MORAL DAN KORUPSI

MORAL DAN KORUPSI

 

Moral/moralitas/akhlāq adalah merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima.

Moral adalah tata yang menyangkut budaya, keadilan, hingga sosial. Moral Adalah prinsip yang memandu perilaku individu dalam masyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral tetap menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah.

Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Moral mengacu pada sanksi masyarakat apa yang benar dan dapat diterima. Orang yang melanggar standar moral adalah orang yang disebut dengan amoral.

Moral adalah tata yang bisa berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Wilayah geografis, agama, keluarga, dan pengalaman hidup semuanya mempengaruhi moral. Moral adalah konsep yang bisa berubah seiring perkembangan manusia.

Secara Etimologi Moral berasal dari bahasa Latin mos/mores yang berarti kebiasaan, adat. Kata mos/ mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. kata moral sering disamakan dengan kata etika, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan, adat. Moral itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Di samping itu, terdapat kata yang berhubungan dengan moral yang merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata moral, yaitu moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, Moralitas suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut.

Istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif.  Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif dalam pandangan manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai kemutlakan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan, tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama.

Kita senantiasa bersemangat mengatakan berantas korupsi, tangkap koruptor, hukum gantung koruptor, dan banyak lagi eskpresi kemarahan lain yang pada intinya mengecam bahwa korupsi itu sadis, tidak bermoral, membunuh, dan lainya. Itu karena memang kita belum teruji apakah kita juga memiliki mental korup. Karena kita belum ada kesempatan untuk diuji.

Memang, melihat fenomena korupsi yang berkembang selama ini mengindikasikan betapa budaya korupsi di negara kita Indonesia tercinta ini sangat mengkawatirkan dan meresahkah masyarakat. Entah itu karena memang benar-benar terbukti korupsi atau faktor-faktor lainya. Sebut saja politis.

Korupsi adalah ada pada wilayah hukum dan moral. Namun, kiranya bicara moral tidak lepas dari budaya dan agama. Untuk bisa memahami budaya dan agama diperlukan pengetahuan dan cara yang baik tentang hal tersebut. Terutama pendidikan yang berkaitan dengan akhlaq dan moral.

Jika korupsi di dalam masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut menjadi kacau dan tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.

Selain itu, korupsi yang terjadi di Indonesia juga bisa berbahaya terhadap generasi muda atau generasi yang akan datang. Korupsi yang telah merajalela yang mengakibatkan semakin rusaknya moral bangsa Indonesia.

Ada empat hal penting yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi.

1.      Pertama, mereka tidak merasa bersalah karena dikuasai keserakahan.

2.      Kedua, mereka sudah tidak merasa malu karena semakin banyak orang yang melakukannya.

3.      Ketiga, mereka sudah tidak merasa takut.

4.      Keempat, masyarakat tidak memberikan sanksi sosial.

 

Lemahnya standar moral inilah yang menyebabkan korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas dan diselesaikan karena para pemilik kekuasaan yang melakukan korupsi sudah tidak mempunyai malu dan lemahnya standar moral dalam diri mereka.

Dalam hal ini memberantas korupsi lebih ditekankan pada pengembangan moralitas yang dapat menentukan tingkah laku seseorang untuk berlaku jujur, adil dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar agama dan pendidikan antikorupsi.

Faktor-faktor penyebab korupsi yaitu didasari oleh dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu penyebab yang datangnya dari diri sendiri. Ketika seseorang yang menduduki suatu jabatan, dirinya berpikir secara materialistik dan konsumtif. Keadaan ini digunakan untuk meraih suatu materi dengan permainan uang dan korupsi karena tingginya gaya hidup yang konsumtif dan tidak mau bekerja keras.

Faktor eksternal yaitu pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar, di lingkungannya banyak orang yang melakukan tindakan korupsi, sehingga mereka mengikuti hal yang salah karena lemahnya tingkat keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Masalah korupsi di Indonesia harus dikuatkan melalui pendekatan pendidikan anti korupsi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai warga negara dan kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi kelangsungan dipembangunan, pendidikan anti korupsi sangat penting karena upaya untuk mendorong generasi muda yang akan datang untuk mengembangkan sikap terhadap tindakan setiap bentuk korupsi.

