MAKAR DAN PENYADAPAN PRESIDEN: KETIKA INTERSEPSI ELEKTRONIK DIDUGA MENJADI ANCAMAN TERHADAP KEKUASAAN NEGARA DAN KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA (Analisis Hukum, Politik, Intelijen, Keamanan Nasional, Penyalahgunaan Kekuasaan, dan Ancaman terhadap Stabilitas Pemerintahan Indonesia) Penulis: R Try Noegroho by POINT Consultant

 MAKAR DAN PENYADAPAN PRESIDEN: KETIKA INTERSEPSI ELEKTRONIK DIDUGA MENJADI ANCAMAN TERHADAP KEKUASAAN NEGARA DAN KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA

(Analisis Hukum, Politik, Intelijen, Keamanan Nasional, Penyalahgunaan Kekuasaan, dan Ancaman terhadap Stabilitas Pemerintahan Indonesia)

Penulis: R Try Noegroho by POINT Consultant

MAKAR DAN PENYADAPAN PRESIDEN: KETIKA INTERSEPSI ELEKTRONIK DIDUGA MENJADI ANCAMAN TERHADAP KEKUASAAN NEGARA DAN KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA

(Analisis Hukum, Politik, Intelijen, Keamanan Nasional, Penyalahgunaan Kekuasaan, dan Ancaman terhadap Stabilitas Pemerintahan Indonesia)

Penulis: R Try Noegroho by POINT Consultant

Kediri, 5 November 2026

ABSTRAK

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 4 November 2026 mengungkapkan adanya indikasi yang mengarah kepada tindak pidana makar.

Perkembangan ini menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran privasi, penyadapan komunikasi, atau penyalahgunaan perangkat teknologi informasi. Apabila penyadapan dilakukan secara sistematis dengan tujuan melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, persoalan tersebut berpotensi menyentuh dimensi keamanan negara, konstitusi, dan keberlangsungan kekuasaan pemerintahan yang sah.

Namun demikian, indikasi makar tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa tindak pidana makar telah terbukti. Motif, tujuan, hubungan antarpelaku, perintah, penggunaan hasil intersepsi, dan alat bukti harus diuji melalui proses hukum yang objektif.

Artikel ini menganalisis persoalan tersebut berdasarkan KUHP Nasional, Undang-Undang ITE, prinsip negara hukum, tata kelola intelijen, pengawasan aparat, serta kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional.

Kata kunci: Makar, penyadapan Presiden, intersepsi ilegal, KUHP Nasional, keamanan negara, intelijen, supremasi hukum, demokrasi, dan kedaulatan Indonesia.

I. PENDAHULUAN: KASUS PENYADAPAN PRESIDEN MEMASUKI BABAK SERIUS

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Presiden bukan sekadar pemegang jabatan politik, melainkan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab konstitusional terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan negara, hubungan internasional, serta stabilitas nasional.

Karena itu, dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa.

Terlebih apabila aktivitas tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, berulang, dan melibatkan penggunaan perangkat elektronik maupun kemampuan teknis yang seharusnya berada dalam pengawasan hukum.

Perkembangan terbaru pada 4 November 2026 menjadi perhatian nasional.

Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar.

Menurut penjelasannya, dugaan tersebut bukan terutama berkaitan dengan keinginan membunuh Presiden secara fisik, melainkan kemungkinan adanya tujuan melumpuhkan kemampuan Presiden agar tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Yusril juga menegaskan bahwa dugaan makar tersebut masih dalam pendalaman. Pada tahap penetapan tersangka, pasal yang digunakan penyidik masih berkaitan dengan penyadapan, intersepsi, dan tindak pidana ITE.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus dibedakan:

1. Apakah telah terjadi tindak pidana penyadapan atau intersepsi ilegal?

2. Apakah penyadapan tersebut merupakan bagian dari suatu tindakan yang memiliki tujuan makar terhadap Presiden atau pemerintahan?

Kedua pertanyaan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

II. MENGAPA PENYADAPAN TERHADAP PRESIDEN MENJADI PERSOALAN KEAMANAN NASIONAL?

Penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi strategis yang tidak sama dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa.

Komunikasi Presiden dapat memuat informasi yang berhubungan dengan:

- Kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.

