TENTANG KELALAIAN

TENTANG KELALAIAN

 

Peristiwa pidana atau yang dikenal dengan strafbaarfeit merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan yang dapat berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa atau lalai). Pengertian Kelalaian adalah kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari culpa, namun terkait dengan culpa, di Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan bunyi pasal kelalaian tersebut, R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP. Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Contoh kelalaian dapat terjadi pada kasus pelayanan kesehatan, misalnya karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian yang dilakukan dokter. Tak hanya mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1.  - Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.

2.   - Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 dan 361 KUHP, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

 

UNSUR-UNSUR CULPA

Kealpaan atau culpa memiliki 3 (tiga) unsur, sebagai berikut  :

1.      Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.

2.      Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta.

3.      Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Kemudian, berdasarkan doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari culpa, yaitu :

Culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious

Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

Contoh:

1.      Sembrono (roekeloos).

2.      Lalai (onachttzaam).

3.      Tidak acuh.

 

Culpa lata yang tidak disadari (lalai) unconscious

Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

Contoh :

1.     Kurang berpikir (onnadentkend).

2.      Lengah (onoplettend).

 

 Contoh Kasus Culpa

Berikut adalah beberapa contoh kasus culpa atau kasus kelalaian yang terjadi :

Kasus Operasi Cito Seccio Sesaria (2010).

Ketiga terdakwa yang bekerja sebagai dokter telah melakukan kelalaian pada saat melakukan operasi Cito Seccio Sesaria yang berakibat pada terjadinya penyumbatan pembuluh darah pada bilik kanan jantung korban, dan berujung pada gagalnya fungsi paru dan jantung sehingga korban meninggal dunia. Ketiga terdakwa didakwa telah melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik dan didakwa memalsukan surat, yaitu persetujuan tindakan medis milik korban. Tindak pidana tersebut dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan tindak pidana utama, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang.

Kebakaran Lapas Tangerang (2021).

Pada 8 September 2021, terjadi kebakaran di Lapas Tangerang yang menyebabkan puluhan napi meninggal dunia. Polisi menyebutkan bahwa terhadap kejadian tersebut terdapat indikasi dugaan kelalaian yang dilakukan 4 (empat) terdakwa. Kebakaran Lapas tersebut disebabkan oleh masalah kelistrikan yakni adanya kabel yang tidak memenuhi syarat dalam pengoperasian. Sebagaimana diketahui, 3 (tiga) terdakwa didakwa dengan Pasal 359 KUHP, dan 1 (satu) orang terdakwa didakwa Pasal 188 KUHP.

Putusan MA Nomor 902 K/Pid/2019.

Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik Pasal 359 KUHP. Terdakwa kerena kealpaannya menyebabkan 2 (dua) korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut berawal ketika korban mengikuti pembelajaran praktek renang, untuk pengamb okilan nilai berenang. Sebagaimana diketahui, terdakwa selaku guru telah melakukan kegiatan renang pada danau bekas galian tambang yang kedalamannya tidak dapat diperkirakan dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan renang. Selain itu, terdakwa tidak mengawasi secara ketat siswa-siswi yang berenang. Siswa dan siswi yang mengikuti pembelajaran praktek renang tak dihitung jumlahnya oleh terdakwa yaitu sekitar berjumlah 60 (enam puluh). Kemudian tiba-tiba 2 (dua) korban ditemukan telah meninggal dunia.

Putusan MA Nomor 1293 K/Pid/2009.

Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Perbuatan tersebut diawali ketika mobil terdakwa berhenti di pinggir jalan menunggu penumpang. Tiba-tiba terdakwa membuka pintu mobilnya, namun seharusnya terdakwa sewaktu membuka pintu mobil memperhatikan arus lalu lintas. Hal demikian tidak dilakukan terdakwa, apalagi jalan tersebut sempit dan bukan tempat pemberhentian angkutan umum. Tanpa disadari terdakwa, ternyata ada sepeda motor yang datang dari arah yang sama dengan mobil terdakwa. Sepeda motor yang dikendarai korban tersenggol pintu mobil dan korban jatuh ke aspal serta yang diboncengi terpental ke bawah ban belakang truk yang saat itu sedang berpapasan. Akibatnya, korban yang diboncengi meninggal dunia.

Kesimpulannya, kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Sehingga, dapat dikatakan salah satu pasal kelalaian merugikan orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP.

 

Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian

Menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa si pegawai kedai memang mempunyai tanggung jawab/kewajiban untuk memeriksa gas, tapi ia melalaikan kewajibannya tersebut sehingga terjadi kebakaran yang mengakibatkan orang lain meninggal.