Agar tidak semakin melemahnya standar moral masyarakat, dalam korupsi lebih ditekankan pada pengembangan moralitas yang dapat menentukan tingkah laku seseorang untuk berlaku jujur, adil dan bertanggung jawab.

Aspek itu harus tertanam di diri masing-masing individu. Serta meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar agama dan pendidikan anti korupsi dan juga memberikan sanksi yang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh para koruptor.

 

MORAL DAN PERILAKU KORUPSI

hukum, moral dan perilaku korupsi dlakukan dengan menggunakan pemikiran H.L.A. Hart. Pemikiran Hart bertolak dari tesis tentang kelangsungan hidup manusia yang bertolak dari fakta bahwa kebanyakan manusia pada kebanyakan waktunya ingin hidup (Hart-Khozim, 2011: 296), Hal ini menarik untuk dipergunakan dalam membahas hukum, moral dan perilaku korupsi oleh karena adanya perilaku korupsi di Indonesia saat ini bila dijumlahkan akan mencapai jumlah yang spektakuler, sehingga menghambat pembangunan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan masyarakat Indonesia.  Sebagai bandingan, saya menggunakan juga pandangan Michael Sandel seorang ahli filsafat politik yang kini sangat terkemuka di Amerika Serikat.

Sebaliknya dapat juga dipahami bahwa dalam lingkup masyarakat plural, seseorang atau sekelompok orang dapat mengedepankan pendapatnya berdasarkan keyakinan moralnya sendiri, akan tetapi di dalam kehidupan politik adalah tidak selayaknya menolak keyakinan moral yang berbeda tetapi diperlukan memperoleh nilai-nilai kebersamaan yang menjadi kepentingan nasional yang dipahami oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, baik secara moral maupun tercapainya keadilan sosial. Resonansi retorika politik yang terwujud di dalam hukum, apapun bertolak juga dari moral yang muncul secara pribadi maupun dari dalam kelompok. 

Dimana-mana, termasuk di Indonesia, tekanan terhadap perilaku korupsi sangat dipengaruhi oleh moralitas yang berakar pada pandangan tertentu, baik moral berdasar agama maupun moral sosial yang berakar pada cita-cita dari banyak kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal itu tampak pada opini-opini, maupun kritik yang dikedepankan secara pribadi lewat media cetak maupun elektronik. Disinilah tercermin kepentingan atau interes nasional. Walau demikian dapat muncul pendapat bahwa moral maupun cita-cita yang ditampilkan, hanya mengedepankan kewajiban samar-samar untuk dipatuhi. Dengan demikian, acuan terhadap moralitas maupun cita-cita  sedemikian tidak menjadi ukuran bagi kesahihan hukum yang berhubungan dengan korupsi. Hukum perlu memperoleh kesahihan bukan karena semata-mata dibuat oleh lembaga yang berwenang namun juga dari moral.

Namun moralitas yang menolak perilaku korupsi berdasar pada pandangan keagamaan atau kelompok tertentu saja, dapat saja menyeret adanya ekspresi yang bertolak belakang dengan interes nasional ketika perilaku korupsi teridentifikasi sebagai komponen dari kelompok.  Oleh karena itu, kepentingan atau interes nasional merupakan cita-cita netralitas dalam hukum dan moral. Moral yang menolak perilaku korupsi ditransformasikan ke dalam hukum, menjadi netral terhadap siapapun juga. Sekalipun di dalam bangsa dan masyarakat terdapat perbedaan kekuatan kelompok, kemampuan intelektual maupun kecepatan bertindak, namun semua memiliki kedudukan setara sehingga netralitas sangat diperlukan menghadapi perilaku korup yang dilakukan oleh siapapun juga.       

Berdasar pemikiran klasik Hukum Alam, bahwa ada prinsip-prinsip perilaku yang menunggu untuk ditemukan oleh akal pikiran manusia (Hart-Khozim, 2011:287, 288), maka prinsip perilaku menolak korupsi merupakan prinsip yang ditemukan akal pikiran manusia. Penolakan terhadap perilaku korupsi bukan sekedar sebuah mimpi, karena penolakan terhadap perilaku korupsi adalah bagian dari konsepsi umum mengenai kehidupan alam semesta yang materialistik, maupun kehidupan religius.

