Mengusir Warga & Perbuatan Tidak Menyenangkan

Mengusir Warga & Perbuatan Tidak Menyenangkan



Foto : foto ini diambil tepat kejadian pengusiran dekat pos perumahan Ngriya Ngronggo Kota Kediri 

Ini adalah rangkaian kronologi kejahatan terencana sudah lama, masih banyak bukti-bukti penguasaan Perumahan Ngriya Ngronggo Kota.
Makna penguasaan bisa seperti bentuk premanisme, modus pungli.

Harapan secepatnya aparat yang berwenang menegakkan hukum di wilayah kota Kediri.

Kita sebagai warga melaporkan kejadian-kejadian kejahatan dengan bukti-bukti yang ada.
Arogan ya itulah telah ditunjukkan Wawan (RT gadungan = informasi dari kelurahan Ngronggo belum ada pembentukan RT sah, ini sudah lama sejak tahun 2019/2020, karena saya termasuk penghuni awal (masih ada 5-6 penghuni, baru banyak menyusul) termasuk orang awal penghuni perumahan Ngriya Ngronggo Kota berlangsung tentunya setingan modus ini pasti dan jelas ada pengeraknya (keterangan ada di kronologi ini bagian serunya, berharap supaya pihak aparat melakukan tugasnya).

Kronologi :
Pada tanggal, 1 Pebruari 2025, sekitar pukul 08.30 -09.00 pagi, saya pulang dari beli pisang & kuliner untuk tukang dirumah.

Di pos (pos ada 2) perumahan Ngriya Ngronggo Kota Kediri saya ketemu Wawan, saya tanya baik-baik tentang cat tembok di pos, yang saya diusir sembari ini bukan urusanmu.
Ini sebenarnya masalah lama bahwa, lingkungan perumahan Ngriya Ngronggo Kota dikuasai preman (memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain).

Sembari saya jawab :

Kita warga punya hak yang sama, Indonesia sudah merdeka, kok disini ada perbuatan semena-mena, diskriminasi, intimidasi hingga sabotase.

Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya di sini.

Hukum hukum hukum harus ditegakkan....

Saat itu waktu saya tanya:

Oleh Piro duite (dapat berapa pungutan di perumahan Ngriya Ngronggo Kota), jawabnya Wawan di RT gadungan 1/2 milyar (Rp 500 JT).

Perlu diperdalam ucapan tersebut (untuk penyidik).


Bukti foto  :






Dugaan bahwa kelompok ini membangun pos tandingan (2 pos, pos dari developer dan pos tandingan sering untuk kumpul-kumpul kelompoknya dari luar warga perumahan.

Bukti foto (diambil beberapa Minggu yll, 16 Januari 2025 sore hari)  :





Pos fasum dari developer tampak samping



Pada hari itu, tanggal 1 Pebruari 2025, pukul 11.20 saya WA kebetulan staff kelurahan Ngronggo.

Berikut isi Wa-nya, dia menerangkan bahwa perumahan Ngriya Ngronggo Kota kota Kediri belum ada RT-nya yang menjalankan permasalahan si Wawan F7 sejak dulu ngaku-ngaku sebagai RT diduga modus pungli :





KLIK DISINI :

Rangkaian kejadian dirangkum dalam sebuah kronologi kejadian diduga persekongkolan kejahatan pungli dan bentuk premanisme di perumahan Ngriya Ngronggo Kota, menjadi perhatian khusus ada tindakan diskriminasi, intimidasi hingga sabotase, berikut kronologi tersebut :

1. Peristiwa Sore Lanjutan Kronologi Kejadian

https://pointconsultant3.blogspot.com/2024/10/peristiwa-sore-lanjutan-kronologi.html

2. KRONOLOGI KEJADIAN

https://pointconsultant3.blogspot.com/2024/06/kronologi-kejadian.html

3. SABOTASE

https://pointconsultant3.blogspot.com/2022/12/sabotase.html

4. KRONOLOGI KEJADIAN-KEJADIAN DAN INFORMASI WARGA DI PERUMAHAN GRIYA NGRONGGO KOTA JLN. SAWAH BESAR KELURAHAN NGRONGGO KEC. KOTA KOTA KEDIRI

https://pancaintiteknik.blogspot.com/2024/06/blog-post.html

5. DATA FOTO KRONOLOGI

https://pancaintiteknik.blogspot.com/2021/07/data-foto-kronologi.html


Mudah mudahan dengan adanya laporan ini bisa menciptakan keamanan kota Kediri aman dan nyaman.



________

Hukum Mengusir Warga 

Hukum warga dapat merujuk pada penggunaan kekerasan atau intimidasi terhadap orang lain. Kekerasan atau intimidasi yang dilakukan secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. 

Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan dan intimidasi :
- Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan bagi siapa saja yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. 
Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana ini terjadi ketika sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan. 

Bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah : 
- Barangsiapa yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

- Pasal 167 ayat (1) KUHP mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 5-9 bulan bagi siapa saja yang memaksa masuk ke dalam rumah orang lain. 
- Intimidasi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi hukum. 
Pasal 167 ayat (1) KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang memaksa masuk atau berada di rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup orang lain tanpa izin. 

Unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah: Barang siapa, Secara melawan hukum, Memaksa masuk. 

Sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 5,9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. 

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan jika : 
- Melakukan perusakan
- Memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jahatan palsu
- Ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang
- Sanksi pidana dapat ditambah sepertiga jika pelakunya lebih dari satu orang. 


Perbuatan Tidak Menyenangkan

Dicuplik dari sumber hukumonline.com, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Tahun 2013 (“Putusan MK 1/2013”) telah dihapus, sehingga menjadi :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
Menyambung pertanyaan Anda, pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal Anda bisa dijerat Pasal 335 ayat (1) butir kedua KUHP dalam hal dilakukan dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

R. Soesilo dari buku yang sama menjelaskan paksaan itu dilakukan dengan ancaman menista atau ancaman menista dengan tulisan (hal. 239).
Kemudian menyesuaikan bunyi Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, jumlah maksimum denda dilipatgandakan 1.000 kali menjadi Rp4,5 juta.


Foto-foto dibawah ini  kita selalu melakukan komunikasi :






Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama