KEMBALI KE UUD 1945: BUKAN MUNDUR KE MASA LALU, TETAPI MENATA ULANG MASA DEPAN INDONESIA
Mencari Jalan Konstitusional antara UUD 1945 Sebelum Amandemen, Reformasi 1999–2002, dan Kebutuhan Indonesia Abad ke-21_
Oleh : Mangesti Waluyo Sedjati (Sekjen DPP Al-Ittihadiyah, Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah, Anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat)
🇮🇩 *KEMBALI KE UUD 1945: BUKAN MUNDUR KE MASA LALU, TETAPI MENATA ULANG MASA DEPAN INDONESIA*
_Mencari Jalan Konstitusional antara UUD 1945 Sebelum Amandemen, Reformasi 1999–2002, dan Kebutuhan Indonesia Abad ke-21_
✍️ *Mangesti Waluyo Sedjati*
_Sekjen DPP Al-Ittihadiyah_
_Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah_
_Anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat_
📍 _Sidoarjo, 17 Agustus 2026_
_Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh._
_Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati,_
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, mungkin sudah waktunya kita mengajukan satu pertanyaan yang sangat mendasar, bahkan mungkin sedikit tidak nyaman:
*_Indonesia sudah merdeka. Tetapi siapa yang sesungguhnya menentukan ke mana Indonesia akan dibawa?_*
Apakah rakyat? Presiden? Partai politik? DPR? MPR? Pemilik modal? Atau sebuah konsensus besar bangsa yang seharusnya hidup melampaui pergantian Presiden dan kontestasi politik lima tahunan?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan kelompok, apalagi untuk mengajak bangsa ini kembali kepada konflik masa lalu. Justru sebaliknya. Kita perlu membicarakannya dengan kepala dingin karena *_konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal; konstitusi adalah desain tentang siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan dibatasi, kepada siapa ia dipertanggungjawabkan, dan untuk tujuan apa negara ini dijalankan._*
Karena itu, ketika muncul gagasan *_“kembali kepada UUD 1945 sebelum amandemen”_*, jangan buru-buru kita sambut dengan romantisme, tetapi jangan pula buru-buru kita tolak sebagai kemunduran.
Pertanyaan yang jauh lebih bermutu adalah:
*_Kembali kepada apa?_*
Apakah kembali kepada teksnya secara utuh? Kembali kepada struktur MPR lama? Kembali kepada GBHN? Kembali kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan? Atau justru yang lebih penting adalah *_kembali kepada jiwa, arah dan filosofi Republik yang terkandung dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945?_*
Inilah pokok pemikiran yang saya coba uraikan dalam tulisan panjang 10 Bab ini.
Kita perlu mengakui dengan jujur bahwa amandemen UUD 1945 pada 1999–2002 membawa banyak capaian penting. Masa jabatan Presiden dibatasi. HAM memperoleh perlindungan yang jauh lebih luas. Mahkamah Konstitusi lahir. Kekuasaan kehakiman diperkuat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu memperoleh jaminan konstitusional. Mekanisme _checks and balances_ menjadi lebih jelas.
*_Semua capaian itu tidak boleh dibuang begitu saja._*
Tetapi kedewasaan bernegara juga mengharuskan kita berani mengevaluasi apa yang mungkin ikut hilang atau melemah.
Dahulu MPR bukan hanya berisi anggota DPR, tetapi juga Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Filosofinya sederhana: *_Indonesia terlalu majemuk untuk hanya direpresentasikan oleh partai politik._*
Hari ini MPR terdiri atas DPR dan DPD. Ini tentu demokratis karena seluruhnya lahir dari pemilu. Tetapi muncul pertanyaan baru: *_di mana suara masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, pesantren, organisasi keagamaan, profesi, akademisi, koperasi, kebudayaan, perempuan, generasi muda dan komunitas sosial yang tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi kursi partai?_*
Kita tidak perlu memfotokopi mekanisme Utusan Golongan masa lalu. Bahkan saya menilai itu berbahaya jika hanya kembali menjadi kursi penunjukan penguasa.