Dari kehidupan sehari-hari, keinginan berperilaku korup dalam jumlah yang paling sederhana seperti melakukan mark-up harga pembelian barang secara eceran ataupun pada penambahan harga foto-copy, sampai pada jumlah yang sangat besar, didasarkan pada pandangan Jika dirasa menyenangkan, lakukanlah, Ambillah sesuatu yang orang lain juga melakukannya, asal dapat dibuat pertanggung-jawabannya, pada hakekatnya mencerminkan perbuatan pemuasan diri sendiri, penyelamatan diri sendiri. Perbuatan memuaskan diri sendiri maupun perbuatan menyelamatkan diri sendiri, adalah perbuatan tidak bermoral. Perilaku korupsi sebagai perbuatan tidak bermoral mengungkapkan sebuah kebenaran yang mendalam.

Disinilah letak dari arti perundang-undangan anti korupsi sebagai hukum tentang perilaku yang benar yang ditemukan dalam akal pikiran manusia. Perundang-undangan anti korupsi merupakan sebuah preskripsi yakni pedoman atau rumusan yang menuntut agar manusia berperilaku menurut cara-cara yang ditetapkan. Perbuatan menyelamatkan diri sendiri dan perbuatan memuaskan diri sendiri dalam sekumpulan masyarakat, merupakan gejala yang tidak dikehendaki. Sekalipun perbuatan tidak bermoral berupa pemuasan diri sendiri maupun penyelamatan diri sendiri dapat terjadi dengan sanksi yang samar-samar, namun sejak adanya hukum preskriptif yang mengatur tidak boleh dilakukannya perbuatan korupsi, maka hukum preskriptif tersebut tetaplah merupakan hukum. Bagi Kant, hukum preskriptif berada di bawah hukum umum sebagai prinsip tertinggi moralitas. Prinsip tertinggi moralitas pada hakekatnya adalah prinsip formal tertinggi dari kehendak (formal principle of the will). Sedangkan hukum preskriptif merupakan prinsip marerial tindakan (formal principke of act) yang tergantung pada tujuan-tujuan dan hasrat-hasrat empiris  (Acton-Hardani, 2003:43, 44).

Hukum preskriptif sebagai pedoman atau rumusan yang bergantung pada tujuan-tujuan dan hasrat-hasrat empiris atau nyata, menetapkan bahwa perilaku korupsi adalah perilaku yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup bersama.    

Diakui bahwa manusia sebagai mahluk yang dianugerahi pikiran dan kehendak bebas bisa saja menemukan dan melanggar hukum preskriptif tentang tidak boleh berperilaku korup, akan tetapi di dalam hukum preskriptif tersebut terkandung kebenaran dasar tentang pemahaman atas moralitas dan hukum (Hart-Khozim, 2011:291). Manusia sebagai mahluk hidup senantiasa memiliki arah. Dilihat dari konsep tentang maksud (teleologis) dari gerak manusia, maka manusia menghendaki adanya keunggulan keseluruhan masyarakat pada dirinya. Keunggulan bagi keseluruhan masyarakat diwujudkan dalam berbagai langkah khusus. Setiap perilaku yang diperlukan bagi tercapainya maksud tersebut, diatur secara tetap dan khusus dan memperlihatkan karakteristik tindakan bagi tercapainya perubahan atau keadaan yang diinginkan.

Berbeda dari Hart, hasrat dan kehendak untuk mencapai keunggulan bagi keseluruhan masyarakat saja, menurut Kant (dalam Sandel, 2009: 107), dapat dilihat sebagai pure practical reason yang berfungsi sebagai dasar dari moral (Kant dalam Sandel, 2009: 107, 108). Manusia merupakan mahluk rasional (rational beings) memiliki kemampuan bertindak rasional, dan manusia juga sebagai mahluk mandiri (autononus beings), memiliki kemampuan bertindak dan bebas memilih. Kemampuan bertindak manusia dilakukan berdasar rasio. Rasio manusia bertolak dari motif-motif tindakan yang bermoral, sebagai sebuah kewajiban (Kant dalam Sandel, 2009: 111).Dalam pemikiran Kant sedemikian, maka perilaku korup walau merupakan perilaku yang dapat dipilih untuk dilakukan, namun perilaku sedemikian tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang bermoral. Sebaliknya, perilaku tidak korup justru merupakan sebuah kewajiban. Jadi, bagi Kant  perilaku korup atau tidak korup, tidak dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkannya, seperti yang dikemukakan oleh Hart.     