- Strategi diplomasi dan hubungan luar negeri.

- Keputusan ekonomi dan keuangan negara.

- Informasi intelijen dan ancaman terorisme.

- Kebijakan strategis energi, pangan, dan sumber daya alam.

- Hubungan Indonesia dengan negara-negara besar.

- Informasi sensitif mengenai stabilitas politik nasional.

Apabila informasi tersebut diperoleh secara ilegal dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dampaknya dapat melampaui persoalan privasi pribadi.

2.1. Penyadapan sebagai instrumen pengumpulan informasi

Dalam praktik intelijen modern, informasi merupakan salah satu sumber kekuatan strategis.

Pihak yang memiliki akses terhadap komunikasi pemimpin negara berpotensi memperoleh gambaran mengenai proses pengambilan keputusan, arah kebijakan, hubungan politik, dan prioritas pemerintahan.

Namun, harus dibedakan antara kegiatan intelijen yang sah berdasarkan kewenangan dan hukum dengan penyadapan ilegal yang dilakukan tanpa dasar kewenangan atau melampaui batas yang diperbolehkan.

2.2. Risiko pemanfaatan informasi hasil penyadapan

Informasi yang diperoleh melalui intersepsi ilegal berpotensi digunakan untuk:

1. Memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah.

2. Membangun tekanan politik terhadap Presiden.

3. Memperoleh informasi strategis untuk kepentingan pihak tertentu.

4. Membuka rahasia negara.

5. Mengganggu hubungan antarlembaga negara.

6. Menciptakan ketidakstabilan melalui manipulasi informasi.

Semua kemungkinan tersebut harus dibuktikan berdasarkan hasil penyidikan, bukan sekadar asumsi atau spekulasi politik.

2.3. Ancaman terhadap independensi Presiden

Presiden harus dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya tanpa intimidasi, tekanan ilegal, atau manipulasi yang mengganggu independensi pengambilan keputusan.

Apabila terdapat pihak yang secara sistematis berusaha mengendalikan atau melumpuhkan fungsi pemerintahan melalui informasi hasil penyadapan, penyidik perlu mengungkap tujuan, cara, dan hubungan antara tindakan tersebut dengan kemungkinan tindak pidana terhadap Presiden.

III. PERKEMBANGAN KASUS DAN PERNYATAAN YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pernyataan Yusril pada 4 November 2026 merupakan perkembangan penting dalam perkara dugaan penyadapan Presiden.

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa perkara tersebut belum mengarah kepada makar dan masih ditangani melalui ketentuan mengenai penyadapan, intersepsi, serta UU ITE.

Namun, sehari kemudian, setelah perkembangan penyelidikan dan penyidikan, ia mengungkapkan adanya indikasi yang mengarah kepada Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.

Perubahan keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang mengembangkan pemeriksaan terhadap motif dan tujuan sebenarnya dari aktivitas penyadapan.

Yusril menyampaikan bahwa penyidik telah memperoleh dua alat bukti permulaan yang cukup untuk perkara penyadapan dan tindak pidana ITE. Sementara itu, unsur makar masih memerlukan pendalaman.

3.1. Mengapa motif penyadapan menjadi sangat penting?

Dalam perkara ini, penyidik tidak cukup hanya mengidentifikasi perangkat yang digunakan, komunikasi yang diakses, atau pihak yang melakukan intersepsi.

Penyidik juga harus menjawab:

- Siapa yang memerintahkan kegiatan penyadapan?

- Siapa yang memberikan fasilitas dan perangkat?

- Siapa yang menerima hasil penyadapan?

- Untuk kepentingan apa informasi dikumpulkan?

- Apakah terdapat hubungan dengan kepentingan politik atau kekuasaan?

- Apakah terdapat tujuan menghambat Presiden menjalankan pemerintahan?

- Apakah terdapat koordinasi dengan pihak lain?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah perkara hanya merupakan pelanggaran penyadapan atau berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius.

IV. ANALISIS HUKUM: PASAL 191 DAN PASAL 193 KUHP NASIONAL

Landasan hukum utama

Persoalan yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta makar terhadap pemerintah dalam pasal yang berbeda.

