yang dilancarkan menggunakan cara-cara psikologi dengan tujuan membangkitkan reaksi psikologis yang telah terancang terhadap orang lain. Peperangan psikologis sering kali menjadi bagian dari taktik perang, termasuk perang gerilya. Jika menjadi bagian dari strategi perang, peperangan psikologis biasanya menjadi operasi terpisah, dalam istilah bahasa Inggris disebut PSY-OP (psychological operation). Reaksi psikologis manusia dianggap sebagai prioritas utama sasaran. Tujuan utama peperangan psikologis adalah mengubah sikap publik atau lawan agar berkurang tingkat penentangan atau militansinya. Penggunaan taktik peperangan psikologis tidaklah melulu dalam peperangan. Politik dalam suatu proses pemilihan umum juga sering kali menjadi ajang peperangan psikologis di antara tim sukses masing-masing kandidat. Titik serang paling penting dalam peperangan psikologis adalah pikiran manusia. Kekalahan dalam berpikir dari manusia dianggap merupakan kekalahan dari binatang politik tanpa harus melalui sebuah peperangan konvensional yaitu dengan penggunaan peluru. Perang politik lahir dan berkembang di lingkungan politik secara konstan pada kelompok masyarakat secara kolektif yang merupakan "lingkungan" dalam dan tempat yang tepat bagi perang gerilya politik. Operasi psikologis dalam perang politik dianggap menjadi faktor yang menentukan untuk memengaruhi target sistem tata nilai pemirsa, sistem kepercayaan, emosi, motif, pemikiran, dan perilaku. Sasaran (pemirsa) dalam operasi psikologis bisa jadi pemerintah, organisasi, kelompok, dan individu dengan menggunakan teknologi informasi dalam memperkuat sikap dan perilaku, sasaran bisa jadi pemula atau kadang-kadang kombinasi. Politik pecah belah, politik adu domba, atau divide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.

Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi Politik kekuasaan.

 

Teknik

Unsur-unsur yang dijadikan teknik dalam politik ini adalah :

1.      Menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah aliansi yang bisa menentang kekuasaan berdaulat.

2.      Membantu dan mempromosikan mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan kekuasaan yang berdaulat.

3.      Mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat.

4.      Mendorong konsumerisme yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan militer.

 

Politik pecah belah di Indonesia

Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda mengadu domba antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan anggota-anggota kerajaan (pangeran-pangeran) yang tidak puas dengan pemerintahan raja kerajaan-kerajaan tersebut.

 

Politik pecah belah di Jawa

Belanda (VOC) menjalankan politik pecah belah antara lain di Kesultanan Mataram dengan hasil Perjanjian Mataram dan VOC tahun 1743, Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi Kesultanan Mataram antara Surakarta dan Yogyakarta, Perjanjian Salatiga (1757) yang membagi Surakarta dengan Mangkunegaran, serta Perjanjian 1813 (dengan pemerintah Inggris) yang membagi Yogyakarta dengan Pakualaman. Selain itu perjanjian yang lain di antaranya adalah Perjanjian Cirebon 1688 yang membagi-bagi Kesultanan Cirebon.

 

Awal kemerdekaan Indonesia

Untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca kemerdekaan Indonesia 1945, politik pecah belah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai. Pada 1947-1948 Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur. Pada Perang Dunia II, Jepang mengakui  kalah dari tentara sekutu dengan pemboman kota Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 8 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945 rombongan Belanda, perwakilan sekutu berlabuh di Tanjung Priok.   Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan). Terjadi kekosongan pemerintahan yang berkuasa Indonesia yang diakibatkan kekalahan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda (Golongan Muda) melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang kemudian membawa keduanya ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1946, yakni penculikan kepada dua bapak proklamator Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta, ke Karawang, Jawa Barat, dengan tujuan supaya cepat mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tetapi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 1945, karena ingin kembali berkuasa. Hal inilah yang mengawali agresi militer I tahun 1947 dan agresi militer II tahun 1948.

 

Agresi Belanda I dan II

Setelah Indonesia Merdeka pada 1945, Belanda masih mempunyai urusan dengan Indonesia, yakni pengembalian semua wilayah yang dulu bekas jajahan Belanda menjadi bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Untuk menjadi negara berdaulat, beberapa tahapan melawan Belanda dilakukan untuk mempertahankan teritori yang sudah dideklarasikan dari Sabang- Merauke.