Dilihat dari pemahaman moralitas dan hukum sedemikian,dilihat dari pemahaman Hart, masyarakat dan bangsa Indonesia menghendaki keunggulan bagi dirinya. Artinya, sebagaimana masyarakat dan bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang sejahtera dan bahagia yang dicapainya secara bersama-sama, sebagai akibat tidak boleh dilakukannya perilaku korup. Sebaliknya bagi Kant, perilaku tidak korup merupakan perilaku tidak bermoral saja, tanpa perlu mempertimbangkan ada tidaknya konsekuensi dari perilaku.

Karena itu, bagi Hart selain melakukan langkah-langkah yang dilakukan dengan sadar di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi maupun budaya maka langkah-langkah khusus yang secara sadar membatasi atau meniadakan perilaku-perilaku seperti perilaku korupsi yang mengganggu ataupun mengurangi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Peniadaan perilaku korupsi melalui rumusan-rumusan perilaku tertentu secara khusus dalam perundang-undangan anti korupsi merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dan diperbuat oleh manusia di Indonesia.

Selain itu, ada perilaku memuaskan diri sendiri dan menyelamatkan diri sendiri dipandang sebagai suatu kebutuhan alamiah pula yang selalu ada pada setiap manusia, yang tampak pada saat-saat tertentu. Pemuasan diri dengan melakukan kerja keras untuk memperoleh penghasilan yang semestinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara wajar, penyelamatan diri di masa depan melalui investasi keuangan yang diperoleh secara sehat saat ini yang tidak merugikan atau membahayakan masyarakat atau bangsa, juga merupakan kebutuhan alamiah yang perlu diberi pengakuan. Pengakuan kebutuhan alamiah berrdasarkan moral memerlukan transformasi ke dalam hukum.

Sebaliknya bagi Kant (dalam Sandel, 2011: 117,118)), motif moral berupa tidak melakukan korupsi merupakan merupakan prinsip moral tertinggi (supreme principle of morality). Oleh karena itu, seseorang perlu menempatkan hukum bagi dirinya sendiri, secara otonom, untuk tidak berperilaku korup. Bertolak dari premise Kant, bahwa semua di dalam alam bekerja sesuai dengan alam, namun karena manusia bukan benda fisik yang tunduk pada hukum alam hukum fisika, hukum sebab-akibat, hukum kebutuhan alam, maka penundukan diri pada hukum diadakan melalui adanya hukum yang dipaksakan oleh manusia sendiri, yang berasal dari moral.

Jadi, adanya perilaku korup adalah tidak memenuhi moral imperative yang berada di atas segalanya. Kebebasan untuk mengesampingkan hasrat-hasrat naluriah, yakni hasrat mendapat manfaat sebesar-besarnya dari perilaku korup, merupakan kewajiban moral. Karena itu hukum, dalam pengertian undang-undang, perlu memaksa agar perilaku korup tidak dilakukan. Sumber dari adanya undang-undang yang mewajibkan tidak boleh dilakukannya perilaku korup (Acton-Hardani, 2003: 98) adalah pada moral imperative. Undang-undang berdasar moral, atau undang-undang akal budi tentang tidak boleh dilakukannya perilaku korupsi, adalah gagasan-gagasan yang diletakkan pada asas rasio yakni kebajikan (Kant dalam Anthon F. Susanto, 2010: 284).        

Sebaliknya, perbuatan memuaskan diri sendiri ataupun menyelamatkan diri sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian ataupun membahayakan secara teratur kehidupan bangsa dan masyarakat secara keseluruhan, maka diperlukan kesepakatan untuk menyusun rumusan atau ketentuan preskripsi tentang perilaku yang meniadakan perilaku korupsi, sebagai fungsi-fungsi yang mengarah bagi tercapainya tujuan bersama. Kegagalan terpenuhinya fungsi-fungsi berarti kegagalan mencapai sasaran, dan hal itu berarti pula kehilangan kesanggupan yang disediakan bagi manusia. Kegagalan pihak yang yang diberi wewenang mengawasi terpenuhinya fungsi-fungsi, berarti kegagalan mencapai tujuan yang tepat dari kegiatan yang bertujuan menjamin kebersamaan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Jadi, fungsi-fungsi penegakan hukum yang meniadakan perilaku korupsi, yang berasal dari konsep demi tercapainya kebaikan manusia yaitu berupa kesejahteraan dan kebaikan bersama, dikembangkan dalam akal dan pikiran manusia. Pengembangan ini mengarah pada pernyataan Hobbes dan Hume  yang disitir Hart-Khozim (2011: 296) bahwa manusia pada hakekatnya tidak dapat bertahan hidup dengan cara apa pun tanpa bersekutu dengan sesama individu dan persekutuan itu tidak pernah akan berlangsung tanpa ada penghargaan terhadap hukum kesetaraan dan keadilan.

Tanpa isi kelangsungan hidup, hukum dan moral tidak memiliki makna. Artinya, manusia tidak akan memiliki alasan untuk mematuhi secara sukarela peraturan apapun (Hart, 2011:299).

Dengan demikian, jika terjadi kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun instansi-instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam upaya peniadaan perilaku korup, bahkan juga kegagalan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun lembaga pemasyarakatan dalam membatasi gerak perilaku narapidana korup, jika dilihat dari pandangan Hart, maka hal itu merupakan bentuk dari kegagalan tercapainya kesejahteraan dan kebaikan bersama bangsa dan masyarakat Indonesia, sebagai wujud dari kelangsungan hidup. Dilihat dari pandangan Kant, kegagalan yang terjadi adalah kegagalan memenuhi prinsip moral imperative yang menjadi prinsip moral tertinggi dari manusia. Kegagalan sedemikian menyebabkan keadilan tidak dapat tercapai, karena makna tindakan yang adil yang ada pada undang-undang yakni undang-undang moral ada pada asas rasio pada maksim (Kant dalam Anthon F. Susanto, 2010: 284). 

Sebaliknya, kegagalan mentransformasikan moral yang menolak perilaku korupsi di dalam hukum, juga merupakan kegagalan menempatkan dan meraih tujuan kelangsungan hidup bersama. Rumusan-rumusan spesifik di dalam hukum tertentu yang memungkinkan tidak tercapainya kelangsungan hidup bersama, atau memungkinkan terjadinya penolakan pemeriksaan terhadap perilaku korup, perlu diabaikan berdasarkan sumber moral yang tegas menolak perilaku korupsi. Pengabaian sedemikian bukan meniadakan supremasi hukum, akan tetapi justru menegakkan hukum dan moral bagi kelangsungan hidup bersama.   

Kemampuan menahan diri memang dibutuhkan agar orang tidak melakukan perbuatan korup. Akan tetapi keterbatasan kemampuan menahan diri, membuat kecenderungan orang untuk bersifat agresif dalam melakukan korupsi. Kepentingan-kepentingan kelompok yang bertujuan memperkuat kemampuan bertindak dalam menguasai sumber-sumber kehidupan cenderung mendorong agresivitas satu atau beberapa orang dalam melakukan korupsi, melalui jalinan kerjasama yang rapi dan ruwet. Pemahaman, pengabdian dan loyalitas terhadap kepentingan kelompok tidak dapat dan tidak akan berdiri terlepas dari penguatan kemampuan satu atau beberapa orang di dalam kelompok untuk  bertindak menguasai sumber-sumber kehidupan. Tidak dapat dipikirkan bahwa mereka akan berada terlepas dari keyakinan tertentu atau terlepas dari loyalitas terhadap kelompok atau konsepsi politik perseorangan.

Kemampuan menahan diri agar tidak berperilaku korup, pada hakekatnya perlu diarahkan pada adanya sikap toleran terhadap hukum dan moral yang ditujukan bagi tercapainya kelangsungan hidup bersama yang adil dan benar. Kemampuan menahan diri ini oleh Kant dipandang sebagai kewajiban sempurna (Acton-Hardani, 2003, 45), yakni kewajiban yang tidak dapat ditolak.