4.1. Pasal 191 KUHP: Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 191 menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan:

1. Pidana mati.

2. Pidana penjara seumur hidup.

3. Pidana penjara paling lama 20 tahun.

Ketentuan ini sangat relevan dengan pernyataan Yusril mengenai kemungkinan adanya tujuan melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa rumusan Pasal 191 tidak hanya mencakup maksud membunuh Presiden.

Rumusan tersebut juga mencakup maksud menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, penyidik perlu menguji apakah tindakan yang diduga dilakukan memiliki hubungan dengan maksud khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Penyadapan ilegal saja tidak otomatis memenuhi unsur makar. Harus ada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidananya.

4.2. Pasal 193 KUHP: Makar terhadap Pemerintah

Pasal 193 mengatur:

Ayat (1):

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Ayat (2):

Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal ini memiliki objek dan tujuan hukum yang berbeda dari Pasal 191.

Pasal 191 berfokus pada makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 193 berfokus pada makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Oleh sebab itu, kedua pasal tersebut tidak boleh dicampuradukkan dalam analisis hukum.

Penerapannya harus disesuaikan dengan fakta, maksud, dan perbuatan yang dapat dibuktikan.

4.3. Perbedaan ancaman pidana

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 191 dan 193.

Catatan hukum penting: Ancaman pidana tersebut merupakan ketentuan undang-undang, bukan vonis terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa. Penetapan pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan pembuktian di pengadilan.

4.4. Mengapa tidak boleh langsung menyimpulkan makar?

Dalam negara hukum, penegakan hukum harus berlandaskan asas legalitas, pembuktian, dan praduga tidak bersalah.

Tidak setiap tindakan yang mengganggu Presiden dapat disebut makar.

Tidak setiap penyadapan ilegal dapat dikategorikan sebagai upaya menggulingkan pemerintah.

Namun, apabila penyadapan merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang memiliki tujuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 191 atau Pasal 193, maka penyidik wajib mengembangkan perkara sesuai ketentuan hukum.

Inilah batas penting antara pelanggaran teknologi informasi dan kejahatan terhadap keamanan negara.

V. PENYADAPAN ILEGAL DAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Selain KUHP Nasional, persoalan penyadapan juga harus dianalisis melalui peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Intersepsi komunikasi elektronik tanpa hak atau tanpa kewenangan yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks penyidikan, beberapa aspek penting harus diperiksa.

5.1. Legalitas kewenangan penyadapan

Penyidik harus memastikan:

- Apakah penyadapan dilakukan berdasarkan kewenangan hukum?

- Apakah terdapat izin atau prosedur yang diwajibkan?

- Apakah sasaran penyadapan sesuai dengan dasar kewenangan?

- Apakah jangka waktu dan ruang lingkup penyadapan dibenarkan?

- Apakah hasil penyadapan digunakan sesuai tujuan yang sah?

Kewenangan aparat penegak hukum tidak berarti kewenangan tanpa batas.

5.2. Akses ilegal terhadap sistem elektronik

Apabila terdapat akses terhadap perangkat, akun, server, jaringan, atau sistem komunikasi tanpa hak, penyidik perlu menguji ketentuan pidana yang relevan.

Hal ini meliputi:

1. Cara memperoleh akses.

2. Identitas pengguna perangkat.

3. Jejak digital.

4. Penguasaan data elektronik.

5. Pengiriman dan penerimaan informasi.

6. Kemungkinan penghapusan atau perubahan data.

5.3. Penghapusan dan manipulasi data elektronik

Jika ditemukan indikasi penghapusan data elektronik, pemeriksaan harus diarahkan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut bertujuan menghilangkan jejak, menghambat penyidikan, atau mempunyai tujuan lain.

Forensik digital menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi riwayat aktivitas elektronik dan menjaga integritas barang bukti.

5.4. Bukti elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan

Dalam perkara yang melibatkan teknologi canggih, bukti digital tidak boleh hanya didasarkan pada tangkapan layar atau pengakuan sepihak.

Diperlukan pemeriksaan forensik, dokumentasi penguasaan barang bukti, integritas data, dan metode pemeriksaan yang dapat diuji di pengadilan.

