INDONESIA PASCA-BRICS NEW DELHI 2026
(STRATEGI MENGHADAPI DISRUPSI POLITIK, EKONOMI, KEAMANAN, FILANTROPI, DAN PERANG HOAKS)
Author : R. Try Priyo Nugroho
(POINT Consultant)
JUDUL :
INDONESIA PASCA-BRICS NEW DELHI 2026
(STRATEGI MENGHADAPI DISRUPSI POLITIK, EKONOMI, KEAMANAN, FILANTROPI, DAN PERANG HOAKS)
By R. Try Priyo Nugroho
POINT Consultant – Kediri
September 2026
Abstrak
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi menempatkan Indonesia semakin penting dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global. KTT BRICS ke-18 berlangsung pada 12–13 September 2026 dan menghasilkan New Delhi Declaration. Deklarasi tersebut antara lain menekankan kerja sama ekonomi, penggunaan mata uang lokal, penguatan sistem pembayaran lintas negara, reformasi tata kelola global, ketahanan pangan dan energi, teknologi, serta respons terhadap gangguan rantai pasok.
Posisi tersebut memberikan peluang strategis bagi Indonesia, tetapi sekaligus meningkatkan kemungkinan munculnya tekanan ekonomi, diplomatik, informasi, finansial, dan keamanan. Namun, prediksi bahwa Amerika Serikat dan sekutunya pasti akan melakukan upaya destabilisasi terhadap Indonesia setelah KTT BRICS harus diperlakukan sebagai skenario risiko, bukan sebagai fakta yang telah terbukti. BRICS sendiri bukan aliansi militer anti-Amerika; anggotanya mempunyai kepentingan nasional yang sangat beragam.
Artikel ini menawarkan strategi nasional yang tidak berorientasi pada pembungkaman kritik, melainkan membangun ketahanan nasional demokratis: memperkuat ekonomi riil, menjaga kredibilitas fiskal dan moneter, meningkatkan transparansi pendanaan organisasi, membangun sistem early warning disinformasi, memperkuat keamanan siber, meningkatkan literasi masyarakat, serta melakukan penegakan hukum berdasarkan bukti terhadap aktor yang benar-benar melakukan tindak pidana.
Kata kunci :
Indonesia, BRICS, New Delhi, geopolitik, disinformasi, hoaks, foreign interference, political economy, keamanan nasional, filantropi, stabilitas makroekonomi, stabilitas sosial.
I. PENDAHULUAN
Dunia sedang memasuki periode geopolitik yang semakin kompleks.
Persaingan Amerika Serikat–China, perang dan konflik di berbagai kawasan, fragmentasi perdagangan internasional, perang tarif, perlombaan teknologi, keamanan energi, mineral kritis, kecerdasan buatan, sistem pembayaran internasional, serta meningkatnya penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat geopolitik membuat negara-negara berkembang harus mempunyai strategi ketahanan nasional yang jauh lebih komprehensif.
Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis.
Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, ekonomi terbesar di ASEAN, negara kepulauan dengan posisi maritim strategis, pemilik sumber daya alam besar, dan sejak 2025 menjadi anggota penuh BRICS.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keanggotaan BRICS merupakan bagian dari politik luar negeri yang aktif dan upaya memperluas kerja sama internasional. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025.
Pada KTT BRICS 2026 di New Delhi, para pemimpin BRICS menyepakati New Delhi Declaration. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana geopolitik yang penuh tekanan, termasuk perang di Timur Tengah, ketegangan perdagangan, tarif, dan gangguan rantai pasok global.
Pertanyaannya :
Apakah posisi Indonesia yang semakin aktif di BRICS dapat membuat Indonesia menghadapi tekanan eksternal baru ?
Jawabannya :
Ya, sebagai risiko geopolitik hal tersebut sangat mungkin terjadi.
Tetapi perlu dibedakan antara:
- risiko geopolitik;
- tekanan diplomatik;
- persaingan ekonomi;
- kampanye pengaruh;
- disinformasi;
- intervensi politik ilegal;
- serangan siber;
- aksi kriminal terorganisasi;
- dengan tuduhan bahwa suatu negara tertentu telah menjalankan operasi destabilisasi.
Yang terakhir membutuhkan bukti intelijen, forensik digital, transaksi keuangan, komunikasi, dan proses hukum.
II. BRICS NEW DELHI 2026 DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
KTT BRICS 2026 menghasilkan deklarasi bersama yang mencakup berbagai agenda strategis.
Salah satu tema penting adalah penguatan kerja sama ekonomi dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. BRICS juga terus mengeksplorasi interoperabilitas sistem pembayaran dan pembiayaan dalam mata uang lokal.
BRICS sekarang terdiri dari negara-negara dengan kepentingan yang sangat beragam.
Di satu sisi terdapat China dan Rusia.
Di sisi lain terdapat India, Brazil, Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Iran dan anggota lainnya dengan kepentingan nasional masing-masing.
Karena itu, BRICS tidak tepat dipahami secara sederhana sebagai :
"blok anti-Amerika."
Lebih tepat melihat BRICS sebagai salah satu platform bagi negara-negara Global South untuk meningkatkan posisi tawar dalam sistem internasional.
Justru karena itulah Indonesia perlu menjaga strategic autonomy.
Indonesia tidak boleh berpindah dari ketergantungan terhadap satu kekuatan menuju ketergantungan terhadap kekuatan lain.
Prinsip yang harus digunakan:
- Bebas aktif, bukan bebas pasif.
III. MENGAPA INDONESIA PERLU MEMBANGUN SISTEM ANTISIPASI ?
Ancaman modern tidak selalu datang dalam bentuk invasi militer.
Ancaman dapat berupa:
1. Economic warfare
Misalnya:
- tekanan perdagangan;
- pembatasan akses pasar;
- tarif;
- hambatan non-tarif;
- tekanan terhadap investasi;
- volatilitas nilai tukar;
- tekanan terhadap komoditas;
- gangguan rantai pasok;
- manipulasi sentimen pasar.
2. Information warfare
Meliputi :
- hoaks; Hoaks adalah informasi, berita, atau kabar yang tidak benar, palsu, atau telah direkayasa.
- deepfake; Deepfake adalah teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi atau membuat konten video, gambar, dan suara yang sangat mirip dengan aslinya.
- manipulasi video; Manipulasi video adalah proses mengubah, memodifikasi, atau merekayasa konten video menggunakan teknik penyuntingan atau kecerdasan buatan (AI) agar tampak berbeda dari aslinya atau menyampaikan pesan yang tidak benar.
- akun palsu; Akun palsu atau akun bodong adalah profil media sosial yang menggunakan identitas palsu untuk tujuan tertentu, seperti penipuan atau kejahatan siber.
- bot; Bot adalah program perangkat lunak otomatis yang dirancang untuk menjalankan tugas berulang atau spesifik dengan cepat tanpa intervensi manusia.
- operasi amplifikasi; Upaya sistematis dan terorganisir untuk memperluas jangkauan, visibilitas, dan dampak dari suatu berita bohong (hoaks) di ruang digital agar terlihat viral, organik, dan dipercaya oleh publik luas.