Adapun pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian terdapat dalam Pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1.      Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

2.      Terkait pasal kelalaian yang menyebabkan kematian dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagaimana di atas, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa).

3.      Soesilo mencontohkan misalnya, seorang sopir menjalankan kendaraan mobilnya terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud dengan karena kesalahannya adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.

4.      Selain Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagaimana di atas, dalam hal kelalaian seseorang mengakibatkan kebakaran atau banjir, dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 188 KUHP :

a.      Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

b.      Terkait pidana denda dalam Pasal 188 KUHP berdasarkan Perma 2/2012, maka jumlah maksimum denda dilipatgandakan menjadi 1000 kali, yang berarti menjadi Rp4,5 juta.

Contoh Kasus

Setelah memahami bagaimana bunyi pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian, berikut ini kami ambilkan contoh kasus kelalaian yang mengakibatkan orang mati dalam Putusan MA No. 902 K/Pid/2019.

Dalam putusan ini, terdakwa selaku guru melakukan kegiatan renang pada danau bekas galian tambang yang kedalamannya tidak dapat diperkirakan dan tempat tersebut bukan diperuntukkan untuk kegiatan renang dan terdakwa tidak mengawasi secara ketat siswa-siswi yang bisa berenang dan yang tidak bisa berenang (hal. 5).

Terdapat fakta bahwa karena kelalaian terdakwa tanpa menghitung jumlah siswa yang pada saat itu terdapat sekitar 60 siswa dan siswi yang seharusnya didampingi 3 orang guru pendamping sesuai dengan perbandingan tersebut, sehingga mengakibatkan 2 anak meninggal dunia akibat tenggelam di danau bekas galian C (hal. 5).

Di tingkat kasasi, MA berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 359 KUHP, sehingga putusan judex facti/Pengadilan Negeri Mempawah yang diubah putusannya di tingkat Pengadilan Tinggi Pontianak adalah sudah benar dan tepat menurut hukum (hal. 5).

Kemudian contoh lain pasal kelalaian yang mengakibatkan kebakaran terjadi dalam Putusan MA No. 992 K/PID/2017 (hal. 7).

Terdakwa membakar daun-daun kering di dekat pohon bambu dalam kondisi kering dengan menggunakan macis lalu meninggalkannya, mengakibatkan api merambat menyulut pohon bambu. Seharusnya terdakwa dapat menduga api dari tumpukan daun kering yang dibakar tersebut dapat merambat ke pohon bambu yang sudah kering (hal. 7).

Di tingkat kasasi, MA berpendapat bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya/kelalaiannya menyebabkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, tidak salah menerapkan hukum (hal. 6-7).

Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 188 KUHP (hal. 7).

Dasar Hukum :

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.      Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Putusan :

1.      Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/PID/2017;

2.      Putusan Mahkamah Agung Nomor 902 K/Pid/2019.

Referensi :

Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

 

Mengetahui Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal kelalaian yang mengakibatkan kerugian diatur secara umum dalam pasal 359. Namun, secara khusus ada beberapa aturan turunan yang dijadikan pedoman dalam beberapa kasus.

Dalam hukum pidana, kesalahan bisa diartikan sebagai culpa. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., culpa diartikan sebagai kesalahan secara umum. Artinya, tidak ada unsur kesengajaan di dalam kesalahan tersebut.

Kelalaian juga memiliki arti yang sangat luas. Hukum pidana mengatur beberapa hal tentang kesalahan pada umumnya. Salah satu aturan dalam ruang lingkup kesalahan adalah tentang memelihara hewan.

Hal-hal Tentang Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian (Kasus Memelihara Hewan)

Hewan peliharaan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan perlakuan khusus. Ada beberapa hal yang mesti Anda pahami jika ingin memelihara hewan, terutama jika tidak ingin melanggar peraturan.

Aturan Dalam Memelihara Hewan di Perumahan

Di Indonesia, setidaknya ada 3 aturan memelihara hewan di perumahan. Pertama adalah Pasal 302 ayat 2 KUHP, UU No. 18 tahun 2012, dan terakhir adalah PP No. 95 tahun 2021.

Jika melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka disebutkan bahwa memelihara hewan telah memiliki aturan khusus. Sebagai hewan peliharaan, maka pemilik harus memberikan perhatian yang lebih baik.

Sebagai pedoman, pemilik diharapkan memberikan tempat tinggal (kandang) yang memadai. Di sisi lain, pemberian makanan juga harus selalu diperhatikan dengan baik. Tindakan membiarkan kelaparan sengaja atau tidak bisa dikenakan pidana.