VI. ANCAMAN DEEP STATE: KETIKA KEKUASAAN INFORMASI BERADA DI LUAR PENGAWASAN NEGARA

Istilah Deep State sering digunakan dalam analisis politik untuk menggambarkan dugaan keberadaan jaringan kekuasaan informal di luar mekanisme pemerintahan yang dapat memengaruhi kebijakan negara.

Namun, istilah tersebut harus digunakan secara hati-hati.

Keberadaan suatu jaringan tersembunyi tidak boleh diasumsikan hanya berdasarkan dugaan penyadapan. Harus ada bukti mengenai struktur, koordinasi, kepentingan, dan aktivitas nyata.

6.1. Apa yang dimaksud dengan Deep State?

Dalam perspektif kelembagaan, istilah tersebut dapat merujuk pada dugaan jaringan pengaruh informal yang beroperasi melalui:

- Pejabat atau mantan pejabat.

- Jaringan kepentingan ekonomi.

- Kelompok politik.

- Penguasaan informasi strategis.

- Penyalahgunaan kewenangan birokrasi.

- Hubungan informal antarlembaga.

Tidak semua hubungan informal merupakan kejahatan. Persoalan muncul apabila jaringan tersebut digunakan untuk menghindari hukum, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang sah.

6.2. Risiko penyalahgunaan institusi negara

Salah satu ancaman terbesar dalam negara modern adalah ketika instrumen negara yang dibentuk untuk melindungi masyarakat justru disalahgunakan.

Perangkat intelijen, teknologi komunikasi, akses data, dan kemampuan pengawasan harus berada dalam sistem pengendalian yang jelas.

Tidak boleh ada lembaga, pejabat, atau kelompok yang merasa memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap siapa pun tanpa pertanggungjawaban hukum.

6.3. Pengaruh jaringan kekuasaan terhadap Presiden

Apabila terdapat pihak yang berusaha menggunakan informasi hasil penyadapan untuk memengaruhi keputusan Presiden, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri secara mendalam.

Penyidik harus membedakan antara:

- Kritik politik terhadap Presiden.

- Persaingan kepentingan politik.

- Konflik antarlembaga.

- Pelanggaran hukum dalam kegiatan penyadapan.

- Tindakan yang memenuhi unsur makar.

Demokrasi harus melindungi kritik dan oposisi yang sah. Sebaliknya, negara juga harus mampu menindak tindakan kriminal yang terbukti mengancam konstitusi.

VII. KUDA TROJAN: STRATEGI PENYUSUPAN DAN PENGENDALIAN DARI DALAM

Istilah Trojan Horse atau Kuda Troya berasal dari kisah sejarah dan mitologi Yunani mengenai penggunaan kuda kayu untuk memasukkan pasukan ke dalam kota Troya.

Dalam analisis keamanan modern, istilah tersebut menjadi metafora bagi ancaman yang masuk melalui sesuatu yang terlihat aman atau dipercaya.

Dalam konteks keamanan negara, analogi ini dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa kemungkinan risiko.

7.1. Penyusupan melalui akses yang sah

Seseorang yang memiliki akses resmi terhadap suatu sistem dapat menyalahgunakan akses tersebut untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangannya.

7.2. Penyalahgunaan kepercayaan kelembagaan

Sistem pemerintahan bergantung pada kepercayaan, integritas, dan pembagian tanggung jawab.

Apabila kepercayaan tersebut disalahgunakan, mekanisme pengawasan internal dapat kehilangan efektivitas.

7.3. Pengendalian informasi

Pihak yang menguasai informasi strategis berpotensi memengaruhi persepsi, hubungan antarlembaga, dan pengambilan keputusan.

Namun, penguasaan informasi tidak otomatis membuktikan adanya operasi untuk menjatuhkan Presiden.

Pertanyaan strategisnya adalah: apakah sistem keamanan nasional Indonesia sudah mampu mendeteksi ancaman yang berasal dari penyalahgunaan akses internal?

VIII. POTENSI DAMPAK TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Apabila kasus ini terbukti melibatkan tindakan terorganisasi dengan tujuan mengganggu kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor.

8.1. Stabilitas pemerintahan

Penyadapan yang menyasar komunikasi Presiden dapat menimbulkan persoalan kepercayaan dalam koordinasi pemerintahan.