- propaganda; Propaganda adalah bentuk komunikasi terorganisir yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi pendapat, sikap, pandangan, atau perilaku suatu kelompok demi mencapai agenda tertentu.
- coordinated inauthentic behavior. Coordinated inauthentic behavior (CIB) is an organized online strategy where multiple accounts or pages work together secretly to mislead people and manipulate public opinion.
3. Cyber warfare
Target dapat mencakup:
- perbankan;
- energi;
- telekomunikasi;
- pelabuhan;
- bandara;
- pemerintahan;
- rumah sakit;
- sistem pembayaran;
- infrastruktur digital.
4. Political influence
Dapat berupa:
- lobi;
- kampanye pengaruh;
- pendanaan ilegal;
- jaringan kepentingan;
- manipulasi opini;
- infiltrasi organisasi.
5. Social disruption
Target akhirnya adalah:
- membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada negara.
IV. "PAID AGITATORS": MASALAHNYA BUKAN PADA DEMONSTRASI
Istilah paid agitator perlu digunakan dengan hati-hati.
Dalam negara demokrasi, demonstrasi adalah hak konstitusional.
Kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian dari demokrasi.
Karena itu, tidak boleh dibuat rumus:
kritik = agen asing
atau:
demonstrasi = operasi destabilization.
Pendekatan seperti itu justru dapat merusak demokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan baru.
Yang perlu ditindak adalah tindakan yang terbukti melanggar hukum, misalnya:
- kekerasan terorganisasi;
- pembakaran;
- sabotase;
- pemerasan;
- pendanaan ilegal;
- manipulasi transaksi keuangan;
- serangan siber;
- penyebaran informasi palsu yang memenuhi unsur pidana;
- pengorganisasian tindak kekerasan;
- penggunaan identitas palsu;
- koordinasi kriminal lintas negara.
Dengan demikian:
negara harus membedakan antara dissent yang sah dan operasi kriminal.
Ini sangat penting.
V. HOAKS SEBAGAI SENJATA EKONOMI
Hoaks tidak hanya mempunyai dampak politik.
Hoaks dapat menghasilkan dampak ekonomi.
Contohnya:
Hoaks mengenai bank
Jika masyarakat percaya bahwa sebuah bank akan bangkrut, sebagian deposan dapat melakukan penarikan secara bersamaan.
Terjadi:
rumor → panic → withdrawal → liquidity pressure → market reaction.
Hoaks mengenai rupiah
Rumor mengenai krisis dapat mendorong:
- pembelian valuta asing;
- capital outflow;
- tekanan rupiah;
- peningkatan volatilitas pasar.
Hoaks mengenai pangan
Rumor kelangkaan dapat menyebabkan:
- panic buying;
- penimbunan;
- kenaikan harga;
- distribusi tidak normal.
Hoaks mengenai pemerintah
Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah akan gagal membayar utang, pasar dapat bereaksi melalui peningkatan risk premium.
Dengan demikian:
information disorder dapat berubah menjadi economic disorder.
VI. KONDISI MAKROEKONOMI HARUS MENJADI GARIS PERTAHANAN PERTAMA
Ketahanan terhadap disinformasi dimulai dari ekonomi yang sehat.
Bank Indonesia mencatat pada Agustus 2026 inflasi IHK sebesar 3,19% secara tahunan, sementara cadangan devisa pada 31 Agustus 2026 sekitar US$146,5 miliar. BI-Rate dipertahankan pada 5,75% pada Agustus 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai bantalan ekonomi yang penting.
Namun stabilitas tidak boleh dianggap otomatis.
Pemerintah perlu memperkuat:
- cadangan devisa;
- likuiditas valuta asing;
- stabilitas rupiah;
- penerimaan negara;
- disiplin fiskal;
- daya beli masyarakat;
- ketahanan pangan;
- ketahanan energi;
- ketahanan industri;
- ketahanan sistem keuangan.
VII. STRATEGI POLITICAL ECONOMY
1. Diversifikasi mitra ekonomi
Indonesia tidak boleh bergantung pada satu blok.
Strateginya:
ASEAN + BRICS + G7 + Uni Eropa + Timur Tengah + Afrika + Amerika Latin + Indo-Pasifik.
Tujuannya adalah:
memperluas pilihan ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan dari satu negara atau satu blok.
2. Perkuat perdagangan intra-BRICS
Indonesia harus memanfaatkan BRICS secara pragmatis.
Prioritas:
- ekspor produk manufaktur;
- pangan;
- energi;
- mineral;
- produk halal;
- farmasi;
- teknologi;
- jasa digital;
- industri pertahanan;
- ekonomi kreatif.
3. Jangan hanya mengekspor bahan mentah
Ancaman ekonomi terbesar bukan sekadar tekanan eksternal.
Ancaman terbesar justru:
- ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah.
Karena itu hilirisasi harus dilanjutkan tetapi dengan:
- transparansi;
- efisiensi;
- transfer teknologi;
- peningkatan TKDN;
- keterlibatan UMKM;
- penguatan industri nasional.
VIII. STRATEGI TERHADAP SERANGAN INFORMASI
Indonesia memerlukan:
NATIONAL INFORMATION RESILIENCE SYSTEM
Sistem ini dapat mengintegrasikan:
- Komdigi;
- BSSN;
- BIN;
- Polri;
- TNI;
- PPATK;
- OJK;
- Bank Indonesia;
- Kementerian Keuangan;
- Kementerian Luar Negeri;
- KPU;
- Dewan Pers;
- platform digital;
- universitas;
- masyarakat sipil.
Tujuannya bukan menyensor masyarakat.
Tujuannya:
mendeteksi koordinasi operasi informasi berbahaya sedini mungkin.
IX. SISTEM "EARLY WARNING" HOAKS
Setiap isu strategis dapat diberikan klasifikasi:
LEVEL 1 – FALSE INFORMATION
Informasi salah tanpa indikasi operasi terorganisasi.
LEVEL 2 – DISINFORMATION
Informasi palsu yang sengaja diproduksi dan disebarkan.
LEVEL 3 – COORDINATED CAMPAIGN
Terdapat jaringan akun dan distribusi terkoordinasi.
LEVEL 4 – FOREIGN-LINKED INFLUENCE
Terdapat bukti hubungan dengan aktor luar negeri.
LEVEL 5 – NATIONAL SECURITY THREAT
Terdapat indikasi nyata bahwa kampanye tersebut diarahkan untuk:
- sabotase;
- kekerasan;
- serangan infrastruktur;
- kerusuhan terorganisasi;
- atau tindakan kriminal.
Setiap level harus mempunyai respons berbeda.
X. STRATEGI "TRUST BUT VERIFY"
Pemerintah tidak boleh hanya mengatakan:
"Itu hoaks."
Pemerintah harus menunjukkan:
- sumber informasi;
- data asli;
- metodologi;
- bukti digital;
- dokumen pembanding;
- siapa yang melakukan verifikasi;
- kapan data diperbarui.
Dengan demikian masyarakat dapat melakukan pemeriksaan sendiri.
XI. DANA FILANTROPI: BUKAN MUSUH, TETAPI HARUS TRANSPARAN
Ini merupakan bagian yang sangat penting.
Dana filantropi pada dasarnya mempunyai fungsi positif.
Dana tersebut dapat digunakan untuk:
- kemanusiaan;
- pendidikan;
- kesehatan;
- pemberdayaan masyarakat;
- bantuan bencana;
- penelitian;
- demokrasi;
- lingkungan.
Karena itu:
filantropi tidak boleh otomatis dianggap sebagai instrumen asing.
Namun apabila terdapat organisasi yang menerima dana dari luar negeri, negara perlu memastikan:
- sumber dana jelas;
- tujuan dana jelas;
- penerima dana jelas;
- penggunaan dana dapat diaudit;
- tidak ada pencucian uang;
- tidak ada pendanaan terorisme;
- tidak ada pembiayaan tindak pidana;
- tidak ada penyamaran beneficial owner.
Pendekatan terbaik adalah:
- transparency, accountability and risk-based supervision.
Bukan:
collective suspicion.
XII. MODEL "PHILANTHROPY TRANSPARENCY REGISTER"
Indonesia dapat mengembangkan sistem registrasi digital bagi organisasi yang menerima dana internasional dalam jumlah tertentu.
Informasi yang dapat dibuka secara proporsional:
- nama donor;
- negara asal;
- nilai pendanaan;
- tujuan;
- proyek;
- periode;
- lembaga pelaksana;
- laporan penggunaan dana.
Tetapi data pribadi penerima manfaat harus tetap dilindungi.
Model ini dapat meningkatkan kepercayaan publik tanpa mematikan kegiatan filantropi yang sah.
XIII. PERAN PPATK
PPATK dapat menjadi salah satu komponen penting dalam mendeteksi:
money trail → organization → campaign → influence operation.
Yang dicari bukan sekadar:
"uang berasal dari luar negeri."
Tetapi:
- siapa beneficial owner;
- bagaimana uang bergerak;
- apakah transaksi mencurigakan;
- apakah terdapat rekening perantara;
- apakah terjadi layering;
- apakah terdapat transaksi dengan entitas berisiko tinggi;
- apakah uang digunakan untuk kegiatan kriminal.
Pendekatan berbasis transaksi jauh lebih kuat daripada tuduhan politik.
XIV. PERAN PERBANKAN DAN OJK
Perbankan perlu meningkatkan:
- Transaction Monitoring
untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar.
- Customer Due Diligence
untuk memahami profil nasabah.
- Beneficial Ownership
untuk mengetahui pemilik sebenarnya.
- Suspicious Transaction Reporting
untuk transaksi yang memenuhi indikator mencurigakan.
Tetapi seluruh proses harus tunduk pada:
- hukum;
- perlindungan data;
- due process;
- pengawasan regulator.
XV. KEAMANAN SIBER
Indonesia harus menganggap serangan siber sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Target yang harus diprioritaskan:
- Critical Infrastructure
- listrik;
- BBM;
- gas;
- air;
- perbankan;
- telekomunikasi;
- internet;
- pelabuhan;
- bandara;
- rumah sakit;
- data pemerintah;
- sistem pembayaran.
Diperlukan:
- SOC nasional;
- threat intelligence;
- zero trust architecture;
- backup;
- disaster recovery;
- penetration testing;
- incident response;
- latihan bersama.
XVI. STRATEGI MENGHADAPI "DEEPFAKE"
Pemilu 2029 harus menjadi perhatian khusus.
Teknologi AI dapat menghasilkan:
- video Presiden palsu;
- suara pejabat palsu;
- pidato palsu;
- dokumen palsu;
- foto palsu;
- wawancara palsu.
Karena itu Indonesia membutuhkan:
- National Deepfake Verification Center yang melibatkan:
- universitas;
- media;
- pemerintah;
- platform teknologi;
- ahli forensik digital.
Setiap konten viral yang berdampak nasional harus dapat diverifikasi secara cepat.
XVII. PERAN MEDIA
Media profesional adalah benteng pertama melawan hoaks.
Diperlukan:
- fact checking;
- koreksi terbuka;
- transparansi sumber;
- verifikasi video;
- verifikasi dokumen;
- investigasi networked disinformation.
Tetapi pemerintah tidak boleh menjadikan media sebagai corong pemerintah.
Media harus tetap independen.
XVIII. PERAN MASYARAKAT
Ketahanan nasional tidak dapat dibangun hanya oleh aparat.
Masyarakat harus mempunyai:
DIGITAL CITIZENSHIP
Sebelum membagikan informasi:
STOP – CHECK – THINK – SHARE
Tanyakan:
- siapa sumbernya?
- kapan dibuat?
- apakah konteksnya lengkap?
- apakah media lain yang kredibel melaporkannya?
- apakah foto/video lama digunakan kembali?
- siapa yang memperoleh keuntungan apabila saya mempercayainya?
XIX. JANGAN MEMBUAT "MUSUH BAYANGAN"
Ini merupakan prinsip penting.
Jika pemerintah terus menerus menyatakan:
"semua kritik adalah operasi asing",
maka negara justru menciptakan masalah baru.
Akibatnya:
- oposisi merasa dibungkam;
- masyarakat sipil kehilangan kepercayaan;
- media menjadi defensif;
- investor khawatir;
- dunia internasional mempertanyakan demokrasi Indonesia.
Karena itu:
counter-disinformation tidak boleh berubah menjadi counter-democracy.
XX. STRATEGI PENEGAKAN HUKUM
Indonesia perlu membuat mekanisme investigasi lintas lembaga.
Misalnya:
NATIONAL FOREIGN INTERFERENCE TASK FORCE
Namun lembaga ini harus bekerja berdasarkan hukum.
Komponennya dapat melibatkan:
- Polri;
- Kejaksaan;
- KPK bila terdapat unsur korupsi;
- PPATK;
- BSSN;
- BIN;
- OJK;
- Bank Indonesia;
- Komdigi;
- Kementerian Luar Negeri;
- Kementerian Keuangan.
Setiap dugaan harus diuji melalui:
intelligence → evidence → investigation → prosecution → judicial review.
Bukan:
rumor → accusation → punishment.
XXI. DIPLOMASI: JANGAN MEMPERBURUK POLARISASI
Jika ditemukan bukti bahwa aktor luar negeri benar-benar melakukan campur tangan ilegal, respons Indonesia harus terukur.
Tahapannya dapat berupa:
- quiet diplomacy;
- pemanggilan diplomat;
- nota diplomatik;
- penyampaian bukti;
- koordinasi dengan negara sahabat;
- tindakan hukum;
- sanksi administratif;
- pembatasan tertentu bila diperlukan;
- langkah internasional melalui mekanisme yang tersedia.
Indonesia harus menghindari respons emosional yang justru merugikan kepentingan ekonomi.
XXII. HUBUNGAN INDONESIA–AMERIKA SERIKAT
Indonesia harus menghindari paradigma:
"BRICS versus America."
Itu terlalu sederhana.
Amerika Serikat tetap penting bagi:
- perdagangan;
- investasi;
- teknologi;
- pendidikan;
- pertahanan;
- kesehatan;
- ekonomi digital;
- hubungan masyarakat.
Karena itu politik luar negeri Indonesia seharusnya:
BRICS plus, bukan BRICS versus.
Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan BRICS sambil mempertahankan hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan dan negara-negara lainnya.
XXIII. STRATEGI MAKROEKONOMI UNTUK MENANGKAL DESTABILISASI
Diperlukan lima benteng:
- BENTENG 1 — Fiskal
- defisit terkendali;
- utang berkelanjutan;
- penerimaan negara meningkat;
- subsidi tepat sasaran.
BENTENG 2 — Moneter
- inflasi terkendali;
- rupiah stabil;
- cadangan devisa memadai.
BENTENG 3 — Finansial
- perbankan sehat;
- likuiditas memadai;
- pasar modal kuat.
BENTENG 4 — Riil
- industri;
pangan;
energi;
lapangan kerja;
UMKM.
BENTENG 5 — Psikologis
kepercayaan masyarakat;
kredibilitas pemerintah;
transparansi.
XXIV. STABILITAS MIKRO: RAKYAT ADALAH "SENSOR" TERBAIK
Makroekonomi dapat terlihat stabil tetapi masyarakat mengalami tekanan.
Karena itu pemerintah harus memonitor:
- harga beras;
- harga minyak;
- harga listrik;
- harga transportasi;
- pengangguran;
- PHK;
- daya beli;
- kredit UMKM;
- harga rumah;
- biaya pendidikan;
- biaya kesehatan.
Jika tekanan mikro meningkat, hoaks akan lebih mudah dipercaya.
Dengan kata lain:
masyarakat yang ekonominya rentan lebih mudah menjadi korban kepanikan informasi.
XXV. STRATEGI JANGKA PENDEK
0–6 BULAN
Prioritas 1
Membangun National Disinformation Early Warning System.
Prioritas 2
Membuat pusat verifikasi nasional untuk hoaks strategis.
Prioritas 3
Meningkatkan koordinasi PPATK–OJK–BI–Polri–Komdigi.
Prioritas 4
Memperkuat keamanan sistem keuangan dan infrastruktur kritis.
Prioritas 5
Membuka komunikasi publik pemerintah secara rutin.
Prioritas 6
Memperkuat fact checking independen.
Prioritas 7
Melakukan simulasi krisis nasional.
XXVI. STRATEGI JANGKA MENENGAH
1–3 TAHUN
Indonesia perlu:
- memperkuat industri nasional;
- memperluas pasar ekspor;
- meningkatkan ketahanan energi;
- meningkatkan ketahanan pangan;
- memperkuat industri digital;
- mengembangkan AI nasional;
- meningkatkan keamanan siber;
- meningkatkan literasi digital;
- memperkuat sistem pembayaran nasional;
- mengembangkan mekanisme pembayaran lintas negara secara hati-hati;
- meningkatkan transparansi pendanaan organisasi.
XXVII. STRATEGI JANGKA PANJANG
2029–2045
Indonesia harus membangun:
NATIONAL RESILIENCE STATE
yang memiliki enam pilar:
1. Economic Resilience
Ekonomi tahan terhadap shock.
2. Food Resilience
Tidak mudah terguncang krisis pangan.
3. Energy Resilience
Tidak tergantung pada satu sumber.
4. Financial Resilience
Sistem keuangan tahan terhadap capital shock.
5. Cyber Resilience
Infrastruktur digital terlindungi.
6. Social Resilience
Masyarakat tidak mudah diprovokasi.
XXVIII. MODEL "PENTAHELIX NATIONAL RESILIENCE"
Lima unsur harus bekerja bersama:
- Pemerintah
- Membuat regulasi dan kebijakan.
- Aparat keamanan
- Melindungi masyarakat dan negara.
- Akademisi
Menganalisis data dan menyediakan kajian independen.
Dunia usaha
Menjaga kesinambungan ekonomi.
Masyarakat sipil
Mengawasi pemerintah dan sekaligus membantu menjaga kualitas demokrasi.
Tidak boleh ada satu institusi yang menguasai seluruh ruang informasi.
XXIX. INDIKATOR PERINGATAN DINI
Pemerintah dapat membuat dashboard nasional yang memonitor:
IndikatorRisikoLonjakan hoaksInformasiLonjakan transaksi valasFinansialCapital outflowEkonomiPelemahan rupiah ekstremMoneterLonjakan harga panganSosialSerangan siberKeamananAktivitas akun botInformasiTransaksi keuangan mencurigakanFinansialGangguan infrastrukturNasionalDemonstrasi + kekerasan terorganisasiKeamanan
Tetapi indikator tersebut harus dipakai untuk analisis risiko, bukan untuk secara otomatis menuduh individu atau kelompok.
XXX. PRINSIP UTAMA: "EVIDENCE BEFORE ACCUSATION"
"Evidence before accusation" adalah sebuah prinsip hukum dan logika yang berarti harus ada bukti yang jelas dan kuat sebelum melayangkan sebuah tuduhan kepada seseorang.
Dalam bahasa Indonesia, konsep ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), di mana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum yang sah yang menyatakan sebaliknya di pengadilan.
Berikut adalah poin-poin penting dari prinsip ini:
1. Mencegah Fitnah: Menuntut adanya fakta, data, atau saksi terlebih dahulu agar tuduhan tidak menjadi sekadar asumsi atau fitnah tak berdasar.
2. Beban Pembuktian: Pihak yang menuduh memiliki tanggung jawab penuh untuk membawa bukti (burden of proof), bukan pihak tertuduh yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
3. Etika dan Keadilan: Menjaga nama baik seseorang dari kerugian sosial atau psikologis akibat tuduhan palsu.
Evidence before accusation harus menjadi doktrin nasional.
Sebelum menyatakan:
"Ada operasi asing."
harus ada bukti:
- Financial Evidence
- Aliran uang.
- Digital Evidence
- Metadata, infrastruktur digital dan koordinasi akun.
- Communication Evidence
- Pola komunikasi.
- Organizational Evidence
- Hubungan antarorganisasi.
- Intelligence Evidence
- Informasi intelijen yang telah diuji.
- Legal Evidence
- Bukti yang memenuhi standar hukum.
- Tanpa itu, tuduhan hanya menjadi spekulasi.
XXXI. APAKAH AS DAN SEKUTUNYA AKAN MENDESTABILISASI INDONESIA ?
Pertanyaan mengenai apakah Amerika Serikat (AS) dan sekutunya akan mendestabilisasi Indonesia merupakan topik geopolitik yang kompleks dan sering menjadi bahan analisis para pakar hubungan internasional.
Secara umum, dalam lanskap politik global saat ini, AS dan sekutunya tidak memiliki agenda atau kepentingan untuk mendestabilisasi Indonesia. Sebaliknya, stabilitas Indonesia dinilai sangat krusial bagi kepentingan strategis barat di kawasan Asia-Tenggara dan Indo-Pasifik.
Berikut adalah beberapa faktor utama mengapa stabilitas Indonesia justru didukung oleh AS dan sekutunya:
1. Kepentingan Strategis di Indo-Pasifik
- Penyeimbang Kekuatan: AS dan sekutunya (seperti Australia, Jepang, dan negara-negara Eropa) memandang Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN yang memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan, terutama dalam menghadapi kebangkitan pengaruh geopolitik dan ekonomi Tiongkok.