 

Perjanjian Linggarjati 1946

Perjanjian yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat, dihadiri oleh pihak dari Indonesia yang diwakili Sutan Syahrir dan dari pihak Belanda diwakili Wim Schermerhorn, dimana menghasilkan resolusi yang melemahkan Indonesia secara de Facto.[5] Pada perjanjian tersebut hanya akan mengakui Jawa, Sumatera dan Madura sebagai bagian dari negara Indonesia.

 

Agresi Militer Belanda I 1947

Pada 21 Juli 1947, Wakil Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947.[6] Belanda menamakan operasi militer ini sebagai Aksi Polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.

 

Perjanjian Renville 1948

Akibat agresi militer 1 yang dilakukan Belanda, Amerika Serikat turun tangan untuk menetralkan situasi dengan menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Keduanya lalu menandatangani perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.[7] Hasil dari perjanjian ini, Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda hanya mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan.

 

Agresi Militer Belanda II 1948

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melanggar gencatan senjata dan isi Perjanjian Renville. Belanda mengerahkan 80.000 pasukannya[8] kemudian menyerang ibu kota Indonesia yang pada saat itu di Yogyakarta dan melakukan penangkapan kepada Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.

 

Konferensi Meja Bundar 1949

Akibatnya, Amerika Serikat kembali  menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 2 November 1949,[9] terkait pengembalian seluruh wilayah jajahan Belanda kepada Indonesia, termasuk Papua didalamnya. Perjanjian ini menyatakan Belanda setuju untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi Indonesia. Khusus untuk Papua Barat menjadi satu-satunya bagian dari Hindia Belanda yang tidak dipindahkan ke Indonesia dan status Papua Barat akan dibahas setahun kemudian, yakni 1950.

Negara Bagian Indonesia Timur (Papua) di Indonesia

Selama 1947-1948, pihak Belanda sengaja ingin menguasai Indonesia dengan mudah, dan membagi-baginya menjadi kelompok kecil, dengan total 6 bagian, diantaranya diantaranya Negara Indonesia Timur (sekarang Papua), Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur.[10] Sejak 1950 sampai 1961, Belanda masih belum mengembalikan Papua sampai 1961, dimana Belanda seharusnya mengembalikan Papua menjadi bagian dari Indonesia sesuai kesepakatan hasil konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, Belanda, yang akan dibahas satu tahun setelahnya, yakni pada 1950.Belanda masih menguasai Papua Barat sebagai wilayah jajahannya, Alasannya karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sekaligus bertekad  memperkuat basis ekonominya di Papua. Belanda diam-diam mendirikan negara boneka Papua. Belanda memulai dengan membentuk komite bernama New Guinea Council pada tanggal 19 Oktober 1961. Adapun tugasnya merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional (Bendera Bintang Kejora), cap negara, memilih "Hai Tanahku Papua" sebagai lagu kebangsaan, dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Belanda mengakui bendera dan lagu ini pada tanggal 18 November 1961, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Pada tahun yang sama, Belanda sekaligus mendirikan pasukan Papoea Vrijwilligers Korps atau Korps Relawan Papua (PVK), tentara buatan Belanda yang terdiri dari pribumi Papua. Taktik salami, juga dikenal dengan nama strategi potongan salami, adalah teknik memecah belah lewat ancaman dan persekutuan yang dilakukan untuk menjatuhkan oposisi. Dengan menggunakan taktik ini, panggung perpolitikan didominasi secara perlahan. Jika seorang penguasa berupaya menyingkirkan oposisi dengan kekerasan, hal tersebut akan menimbulkan perlawanan. Namun, dengan menggunakan taktik salami, suatu faksi politik dapat memicu perpecahan di tubuh partai politik lawan dan kemudian menghancurkan partai itu dari dalam tanpa menimbulkan protes dari mereka. Taktik ini berhasil jika pelakunya berhasil menyembunyikan agenda jangka panjang mereka dan tetap terlihat bekerjasama dan membantu. Istilah "taktik salami" bahasa Hongaria: szalámitaktika) diciptakan pada akhir tahun 1940-an oleh pemimpin Partai Komunis Hongaria, Mátyás Rákosi, untuk mendeskripsikan strategi partai tersebut. Rákosi mengklaim bahwa ia berhasil menghancurkan partai non-komunis dengan "memotong-motong mereka seperti salami." Dengan menggambarkan musuh-musuhnya sebagai bagian dari kelompok fasis (atau simpatisan fasis), ia berhasil menghancurkan oposisi di sayap kanan, dan lalu oposisi dari kelompok sentris, dan kemudian orang-orang dari sayap kiri yang lebih berani hingga hanya kelompok komunis yang tersisa. Ucapan kebencian atau ujaran kebencian (Inggris: hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu.

