MELURUSKAN SEJARAH: BENARKAH JENDERAL A.H. NASUTION PERNAH MENYADAP PRESIDEN SOEKARNO?
Oleh: Dr.M. Hatta Taliwang, M.I.Kom.
MELURUSKAN SEJARAH: BENARKAH JENDERAL A.H. NASUTION PERNAH MENYADAP PRESIDEN SOEKARNO?
Oleh: Dr.M. Hatta Taliwang, M.I.Kom.
_Penulis Disertasi Tentang Jenderal AH Nasution, Peranannya Dalam Peralihan Kekuasaan dari Soekarno Ke Soeharto_
PENGANTAR
Seorang podcaster menunjuk halaman 322 buku *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 6, karya Jenderal Besar A.H. Nasution sebagai referensi bahwa pada masa lalu Jenderal A.H. Nasution juga pernah menyadap Presiden Soekarno.
Referensi tersebut kemudian digunakan untuk membenarkan tindakan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut hemat saya, penyamaan kedua peristiwa tersebut tidak tepat. Ada perbedaan mendasar dari segi latar belakang, tujuan, metode, sasaran, durasi, serta konteks politik dan keamanan negara.
Untuk memahami persoalannya, mari kita lihat kembali apa yang sebenarnya diceritakan Jenderal A.H. Nasution dalam bukunya.
I. SIAPA SRIHARTO HARJOMIGUNO DAN APA TUGASNYA?
Dalam buku *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 6, halaman 321–326, Nasution menceritakan kegiatan seorang informan bernama Sriharto Harjomiguno.
Sriharto merupakan anggota jaringan intelijen Direktorat Khusus (Ditsus) Menko Hankam yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution. Ia telah mengikuti pendidikan intelijen di Bogor dan mendapat tugas menyusup ke lingkungan PKI.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Sriharto bekerja di sebuah perusahaan di wilayah Karanganyar, Solo. Ia kemudian terpilih menjadi pengurus organisasi buruh di tempat tersebut.
Ia juga aktif dalam organisasi politik, yaitu Partindo.
Melalui kedekatannya dengan lingkungan organisasi buruh dan politik tersebut, Sriharto dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan internal PKI setempat. Secara berkala, informasi itu dilaporkan kepada Ditsus Menko Hankam.
Di samping itu, Sriharto juga menjalin hubungan dengan jaringan intelijen GPTP Brigade 17, yang berkaitan dengan lingkungan bekas Tentara Pelajar.
Dengan demikian, Sriharto menjalankan tugas sebagai informan yang menyusup ke lingkungan organisasi yang menjadi sasaran pengumpulan informasi intelijen.
II. BAGAIMANA SRIHARTO MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI AIDIT DAN SOEKARNO?
Ketika D.N. Aidit menjadi buronan dan bersembunyi di wilayah Solo setelah peristiwa G30S, Sriharto memperoleh tugas dari jaringan intelijennya untuk mendekati dan mengawal Aidit.
Bahkan, Aidit pernah disembunyikan di rumah Sriharto.
Dalam situasi tersebut, Aidit pernah menerima seorang kurir dari Presiden Soekarno, yaitu seorang perwira Cakrabirawa.
Melalui jaringan dan penyusupan inilah Sriharto memperoleh informasi mengenai komunikasi antara Presiden Soekarno dan D.N. Aidit.
Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada jaringan intelijen yang dipimpinnya.
Perlu digarisbawahi: berdasarkan uraian tersebut, Sriharto memperoleh informasi melalui penyusupan dan akses terhadap lingkungan orang-orang yang berkomunikasi dengan Aidit. Tidak serta-merta berarti Jenderal A.H. Nasution melakukan penyadapan elektronik secara langsung terhadap Presiden Soekarno.
III. APA ISI PESAN SOEKARNO KEPADA AIDIT?
Dalam buku *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 6, halaman 321–326, Nasution mengungkap informasi mengenai pesan Presiden Soekarno kepada Aidit.
Secara garis besar, isi pesan tersebut adalah:
1. Untuk sementara, Soekarno belum dapat menyampaikan pidato-pidato yang sesuai dengan saran Aidit.
2. Soekarno masih menyampaikan pidato-pidato umum, sambil berusaha mengubah pikiran para panglima agar tidak hanya memusatkan perhatian pada tugas penumpasan G30S.