Yang perlu dihidupkan adalah *_spirit representasinya_* dengan mekanisme baru yang transparan, demokratis, dari bawah, masa jabatan terbatas, bebas dari titipan Presiden, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada komunitas yang diwakilinya.
Karena itu saya menawarkan gagasan *_Tri-Representasi Indonesia:_*
*_DPR_* membawa representasi politik melalui partai.
*_DPD_* membawa representasi daerah.
Dan sebuah mekanisme *representasi sosial-fungsional* membawa suara masyarakat nyata: petani, nelayan, buruh, profesi, adat, agama, akademisi, koperasi, dunia usaha produktif, perempuan dan generasi muda.
Mereka tidak harus mempunyai kekuasaan legislasi yang sama. Tetapi dalam keputusan strategis bangsa misalnya perubahan konstitusi dan penetapan haluan nasional *_Indonesia harus hadir lebih lengkap di dalam ruangan._*
Persoalan besar berikutnya adalah *haluan negara.*
Kita perlu jujur: Indonesia sekarang *bukan tanpa perencanaan*. Kita sudah memiliki RPJPN 2025–2045 dan berbagai instrumen perencanaan pembangunan.
Tetapi pertanyaan kita bukan sekadar apakah ada dokumennya.
Pertanyaannya:
*_Apakah Republik memiliki arah yang cukup kuat untuk melampaui pergantian Presiden?_*
Demokrasi memang memberi hak kepada Presiden terpilih untuk menawarkan strategi yang berbeda. Tetapi tidak masuk akal jika setiap lima atau sepuluh tahun negara seperti melakukan reset besar karena Presiden ingin mempunyai program dengan identitas sendiri.
*_Presiden boleh berganti. Republik tidak boleh kehilangan ingatan._*
Kita harus membedakan *Agenda Bangsa dengan Agenda Presiden.*
Agenda Presiden boleh berbeda dalam strategi.
Tetapi ada agenda yang semestinya menjadi konsensus lintas-generasi: kedaulatan pangan, energi, kualitas pendidikan, industrialisasi, kemaritiman, pertahanan, pemerataan wilayah, penguasaan teknologi, kedaulatan data, dan keadilan sosial.
Karena itu saya tidak menawarkan menghidupkan GBHN lama secara mekanis, melainkan gagasan *_Haluan Nasional Konstitusional._*
Haluan ini tidak berisi ribuan proyek. Ia bukan daftar pekerjaan kementerian. Ia berisi tujuan strategis yang relatif stabil dalam 20–25 tahun, sementara Presiden tetap bebas memilih cara terbaik untuk mencapainya.
*_Haluan menentukan ke mana. Presiden menentukan bagaimana._*
Dengan cara itu kita memperoleh kesinambungan tanpa membunuh demokrasi.
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah *_demokrasi elektoral berbiaya tinggi._*
Demokrasi langsung adalah capaian besar. Kita tidak perlu mundur dari hak rakyat memilih Presiden dan wakil-wakilnya.
Tetapi kalau biaya untuk masuk politik menjadi terlalu mahal, muncul bahaya struktural: *_rakyat menentukan siapa yang menang, tetapi modal semakin menentukan siapa yang mampu masuk arena._*
Di sinilah uang, partai, kekuasaan dan kebijakan dapat membentuk lingkaran yang berbahaya.
Kandidat membutuhkan dana.
Donor menyediakan dana.
Kandidat menang.
Akses kepada kebijakan terbuka.
Keuntungan ekonomi membesar.
Lalu keuntungan itu kembali membiayai politik.
Kalau mekanisme seperti ini tidak diputus, demokrasi dapat tetap berjalan secara prosedural tetapi perlahan berubah menjadi *_demokrasi dengan akses yang tidak setara._*
Karena itu reformasi konstitusi tanpa reformasi partai akan sia-sia.
Partai politik tetap sangat diperlukan. Tetapi partai bukan perusahaan keluarga. Ia menjalankan fungsi publik yang sangat besar.
Karena itu partai harus semakin terbuka dalam kaderisasi, sumber dana, seleksi calon dan pergantian kepemimpinan.
Tentang dinasti politik, kita juga harus bersikap adil.
Anak seorang politisi tetap warga negara dan mempunyai hak politik.