Hal paling penting dalam memelihara hewan di kawasan perumahan adalah memberikan pengajaran. Umumnya, hewan peliharaan adalah anjing dan kucing. Keduanya perlu diberikan pengetahuan serta didikan untuk selalu mengikuti perintah pemilik.

Salah satu pengetahuan yang wajib Anda ajarkan adalah mengenai kotoran. Mengajarkan untuk tidak membuang kotoran sembarangan adalah prioritas utama. Apalagi, kawasan perumahan didominasi jalanan keras yang tidak bisa mengubur kotoran.

Pasal 1365 dan 1368 KUH Perdata menyebutkan bahwa pemilik bisa dikenakan hukum jika hewan peliharaannya menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hukuman bisa berupa denda atau bahkan kurungan penjara.

Ketentuan Hukum Dan Pasal Kelalaian Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pemilik Hewan

Aturan tentang memelihara hewan telah ditentukan melalui beberapa aturan, baik melalui UU atau PP. Dalam ketentuan hukum kelalaian pemilik hewan tersebut, ada 2 ketentuan hukum bagi pemilik yang lali yaitu pidana dan perdata.

Ketentuan pidana

Secara umum, pemilik yang lalai dalam memperhatikan dan mengawasi hewan peliharaannya diatur dalam Pasal 490 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang kerugian orang lain yang disebabkan oleh hewan peliharaan.

Meskipun begitu, pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa pidana hanya bisa diberikan jika kerugian orang lain dalam bentuk serangan. Sedangkan untuk kotoran hewan, tidak dijelaskan secara pasti.

Ketentuan perdata

Jika kaitannya tentang kerugian orang lain akibat peliharaan, maka ketentuannya diatur dalam Pasal 1365 dan 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum, hukuman yang berlaku berupa denda atau kurungan.

Dalam Pasal 1368 KUH Perdata dijelaskan bahwa pemilik bertanggung jawab penuh terhadap hewan peliharaan miliknya. Kesalahan yang disebabkan oleh hewan peliharaan juga berarti kesalahan pemiliknya.

 

Langkah Hukum Jika Peliharaan Mengotori Halaman

Pasal kelalaian yang mengakibatkan kerugian, terutama untuk pemilik hewan peliharaan diatur dalam beberapa regulasi. Salah satunya adalah Pasal 490 KUHP yang isinya tentang ancaman dan hukuman bagi pelanggarnya.

Tidak ada satupun pasal yang menjelaskan tentang ketentuan kotoran binatang milik tetangga. Namun, Anda bisa melaporkannya jika Anda merasa hal tersebut merugikan, terutama dari sisi materi.

Aturan paling mendekati dengan kasus tersebut adalah Pasal 1368 KUH Perdata. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemilik memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala bentuk aktivitas dari hewan peliharaan tersebut.

Selain itu, Pasal 1365 KUH Perdata juga menjelaskan tentang status kelalaian terhadap aktivitas peliharaannya. Ada beberapa poin yang dijelaskan pada pasal tersebut mulai dari kewajiban hukum hingga masalah kehati-hatian.

Jika merasa tetangga telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365, maka Anda bisa menempuh langkah hukum jika peliharaan tetangga mengotori halaman. Pengadilan akan memutuskan hal tersebut apakah pelaku memang bersalah atau bisa dibebaskan dari segala tuntutan.

Secara hukum, KUHP telah mengatur tentang memelihara hewan. Pemilik akan bertanggung jawab secara penuh terhadap peliharaannya. Oleh sebab itulah pemilik bisa dikenakan pasal kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA PADA KECELAKAAN LALU-LINTAS

Salah satu unsur tindak pidana (strafbaarfeit) yaitu “dilakukan dengan

kesalahan (met schuld in verband staand) / adanya kesalahan (dolus atau culpa)”

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan

dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu

dilakukan (Sudarto, 1990:41).

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan

kesalahan, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang

dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi : “Barangsiapa

karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima

tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh

terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang

hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir

menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang

sampai mati atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati

meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya (Soesilo,

1994:248).

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain

meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Menurut ilmu hukum

pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya

mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya

terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang

yang di dalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya

menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP

menyatakan bahwa :

(1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat lukaluka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

kurungan paling lama satu tahun”.

(2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka

sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan

paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Berdasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku

kecelakan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan

atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam

kronologis kejadian kecelakaan lalu-lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau

matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendaraan di jalan raya,

pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori

tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita lukaluka, luka berat atau meninggal dunia. Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Hakim harus memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta memberikan pemidanaan yang setimpal apabila terbukti kesalahan terdakwa. Penyelesaian tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” menarik perhatian penulis untuk mengangkat pokok bahasan tersebut terutama dalam praktek pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri.