3. Mengingat situasi yang berkembang, Aidit tidak dapat tinggal lebih lama di Solo. Ia harus segera menyingkir dan sedapat mungkin kembali ke Jakarta.
4. Penjemputan Aidit akan menghadapi kesulitan teknis.
5. Saran-saran dan laporan Aidit sebelumnya telah diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Informasi tersebut memperlihatkan adanya komunikasi politik antara Aidit dan Presiden Soekarno pada masa setelah G30S.
Bagi intelijen militer, informasi seperti itu tentu mempunyai arti penting dalam membaca perkembangan situasi politik dan keamanan negara.
IV. BAGAIMANA OPERASI PENANGKAPAN AIDIT BERLANGSUNG?
Pada awal November 1965, Sriharto menyusun rencana untuk menangkap Aidit. Rencana tersebut dibicarakan dengan pimpinan jaringan GPTP Brigade 17 bernama Suhari.
Keduanya kemudian menghadap Kolonel Yasir Hadibroto, yang mendapat tugas dari Kostrad untuk menangani situasi di Jawa Tengah.
Kolonel Yasir tidak langsung mempercayai Sriharto.
Ia terlebih dahulu memeriksa identitas dan surat penugasan Sriharto. Sebab, Sriharto justru selama ini bergaul di lingkungan orang-orang yang dianggap merah atau dekat dengan PKI.
Kolonel Yasir kemudian melakukan pengecekan ke Jakarta untuk memastikan bahwa Sriharto benar-benar memiliki hubungan penugasan dengan Ditsus Menko Hankam.
Setelah memperoleh keyakinan mengenai identitas dan kedudukan Sriharto, operasi pengejaran dan penangkapan Aidit dilanjutkan.
Sejumlah sumber sejarah menyebut Aidit akhirnya ditangkap di Solo pada 22 November 1965.
Kolonel Yasir Hadibroto kemudian membawa Aidit ke Boyolali. Menurut kesaksian versi Yasir, Aidit ditembak mati di sana.
Perlu dicatat bahwa bagian akhir nasib Aidit tersebut juga memiliki persoalan sejarah tersendiri, terutama mengenai proses penangkapan, pembunuhan tanpa pengadilan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
V. APAKAH OPERASI INTELIJEN NASUTION SAMA DENGAN PENYADAPAN LISTYO SIGIT?
Inilah pokok persoalan yang perlu kita luruskan.
Menurut saya, menyamakan kedua peristiwa tersebut merupakan perbandingan yang tidak *apple to apple*.
Ada sejumlah perbedaan mendasar.
1. Latar belakang dan kepentingan keamanan
Jenderal A.H. Nasution merupakan salah seorang calon korban penculikan dalam peristiwa G30S. Ia selamat, tetapi ajudannya, Kapten Pierre Tendean, dan putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, menjadi korban.
Enam jenderal TNI AD lainnya juga terbunuh dalam peristiwa tersebut.
Dengan demikian, Nasution mempunyai kepentingan keamanan yang sangat mendasar untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana jaringan mereka bekerja, serta apa kemungkinan tindakan lanjutan setelah kegagalan G30S.
Operasi intelijen tersebut berlangsung dalam situasi negara yang sedang mengalami krisis politik dan keamanan luar biasa.
2. Sasaran operasi
Dalam kasus Nasution, sasaran utama penyusupan Sriharto adalah lingkungan PKI dan jaringan orang-orang yang berkaitan dengan persembunyian D.N. Aidit.
Informasi mengenai komunikasi Soekarno dan Aidit merupakan informasi yang diperoleh melalui jaringan tersebut.
Dengan kata lain, sasaran operasinya adalah memperoleh informasi tentang perkembangan jaringan dan situasi keamanan pasca-G30S.
Hal ini berbeda dengan dugaan penyadapan langsung terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
3. Metode yang digunakan
Operasi Sriharto menggunakan metode penyusupan manusia atau informan intelijen (*human intelligence/HUMINT*).
