EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi Kerakyatan

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945

Ekonomi rakyat/kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi diprakarsai oleh Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Di masa krisis moneter 1998 silam, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang sangat dielukan. Alasannya, di masa itu sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan.

Hingga saat ini, ekonomi rakyat adalah salah satu sistem pengelolaan ekonomi terbaik. Sayangnya, banyak dari kita kurang memahami apa itu ekonomi rakyat. Supaya lebih paham, simak pengertian sistem ekonomi kerakyatan, ciri-ciri, dan contohnya.

 

Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut pasal 33 UUD 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi.

Sementara itu menurut International Labour Organization (ILO), pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat lokal di sini maksudnya adalah masyarakat dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM.

 

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum kemerdekaan, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara kita hingga sekarang.

 

Prinsip Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Setelah membahas pengertian sistem ekonomi kerakyatan, selanjutnya kita akan membahas beberapa prinsip pelaksanaannya. Secara garis besar, ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 di pasal-pasal berikut :

1.     Pasal 33 ayat 1 sampai 3, berisi prinsip bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta penggunaan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

2.     Pasal 27 ayat 2, tentang hak setiap warga negara Indonesia mendapat pekerjaan dan penghidupan layak.

3.     Pasal 34, yang menyebut pemerintah bertanggungjawab merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.

 

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Di antara sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi rakyat adalah salah satu sistem dengan karakteristik terunik. Selengkapnya tentang ciri ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

1.     Terbuka, setiap masyarakat punya hak dan akses sama terhadap sumber daya tersedia.

2.     Berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan masyarakat dan lingkungan.

3.     Kegiatan ekonominya dilakukan secara mandiri dan fokus memenuhi kebutuhan diri dan sesama.

4.     Mekanisme pasar berkeadilan dengan persaingan sehat.

5.     Memprioritaskan kualitas hidup, kepentingan sosial, nilai-nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi.

6.     Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

7.     Masyarakat punya kesempatan sama untuk bekerja/membuka usaha demi kesejahteraannya.

8.     Hak konsumen dilindungi dan diperlakukan dengan adil.

 

Tujuan Ekonomi Rakyat

Setelah membahas pengertian sistem ekonomi kerakyatan, prinsip, dan ciri-cirinya, kita akan membahas beberapa tujuan ekonomi rakyat, yaitu di antaranya:

 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pertama dan utama ekonomi rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti namanya, ekonomi rakyat diciptakan, diupayakan, dan dipetik hasilnya secara langsung oleh rakyat, bukan segelintir pihak elit saja.

 

Memastikan Kekayaan Terbagi Secara Merata

Tujuan berikutnya dari ekonomi rakyat adalah memastikan kekayaan terbagi dengan rata tanpa membeda-bedakan. Sehingga kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin bisa diminimalisasi sebaik mungkin.

 

Menaikkan Pendapatan Masyarakat Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah istilah lain untuk menyebut nominal penghasilan masyarakat per satu orang penduduk. Selain itu, pendapatan per kapita juga didefinisikan sebagai jumlah total pendapatan negara (PDB) dibagi seluruh warga negara tersebut. Salah satu tujuan ekonomi rakyat adalah untuk menaikkan nominal per kapita masyarakat.

 

Mengurangi Jumlah Orang Miskin dan Anak Terlantar

Tujuan berikutnya dari ekonomi rakyat adalah mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar, baik dari segi sandang, pangan, papan, maupun pendidikan. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, maka akan lebih banyak orang naik dari jurang kemiskinan. Akhirnya, jumlah anak terlantar dari keluarga miskin pun berkurang.

 

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Negara

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro (per kepala keluarga) hingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan meningkat.

 

Faktor Pendorong Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Dari bahasan tentang tujuan ekonomi rakyat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi rakyat punya dampak luar biasa positif. Demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, ada beberapa faktor pendorong yang bisa kita usahakan, yaitu:

1.     Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat. Faktor pendorong ekonomi rakyat yang pertama adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Apabila pendidikan dan keahlian rakyat bertambah, maka kesempatan direkrut bekerja juga akan semakin besar, baik dalam skala nasional maupun internasional.

