Digital Resurrection Soekarno & Megawati Soekarnoputri Beserta Puan Maharani
![]() |
| Foto: Soekarno, sumber Googling |
Digital resurrection is the use of artificial intelligence, 3D scanning, or holograms to recreate deceased people or historic objects like the Titanic.
What is Digital Resurrection?
- AI Avatars and Deadbots: Programs use a person's digital footprint (texts, voice recordings, and videos) to mimic their personality and talk with the living.
- Historical Reconstructions: Advanced CGI and deep-sea scans recreate lost or ruined objects, such as the Titanic: The Digital Resurrection project by National Geographic.
Ethical and Legal Concerns
- Lack of Consent: Deceased individuals cannot approve the use of their likeness or voice.
- Grief Exploitation: Companies can profit from grieving families by selling simulated interactions.
- Distorted Reality: Digital Resurrection tools can create false memories and interfere with natural grieving processes.
- Legal Gaps: Most data protection laws only apply to living people, leaving posthumous privacy largely unprotected. Legal experts in The Law of Digital Resurrection suggest creating rights to delete personal source data rather than trying to control post-mortem AI use.
Terjemahannya dalam bahasa Indonesia bebas :
Kebangkitan digital adalah
Penggunaan kecerdasan buatan, pemindaian 3D, atau hologram untuk merekonstruksi orang yang telah meninggal atau objek bersejarah seperti Titanic.
Apa itu Kebangkitan Digital?
- Avatar AI dan Robot Mati: Program-program ini menggunakan jejak digital seseorang (teks, rekaman suara, dan video) untuk meniru kepribadian mereka dan berbicara dengan orang yang masih hidup.
- Rekonstruksi Sejarah: CGI canggih dan pemindaian laut dalam menciptakan kembali objek yang hilang atau hancur, seperti Titanic: Proyek Kebangkitan Digital oleh National Geographic.
Pertimbangan Etika dan Hukum
- Tidak Adanya Persetujuan: Orang yang telah meninggal tidak dapat menyetujui penggunaan rupa atau suara mereka.
- Eksploitasi Duka Cita: Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari keluarga yang berduka dengan menjual interaksi simulasi.
- Realitas yang Terdistorsi: Alat Kebangkitan Digital dapat menciptakan ingatan palsu dan mengganggu proses berduka alami.
- Celah Hukum: Sebagian besar undang-undang perlindungan data hanya berlaku untuk orang yang masih hidup, sehingga privasi orang yang telah meninggal sebagian besar tidak terlindungi. Para ahli hukum dalam buku The Law of Digital Resurrection menyarankan untuk menciptakan hak untuk menghapus data sumber pribadi daripada mencoba mengendalikan penggunaan AI setelah kematian