Ia masuk ke organisasi buruh, mendekati lingkungan PKI, memperoleh kepercayaan orang-orang di sekitarnya, dan melaporkan informasi yang diperoleh.
Sementara itu, dugaan kasus Listyo Sigit menyangkut penggunaan sistem penyadapan elektronik atau *technical interception*, yakni memasukkan nomor telepon ke dalam sistem pemantauan komunikasi.
Keduanya jelas berbeda secara teknis dan operasional.
4. Durasi dan cakupan operasi
Operasi Sriharto dalam konteks pengejaran Aidit berlangsung dalam rangkaian peristiwa yang relatif terbatas, dengan sasaran dan kepentingan intelijen tertentu.
Sementara itu, menurut keterangan yang disampaikan Bareskrim pada November 2026, dugaan penyadapan oleh kelompok Listyo Sigit berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Sasarannya juga disebut tidak hanya Presiden Prabowo, melainkan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Karena itu, persoalan cakupan dan potensi kebocoran informasi negara dalam kasus ini harus diperiksa secara serius.
5. Kedudukan dan pertanggungjawaban
Operasi intelijen Nasution harus dinilai dalam konteks tugas intelijen pertahanan dan keamanan negara pada situasi pasca-G30S.
Sedangkan dugaan tindakan Listyo Sigit harus dinilai berdasarkan kewenangan, prosedur hukum, tujuan operasi, serta pertanggungjawaban institusional yang berlaku.
Tidak cukup hanya mengatakan bahwa kedua-duanya sama-sama kegiatan intelijen.
Dalam negara hukum, suatu tindakan tidak otomatis menjadi sah hanya karena dilakukan oleh pejabat tinggi atau aparat negara.
VI. PERKEMBANGAN KASUS LISTYO SIGIT
Sebagai tambahan, pada 3 November 2026 Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan dugaan bahwa perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit, diteruskan melalui sejumlah pejabat, dan hasilnya diterima oleh Listyo Sigit sebagai *end user*.
Dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026.
Informasi ini tentu perlu diuji melalui proses hukum dan pembuktian. Penetapan tersangka tidak sama dengan putusan bersalah.
Namun, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya sangat serius karena menyangkut penggunaan perangkat dan kewenangan negara untuk memantau komunikasi Presiden serta sejumlah pihak lainnya.
VII. KESIMPULAN
Menurut hemat saya, cerita mengenai Sriharto Harjomiguno dalam buku *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 6, karya Jenderal A.H. Nasution tidak dapat dijadikan pembenaran langsung terhadap dugaan penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit.
Ada perbedaan mendasar antara:
1.Menyusupkan informan ke lingkungan organisasi yang menjadi sasaran intelijen.
2.Memperoleh informasi dari jaringan manusia yang berada dekat dengan tokoh sasaran.
3.Melakukan penyadapan elektronik terhadap komunikasi seseorang.
Ketiganya merupakan metode yang berbeda.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap operasi intelijen pada masa lalu pasti benar atau bebas dari persoalan hukum dan etika.
Saya hanya ingin menegaskan bahwa sejarah harus dibaca secara utuh, tidak dipotong-potong, dan tidak digunakan secara serampangan untuk membenarkan tindakan yang berbeda konteks dan metodenya.
Jenderal A.H. Nasution melakukan operasi intelijen dalam konteks krisis keamanan pasca-G30S. Sementara dugaan tindakan Listyo Sigit harus diuji berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku pada masa sekarang.
Dua peristiwa tersebut tidak bisa begitu saja disamakan.
***MHT18112026***
Referensi
1 A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6, Masa Kebangkitan Orde Baru, Gunung Agung, Jakarta, 1987, khususnya halaman 321–326.
2. Tirto.id, "Jasir Hadibroto dan Eksekusi Mati D.N. Aidit."
3. Tirto.id, "Eksekusi Mati D.N. Aidit Berasal dari Perintah Soeharto."
4.Kompas, "Di Mana DN Aidit Saat Peristiwa G30S Terjadi?"
5. CNN Indonesia, 12 November 2026, "Kapolri Sebut Perintah Penyadapan Prabowo Berasal dari Listyo Sigit."
Reposting



