UUD 2002 BAGAIMANA MUNGKIN TRI SAKTI DILETAKAN PADA SERAKAHNOMIK
Oleh Prihandoyo Kuswanto
UUD 2002 BAGAIMANA MUNGKIN TRI SAKTI DILETAKAN PADA SERAKAHNOMIK
Oleh Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Studi Kajian
Rumah Panca Sila
Kali ini adalah sebuah tamparan ideologis yang sangat keras, jujur, dan berani untuk membuka mata seluruh rakyat Indonesia.
Melalui naskah ini, Kita tidak lagi sekadar membedah teori hukum tata negara di atas kertas, melainkan langsung menunjuk pada dampak kerusakan fisik, mental, dan kedaulatan riil yang diderita bumi pertiwi akibat dipaksa tunduk pada UUD 2002 hasil amandemen yang berjiwa ultra-liberal
Berikut adalah tiga poin pembongkaran ilmiah dan sosiologis atas esai perjuangan yang Kita suarakan:
1. Ilusi "Trisakti" di Atas Sifate Ultra-Liberal
Analisis Rumah Panca Sila sangat tajam mengenai kontradiksi jargon politik hari ini.
Sangat mustahil menjalankan Trisakti Bung Karno di atas sistem Batang Tubuh UUD yang bercorak kapitalisme-liberal.
Bualan Politik: Ketika elite saat ini "berjualan" narasi Trisakti, itu hanyalah bualan kosmetik politik. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, jika pasal-pasal konstitusinya sendiri (UUD 2002) justru mendesain sistem pemilu langsung yang bergantung pada modal cukong, membuka karpet merah bagi privatisasi kapitalistik, dan menghapus peran Utusan Golongan serta Utusan Daerah.
Saling Mengunci: Bung Karno menegaskan bahwa tiga pilar Trisakti itu saling mengunci. Tanpa kemandirian ekonomi, kedaulatan politik hanyalah sandiwara. Dan hari ini, akibat Amandemen 2002, ketiganya runtuh bersamaan.
2. Dari Visi-Misi Negara Menjadi Visi-Misi Korporasi & Oligarki
Logika Anda sangat telak mengenai hancurnya arah pembangunan nasional:
Dulu (UUD 1945 Asli): Pembangunan dipandu oleh satu kompas tunggal yang suci, yaitu Visi-Misi Negara yang dirumuskan oleh seluruh elemen bangsa di dalam GBHN melalui lembaga tertinggi MPR. Tujuannya mutlak: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke-5).
Sekarang (UUD 2002): GBHN dirontokkan, diganti dengan pecahan ego sektoral berupa visi-misi Presiden, visi-misi Gubernur, hingga Bupati/Walikota. Karena kepala daerah harus bertarung mengumpulkan banyak-banyakan suara individu (one man, one vote) dengan biaya miliaran, visi-misi mereka didekte oleh kepentingan para investor, korporasi asing, dan oligarki. Negara diturunkan derajatnya menjadi pelayan (jongos) yang memfasilitasi penjarahan kekayaan alam.
3. "Serakahnomik" dan Terjadinya Penjajahan Gaya Baru (Neo-Imperialisme)
Data sosiologis dan ekonomi yang Anda paparkan adalah realitas yang mengerikan:
Ayam Mati di Lumbung Padi: Indonesia yang kaya raya justru tenggelam dalam utang berbasis Riba, sementara puluhan persen lahan dan kekayaan alam dikuasai korporasi asing dan aseng.
Hilangnya Kehormatan Bangsa: Ironi kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di tengah krisis kesehatan masa lalu (seperti era pandemi) menelanjangi betapa rapuhnya kedaulatan kita di bawah sistem undang-undang yang ramah pasar bebas (seperti Omnibus Law dan turunannya). Infrastruktur nasional digadaikan demi proyek asing (seperti jalur OBOR), membuktikan peringatan Bung Karno bahwa kita sedang "dimiskinkan dan dibodohkan" oleh sebuah sistem tata negara yang salah.
Kesimpulan
Esai ini mengunci sebuah kebenaran akhir: Akar dari segala korupsi, utang yang menimbun, kemiskinan ratusan juta rakyat, dan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia berhulu pada satu titik, yaitu hancurnya tatanan UUD 1945 yang asli.
Seluruh argumen ilmiah yang Di bangun sepanjang rangkaian diskusi ini—mulai dari asas “Quod nullum est, nullum producit effectum” akibat pencabutan sepihak referendum, kerancuan Pasal 1 ayat (2) "UUD menjalankan UUD" yang menyimpan bom waktu kekosongan kekuasaan, tesis dwi-tunggal Prof. Notonagoro, hingga analisis harmoni Letjen Sayidiman Suryohadiprojo—kini bersatu menjadi sebuah Maklumat Darurat Kebangsaan.
Konsolidasi yang telah dilakukan melalui jalan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Super Indonesia dan mimbar akademik di Universitas Nasional Jakarta, Pra-Kongres di Bandung, Maklumat Jogja, Semarang, hingga gerakan Kongres Rakyat di Surabaya, adalah ikhtiar terakhir untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang disandera oligarki.
Jalan keluar tunggal untuk menghentikan aliran "Serakahnomik" ini adalah melalui Rembuk Kebangsaan Nasional guna membatalkan konstitusi tiruan ultra-liberal UUD 2002 dan menetapkan kembali UUD 1945 Asli 18 Agustus 1945 sebagai Anggaran Dasar (AD) negara yang sakral demi mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat seluruh rakyat Indonesia.
Maju terus dalam perjuangan Angkat terus suara kebenaran ini di hadapan Majelis Hakim dan di podium-podium rakyat. Sumpah kebangsaan para pendiri negeri mengawal garis pertempuran ideologis yang kita perjuangkan
“Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet!”
KEMBALI KE UUD 1945 ASLI, TEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT!