2.     Partisipasi Aktif Pemegang Modal. Selain pendidikan dan keahlian masyarakat, partisipasi aktif para investor dalam mendanai pengusaha UMKM juga bisa mendorong perkembangan ekonomi rakyat. Semakin banyak dana investasi terkumpul, akan semakin banyak pula UMKM terdanai. Akhirnya, masyarakat berkesempatan mengembangkan usahanya dengan baik, sehingga kesejahteraan mereka pun meningkat.

3.     Kolaborasi Antar Pengusaha. Faktor pendorong sistem ekonomi rakyat berikutnya adalah kolaborasi antar pengusaha, utamanya UMKM. Dengan berkolaborasi, pengusaha dapat menutupi kelemahan satu sama lain. Hasilnya, kerjasama mereka akan semakin kuat dan mampu mencapai target dan keuntungan lebih besar.

4.     Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang Pro Rakyat. Faktor terpenting yang mendorong sistem ekonomi rakyat adalah kebijakan pemerintah. Dengan dukungan total dari negara, masyarakat akan punya kesempatan seluas-luasnya mengeksplorasi sumber daya dari tempat tinggalnya sendiri untuk membuka usaha.

 

Contoh Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Setelah mengetahui pengertian, tujuan, faktor pendorong, dan ciri-ciri ekonomi kerakyatan, kali ini kita akan membahas beberapa contoh penerapannya. Selengkapnya tentang contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah sebagai :

1.     Pendirian Koperasi. Point pertama contoh ekonomi rakyat adalah pendirian koperasi, yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal 9 orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Berbeda dengan korporasi, setiap anggota koperasi punya kekuatan suara sama saat menyampaikan pendapat, berapapun kontribusi modalnya.

2.     Penguasaan Sumber Daya Oleh BUMN. Contoh ekonomi kerakyatan berikutnya adalah penguasaan sumber daya negara oleh BUMN. Semakin besar kapasitas BUMN dalam mengelola kekayaan negara, akan semakin banyak pula pendapatan bisa dihasilkan untuk menunjang pembangunan.

3.     Biaya Pendidikan Gratis. Sesuai prinsipnya, ekonomi rakyat perlu mengupayakan pendidikan bisa dinikmati siapa saja, tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis (minimal sampai 12 tahun) adalah salah satu contoh ekonomi berwawasan kerakyatan.

4.     Bantuan Pendanaan UMKM. Contoh berikutnya dari ekonomi rakyat adalah pendanaan UMKM, baik oleh negara maupun investor swasta. Dengan adanya bantuan permodalan usaha, UMKM berkesempatan mengembangkan bisnisnya hingga punya skala lebih besar.

5.     Crowdfunding. Point terakhir contoh ekonomi rakyat adalah program crowdfunding, yaitu iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek, baik sifatnya profit atau non-profit. Saat ini, crowdfunding adalah salah satu program ekonomi kerakyatan di Indonesia paling populer, terutama crowdfunding online.

 

Dalam suatu negara, sangatlah penting menerapkan sistem ekonomi, karena akan berpengaruh terhadap kekuatan dan kondisi ekonomi negara tersebut. Terdapat banyak konsep ekonomi belakangan ini. Dalam memilih sistem ekonomi yang akan diimplementasikan pada sebuah negara, haruslah mempertimbangkan beberapa foktor berikut;

1.     Sistem kepemilikan terhadap sumber daya dan faktor produksinya

2.     Keluwesan masyarakat dalam persaingan dengan sesamanya

3.     Keharusan bersikap saat menerima imbal jasa dari prestasi kerja

4.     Kadar pemerintah dalam perencanaan, pengaturan, dan pengarahan kegiatan ekonomi dan bisnis secara umum

5.     Melalui pertimbangan di atas, Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini diprakarsai oleh Muhammad Hatta yang merupakan Bapak Ekonomi dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Sistem ini sangat dielukan pada masa krisis moneter 1998 karena dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dari kemiskinan.

 

Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33, bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Hal ini diperkuat dengan ayat 3 yang berbunyi; ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, semua cabang produksi penting harus dikuasai Negara. Jika tidak, tampuk produksi akan jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa dan akan banyak rakyat yang ditindas.

