Lamunan Mukidi Menjadi Presiden : Rasionalisasi dan Jalanan yang Mulus
Sudarsono Soedomo
*Lamunan Mukidi Menjadi Presiden: Rasionalisasi dan Jalanan yang Mulus*
--Sudarsono Soedomo—
Di sebuah sore yang agak mendung, Mukidi—warga biasa dengan kemampuan ngopi di atas rata-rata nasional—tiba-tiba melamun menjadi presiden. Bukan presiden arisan RT, melainkan presiden republik sungguhan. Ketika dalam lamunan itu ia dikerubungi wartawan dan ditanya, “Apa program prioritas Anda, Pak?”, Mukidi menghela napas panjang, seolah-olah baru saja membaca tiga jilid buku ekonomi publik.
“Pada prinsipnya,” ujar Mukidi dengan diksi yang mulai meninggi, “program yang akan saya luncurkan kurang lebih sejalan dengan program pemerintah yang telah berjalan, namun dengan penyesuaian berbasis rasionalitas fiskal.” Wartawan terdiam, sebagian pura-pura mencatat.
Ia melanjutkan, “Soal gizi, misalnya, akan difokuskan secara presisi kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan yang terlalu menyebar sering kali menimbulkan inefisiensi. Dengan penajaman sasaran, anggaran dapat dihemat, dan ruang fiskal dapat diperluas.”
Kata “ruang fiskal” diucapkannya dengan tekanan seakan-akan ia baru saja pulang dari seminar internasional. “Ruang fiskal yang terlalu sempit,” lanjutnya, “akan menyulitkan pemerintah melakukan manuver ketika menghadapi kejutan eksternal. Bayangkan jika terjadi shortage suplai minyak akibat perang di kawasan Teluk; tanpa ruang fiskal yang memadai, respons kita akan kaku, bahkan panik.”
Intinya, kata Mukidi sambil membenarkan posisi duduk imajinernya di Istana, adalah rasionalisasi besar-besaran. Bukan pemangkasan serampangan, melainkan penataan ulang prioritas agar negara tidak hidup dari utang keberanian semata.
Namun ide Mukidi tidak berhenti pada angka-angka. Justru pada cara mengeksekusi program, ia memilih menentang arus. “Sebagai presiden,” katanya, “saya tidak akan terlalu sering berada di kantor untuk menerima laporan formalistik. Saya akan lebih banyak berada di luar, berkeliling negeri, melihat bersama rakyat bagaimana mesin birokrasi bekerja.”
“Bukankah itu melelahkan, Pak?” tanya seorang wartawan.
Mukidi tersenyum tipis, lalu mulai berfilosofi dengan kadar filsafat ala kadarnya. “Masyarakat kita ini, harus kita akui secara jujur, masih memiliki residu feodalisme. Jika saya hanya duduk di kantor dan menunggu laporan, maka laporan yang masuk besar kemungkinan hanya berisi hal-hal yang menyenangkan saya sebagai presiden. Semua akan tampak hijau, meski di lapangan mungkin banyak yang kuning, bahkan merah.”
Ia berhenti sejenak, memberi jeda dramatik.
“Demikian pula ketika saya turun ke lapangan secara terjadwal dan seremonial, yang ditampilkan kepada saya tentu versi terbaik yang telah disiapkan. Tetapi realitas tidak selalu identik dengan panggung.”
Mukidi lalu mengemukakan teori yang membuat wartawan saling pandang. “Karena saya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terlalu banyak pemberitahuan, maka jalan-jalan yang akan saya lalui pasti diperbaiki. Itu efek samping yang konstruktif. Rakyat banyak tetap menikmati infrastruktur yang lebih baik, meski motivasinya mungkin demi menyambut presiden.”
Ia menyimpulkan dengan kalimat yang terdengar sok akademis, “Masyarakat feudal harus dipimpin dengan cara yang counter-feudal, agar feodalisme itu tidak semakin menjadi-jadi. Kepemimpinan tidak boleh sekadar menikmati penghormatan, tetapi harus merusak pola penghormatan yang berlebihan itu sendiri. Dari situlah demokrasi yang lebih sehat dan kesadaran kolektif bernegara yang lebih sehat dapat bertumbuh.”
Lamunan selesai. Kopi di cangkirnya sudah dingin. Mukidi kembali menjadi warga biasa. Tetapi entah mengapa, jalan di depan rumahnya terasa perlu segera diperbaiki.
(mBogor, 05032026)