- Arsitektur Keamanan: Indonesia yang stabil dan kuat secara ekonomi serta militer diperlukan untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap bebas, terbuka, dan inklusif.
2. Kemitraan Ekonomi dan Investasi
- Pasar Besar: Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia adalah pasar yang sangat besar bagi produk dan investasi Barat.
- Rantai Pasok Global: Indonesia kaya akan sumber daya alam kritis (seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik). AS dan sekutunya justru berkepentingan untuk membangun rantai pasok yang stabil dan aman di Indonesia, bukan mengganggunya.
3. Kerja Sama Pertahanan yang Kuat
- Latihan Militer Bersama: Hubungan militer antara Indonesia dan AS sangat solid, salah satunya tercermin dalam latihan militer tahunan skala besar Super Garuda Shield, yang juga melibatkan negara sekutu seperti Australia, Jepang, dan Singapura.
- Modernisasi Alutsista: Indonesia aktif membeli dan memperbarui sistem pertahanan dari AS dan negara Barat lainnya (seperti jet tempur F-15IDN dari AS atau jet Rafale dari Prancis), yang menunjukkan tingkat kepercayaan keamanan yang tinggi.
4. Komitmen Terhadap Demokrasi dan Multilateralisme
AS dan sekutunya memandang Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang berhasil menjaga pluralisme. Stabilitas politik dalam negeri Indonesia sering dijadikan contoh keberhasilan demokrasi di dunia Muslim.
Sudut Pandang Kritis & Tantangan
- Meski destabilitasi sengaja sangat kecil kemungkinannya, dinamika hubungan tetap memiliki tantangan:
- Prinsip Bebas-Aktif: Indonesia teguh pada politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia tidak ingin berpihak pada blok Barat maupun Blok Tiongkok/Rusia. Kadang kala, keengganan Indonesia untuk sepenuhnya selaras dengan kebijakan sanksi Barat (misalnya terkait konflik global) menimbulkan riak diplomatik, namun tidak sampai memicu upaya destabilisasi.
- Isu Internal: Kekhawatiran mengenai pengaruh asing biasanya lebih berkaitan dengan dinamika perang informasi (disinformasi) atau tekanan ekonomi global secara umum, bukan tindakan agresi politik yang disengaja untuk menjatuhkan negara.
Secara keseluruhan, mitra strategis, stabilitas, dan kemakmuran Indonesia jauh lebih menguntungkan bagi AS dan sekutunya daripada Indonesia yang tidak stabil atau jatuh ke dalam krisis.
Jadi apakah Amerika Serikat (AS) dan sekutunya akan mendestabilisasi Indonesia ?
Jawaban analitisnya:
Tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti.
Tetapi Indonesia memang harus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan geopolitical pressure.
Indonesia memang harus mempersiapkan diri menghadapi tekanan geopolitik (geopolitical pressure) yang kian meningkat akibat rivalitas kekuatan besar dunia, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dinamika di kawasan Indo-Pasifik.
Sebagai negara dengan posisi strategis dan potensi ekonomi yang besar, Indonesia perlu memperkuat berbagai sektor agar tidak sekadar menjadi penonton atau objek dalam perebutan pengaruh global.
Berikut adalah beberapa strategi kunci yang dapat dipersiapkan Indonesia:
1. Diplomasi dan Politik Luar Negeri
- Menjaga Prinsip Bebas Aktif: Indonesia harus tetap konsisten pada garis politik luar negeri yang independen, tidak memihak blok mana pun, tetapi aktif berkontribusi pada perdamaian dunia.
- Memperkuat Posisi di ASEAN: Indonesia perlu terus mendorong sentralitas ASEAN agar kawasan Asia Tenggara tidak terpecah dan tetap menjadi jangkar stabilitas regional.
- Diversifikasi Kemitraan: Menjalin hubungan strategis yang seimbang dengan berbagai kekuatan global dan regional (seperti Uni Eropa, India, Jepang, dan Australia) untuk mengurangi ketergantungan pada satu poros kekuatan.
2. Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi
- Hilirisasi Komoditas: Melanjutkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global (seperti nikel, tembaga, dan bauksit).
- Ketahanan Pangan dan Energi: Mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan domestik agar tidak rentan terhadap guncangan suplai global akibat konflik.
- Diversifikasi Pasar Ekspor: Mencari pasar-pasar nontradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin untuk menjaga stabilitas perdagangan.
3. Pertahanan dan Keamanan Modern
- Modernisasi Alutsista: Mempercepat pemenuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force) dengan teknologi militer yang modern dan adaptif.
- Pengamanan Wilayah Maritim: Meningkatkan pengawasan di titik-titik krusial seperti Laut Natuna Utara dan selat-selat strategis (Malaka, Sunda, Lombok) dari intrusi asing.
- Penguatan Keamanan Siber: Melindungi infrastruktur digital kritis nasional dari spionase dan serangan siber yang sering kali menjadi instrumen tekanan geopolitik modern.
BRICS semakin signifikan dalam ekonomi global dan secara eksplisit mendorong reformasi tata kelola global serta peningkatan penggunaan mata uang lokal. Reuters mencatat bahwa BRICS telah berkembang menjadi forum yang mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar seperempat PDB global berdasarkan ukuran tertentu, sementara hubungan antaranggota tetap sangat beragam.
Kondisi tersebut secara alamiah dapat menimbulkan respons dari negara-negara besar yang mempunyai kepentingan berbeda.
Namun respons tersebut tidak harus berbentuk operasi rahasia.
Bentuk tekanan yang lebih realistis dapat berupa:
- negosiasi dagang;
- tekanan diplomatik;
- persaingan investasi;
- kebijakan tarif;
- kompetisi teknologi;
- pengaruh media;
- diplomasi publik;
- kompetisi standar internasional;
- persaingan mendapatkan sumber daya strategis.
Karena itu Indonesia harus siap tanpa paranoid.
Indonesia memang perlu membangun kesiapsiagaan nasional yang kokoh tanpa harus tenggelam dalam rasa paranoid. Langkah ini penting agar bangsa kita bisa menghadapi berbagai tantangan global mulai dari krisis ekonomi, perubahan iklim, potensi pandemi, hingga ketegangan geopolitik dengan kepala dingin dan strategi yang terukur.
Kesiapsiagaan yang ideal melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui beberapa langkah kunci:
- Penguatan Literasi dan Informasi: Edukasi publik yang transparan berbasis data sangat penting untuk menangkal hoaks dan kepanikan yang tidak perlu.
- Ketahanan Pangan dan Energi: Memaksimalkan potensi lokal agar Indonesia tidak ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan terganggu.
- Infrastruktur Kebencanaan: Mengingat posisi geografis Indonesia, sistem peringatan dini dan simulasi tanggap bencana harus menjadi bagian dari budaya sehari-hari.
Sikap waspada yang rasional akan melahirkan inovasi dan solusi, sedangkan sikap paranoid hanya akan memicu kecemasan publik dan kelumpuhan dalam mengambil keputusan.