Hubungan antara Presiden, menteri, lembaga negara, dan aparat keamanan harus tetap berlandaskan koordinasi konstitusional.

8.2. Stabilitas ekonomi

Kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan merupakan faktor penting bagi kepercayaan investor.

Apabila perkara ini berkembang menjadi konflik kelembagaan yang berkepanjangan, pasar dapat merespons melalui:

- Peningkatan persepsi risiko politik.

- Penundaan keputusan investasi.

- Kehati-hatian investor terhadap kebijakan pemerintah.

- Meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Namun, dampak tersebut bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Kondisi ekonomi juga dipengaruhi faktor global, fiskal, moneter, dan fundamental perusahaan.

8.3. Keamanan nasional

Informasi strategis yang bocor dapat memengaruhi kepentingan pertahanan, diplomasi, dan keamanan siber.

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap sistem pengamanan komunikasi pejabat negara menjadi kebutuhan mendesak.

8.4. Kepercayaan masyarakat

Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang transparan mengenai perkembangan perkara.

Keterbukaan informasi harus berjalan tanpa mengganggu kerahasiaan penyidikan dan tanpa mengorbankan hak-hak tersangka.

IX. TANGGUNG JAWAB POLRI DAN APARAT PENEGAK HUKUM

Dalam perkara ini, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung profesional, independen, dan akuntabel.

Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat mengungkap fakta tanpa intervensi kepentingan politik.

9.1. Mengungkap seluruh rantai tanggung jawab

Penyidikan tidak seharusnya berhenti pada orang yang secara teknis melakukan penyadapan.

Apabila bukti menunjukkan adanya pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, membiayai, atau menggunakan hasil penyadapan untuk tujuan kriminal, keterlibatan masing-masing pihak harus diperiksa sesuai hukum.

9.2. Memeriksa aliran informasi

Penyidik perlu mengidentifikasi:

- Sumber data yang diperoleh.

- Pihak yang mengakses data.

- Penerima informasi.

- Jalur distribusi informasi.

- Tujuan pemanfaatan informasi.

- Kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi.

9.3. Menjaga independensi penyidikan

Perkara yang menyangkut pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi memiliki tingkat sensitivitas yang besar.

Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal perlu dijalankan secara efektif.

9.4. Menghindari kriminalisasi politik

Penegakan hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk membungkam kritik, oposisi, atau perbedaan pandangan.

Setiap orang harus memperoleh perlindungan hukum yang sama, tanpa memandang jabatan, kekuatan politik, maupun kedekatan dengan kekuasaan.

X. MATRIKS RISIKO DAN LANGKAH PENANGANAN

Matriks tersebut merupakan kerangka analisis risiko, bukan kesimpulan bahwa seluruh ancaman di atas telah terjadi dalam perkara yang sedang disidik.

XI. STRATEGI PENGUATAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keamanan komunikasi dan pengawasan teknologi negara.

11.1. Audit seluruh perangkat penyadapan

Pemerintah perlu memastikan bahwa perangkat penyadapan yang dimiliki institusi negara tercatat, memiliki dasar kewenangan, dan berada dalam sistem pengawasan.

Audit harus mencakup:

- Kepemilikan perangkat.

- Pengadaan perangkat.

- Penggunaan dan operator.

- Catatan aktivitas.

- Pengendalian akses.

- Pertanggungjawaban penggunaan.

11.2. Penguatan BSSN

Badan Siber dan Sandi Negara memiliki peran penting dalam penguatan keamanan siber dan persandian nasional sesuai mandatnya.

Pemerintah perlu memperkuat:

1. Perlindungan komunikasi pejabat negara.

2. Pengamanan infrastruktur informasi strategis.

3. Deteksi ancaman siber.

4. Audit keamanan sistem.

5. Respons insiden siber.

6. Koordinasi keamanan informasi antarlembaga.

11.3. Pengawasan intelijen

Kegiatan intelijen harus tunduk kepada hukum dan mekanisme pengawasan.

Kerahasiaan operasi bukan alasan untuk menghilangkan akuntabilitas.

11.4. Perlindungan komunikasi Presiden

Sistem komunikasi Presiden perlu menggunakan standar keamanan yang tinggi, termasuk pengendalian perangkat, enkripsi, autentikasi, dan pemisahan jaringan berdasarkan tingkat sensitivitas informasi.

