THE PRESIDENT’S 2026 TRADE POLICY AGENDA
Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) merilis Agenda Kebijakan Perdagangan Presiden 2026 pada 2 Maret 2026. Agenda ini merupakan kelanjutan dari kebijakan "America First" yang berfokus pada pengurangan defisit perdagangan, peningkatan produksi dalam negeri, dan pemberlakuan prinsip timbal balik (reciprocity) yang lebih ketat.
Enam Pilar Utama Agenda 2026
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Duta Besar Jamieson Greer, terdapat enam area fokus utama untuk tahun ini :
- Program Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART): Melanjutkan negosiasi dan finalisasi teks perjanjian dengan mitra terpilih untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar bagi barang dan jasa AS sambil tetap mempertahankan leverage tarif. Hingga awal 2026, AS telah menandatangani kesepakatan dengan negara-negara seperti Argentina, Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
- Penegakan Hukum Perdagangan yang Kuat: Mengawasi secara ketat implementasi komitmen yang ada dan menggunakan alat penegakan hukum seperti Section 301 untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil atau diskriminatif.
- Keamanan Rantai Pasok Sektor Kritis: Melakukan reshoring (pemindahan kembali ke dalam negeri) dan diversifikasi rantai pasok untuk mineral kritis, semikonduktor, otomotif, farmasi, dan teknologi energi yang penting bagi keamanan nasional.
- Tinjauan USMCA: Melaksanakan tinjauan wajib terhadap Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA). Fokus utamanya adalah mengatasi defisit perdagangan dengan Meksiko dan Kanada, serta masalah akses pasar susu di Kanada dan kebijakan energi di Meksiko.
- Pengelolaan Perdagangan dengan China: Menggeser pendekatan menuju "perdagangan terkelola" (managed trade) untuk mencapai keseimbangan dan timbal balik. Hal ini mencakup pemantauan kepatuhan China terhadap kesepakatan Busan (Oktober 2025) dan rencana kunjungan Presiden ke Beijing pada akhir Maret 2026.
- Kepentingan AS di Forum Internasional: Mempromosikan agenda AS di G7, G20, OECD, dan WTO, termasuk mendorong pemikiran ulang terhadap prinsip Most Favored Nation (MFN) agar negara-negara dapat membedakan mitra dagang secara lebih efektif.
Perkembangan Terkini dan Konteks Hukum
- Putusan Mahkamah Agung: Pada Februari 2026, Mahkamah Agung AS membatalkan penggunaan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk pengenaan tarif luas tanpa persetujuan Kongres.
- Respon Tarif Baru: Menanggapi putusan tersebut, pemerintah mengumumkan tarif universal sebesar 10% (yang kemudian diancam naik menjadi 15%) di bawah Section 122 dari Trade Act of 1974 sebagai langkah sementara selama 150 hari.
- Fokus Agrikultur: Agenda ini memberikan prioritas tinggi pada pembukaan pasar ekspor bagi petani dan peternak Amerika, mengklaim bahwa kebijakan "America First" telah mulai meningkatkan produksi domestik dan membuka pasar baru.
USTR Publishes 2026 Trade Policy Agenda
In a press release published on March 2, 2026, the Office of the United States Trade Representative (USTR) announced that it had delivered the President’s 2026 Trade Policy Agenda and 2025 Annual Report to Congress.
The 2026 Trade Policy Agenda is focused on the following :
- Agreement on Reciprocal Trade (ART) Program;
- Enforcement of United States trade laws;
- Securing supply chains for critical minerals and sectors;
- Reviewing of the U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA);
- Managing Trade with China for reciprocity and balance and
- Promoting U.S. interests in international fora.
- The President’s Trade Policy Agenda and Annual Report are due to Congress each year by March 1.
USTR’s press release can be found here:
- https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/march/ambassador-greer-announces-2026-trade-policy-agenda-and-2025-annual-report
- The President’s 2026 Trade Policy Agenda can be found here:
- https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/2026%20Trade%20Policy%20Agenda.pdf
.jpg "THE PRESIDENT’S 2026 TRADE POLICY AGENDA")
2. Proclamation 10965—Fourth Anniversary of the Attack at Abbey Gate, 2025
3. Report on the ‘1776 Warrior Bonus’ and Implications for Defense Credit Unions
4. National Security Strategy of the United States of America - November 2025
POINT Consultant
