Antara Persatuan yang Memaksa dan Perpisahan yang Menipu
--Sudarsono Soedomo—
*Antara Persatuan yang Memaksa dan Perpisahan yang Menipu*
--Sudarsono Soedomo—
Di tengah riuh suara yang menuntut perpisahan dan suara yang membela persatuan, kita sering kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Kedua kubu sama-sama terjebak dalam romantisme: yang satu meromantisasi "persatuan" sebagai nilai sakral yang tak boleh digugat, yang lain meromantisasi "kemerdekaan" sebagai obat ajaib bagi segala luka. Keduanya sama-sama berbahaya karena menutupi nalar dengan emosi.
Kepada pihak yang bersikeras mempertahankan persatuan, saya ingin mengingatkan: persatuan bukanlah nilai moral yang berdiri sendiri. John Rawls, dalam _A Theory of Justice_, mengajarkan kita bahwa sebuah struktur sosial hanya adil jika ia memenuhi _Difference Principle_—ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika ia menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung. Jika persatuan ini justru menghasilkan kesengsaraan yang persisten bagi daerah-daerah tertentu, maka persatuan tersebut telah gagal dalam uji keadilan. Memaksa mereka tetap bertahan dengan dalih "jaga keutuhan bangsa" bukan lagi kebajikan, melainkan bentuk penjajahan dengan label baru. Persatuan yang tidak bisa menjawab pertanyaan, _"Apa untungnya bagi kalian yang paling kami rugikan?"_ adalah persatuan yang rapuh dan tidak bermoral.
Namun, kepada pihak yang menyerukan perpisahan, saya juga ingin menyampaikan peringatan yang tak kalah keras: berpisah bukanlah jaminan kemakmuran. Kasus Timor Timur adalah pengingat yang pahit. Kemerdekaan memang memberi mereka kedaulatan politik dan harga diri yang dirampas, tetapi kemakmuran ekonomi yang dijanjikan tidak datang dengan sendirinya. Negara baru harus membangun institusi dari nol, menghadapi biaya transaksial yang masif, dan tidak jarang terjebak dalam "kutukan sumber daya" di mana elit lokal menggantikan elit pusat dalam memperebutkan kue yang sama. Perpisahan tanpa kesiapan institusional dan kemandirian ekonomi yang riil hanyalah mengganti satu bentuk kesengsaraan dengan bentuk kesengsaraan yang lain. Romantisme kemerdekaan, sama seperti romantisme nasionalisme, adalah racun bagi nalar.
Di sinilah teori Allen Buchanan tentang _Remedial Right Only_ menjadi jembatan yang penting. Buchanan berargumen bahwa hak untuk berpisah bukanlah hak absolut, melainkan hak perbaikan yang muncul ketika negara induk secara persisten melakukan ketidakadilan dan gagal menyediakan jalan reformasi internal. Ini berarti tuntutan perpisahan tidak bisa dianggap remeh sebagai "gerakan makar" atau "provokasi asing". Ia memiliki logika rasionalnya sendiri, yang lahir dari akumulasi kekecewaan yang tidak lagi bisa ditampung oleh sistem.
Pesan khusus untuk para pejabat pemerintah: ketika suara perpisahan mengeras, jangan refleksif menjawab dengan ancaman atau retorika kosong tentang "NKRI harga mati". Dengarkan dulu substansi keluhannya. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, _"Apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat keadilan dalam persatuan ini?"_ Jika jawabannya tidak, maka Anda tidak punya hak moral untuk marah ketika orang memilih pergi. Solusi yang dewasa bukanlah membungkam kritik atau memaksakan kesetiaan, melainkan merenovasi kontrak sosial secara fundamental—melalui desentralisasi yang bermakna, keadilan distributif yang nyata, dan kehadiran negara yang mengayomi, bukan hanya memungut.
Persatuan yang layak diperjuangkan adalah persatuan yang membuat semua pihak, terutama yang paling dirugikan, merasa bahwa tinggal bersama adalah pilihan yang lebih menguntungkan daripada pergi. Jika kita tidak bisa membangun persatuan seperti itu, maka kita tidak punya hak untuk menyalahkan mereka yang ingin pergi. Dan jika kita pergi tanpa persiapan yang matang, kita hanya akan membawa serta kesengsaraan kita ke rumah yang baru.
Kedua belah pihak harus turun dari menara romantismenya. Karena di ujung jalan, yang kita cari bukanlah simbol atau slogan, melainkan kehidupan yang layak bagi semua.
(Lawang, 05102026)