Para kritikus berpendapat bahwa istilah hate speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut Hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (libel). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut

 

Undang-undang tentang hate speech

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hate speech. Contohnya adalah Britania Raya, pada saat munculnya Public Order Act 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan "mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan" terhadap "warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis". Di Brazil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dll. Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasaan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa pembinasaan itu terjadi. Adapun di Kanada, "Piagam Kanada" untuk hak dan kebebasan (Canadian Charter of Rights and Freedoms) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.

Sementara di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu :

1.      Menista secara lisan (smaad)

2.      Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift)

3.      Memfitnah (laster)

4.      Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)

5.      Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht)

6.      Tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachtmaking)

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

1.      Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP).

2.      Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)

3.      Penghinaan terhadap pegawai agama/pemeluk agama (Pasal 177 KUHP)

4.      Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP)

5.      Penghinaan terhadap orang yang mau duel (Pasal 183)

 

Hate speech dalam internet

Etika dalam dunia online perlu ditegaskan, mengingat dunia online merupakan hal yang sudah dianggap penting bagi masyarakat dunia. Namun, semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan hal-hal yang tidak lazim mengenai sesuatu, seperti suku bangsa, agama, dan ras. Penyebaran berita yang sifatnya fitnah di dunia Internet, misalnya, menjadi hal yang patut diperhatikan. Internet Service Provider (ISP) biasanya menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas segala isi yang mengandung fitnah. Sesungguhnya, isi yang mengandung fitnah berada di luar tanggung jawab ISP; terlebih ada pihak ke tiga yang memasukkannya tanpa sepengetahuan ISP. Sama halnya seperti manajemen dalam toko buku, dunia Internet membedakan peran antara distributor dan publisher. Dalam hal ini, ISP sekadar bertindak sebagai publisher yang mengontrak distributor untuk mengelola jaringan mereka. Hal di ataslah yang sering disebut dengan Libel yakni sebuah pernyataan ataupun ekspresi seseorang yang mengakibatkan rusaknya reputasi orang lain dalam komunitas tertentu karena ekspresinya itu. Ataupun bisa dalam bentuk pembunuhan karakter dan dalam dunia profesional sekalipun. Dalam bukunya yang berjudul ‘The New Communication Technology’, Mirabito menyatakan ada 12 ribu pengguna Internet yang menjadi korban kejahatan di Internet yang berkenaan dengan: suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, hingga gender. Nyatanya, kemajuan Internet berjalan seiring dengan peningkatan teror di dunia maya. Contoh kasus pada seorang anak muda berusia 19 tahun yang menggunakan komputer di sekolahnya untuk mengirim surat elektronik berisi ancaman pembunuhan pada 62 siswa lain yang keturunan Asia-Amerika. Contoh kasus di atas adalah salah satu contoh kasus mengenai istilah hate yang sering dihadapi oleh Amerika dan merupakan sebuah dilema dari kebebasan berekspresi dari first amandment mereka. Kejahatan Hate merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Amerika, pada tahun 2001 sendiri terdapat 12.000 individu yang menjadi korban dari kejahatan Hate ini biasanya dikarenakan ras, etnis, negara asal, agama atau kepercayaan mereka, orientasi sex, atau bahkan karena gender mereka. Di Amerika, pernah muncul sebuah aksi yang bernama The Hate Crime Prevention Act of 2003 yang masih diperdebatkan dalam kongres yang ke-108. Jika aksi ini disahkan k edalam hukum, maka perlindungan dari hate speech akan semakin terjamin dari lembaga federal. Aksi tersebut didasarkan pada premis legal yaitu :

1.      Individu yang menjadi target hate crime akan mencoba untuk pergi keluar batas negara agar tidak menjadi korban penghinaan

2.      Pelaku kejahatan hate crime akan mencoba untuk pergi melewati batas negara untuk melakukan penghinaan terhadap korban

3.      Pelaku mungkin menggunakan artikel, termasuk komputer yang mampu menyebarkan informasi ke berbagai negara, untuk melakukan hate crime.

Tanpa kita sadari, sebenarnya ujaran kebencian masih banyak terjadi di Indonesia. Termasuk blogosphere (situs-situs blog) Indonesia. Contoh kasus ujaran kebencian di Indonesia adalah kasus ketika Luna Maya memaki infotainment lewat Twitter yang terjadi pada akhir tahun 2009. Kalimat yang diucapkan Luna Maya pada saat itu adalah, “Jadi bingung kenapa manusia sekarang lebih [mirip] setan dibandingkan dengan setannya sendiri...apa yang disebut manusia udah jadi setan semua?”; “Infotaiment derajatnya lebih hina daripada pelacur, [atau] pembunuh! May your soul burn in hell!” Peristiwa ini diduga ketika Luna menghadiri acara premier film “Sang Pemimpi” yang berlokasi di EX Plaza, tanggal 15 Desember malam hari. Pada saat itu, Luna sedang menggendong anak kandung dari Ariel. Meski sempat dilaporkan ke polisi, bahkan melibatkan Tantowi Yahya untuk mediasinya dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), akhirnya damai menjadi jalan tengah. PWI, atas nama Priyo Wibowo, mencabut laporan terhadap Luna Maya yang dituding telah melakukan pencemaran nama baik melalui akun Twitter. Selain itu ada contoh kasus lain, yaitu kasus Prita yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Internasional lewat e-mail. Kejadian dimulai pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 20.30 ketika Prita datang ke UGD karena keluhan panas selama 3 hari, sakit kepala berat, mual, muntah, sakit tenggorokan, tidak BAB selama 3 hari, dan tidak nafsu makan. Pada saat pemeriksaan darah, ternyata terbilang jumlah trombosit Prita 181.000/ul dan kemudian dilakukan terapi. Selama 4 hari dirawat, ternyata gejala-gejala tersebut sudah mulai menghilang, namun timbul gondongan yang muncul di lehernya. Setelah mengetahui adanya gondongan di lehernya, Prita langsung izin pulang dan mengisi formulir saran karena merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Tidak hanya lewat form saran, tetapi juga membuat surat lewat e-mail dan situs dengan judul "Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang", yang kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat e-mail.

 

Politik Hitam, Perusak Demokrasi

Bahwa politik hitam akan efektif di daerah yang masyarakatnya belum menentukan pilihan. Kalau berhasil memunculkan kecemasan yang tinggi maka akan efektif, karena kecemasan itu pintu masuk perubahan sikap. Salah satunya berdasarkan hasil survei lembaganya ditemukan data bahwa sebanyak 35 persen pemilih akan menentukan pilihan di masa tenang atau sekitar sepekan sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Lebih dari 50 % pemilih akan menentukan pilihan di hari tenang atau hari H. Jadi sekarang sudah punya tendensi tapi belum bulat, semakin dekat hari H itu biasanya yang akan menempel akan dibawa ke tempat pemungutan suara. Politik hitam menjadi salah satu model yang digunakan pendukung atau tim kandidat di lokasi yang peta kekuatannya dalam kontestasi elektoral bisa dikatakan masih di bawah kompetitornya. Hal tersebut, kata dia, pun sama modelnya dengan yang terjadi di negara-negara penganut sistem demokrasi lain. Model politik hitam buruk dan kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi. Pasalnya politik hitam cenderung mengabarkan isu-isu atau berita bohong (hoaks) untuk mendegradasi elektoral lawan politik. Penyebaran politik hitam sulit hilang, meskipun di Indonesia sendiri sudah ada aturannya dalam undang-undang dan PKPU.

 

Mencegah Peredaran Politik Hitam

Untuk mencegah beredarnya politik hitam, kata dia, perlu andil semua pihak dari mulai penyelenggara pemilu, penegak hukum, hingga kontestan serta para pendukungnya. Ia pun mengkritik penandatanganan pakta integritas sebelum gelaran proses pemilu sebagai upaya seremonial belaka karena hasilnya politik hitam masih banyak beredar di masing-masing kubu. Butuh ketegasan dan komitmen moral dalam melaksanakan undang-undang, serta penegakan hukum yang tegas pula tanpa memerhatikan pertimbangan politis. Hal yang perlu diperhatikan lagi dalam peniadaan politik hitam adalah dugaan tim atau relawan kandidat menggunakan simpatisan di luar struktur untuk melakukan tugas tersebut. Kontestan, atau kandidat, atau tim paslon selalu menepis. Kalau ada yang black campaign semuanya menolak, tidak mengakui. Mereka mengatakan itu bukan bagian dari tim. Daripada model politik hitam, dalam tataran kontestasi demokrasi sebetulnya ada dua hal yang diperbolehkan yakni politik negatif dan positif. Dua model politik terakhir tersebut, katanya, diperbolehkan karena muncul berbasiskan fakta dan data untuk menjatuhkan lawan politik. Sebaliknya kalau black campaign cenderung hoaks, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi data, bahwa yang membuat model politik hitam cenderung merusak demokrasi.

 

Politik Hitam, Kebiasaan Politik Berorientasi Kuasa dan Kekuasaan

Sederhananya, politik adalah memberitakan (menyampaikan sesuatu melalui tulisan, gambar, suara dengan berbagai media) daya tarik untuk mendapat perhatian, dukungan, dan pilihan. Isi pemberitaan itu, antara lain kapasitas, kualitas, bobot, prestasi, kelebihan (berdasar data, fakta, arsip, hasil yang telah ada/dicapai), dan keuntungan jika memilih sesuai yang dipolitikkan. Politik bisa dan biasa dilakukan oleh/pada berbagai kegiatan; dan utamanya pada proses pemilihan pimpinan (dan pengurus) di pada organisasi tertentu (ormas, keagamaan, kegiatan sekolah, kampus, dan partai politik), dan yang paling umum dilakukan adalah pada kegiatan politik. Bagaimana dengan Politik Hitam;!? singkatnya adalah lawan dari Politik. Kampenya Hitam bisa bermakna memberitakan dan menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar (bahkan memutarbalikan) fakta, data, arsip, dan hasil yang telah ada/dicapai, berita, dan kabar bohong tentang seseorang (dan organisasi) yang menjadi kompetitor, lawan, dan saingan pada proses pemilihan. Dengan demikian, tujuannya adalah menimbulkan ketidaksukaan (bahkan kebencian) terhadap lawan, saingan, dan kompetitior, dan selanjutnya anggota organisasi, publik, atau pun komunitas tak memilih orang, institusi yang pokok pemberitaan pada Politik Hitam.

Kira-kira seperti itulah, gambaran tentang Politik dan Politik Hitam. Sayangnya, banyakorang salah ngerti tentang hal tersebut, sehingga begitu cepat menuduh dan menuding orang lain (telah) melakukan Politik Hitam. Padahal, yang disampaikan adalah fakta dan data mal-prestasi, penyimpangan, ketidakberhasilan, dan hal-hal minus dan buruk yang sudah bukan lagi menjadi rahasia. Hal seperti itu, gampangnya adalah pada sikon sekarang. Ketika banyak orang dan media menyampaikan tentang peran dan hal-hal yang berhubungan dengan Prabowo (pada masa 1997/1998, bahkan tahun-tahun sebelumnya) berdasar data, fakta, arsip yang ada pada Dumay dan Dunya (Dunia Maya dan Dunia Nyata), langsung (dengan cepat) dituding sebagai Politik Hitam. Selanjutnya, agaknya Politik Hitam telah menjadi sisi yang melekat dan tek terpisahkan dari Politik, terutama dalam pada dunia politik; bukan saja di Indonesia, namun di mana pun. Jika, pada politik (resmi, berizin) maka selayaknya yang terjadi adalah para kandidat (dan juga Tim Ses) menampilkan kompetisi yang elegan dan mendidik publik; sehingga tidak asal kromo, menghantam sana-sini, segala cara dihalalkan, termasuk  memakai isu SARA. Oleh sebab itu, para kandidat dan timnya tidak menjadikan area, arena, panggung politik hanya sekedar panggung hiburan, pesta, hura-hura, teriak-teriakan penghujatan terhadap lawan, dan pusat kebisingan, serta memacetkan jalan sekitar. Jika hanya itu yang terjadi, maka hanya menimbulkan kekesalan serta ketidaksukaan masyarakat. Dengan demikian, jika politik sebagai upaya menarik perhatian, penyebaran kebaikan kebaikan dan keberhasian, serta memberi janji dan harapan baru, maka yang harus terjadi adalah penyampaian konsep, ide, atau agasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Sehingga tak nampak adanya ucapan-ucapan pelemahan (dan hal-hal lain yang tak ada hubungan dengan kedudukan serta jabatan sebagai presiden dan wakil presiden) terhadap personal dari capres/wapres. Sebab, politik untuk Pilpres/wapres, bukan merupalan pertarungan personal; melainkan upaya memperkenalkan diri sebagai yang paling cocok, pas, tepat sebagai pemimpin bangsa. Jadi, para kandidat, dalam politiknya, jangan lagi mencoba membodohkan masyarakat yang sudah pinar dan tahu rekam jejak mereka sebelumnya; masyarakat sudah tahu dan semakin dewasa dalam berpolitik, sehingga mereka bisa memilih dan memilah dengan baik dan benar siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Kedua kubu Capres/Wapres; sama-sama mempunyai basis massa, pendukung, kelebihan, dan juga kekuarangan; sama-sama pernah melukai hati rakyat. Kedua pasangan tersebut pernah ada dalam lingkaran kekuasaan yang kebijakannya mencerminkan ketidakmerataan pembangunan, serta menyisahkan barisan anak negeri yang masih papa, miskin, dan terbelakang.