Pimpinan MPR dan DPR RI 1999-2024 Resmi Bentuk Forum Kebangsaan, Perkuat Persatuan dan Kesatuan
*JAKARTA* – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo, menginisiasi terbentuknya Forum Kebangsaan Pimpinan MPR–DPR 1999–2024 sebagai ruang silaturahmi strategis bagi pimpinan MPR dan DPR lintas generasi untuk merespons berbagai tantangan nasional yang semakin kompleks. Forum tersebut dirancang sebagai wadah komunikasi kebangsaan yang menghimpun pengalaman, perspektif, serta pemikiran para tokoh yang pernah memegang amanah konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Inisiatif ini muncul di tengah dinamika geopolitik global, tekanan ekonomi internasional, hingga perubahan lanskap demokrasi yang menuntut kehadiran suara kenegarawanan yang jernih dan berimbang.
“Forum Kebangsaan Pimpinan MPR–DPR 1999–2024 kami gagas sebagai ruang silaturahmi dan komunikasi kebangsaan lintas generasi pimpinan lembaga negara yang pernah memikul tanggung jawab konstitusional. Dari forum ini kami ingin menghimpun pandangan strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara,” ujar Bamsoet saat menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama para pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Senayan Jakarta, Minggu malam (8/3/26).
Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 hadir antara lain mantan Ketua DPR RI Agung Laksono dan Marzuki Ali, mantan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Sidarto Danusubroto. Mantan wakil Ketua DPR RI dan MPR RI Mahyudin, Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Ahmad Basarah, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani dan Rachmat Gobel. Hadir pula anggota DPR RI Robert Kardinal.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, Forum Kebangsaan Pimpinan MPR–DPR 1999–2024 menghimpun para tokoh yang pernah memimpin dua lembaga tinggi negara tersebut sejak era reformasi. Sejak 1999, MPR dan DPR memainkan peran penting dalam transformasi demokrasi Indonesia, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, hingga berbagai reformasi kelembagaan negara. Para alumni pimpinan lembaga ini memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai krisis nasional, mulai dari krisis ekonomi pasca reformasi, konflik politik, hingga dinamika konsolidasi demokrasi.
“Pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara merupakan modal besar bagi bangsa. Kami ingin menghimpun pandangan strategis tersebut agar dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merespons berbagai tantangan nasional,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, peran para tokoh senior dalam menjaga keseimbangan demokrasi sangat penting, terutama di tengah cepatnya perubahan sosial dan teknologi. Era media sosial, misalnya, telah mengubah pola komunikasi politik secara drastis. Informasi bergerak sangat cepat, sementara ruang diskusi publik sering kali dipenuhi narasi yang emosional dan terpolarisasi. Dalam situasi seperti ini, kehadiran tokoh-tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang dalam mengelola konflik politik dapat menjadi penyeimbang yang menenangkan.
“Silaturahmi kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan kontribusi nyata berupa gagasan strategis yang dapat disampaikan kepada para penyelenggara negara termasuk presiden. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga suhu politik agar tetap kondusif demi masa depan bangsa,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, praktik semacam ini lazim dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, mantan pejabat tinggi negara sering terlibat dalam policy forum atau lembaga pemikir yang memberikan masukan strategis kepada pemerintah. Di Jepang dan Korea Selatan, para mantan pemimpin parlemen juga sering dilibatkan dalam forum konsultatif untuk membahas isu-isu strategis seperti keamanan nasional dan kebijakan ekonomi jangka panjang.
“Jika para mantan pimpinan lembaga negara dapat bersatu menyumbangkan pemikiran secara konstruktif, saya yakin kontribusi tersebut akan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis bagi bangsa dan negara,” pungkas Bamsoet. (*)