Jadi solusi kita bukan melarang orang berdasarkan hubungan darah.
Yang harus kita lawan adalah *_privilege yang disalahgunakan_*: pemanfaatan birokrasi, fasilitas negara, jaringan kekuasaan, dominasi internal partai, konflik kepentingan dan sumber daya publik untuk mempertahankan kekuasaan keluarga.
*_Keluarga boleh masuk politik. Tetapi Republik tidak boleh diwariskan seperti perusahaan keluarga._*
Lalu bagaimana dengan MPR?
Saya tidak mengusulkan MPR kembali menjadi *_super-government_* atau lembaga yang menguasai semuanya.
Kita telah belajar dari sejarah bahwa konsentrasi kekuasaan juga berbahaya.
Yang perlu dikembalikan bukan *supremasi MPR*, melainkan *_sentralitas permusyawaratan._*
MPR masa depan dapat diperkuat sebagai *Rumah Besar Kebangsaan_* tempat konsensus arah nasional, penjagaan konstitusi dan dialog besar antarunsur bangsa sementara Presiden tetap menjalankan pemerintahan, DPR menjalankan legislasi dan pengawasan, DPD menjaga kepentingan daerah, dan Mahkamah tetap menjaga batas-batas konstitusi.
Dengan kata lain:
*_yang tertinggi bukan Presiden, bukan DPR, bukan MPR. Yang tertinggi adalah konstitusi, kedaulatan rakyat dan tujuan negara._*
Inilah alasan mengapa saya tidak mendukung *restorasi tekstual total* terhadap UUD 1945 sebelum amandemen.
Karena jika seluruh teks lama dikembalikan begitu saja, kita juga berisiko kehilangan pencapaian Reformasi seperti pembatasan dua periode Presiden, Mahkamah Konstitusi, perlindungan HAM yang luas, dan mekanisme checks and balances.
Karena itu saya menawarkan formula:
*_1945 + Reformasi + Indonesia 2045._*
Dari *1945*, kita ambil kembali Pancasila, Pembukaan, permusyawaratan, haluan jangka panjang, representasi kebangsaan dan orientasi ekonomi Pasal 33.
Dari *Reformasi*, kita pertahankan pembatasan kekuasaan, HAM, pemilu demokratis, _constitutional review_, peradilan independen, dan _checks and balances_.
Dari *kebutuhan abad ke-21*, kita tambahkan kedaulatan data, AI, teknologi, lingkungan, energi, representasi generasi mendatang dan akuntabilitas digital.
Inilah yang saya sebut:
*_RESTORASI FILOSOFIS REKONSTRUKSI INSTITUSIONAL._*
Bukan sedikit UUD lama dicampur sedikit UUD baru.
Bukan kompromi abu-abu.
Tetapi sebuah *_sintesis baru_* berdasarkan delapan dekade pengalaman Indonesia sendiri. Naskah 10 Bab ini memang secara eksplisit menempatkan jalan ketiga itu sebagai pilihan: mengambil kembali filosofi terbaik 1945, mempertahankan perlindungan terbaik Reformasi, lalu memperbaiki kelemahan institusional yang telah tampak dalam praktik.
Dalam kerangka itu, Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat dan tetap maksimal dua periode.
HAM tidak boleh dikurangi.
_Judicial review_ tetap ada.
Pemilu tetap bebas.
Tetapi DPD diperkuat.
MPR memperoleh fungsi permusyawaratan strategis.
Representasi sosial dihidupkan secara demokratis.
Haluan nasional dijamin kesinambungannya.
Pasal 33 dibaca ulang untuk abad digital.
Karena pertanyaan Pasal 33 hari ini bukan hanya siapa menguasai tambang atau listrik.
Kita juga harus bertanya:
*_siapa menguasai data rakyat?_^
*_siapa menguasai platform?_*
*_siapa menguasai sistem pembayaran?_*
*_siapa menguasai AI, cloud, mineral kritis dan rantai nilai teknologi?_*
Kedaulatan ekonomi abad ke-21 tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam.