XXXII. RISIKO TERBESAR JUSTRU DARI DALAM NEGERI
Ancaman eksternal akan sulit berhasil apabila:
- ekonomi kuat;
- masyarakat sejahtera;
- hukum dipercaya;
- pemerintah transparan;
- demokrasi sehat;
- media independen;
- aparat profesional.
Sebaliknya, jika:
- korupsi tinggi;
- ketimpangan tinggi;
- pengangguran meningkat;
- harga pangan melonjak;
- hukum tidak dipercaya;
- komunikasi pemerintah buruk;
- maka sedikit disinformasi dapat menjadi besar.
Dengan demikian:
- pertahanan terbaik terhadap operasi pengaruh asing adalah memperbaiki kualitas pemerintahan Indonesia sendiri.
XXXIII. FORMULA STRATEGIS
Dalam konteks Indonesia, Ketahanan Nasional (National Resilience) dirumuskan menggunakan konsep Geostrategi Indonesia yang bertumpu pada Model Asta Gatra. Konsep ini dikembangkan secara formal oleh Lemhannas RI.
Rumus atau formula strategi Ketahanan Nasional secara sistematis dapat dipahami melalui komponen dan fungsi matematis berikut:
1. Rumus Struktur Ketahanan Nasional (Asta Gatra)
Ketahanan Nasional (KTN) merupakan fungsi integratif dari 8 Gatra (Asta Gatra), yang dibagi menjadi aspek alamiah (Tri Gatra) dan aspek sosial (Panca Gatra).
Secara terperinci, rumusnya adalah:
Tri Gatra (Aspek Alamiah/Statis):
G₁: Geografi (Letak dan bentuk wilayah)
G₂: Kekayaan Alam (Sumber daya alam)
G₃: Kemampuan Penduduk (Demografi)
Panca Gatra (Aspek Sosial/Dinamis):
G₄: Ideologi (Pancasila)
G₅: Politik (Stabilitas sistem politik)
G₆: Ekonomi (Kemandirian dan pertumbuhan)
G₇: Sosial Budaya (Bhinneka Tunggal Ika)
G₈: Pertahanan dan Keamanan (Daya tangkal militer & non-militer)
Catatan :
Hubungan antar-gatra tidak bersifat penjumlahan (+) melainkan perkalian/korelasi (×), artinya kelemahan fatal pada salah satu gatra (misal: ekonomi kolaps) akan melumpuhkan total indeks ketahanan nasional.
2. Formula Strategi Operasional (Menghadapi Ancaman)
Sebagai strategi atau geostrategi, Ketahanan Nasional diaplikasikan untuk mereduksi risiko nasional terhadap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan). Rumus risiko makro yang digunakan secara internasional dan sejalan dengan manajemen Lemhannas adalah:
Secara internasional, rumus analisis risiko makro (khususnya dalam konteks ketahanan nasional, geopolitik, dan manajemen risiko bencana strategis) yang sejalan dengan pendekatan
Lemhannas RI diturunkan dari konsep hubungan antara bahaya/ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
Secara sistematis, rumus tersebut dituliskan sebagai berikut:
Di mana:
R (Risk / Risiko): Potensi kerugian atau tingkat dampak negatif pada skala makro (nasional/regional).
H (Hazard / Bahaya atau Ancaman): Faktor eksternal atau internal yang mengancam stabilitas, baik berupa bencana alam, disrupsi geopolitik, maupun ancaman militer dan non-militer.
V (Vulnerability / Kerentanan): Kondisi sistem atau komponen bangsa yang membuatnya rapuh terhadap ancaman.
C (Capacity / Kapasitas): Kemampuan, daya tahan (survival), sumber daya, dan keuletan suatu bangsa untuk menghadapi serta memulihkan diri dari ancaman.
Keselarasan dengan Manajemen Lemhannas RI
Rumus ini sangat sejalan dengan metodologi Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI karena:
- Berbanding Terbalik dengan Kapasitas: Berdasarkan prinsip manajemen risiko makro, nilai Kapasitas (C) bertindak sebagai pembagi. Semakin besar kapasitas yang dimiliki suatu bangsa, maka nilai Risiko Ketahanan Nasional (R) akan semakin kecil.
- Manifestasi dalam Astagatra: Lemhannas mengukur kapasitas dan ketahanan ini melalui Delapan Gatra (Astagatra), yang meliputi 3 gatra alamiah (geografi, demografi, kekayaan alam) dan 5 gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan). Kekuatan dan keuletan integrasi Astagatra inilah yang menyusun komponen kapasitas (C) Indonesia dalam menangkal berbagai ancaman makro.
Strategi Utamanya: Meningkatkan Kapasitas Ketahanan (melalui penguatan Asta Gatra) sebesar-besarnya agar nilai Risiko Nasional mendekati nol, sekaligus menekan Kerentanan internal bangsa.
3. Tiga Wajah Strategi Ketahanan Nasional
Dalam kajian Lemhannas RI, formula strategi ini diwujudkan ke dalam tiga dimensi penerapan (3 Wajah KTN):
- Sebagai Kondisi: Keadaan nyata bangsa yang dinamis, tangguh, dan ulet dalam kurun waktu tertentu.
- Sebagai Konsepsi/Doktrin: Panduan pengaturan berbangsa yang mengintegrasikan Tri Gatra dan Panca Gatra secara komprehensif.
- Sebagai Strategi: Metode atau cara geostrategis yang memanfaatkan seluruh potensi nasional untuk memecahkan masalah internal serta menangkal ancaman eksternal.
Dapat dirumuskan :
NATIONAL RESILIENCE =
1. Economic Strength,
2. Social Justice,
3. Rule of Law,
4. Information Integrity,
5. Cyber Security,
6. Diplomatic Balance,
7. Public Trust
Apabila salah satu unsur lemah, keseluruhan sistem menjadi rentan.
XXXIV. REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH INDONESIA
1. Jangan menganggap setiap kritik sebagai ancaman.
Memandang kritik sebagai data dan masukan adalah langkah penting untuk berkembang, bukan sebagai bentuk serangan atau ancaman.
Berikut adalah penjelasan mengenai alasan di balik reaksi terhadap kritik serta cara menyikapinya dengan bijak.
Mengapa Kritik Sering Dianggap Ancaman ?
- Ego yang terlalu tinggi: Seseorang merasa dirinya selalu benar dan sempurna.
- Rentan secara emosional: Kritik langsung diterima sebagai serangan pribadi pada harga diri.
- Ketakutan: Ada rasa takut kehilangan posisi, kuasa, atau kenyamanan.
Manfaat Menerima Kritik
- Sebagai data: Kritik adalah informasi objektif untuk melihat kekurangan yang perlu diperbaiki.
- Membangun kemajuan: Dalam masyarakat atau organisasi, kritik menjadi fondasi yang sehat untuk demokrasi dan perbaikan (mengutip Prof. Zuly Qodir, menegaskan kritik bukan ancaman, melainkan fondasi demokrasi dalam forum Komnas HAM Goes to Campus di UMY).
- Membuka sudut pandang lain: Masukan membantu kita melihat masalah dari sisi yang belum pernah dipikirkan sebelumnya.
Cara Menyikapi Kritik
- Dengarkan dulu: Tahan keinginan untuk langsung membela diri atau marah.
- Pisahkan pesan dan emosi:
Fokus pada isi informasi yang disampaikan, bukan pada cara atau nada bicaranya.
- Evaluasi secara jujur: Tentukan apakah kritik tersebut benar dan berguna untuk perbaikan diri. Anda juga dapat membaca artikel IDN Times untuk memahami lebih dalam mengenai alasan orang menolak kritik.
2. Jangan menuduh adanya operasi asing tanpa bukti.
Tuduhan mengenai adanya operasi asing atau intervensi eksternal tidak boleh dibuat tanpa adanya bukti yang valid, konkret, dan dapat diverifikasi.
Dalam membahas isu-isu geopolitik, keamanan, atau politik dalam negeri, sangat penting untuk bersikap netral dan bersandar pada data, laporan resmi, serta fakta yang jelas agar tidak menimbulkan disinformasi.
3. Bangun sistem deteksi dini disinformasi.
Membangun sistem deteksi dini disinformasi membutuhkan arsitektur terintegrasi yang menggabungkan pengumpulan data real-time, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan verifikasi fakta berbasis AI.
Komponen Utama Sistem
Pengumpulan Data (Data Scraping): Mengambil data teks, tautan, atau gambar dari media sosial dan portal berita secara otomatis.
- Pra-pemrosesan (Preprocessing): Membersihkan teks dari tanda baca, stopword, dan normalisasi bahasa (termasuk slang bahasa Indonesia).
- Model Klasifikasi & Deteksi: Menggunakan model berbasis Transformer seperti IndoBERT atau arsitektur hibrida untuk mendeteksi pola disinformasi atau gaya penulisan mencurigakan.
- Verifikasi Fakta Otonom (RAG): Menerapkan Retrieval-Augmented Generation dan agen AI berbasis Reason and Act (ReAct) untuk mencocokkan klaim dengan database pemeriksa fakta terpercaya.
- Antarmuka Pengguna (Dashboard): Menyajikan hasil analisis tingkat kebohongan dan rekomendasi tindakan menggunakan Streamlit atau web app interaktif.
4. Perkuat PPATK untuk mendeteksi aliran dana ilegal.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat deteksi aliran dana ilegal melalui sistem pengawasan real-time dan kerja sama lintas lembaga.
Langkah Penguatan Deteksi Aliran Dana Ilegal
-;Sistem Deteksi Dini (DETAK MBG): Membangun sistem pengawasan transaksi secara real-time untuk menjaga transparansi dan integritas keuangan.
- Sinergi Penegak Hukum: Bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk membongkar jaringan mafia energi (seperti BBM dan LPG bersubsidi) serta kejahatan ekonomi lainnya.
- Pengawasan Sektor Khusus: Memantau aliran dana dari aktivitas berisiko tinggi seperti investasi ilegal, judi online, hingga tambang emas ilegal.
- Pendekatan Stand Alone TPTPPU: Menyelidiki Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan independen tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asal.
5. Perkuat keamanan siber.
Memperkuat keamanan siber dapat dilakukan dengan menerapkan autentikasi multi-faktor, memperbarui perangkat lunak secara berkala, dan mencadangkan data secara teratur.
Langkah Praktis Penguatan Siber
- Gunakan Autentikasi Multi-Faktor (MFA): Tambahkan lapisan keamanan ekstra selain kata sandi pada setiap akun penting.
- Perbarui Perangkat Lunak: Selalu mutakhirkan sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan baru.
- Waspadai Phishing: Jangan sembarang mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal.
- Cadangkan Data: Simpan salinan data penting di tempat terpisah dan terenkripsi.
- Pasang Antivirus: Aktifkan perangkat lunak pelindung dan firewall yang handal pada perangkat nasional.
6. Buat transparansi pendanaan organisasi berbasis risiko.
Transparansi pendanaan organisasi berbasis risiko adalah keterbukaan informasi keuangan yang disesuaikan dengan tingkat potensi ancaman, ketidakpastian, atau dampak negatif terhadap tujuan organisasi.
Langkah-langkah praktis untuk membuatnya mencakup:
a. Identifikasi dan Penilaian Risiko Pendanaan
- Petakan sumber dana: Nilai risiko dari setiap sumber (donatur individu, lembaga, atau pemerintah) berdasarkan asal usul dan besarannya.
- Tentukan tingkat kerentanan: Kategorikan risiko menjadi rendah, sedang, atau tinggi (misalnya potensi konflik kepentingan atau pencucian uang).
- Evaluasi alokasi: Identifikasi program atau kegiatan yang memiliki risiko finansial terbesar jika terjadi kegagalan atau kekurangan anggaran.
b. Penetapan Kebijakan dan Ambang Batas Pengungkapan
- Sesuaikan kedalaman data: Terapkan uji tuntas (due diligence) yang lebih ketat untuk pendanaan berisiko tinggi, dan ringkas untuk pendanaan rutin yang rendah risiko.
- Buat protokol akses: Tentukan bagian informasi pendanaan mana yang dapat diakses publik secara bebas dan mana yang dibatasi demi keamanan atau privasi.
- Tetapkan ambang batas materialitas: Tentukan nominal atau jenis transaksi tertentu yang wajib dilaporkan secara terbuka kepada pengurus atau pemangku kepentingan.
c. Implementasi Sistem Pelaporan dan Pemantauan
- Gunakan dasbor terbuka: Sediakan laporan alokasi dana secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh anggota atau publik.
- Lakukan peninjauan berkala: Perbarui profil risiko pendana dan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran setiap triwulan atau semester.
- Audit dan verifikasi: Libatkan tim pemeriksa internal atau eksternal untuk memastikan data pendanaan akurat dan bebas dari penyalahgunaan.
7. Lindungi filantropi yang sah.
Melindungi filantropi yang sah adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dan kedermawanan publik benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, sekaligus mencegah penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di Indonesia, pengawasan terhadap organisasi filantropi dan pengumpulan uang atau barang (PUB) diatur secara ketat oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
a. Cara Mengidentifikasi Filantropi yang Sah
Untuk memastikan sebuah lembaga filantropi berjalan secara legal dan tepercaya, perhatikan poin-poin berikut:
- Izin Resmi: Memiliki izin operasional pengumpulan dana yang sah dan masih berlaku dari Kemensos atau Dinas Sosial setempat.
- Transparansi Laporan: Menyediakan laporan keuangan berkala yang diaudit oleh akuntan publik independen dan dapat diakses oleh masyarakat.
- Tujuan yang Jelas: Memiliki program penyaluran bantuan yang spesifik, terukur, dan tidak melanggar hukum atau ketertiban umum.
- Rekening Resmi: Menggunakan rekening bank atas nama lembaga/yayasan, bukan rekening pribadi pengurusnya.
b. Mengapa Perlindungan Ini Penting ?
- Mencegah Kriminalitas: Memastikan dana masyarakat tidak diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri atau mendanai aktivitas terlarang seperti terorisme.