11.5. Pembentukan mekanisme evaluasi lintas lembaga

Pemerintah dapat melakukan evaluasi terkoordinasi yang melibatkan institusi terkait, dengan tetap menghormati pembagian kewenangan dan independensi masing-masing lembaga.

XII. PERSPEKTIF KONSTITUSI: PRESIDEN, DEMOKRASI, DAN KEDAULATAN RAKYAT

Indonesia bukan negara yang dibangun berdasarkan kekuasaan pribadi seseorang.

Indonesia adalah negara konstitusional yang kekuasaannya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dua prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menyikapi perkara penyadapan Presiden.

12.1. Presiden harus dilindungi dari tindakan kriminal

Presiden harus dapat melaksanakan kewenangan konstitusional tanpa ancaman kriminal, intimidasi, maupun tindakan ilegal yang bertujuan melumpuhkan pemerintahan.

12.2. Presiden tetap berada di bawah konstitusi

Perlindungan terhadap Presiden tidak berarti Presiden atau pemerintah bebas dari kritik dan pengawasan.

Semua tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum.

12.3. Kritik bukan makar

Dalam demokrasi, masyarakat berhak menyampaikan kritik, melakukan pengawasan, dan menyuarakan perbedaan pendapat.

Kritik keras terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat otomatis dikategorikan sebagai makar.

Makar harus dibuktikan melalui unsur tindak pidana yang telah ditetapkan undang-undang.

12.4. Kedaulatan rakyat tidak boleh dimanipulasi

Pergantian kekuasaan harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional.

Tidak boleh ada kelompok yang menggunakan kekuatan ilegal, manipulasi informasi, atau penyalahgunaan instrumen negara untuk menggantikan mekanisme demokrasi.

XIII. DIMENSI GEOPOLITIK: KEAMANAN PRESIDEN DAN KEPENTINGAN STRATEGIS INDONESIA

Indonesia memiliki posisi strategis dalam geopolitik internasional.

Letak geografis, kekayaan sumber daya alam, jalur perdagangan internasional, dan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikan stabilitas politik nasional sebagai kepentingan strategis.

Karena itu, keamanan komunikasi Presiden juga mempunyai dimensi geopolitik.

13.1. Persaingan kepentingan internasional

Dalam hubungan internasional, negara-negara memiliki kepentingan terhadap:

- Energi dan mineral strategis.

- Jalur perdagangan internasional.

- Stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

- Kebijakan pertahanan.

- Hubungan ekonomi dan investasi.

- Diplomasi Indonesia dalam ASEAN dan BRICS.

Namun, tidak boleh ada kesimpulan bahwa negara asing atau kekuatan geopolitik tertentu terlibat dalam kasus ini tanpa bukti.

13.2. Kemandirian teknologi nasional

Indonesia perlu memperkuat kemampuan teknologi sendiri dalam bidang:

1. Keamanan komunikasi pemerintahan.

2. Persandian nasional.

3. Pusat data strategis.

4. Infrastruktur digital.

5. Forensik elektronik.

6. Perlindungan informasi rahasia negara.

13.3. Kedaulatan digital

Kedaulatan negara pada era digital tidak hanya berkaitan dengan wilayah darat, laut, dan udara.

Kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan negara mengendalikan, melindungi, dan mengamankan sistem informasi strategisnya.

XIV. PROYEKSI PERKEMBANGAN KASUS: TIGA SKENARIO STRATEGIS

Berdasarkan perkembangan informasi hingga 5 November 2026, terdapat tiga kemungkinan arah perkembangan perkara yang perlu diperhatikan.

SKENARIO 1 — PENYADAPAN ILEGAL TANPA PEMBUKTIAN MAKAR

Skenario hukum pertama

Penyidikan membuktikan adanya penyadapan atau intersepsi ilegal, tetapi tidak menemukan bukti yang cukup mengenai maksud makar.

Konsekuensinya:

- Proses hukum berfokus pada tindak pidana penyadapan dan ITE.

- Pelaku diproses sesuai perbuatan yang terbukti.

- Pemerintah melakukan evaluasi pengawasan perangkat penyadapan.

SKENARIO 2 — DITEMUKAN HUBUNGAN DENGAN UPAYA MELUMPUHKAN PRESIDEN

Skenario berisiko tinggi

Penyidik menemukan bukti yang dapat menunjukkan adanya maksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Konsekuensinya:

- Unsur Pasal 191 perlu diuji secara hukum.

- Hubungan antara tindakan penyadapan dan maksud khusus harus dibuktikan.

- Pertanggungjawaban setiap pihak harus ditentukan berdasarkan keterlibatannya.

SKENARIO 3 — DITEMUKAN RANGKAIAN PERBUATAN UNTUK MENGGULINGKAN PEMERINTAH

Skenario ancaman konstitusional

Apabila ditemukan bukti mengenai maksud dan tindakan untuk menggulingkan pemerintah, penyidik dapat menguji penerapan Pasal 193 KUHP.

Konsekuensinya:

- Jaringan keterlibatan perlu ditelusuri.

- Peran pemimpin atau pengatur harus diperiksa.

- Proses hukum harus dilakukan berdasarkan pembuktian yang sah.

Ketiga skenario tersebut merupakan proyeksi analitis, bukan prediksi bahwa salah satunya pasti terjadi.

XV. REKOMENDASI STRATEGIS POINT CONSULTANT

Berdasarkan analisis hukum, politik, dan keamanan nasional, terdapat sepuluh rekomendasi strategis.

1. Pengungkapan perkara secara menyeluruh

Polri harus mengungkap fakta, motif, tujuan, dan seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti yang sah.

2. Pemeriksaan independen

Perlu dipastikan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penanganan perkara yang menyangkut pejabat tinggi.

3. Audit teknologi penyadapan

Seluruh perangkat penyadapan pada institusi terkait perlu dievaluasi legalitas, kepemilikan, penggunaan, dan mekanisme pengawasannya.

4. Penguatan keamanan komunikasi Presiden

Perlindungan komunikasi strategis Presiden harus menjadi prioritas keamanan nasional.

5. Penguatan BSSN

Kemampuan deteksi, pencegahan, dan penanganan ancaman siber harus ditingkatkan.

6. Penegakan hukum tanpa diskriminasi

Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena jabatan, pangkat, kekayaan, atau hubungan politik.

7. Perlindungan hak asasi manusia

Penyidikan harus tetap menghormati hak tersangka, hak korban, privasi, dan prinsip praduga tidak bersalah.

8. Pengawasan lembaga intelijen

Diperlukan keseimbangan antara kerahasiaan operasi dan pertanggungjawaban hukum.

9. Transparansi informasi kepada masyarakat

Pemerintah harus memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari berkembangnya disinformasi.

10. Evaluasi sistem keamanan nasional

Kasus ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola keamanan negara agar penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi.

XVI. PERTANYAAN KRITIS UNTUK PEMERINTAH DAN PENEGAK HUKUM

Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui proses penyidikan.

1. Mengapa komunikasi Presiden dapat menjadi sasaran dugaan penyadapan?

2. Siapa yang mempunyai akses terhadap perangkat dan sistem intersepsi?

3. Apakah terdapat pihak yang memerintahkan atau mengendalikan kegiatan tersebut?

4. Siapa penerima informasi yang diperoleh?

5. Apakah informasi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, politik, ekonomi, atau tujuan lainnya?

6. Apakah terdapat bukti mengenai tujuan melumpuhkan fungsi Presiden?

7. Apakah terdapat hubungan dengan pihak lain di luar institusi?

8. Bagaimana pengawasan terhadap perangkat penyadapan selama ini dijalankan?

9. Apakah sistem keamanan komunikasi pejabat negara sudah memadai?

10. Bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap individu atau institusi tertentu. Semuanya merupakan agenda pemeriksaan yang relevan untuk memastikan kejelasan perkara.

XVII. KESIMPULAN: NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan secara transparan, profesional, dan berdasarkan hukum.

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra pada 4 November 2026 mengenai adanya indikasi yang mengarah kepada makar menjadi perkembangan penting dalam proses penyidikan.

Namun, publik harus memahami perbedaan antara indikasi, dugaan, penetapan tersangka, dan pembuktian tindak pidana.

Pasal 191 KUHP Nasional memberikan ancaman pidana yang sangat berat terhadap makar dengan maksud menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Sementara Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Keduanya merupakan ketentuan hukum yang berbeda dan harus diterapkan secara tepat berdasarkan unsur-unsurnya.

Apabila penyidikan kelak membuktikan bahwa penyadapan merupakan bagian dari suatu tindakan yang bertujuan melumpuhkan Presiden, persoalannya tidak lagi sekadar penyalahgunaan teknologi komunikasi.

Persoalan tersebut dapat menyentuh keamanan konstitusional dan keberlangsungan pemerintahan negara.

Namun, jika unsur makar tidak terbukti, penegakan hukum tetap harus dilakukan terhadap tindak pidana lain yang terbukti.

Indonesia membutuhkan aparat yang kuat, tetapi kekuatan aparat harus selalu berada di bawah hukum.

Indonesia membutuhkan intelijen yang profesional, tetapi intelijen tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan tanpa pengawasan.

Indonesia membutuhkan Presiden yang terlindungi, tetapi perlindungan terhadap Presiden tidak boleh menghilangkan kebebasan demokrasi dan hak rakyat untuk melakukan pengawasan.

Negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh kelompok tersembunyi, kepentingan pribadi, ataupun penyalahgunaan instrumen kekuasaan.

Keamanan Presiden merupakan bagian dari keamanan negara. Akan tetapi, keamanan negara pada akhirnya harus diabdikan untuk melindungi kedaulatan rakyat dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

XVIII. EPILOG: INDONESIA HARUS MENJAGA NEGARA, BUKAN SEKADAR MENJAGA KEKUASAAN

Perjalanan bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat menjadi ancaman bagi negara itu sendiri.

Kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh senjata, aparat, teknologi, atau besarnya kewenangan pemerintah.

Kekuatan negara justru ditentukan oleh tegaknya hukum, integritas lembaga, kepercayaan rakyat, serta kesediaan seluruh pemegang kekuasaan untuk tunduk kepada konstitusi.

Kasus ini harus menjadi peringatan bahwa teknologi yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Jangan sampai negara memiliki perangkat keamanan yang canggih, tetapi gagal melindungi integritas institusinya sendiri.

Jangan sampai aparat yang diberi mandat menjaga negara justru menyalahgunakan kewenangannya.

Dan jangan sampai demokrasi Indonesia kehilangan kepercayaan rakyat akibat ketidakjelasan penegakan hukum.

INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM, BUKAN NEGARA KEKUASAAN.

PRESIDEN HARUS DILINDUNGI, KONSTITUSI HARUS DIJAGA, DAN KEDAULATAN RAKYAT HARUS DIHORMATI.

NKRI HARGA MATI!

XIX. REFERENSI DAN LANDASAN ANALISIS

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 191 dan Pasal 193.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya.

4. Peraturan perundang-undangan mengenai intelijen negara dan keamanan siber.

5. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Yusril: Indikasi Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Masih Didalami, 4 November 2026. 

6. ANTARA News, Menko Yusril: Kasus Penyadapan terhadap Presiden Terindikasi Makar, 4 November 2026.

7. ANTARA News, Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Tidak Terindikasi Makar, 3 November 2026.

8. Detik, perkembangan pernyataan Yusril mengenai dugaan upaya melumpuhkan Presiden, 4 November 2026.

  

Catatan editorial : 

Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia sampai 5 November 2026. Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, motif makar, maupun jaringan kekuasaan tersembunyi belum boleh dianggap sebagai fakta hukum sebelum dibuktikan melalui proses peradilan.

POINT CONSULTANT

INDEPENDENT POLICY AND STRATEGIC ANALYSIS

PENULIS : R Try Noegroho, by POINT Consultant

Kediri, 5 November 2026

MOTTO

Kebenaran harus diungkap, hukum harus ditegakkan, dan kedaulatan bangsa harus dijaga.

Saran pengembangan publikasi: Artikel ini dapat dijadikan kajian strategis nasional POINT Consultant dengan judul Inggris Presidential Surveillance, Alleged Treason and Indonesia's National Security: Constitutional Integrity, Deep State Risks and the Rule of Law.