Sedangkan menurut International Labour Organization (ILO), sistem ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal (pelaku ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM) untuk mempertahankan hidupnya.

Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandas pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Sedangkan ekonomi rakyat merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya. Ditandai dengan adanya usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) pada tiga sektor, yakni primer, sekunder, dan tersier.

Contoh UMKM pada sektor primer adalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Pada sektor sekunder yaitu pengolahan pascapanen, usaha kerajinan tangan, dan industri makanan. Sedangkan pada sektor tersier yaitu kegiatan perdagangan dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar.

 

Sifat-Sifat Sistem Ekonomi Kerakyatan

Dengan tujuannya, sistem ekonomi kerakyatan menjamin untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Karenanya ekonomi ini memiliki sifat terbuka, berkelanjutan, dan mandiri. Penjelasannya sebagai berikut;

1.     Terbuka . Ekonomi tersebut harus memastikan bahwa seluruh masyarakat dari lapisan manapun dapat menjalankan usaha dan mempunyai akses terhadap sumber yang tersedia.

2.     Berkelanjutan. Yaitu semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat terus berjalan tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat itu sendiri dalam skala yang luas.

3.     Mandiri. Yaitu masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk mencukupi kebutuhan sesamanya juga.

 

Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi ini berupaya membangun ekonomi dengan dasar kemanusiaan. Karenanya, monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan dapat dihindarkan. Dengan tujuan utama yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, maka harus dicapai dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, yaitu masyarakat itu sendiri, dalam mengatur kegiatan ekonominya.

Sasaran Pokok Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sasaran ekonomi yang ingin diraih dalam penerapan sistem ekonomi tersebut adalah

1.     Adanya kesempatan dan lapangan kerja serta penghidupan yang layak bagi masayarakat

2.     Terselenggaranya jaminan sosial bagi masyarakat yang memerlukan, khusunya anak terlantar dan fakir miskin

3.     Meratanya distribusi kepemilikan modal secara material di masyarakat

4.     Terselenggaranya pendidikan nasional bagi seluruh anak dengan cuma-Cuma

5.     Terjaminnya kebebasan masyarakat dalam membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya

6.     Prinsip Sistem Ekonomi Kerakyatan

Prinsip pelaksanaan ekonomi ini di Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 :

1.     Pasal 33 ayat 1 – 3, menyatakan bahwa prinsip perekonomian Indonesia disusun berdasar asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta penggunaan kekayaan alam sebaik-baiknya guna kesejahteraan rakyat

2.     Pasal 27 ayat 2, mengenai hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak

3.     Pasal 34, yakni peran pemerintah bertanggungjawab merawat fakir miskin dan anak terlantar

 

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi tersebut memiliki karakteristik yang unik. Berikut beberapa cirinya :

1.     Mekanisme pasar berkeadilan dilakukan dengan persaingan yang sehat

2.     Memprioritaskan kepentingan sosial, kualitas hidup, nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi

3.     Dapat menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan

4.     Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja atau membuka usaha demi kesejahteraannya

5.     Hak sebagai konsumen terlindungi dan seluruh lapisan masyarakat diperlakukan dengan adil

6.     Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

7.     Sebagaimana tertera dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 mengenai peran Negara dalam sistem ekonomi kerakyatan adalah :

a.     Melakukan pertumbuhan dan pengembangan koperasi

b.     Melakukan pengembangan dan pemeliharaan BUMN

c.      Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan sumber daya alam di bumi Indonesia akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

d.     Memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia atas penghidupan dan pekerjaan yang layak

e.      Memelihara anak terlantar dan fakir miskin

f.       Terdapat juga hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Negara dalam sistem perekonomian ini, adalah :

1)    Melakukan pengelolaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, menerapkan pajak yang progresif, dan memberi subsidi

2)    Menjaga stabilitas keuangan Negara

3)    Kelebihan dan Kekurangan pada Sistem Ekonomi Kerakyatan

4)    Dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, tentu terdapat kelebihan dari sistem ini, yaitu :

a)     Perlakuan hukum yang adil bagi rakyat miskin dalam soal ekonomi, sehingga dapat mempersempit kesenjangan sosial

b)    Memungkinkan pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat kecil melalui program-program nyata

c)     Dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

d)    Dapat menstimulus kegiatan ekonomi rakyat kecil untuk lebih produktif dan dapat melahirkan usaha baru

e)     Pengelolaan pada transaksi proses produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dilakukan dengan baik

f)      Sedangkan untuk kekurangan atau kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan dapat dipicu karena beberapa hal. Berikut hal-hal yang harus dihindari dalam ekonomi kerakyatan antara lain :

Ø Adanya tindakan bagi-bagi uang untuk rakyat. Hal ini akan memicu ketidakmandirian pada masyarakat.