Kita harus menguasai *nilai tambah, pengetahuan dan teknologi.*
Maka Indonesia 2045 membutuhkan tujuh kedaulatan sekaligus:
*politik, hukum, ekonomi, pangan-energi, teknologi, digital dan peradaban.*
Tetapi semuanya bermuara pada satu sumber:
*_kedaulatan rakyat._*
Lantas bagaimana perubahan sebesar ini dilakukan?
Jawabannya bukan revolusi.
Bukan kekerasan.
Bukan dekrit sebagai jalan pintas.
*_Jalan yang paling legitimate adalah jalan konstitusional._^
Saya menawarkan beberapa langkah:
*Pertama*, lakukan *_Audit Konstitusional Nasional_* untuk mengevaluasi secara objektif hasil amandemen selama lebih dari dua dekade.
*Kedua*, susun *_Constitutional White Paper Indonesia_* yang menjelaskan masalah, alternatif desain, keuntungan, risiko dan dampak perubahan.
*Ketiga*, bentuk _Konvensi Konstitusi Nasional_ yang melibatkan bukan hanya partai dan elite, tetapi kampus, ulama dan tokoh agama, masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, dunia usaha, perempuan, generasi muda dan daerah.
*Keempat*, lakukan reformasi yang tidak memerlukan amandemen terlebih dahulu: reformasi partai, dana politik, meritokrasi birokrasi dan transparansi.
*Kelima*, bila memang dibutuhkan amandemen, lakukan secara modular, bukan borongan.
Dan ada garis merah yang harus kita jaga: *NKRI tetap; Pancasila dan Pembukaan tetap menjadi fondasi; masa jabatan Presiden tidak dibuka tanpa batas; HAM tidak dipangkas; pemilu dan peradilan konstitusional tetap dijaga*. Naskah ini secara tegas merumuskan pagar-pagar tersebut agar rekonstruksi tidak berubah menjadi proyek menghapus Reformasi.
Yang paling penting:
*_jangan pernah mendesain konstitusi untuk satu Presiden, satu partai, satu keluarga atau satu momentum politik._*
Konstitusi harus tetap terasa adil bahkan ketika lawan politik kita yang memegang kekuasaan.
Itulah ukuran kedewasaan bernegara.
_Saudara-saudaraku,_
Kita tidak sedang mencari cara membawa Indonesia kembali ke tahun 1945.
*_Kita sedang mencari cara membawa semangat 1945 memasuki 2045._*
Pancasila tidak boleh hanya hidup dalam pidato.
Ia harus hidup dalam APBN.
Dalam keputusan hakim.
Dalam cara partai memilih pemimpin.
Dalam bagaimana tambang dikelola.
Dalam bagaimana petani dan nelayan diperlakukan.
Dalam bagaimana kritik dihormati.
Dalam bagaimana kekuasaan dibatasi.
Sebab negara yang Pancasilais bukan negara yang paling sering mengucapkan Pancasila.
*_Negara Pancasilais adalah negara yang hasil kerjanya semakin mendekatkan rakyat kepada kemanusiaan, persatuan, kedaulatan dan keadilan sosial._*
Dan mungkin inilah pertanyaan terakhir yang harus kita bawa pulang:
*_Siapa pemilik Indonesia?_*
Bukan Presiden.
Bukan MPR.
Bukan DPR.
Bukan partai.
Bukan oligarki.
Bukan satu keluarga.
Bukan satu generasi.
*INDONESIA ADALAH MILIK SELURUH RAKYAT INDONESIA*.
Karena itu, negara harus kembali menjadi:
*_“SEMUA BUAT SEMUA.”_*
Tidak melalui perang.
Tidak melalui kebencian.
Tidak melalui saling menjatuhkan.
Tetapi melalui *_ilmu, musyawarah, keberanian melakukan koreksi, dan persatuan nasional._*
*_Back to the Spirit Forward with the System_*.
*_Kembali kepada jiwa 1945_*. *_Bergerak maju menuju Indonesia 2045._*
_Wallahu a’lam bish-shawab_.
_Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh_.
https://www.facebook.com/share/1DEmsp7J9B/?mibextid=wwXIfr
Amandemen UUD 45 ke - 5 POINT Consultant