- Menjaga Kepercayaan Publik: Jika satu lembaga filantropi bermasalah, kepercayaan masyarakat terhadap seluruh aksi kemanusiaan bisa menurun.
- Efektivitas Bantuan: Menjamin bahwa hak-hak penerima manfaat (korban bencana, masyarakat miskin, dll.) terpenuhi secara tepat sasaran
8. Tindak tegas pendanaan kriminal.
9. Perkuat ketahanan pangan dan energi.
10. Jaga stabilitas rupiah dan inflasi.
11. Diversifikasi perdagangan.
12. Jangan mempertentangkan BRICS dengan Amerika Serikat.
13. Perkuat ASEAN.
14. Jaga hubungan strategis dengan semua kekuatan besar.
15. Perkuat komunikasi publik.
16. Perkuat pendidikan literasi digital.
17. Bangun pusat verifikasi deepfake.
18. Bangun mekanisme investigasi lintas lembaga.
19. Pastikan semua tindakan keamanan tunduk pada hukum.
Semua tindakan keamanan wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan keamanan yang melanggar hukum tidak hanya tidak sah, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun perdata bagi pelaksananya.
Untuk memastikan tindakan keamanan tetap berada di koridor hukum, berikut adalah beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi:
- Legalitas Kewenangan: Tindakan keamanan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas sah atau berdasarkan kontrak kerja yang legal (misalnya, personel satuan pengamanan resmi).
- Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan atau tindakan pencegahan harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Tindakan yang berlebihan tidak dibenarkan oleh hukum.
- Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM): Proses pengamanan tidak boleh melanggar hak-hak dasar individu, termasuk hak atas privasi dan praduga tak bersalah.
- Koordinasi dengan Penegak Hukum: Jika terjadi tindak pidana di area pengamanan, pelaku harus segera diserahkan kepada pihak kepolisian (Polri) dan tidak boleh dihakimi sendiri.
20. Jadikan kesejahteraan rakyat sebagai pertahanan nasional utama.
Di era Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rakyat yang kuat, sehat, dan sejahtera merupakan fondasi utama pertahanan nasional.
Poin Utama Kebijakan
- Efisiensi Anggaran: Pemerintah siap mengurangi anggaran pertahanan dan kepolisian jika diperlukan demi menghapus kemiskinan dan kelaparan.
- Pertahanan Terbaik: Rakyat yang sejahtera akan dengan sukarela membela bangsa, menjadikan kesejahteraan sebagai perisai pertahanan.
- Peran TNI-Polri: Unsur pertahanan dan keamanan diarahkan untuk selalu berada di tengah rakyat serta membantu mengatasi kesulitan masyarakat.
XXXV. KESIMPULAN
KTT BRICS 2026 di New Delhi menandai semakin pentingnya posisi BRICS dalam tata ekonomi dan geopolitik dunia. Indonesia sebagai anggota penuh BRICS mempunyai kesempatan untuk memperluas pasar, investasi, kerja sama teknologi, pembiayaan pembangunan dan posisi tawar diplomatik. Deklarasi New Delhi menunjukkan perhatian terhadap kerja sama ekonomi, mata uang lokal, sistem pembayaran, ketahanan pangan, teknologi dan reformasi tata kelola global.
Namun peluang tersebut juga datang dengan risiko.
Indonesia harus siap menghadapi:
- economic pressure, information warfare, cyber attacks, market volatility, geopolitical competition, disinformation, illicit financing dan social polarization.
- Akan tetapi, strategi terbaik bukan menciptakan ketakutan terhadap "musuh asing".
Strategi terbaik adalah:
- membangun Indonesia yang begitu kuat secara ekonomi, adil secara sosial, profesional dalam penegakan hukum, transparan dalam pemerintahan, tangguh secara digital, dan dewasa secara demokratis sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan mana pun.
- Jika terdapat paid agitators, tindak berdasarkan bukti.
- Jika terdapat hoaks, lawan dengan fakta.
- Jika terdapat pendanaan ilegal, telusuri money trail.
- Jika terdapat campur tangan asing, buktikan secara intelijen dan hukum.
- Jika terdapat kritik masyarakat, dengarkan.
- Jika terdapat demonstrasi damai, lindungi.
- Jika terdapat kekerasan dan kriminalitas, tegakkan hukum.
Dan jika terdapat tekanan geopolitik dari kekuatan besar mana pun, Indonesia harus menjawab dengan:
- diplomasi yang cerdas, ekonomi yang kuat, hukum yang adil, keamanan yang profesional, dan persatuan nasional.
Inilah hakikat politik luar negeri bebas aktif pada abad ke-21.
Indonesia tidak perlu memilih antara menjadi "pro-Amerika" atau "pro-BRICS".
Indonesia harus menjadi:
PRO-INDONESIA.
DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI
- Pemerintah Republik Indonesia. New Delhi Declaration – BRICS Summit 2026.
- Kementerian Luar Negeri India. BRICS New Delhi Declaration: Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, 2026.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2026 BRICS Summit Adopts New Delhi Declaration.
- Reuters. BRICS adopts joint declaration, urges maximum restraint in Middle East, September 2026.
- Reuters. The evolution of BRICS and its challenges today, September 2026.
- Associated Press. At BRICS, India's Modi warns geopolitical tensions and supply chain shocks threaten global stability, September 2026.
- Bank Indonesia. Presentation Book Republic of Indonesia dan indikator moneter 2026.
- OECD. Indonesia Economic Outlook, 2026.
- World Bank. Indonesia Economic Prospects.
- Pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan mengenai keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Pernyataan mengenai keanggotaan Indonesia dalam BRICS, 2025.
- Komdigi / pemerintah daerah. Rekap Isu Hoaks & Disinformasi Tahun 2026.
- Literatur dan kajian mengenai keamanan siber, disinformasi, foreign interference, financial intelligence, demokrasi dan ketahanan nasional.
RESUME EKSEKUTIF
Indonesia pasca-KTT BRICS New Delhi 2026 harus memasuki fase baru ketahanan nasional multidimensi.
Ancaman tidak hanya berupa militer, tetapi juga:
uang → informasi → pasar → politik → siber → masyarakat.
Karena itu Indonesia membutuhkan sistem:
EARLY WARNING → VERIFICATION → EVIDENCE → RESPONSE → RECOVERY.
Pada akhirnya, kekuatan Indonesia bukan terletak pada kemampuan membungkam kritik, tetapi pada kemampuan menjadikan kritik sebagai mekanisme koreksi, melawan hoaks dengan data, melawan pendanaan ilegal dengan transparansi, dan menghadapi tekanan geopolitik dengan diplomasi yang rasional.
Indonesia harus bersahabat dengan semua negara, tetapi bergantung kepada tidak satu pun.
Indonesia harus terbuka kepada dunia, tetapi tetap berdaulat.
Indonesia harus aktif di BRICS, tetapi tidak menjadi satelit kekuatan mana pun.
Dan yang paling penting:
Ketahanan nasional yang paling kuat adalah kepercayaan rakyat kepada negara yang bekerja secara jujur, adil, profesional dan nyata untuk kesejahteraan rakyat.
By, POINT Consultant
R. Tri Priyo Nugroho, Kediri
September 2026