Ø Hal ini juga memicu ketergantungan daya saing pada koperasi dan UMKM dalam mekanisme pasar tertentu

Ø Tidak adanya pemahaman bagi rakyat akan investasi membuat kemiskinan berlangsung lama dan status ekonomi menjadi berputar sangat lambat

Ø Tidak optimalnya dukungan pemerintah atas peran pentingnya, membuat pemerintah menjadi tidak dominan

Ø Melonggarkan pengawasan akan sangat rawan terjadinya korupsi, karena sistem ini seharusnya dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat

Ø Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Ø Sistem ekonomi kerakyatan sangat sejalan dengan Indonesia, juga sesuai dengan kebijakan perekonomian nasional Indonesia. Meskipun Indonesia termasuk tertinggal dari beberapa negara yang lebih dulu menerapkan sistem ini, namun terdapat sejumlah bukti nyata dari adanya sistem ekonomi kerakyatan di Negara ini.

 

Terwujudnya koperasi YANG BENER

Berdasar pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 mengenai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, koperasi menjadi contoh nyata usaha yang berdasar asas kekeluargaan dari adanya penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Yang mana koperasi masih ada di era digitalisasi sekarang ini. Bahkan koperasi mulai masuk ke desa-desa pelosok nusantara.

Hal ini mampu membantu pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun desa. Sehingga masyarakat mampu bertahan ketika melemahnya perekonomian nasional.

 

Banyaknya UMKM

UMKM menjadi bukti selanjutnya dari adanya penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Yang mana UMKM menjadi motor penggerak ekonomi Negara dengan menjadi komoditas unggulan nusantara melalui hasil kerajinannya.

Dari modal usaha yang kecil kemudian bertahan dan berkembang menjadi usaha menengah dan besar, omset UMKM melonjak setiap bulannya. Hal ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Negara. Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonomi kerakyatan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat diwujudkan dengan adanya UMKM ini.

PENJELASAN PASAL 33 Undang Undang Dasar 1945

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar perekonomian

Indonesia, di dalamnya mengandung prinsip paham kebersamaan dan asas

kekeluargaan. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sifatnya memaksa, sehingga dalam

perundang-undangan bidang ekonomi dinyatakan bahwa mengutamakan

kemakmuran masyarakat banyak, bukan kemakmuran orang-seorang.

Kata kuncinya paham kebersamaan, asas kekeluargaan, masyarakat, individu.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan

budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal

ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan

wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan

cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara

konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.1 Pesan konstitusional tersebut

tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang

bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem

ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.2

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai

berikut:

“...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam

setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan

corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku

dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada

di atas kepentingan individu...”.

Kemudian dikemukakan pula bahwa “…yang sangat penting dalam

pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para

penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun

dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat

kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin

pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar

itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik ...”.3

Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang Undang Dasar 1945

mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi

dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang Undang Dasar

1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Kesejahteraan

Sosial“. Maksudnya, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan

sosial. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi

politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa

“...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas

asas kekeluargaan...”. Usaha bersama adalah suatu mutualism dan

asas kekeluargan adalah brotherhood. Dalam konteks moralitas dan

tuntunan agama mutualism adalah ber-jemaah dan brotherhood atau

asas kekeluargaan adalah ber-ukhuwah.4 Itulah sebabnya, maka sesuai

paham kolektivisme/komunitarianisme yang berdasar mutualism dan

brotherhood ini, kepentingan masyarakat (societal-interest) ditempatkan

sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan

“...kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang...”, maka

kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi

“sentral-substansial”, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi “marginalresidual”.

Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran

rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 Undang

Undang Dasar 1945, bahwa:

“…Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara…”. Kalau tidak demikian

(sesuai naskah asli Penjelasan Undang Undang Dasar 1945), maka

tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan

rakyat yang banyak ditindasinya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya

perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada

di tangan orang-seorang...”.( Penjelasan ini tidak diketemukan lagi dalam

Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen tahun 2002 karena telah

dihapuskan.)

Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang akhirakhir

ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi

yang strategis, yang memiliki makna berbeda dengan di negara-negara lain,

misalkan Malaysia. Minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis,

sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Namun di Indonesia sebagaimana pada Sidang

Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2010 menegaskan bahwa “yang

penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai

hajat hidup orang banyak”. Selanjutnya dalam testimoni itu dikatakan paham

neoliberalisme telah mendistorsi makna penting bagi negara, sehingga

ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi.5 Berdasarkan hal tersebut di atas,

maka sangat tepat dan penting untuk membahas makna Pasal 33 UUD

1945 dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, sebab pada era

globalisasi pembangunan ekonomi akan berimbas pada pembangunan hukum,

khususnya di bidang pembangunan hukum ekonomi.

Sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang Undang Dasar 1945

telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi

ekonomi dan transformasi sosial”. Mengenai transformasi ekonomi adalah

mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi

nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi

yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti

ketentuan Wetboek van Koophandel (WvK/KUHD). Sistem ekonomi nasional

adalah sistem ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi Pasal 33

Undang Undang Dasar 1945. Transformasi sosial adalah mengubah pola

hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-buruh (sebagaimana

berlaku pada zaman VOC/Vereenigde Oostindische Compagnie, pasca VOC,

Brother hood dan pasca Brother hood) perlu diubah menjadi hubungan

ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang parsipatori

dan emansipatori.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya chaos dalam pelaksanaan

transformasi ekonomi, para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan

hati-hati dalam menetapkan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karenanya

tepat sekali penegasan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar

1945, yang berbunyi: “...bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada

masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini...”.6 Berdasarkan ketentuan tersebut, maksudnya adalah

sebelum diadakan peraturan yang baru, tetap berlaku ketentuan perundangundangan

lama (kolonial Belanda dan Jepang). Berlakulah“dualisme” di dalam

sistem ekonomi nasional. Sistem pertama secara imperatif dan permanen

berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang Undang Dasar

1945 (yaitu paham ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas kekeluargaan”

atau (mutualism dan brotherhood); sistem kedua secara temporer (masih)

berdasar paham individualisme atau “asas perorangan” mengikuti ketentuan

Wetboek van Straftrecht (KUHP), Burgerlijke Wetboek (KUHPerdata), Wetboek

van Koophandel (KUHD) dan lain-lain Ordonansi sesuai Aturan Peralihan

Pasal II Undang Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan ketentuan kolonial seperti Wetboek van Koophandel yang

berdasarkan paham individualisme atau asas perorangan, oleh para pemikir

aliran strukturalis dipandang bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

dasarnya adalah strukturalisme (yang tidak menghendaki ketimpangan struktural).

Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neo-strukturalisme, yaitu

suatu paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber

ketidakadilan sosial ekonomi. Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi

pada peran normatifnya, dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan

sosial ekonomi. Strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar-bebas,

karena pasar-bebas secara inheren tak mampu mengatasi ketidak-adilan sosial

ekonomi.7 Aliran strukturalis adalah kelompok yang sangat gencar melakukan

kritik terhadap ekonomi pasar-bebas. Aliran ini muncul untuk merespon

gagasan-gagasan ECLAC (Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin). Oleh

sebab itu kaum strukturalis banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi

dan transformasi sosial yang harus dianggap inheren dalam pembangunan

nasional.8 Budiono menyatakan perlunya terselenggara kemandirian ekonomi

dengan cara merestrukturisasi perekonomian Indonesia yaitu dengan mengubah

Indonesia dari posisi export economie di masa kolonial, yang menempatkan

Hindia Belanda sebagai onderneming besar dan penyediaan buruh murah dengan cara-cara eksploitatif, menjadi perekonomian yang mengutamakan

peningkatan tenaga beli rakyat dan menghidupkan tenaga produktif rakyat

berdasar kebersamaan, yang artinya sama sejahtera.

Mengingat berlakunya sistem ekonomi kolonial yang berdasarkan pada

asas perorangan atau paham individualisme, sebagai konsekuensi dari

ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, maka di

dalam menyusun sistem ekonomi nasional, “asas perorangan” atau paham

individualisme (yang menjadi dasar liberalisme dan hidupnya kapitalisme)

seharusnyalah bersifat temporer, bukan permanen.

Berkaitan dengan tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara

imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian

(termasuk kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar

pada paham “usaha bersama dan asas kekeluargaaan”, kemudian menanggalkan

sistem ekonomi kolonial ekonomi yang berdasar pada “asas perorangan” atau

paham individualisme. Namun kenyataannya hampir sebagian besar produk

perundang-undangan yang ditetapkan, terutama pada masa awal Orde Baru,

berkaitan dengan perubahan kebijakan ekonomi ini tidak sejalan dengan

konstitusi. Hal tersebut terlihat di dalam peraturan perundang-undangan

sejak tahun 1967 yaitu terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing. Pembentukan undang-undang tersebut

seharusnya merujuk Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan

dasar demokrasi ekonomi, baik dalam rangka pendirian, penyertaan modal

ataupun pengalihan bentuk perusahaan. Pada kenyataannya tidak dimaksudkan

untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi melainkan lebih

mengutamakan kepada kepentingan individu ataupun kelompok.

Dalam rangka mempertajam pembahasan mengenai makna Pasal 33

UUD 45, perlu kiranya mengemukakan pandangan yang menjelaskan bahwa

Sistem ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan, yang sudah 67 tahun

umurnya, praktis sama saja dengan bangsa Indonesia selama sekian abad

berada di bawah penjajahan asing. Sistem ekonomi yang berkembang saat

ini masih bersifat liberalistik/kapitalistik/pasar-bebas. Padahal secara tegas telah dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4) UUD 1945; dilengkapi dengan lagi dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “...Perekonomian di susun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”. Pasal 33 ayat

(2) UUD 1945 menyatakan: “...Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...”.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “... Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD

1945 menjelaskan bahwa: “...Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...”. Oleh karena itu

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam

pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

Menunjuk latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dapat

diidentifikasikan dan dirumuskan yang menyangkut persoalan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya memaknai pemahaman terhadap konsep Pasal 33

Undang Undang Dasar 1945?

2. Bagaimana pembangunan hukum ekonomi Indonesia sebagaimana yang

diamanat kan oleh ketentuan Pasal 33 UUD 1945?

Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu

penelitian yang mengkaji “law as it is written in the books”, yang bertolak

pada pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif yang terdapat di

dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian

atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang

dianut dan dikembangkannya, sehingga penelitian ini merupakan pendekatan preskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian dengan melihat bagaimana

seharusnya menurut ketentuan normatif.9 Menjelaskan lebih lanjut bahwa

penelitian doktrinal ini lazim disebut penelitian yang normatif. Penelitian ini

juga merupakan penelitian yang mengkaji tentang “law as it is judge made

law” karena penelitian ini mengkaji bahan hukum primer berupa keputusan

hakim Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini pun penelitian terhadap asas-asa hukum, yaitu mengkaji dan

menganilis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian

dari kemungkinan asas-asas hukum tersebut terdapat ketidakharmonisan,

ketidaksinkronan atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Penelitian

asas-asas hukum bertittik tolak dari bidang hukum tertulis, dengan cara

mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang

telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

 

PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak

karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau

tidak terjadi peristiwa konkrit. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan

rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan

perlu ditafsirkan terlebih dahulu sehingga dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 UUD

1945 merupakan dasar peraturan perekonomian di Indonesia, sehingga Pasal

tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada

dibawahnya. Pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut perlu di tafsirkan,

sehingga niat dari pembentukan Peraturan tentang perekonomian dapat berjalan

sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kuncinya Penafsiran, UUD 1945, konstitusi.

Pada akhir rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 telah membentuk tiga

panitia yaitu; Panitia Perancang UUD (diketuai Soekarno), Panitia keuangan

dan Perekonomian (diketuai oleh Mohammad Hatta) dan panitia Pembelaan Tahah Air (diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso).1 Dari hasil rumusan

Rapat Panitia Perancang UUD tanggal 11 dan 13 Juli 1945, materi yang

terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, termuat dalam Pasal 32 rancangan

UUD. Bunyi Pasal 32 rancangan UUD tersebut secara keseluruhan sama

dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945 dengan sedikit perbedaan pada ayat (2)

rancangan UUD berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting dan

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.2

Undang-Undang Dasar 1945 disamping mengatur tata kenegaraan

juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan seperti

termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hal ini yang

membedakan konstitusi Republik Indonesia dengan tradisi penulisan

konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya

memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang

dianut Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur, nampak

dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada

negara-negara sosialis seperti negara-negara di Eropa Timur.3

Adanya perbedaan dalam susunan materi konstitusi yang digunakan

oleh negara-negara di dunia menjadikan bentuk konstitusi dapat dibedakan

dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut konstitusi politik (political

constitution) seperti dalam konstitusi negara Perancis, Amerika Serikat,

Kanada, Belanda, Belgia, Austia, Swiss, Siprus, Yunani, Denmark,

Finlandia, Islandia, Irlandia, Luxemburg, Monaco, dan Liechtenstein.

Sedangkan kelompok kedua terlihat dalam konstitusi negara Rusia,

Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah, Hongaria, dan Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic

constitution) dan bahkan konstitusi sosial (sosial constitution).4

Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi

terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar

1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan

memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu:

(4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang

Penambahan dua ayat dalam pasal ini merupakan upaya untuk

mengakomodasi ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dihapus, yaitu mengenai

demokrasi ekonomi. Bila dilihat kembali materi yang diatur dalam

Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa:

"dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi

dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan

anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang

diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi

adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat."5

Dalam pasal ini jelas sekali peranan negara dalam mengatur

perekonomian besar sekali.6 Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33

Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya

penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain

monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan

sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.7

Dalam perubahan Pasal 33 UUD 1945 terdepat beberapa hal yang

menimbulkan pro dan kontra, ahli ekonomi menilai bahwa pasal itu dinilai

tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Pertama,

perekonomian tidak dapat lagi hanya berdasarkan asas kekeluargaan, karena

di dunia bisnis modern ini tidak dapat dihindarkan sistem pemilikan

pribadi sebagai hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh undang-undang

dasar.8

Kedua, cabang-cabang –cabang produksi yang penting dan menguasai

hajat hidup orang banyak memang harus dikuasai oleh negara, tetapi

pengertian dikuasai tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Ketiga,

pengertian “dikuasai negara” harus dipahami tidak identik dengan “dimiliki

oleh negara”. Bahkan, dikatakan bahwa pengertian penguasaan oleh negara dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber

daya alam serta mengatur hubungan hukumnya.

 

Kesimpulan :

Jadi sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Indonesia.

Banyak manfaat dari penerapannya bagi masyarakat, namun juga rawan korupsi bila pengawasannya longgar.

Untuk itu, perlu mempelajari lebih lanjut mengenai sistem ekonomi dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) tersebut diatas bukan

dimaksudkan harus diwujudkan melalui pemilikan oleh negara.

Hampir semua ekonom mempunyai pandangan yang demikian dan

menganggap bahwa gagasan kaum idealis yang menafsirkan ketentuanketentuan

konstitusional diatas dengan paradigma berpikir The Founding

Leaders Bung karno, Bung Hatta dan kawan-kawan sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan kebutuhan yang nyata dewasa ini. Lebih-lebih

dikalangan para ekonomi generasi lebih muda dari Prof. Mubyarto dan

kawan-kawan sangat sedikit yang berpikir alternatif atau berbeda dari arus

umum pemikiran dibidang ekonomi yang berkembang dewasa ini.10

Jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan

barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara.

Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang

mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia.

Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat

tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Tetapi, permasalahan yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu mendapat perhatian, ialah tentang

aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu

tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam

(ekonomi) yang ada.

Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektorsektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya.

By, POINT Consultant