Menurut hukum pidana seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Khusus untuk kecelakaan lalu-lintas, kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penyelesaian perkara pidana dilaksanakan melalui tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada tahap penyelesaian perkara pidana di pengadilan, hakimlah yang memegang peranan dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Penentuan bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dengan berdasarkan pada keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas tulisan ini akan membahas penyelesaian tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia pada kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan. Adapun pokok bahasan yang menjadi fokus tulisan ini yaitu tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” pada kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan dan kendala-kendala yang dihadapi penyelesaian tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” pada kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan dan upaya penanggulangannya.

 

1. Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal

Dunia” dalam Hukum Positif Indonesia Sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan

perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidananya seseorang yaitu

memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundangundangan di luar KUHP. Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” secara tegas diatur dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Matinya orang akibat dari perbuatan terdakwa di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, atau bukan tujuan yang dikehendaki terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa). Lalainya terdakwa di sini misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati, atau seseorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam semaksemak dikira babi atau rusa terus ditembak mati, tetapi sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.

Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam BAB XXI tentang “mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaiannya” Pasal 359 KUHP hukumannya diperberat jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam sesuatu jabatan atau pekerjaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 361 yang menyatakan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana pekerjaan itu dilakukan dan Hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu

diumumkan.

Menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, ketentuan pasal ini dikenakan terhadap dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan), sehingga menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) atau luka (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum lebih berat. Apabila matinya orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa

dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Soesilo menyebut kejahatan ini sebagai “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini mungkin masuk Pasal 359 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, atau Pasal 351 sub 3 KUHP, yaitu penganiayaan biasa berakibat matinya orang, atau Pasal 353 sub 3 KUHP, yaitu penganiayaan terlebih dahulu berakibat mati, atau Pasal 354 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat berakibat mati, atau Pasal 355 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu berakibat mati.

Selanjutnya dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun. Kejahatan dalam Pasal 340 KUHP menurut Soesilo dinamakan “pembunuhan berencana” (moord). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (doodslag) tersebut dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. “Direncanakan lebih dahulu” (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan

pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang

memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan

dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga

tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si

pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih

ada kesempatan itu membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak

ia pergunakan.

Selain Pasal 359 KUHP, di dalam Buku ke II KUHP terdapat beberapa

pasal yang memuat unsur kelalaian / kealpaan, antara lain (Prasetyo, 2005:65):

a. Pasal 188 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan peletusan kebakaran dan seterusnya.

Pasal 188 KUHP berbunyi : “Barang siapa menyebabkan karena

kelalaiannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman

penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selamalamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya

kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

Menurut Soesilo isi pasal ini adalah sama dengan isi Pasal 187

KUHP, bedanya bahwa Pasal ini dilakukan tidak dengan sengaja (delik

culpa), sedang Pasal 187 KUHP dilakukan dengan sengaja (delik dolus).

Sudah barang tentu hukumannya lebih rendah daripada Pasal 187 KUHP.

Pasal 187 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja

membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiran, dihukum :

(1) Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat

mendatangkan bahaya umum bagi barang;

(2) Penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatannya itu dapat

mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;

(3) Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua

pulih tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut

bagi orang lain dan orang mati akibat perbuatan itu.

Kejahatana ini adalah suatu delik dolus artinya harus dilakukan

dengan sengaja jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena kelalaiannya),

maka orang itu dihukum menurut Pasal 188 KUHP, yaitu delik culpa.

b. Pasal 231 ayat 4 KUHP, yaitu karena kelalaiannya si penyimpan

menyebabkan hilangnya barang yang disita.

Pasal 231 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa karena

kelalaiannya melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan

undang-undang atau melepaskan dari simpanan atau perintah hukum, atau

menyembunyikan barang itu, sedangka diketahuinya bahwa barang itu

dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum kurungan setinggi-tinggi

satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.800,-

c. Pasal 360 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka

berat.

Pasal 360 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman

kurungan selama-lamanya satu tahun.

(2) Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa

sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak menjalankan

jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman

penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selamalamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-

Isi pasal ini hampir sama dengan Pasal 359 KUHP, bedanya bahwa

akibat dari Pasal 359 adalah “matinya orang”, sedangkan akibat dalam Pasal

360 KUHP adalah luka berat atau luka yang menyebabkan jatuh sakit atau

terhalang pekerjaan sehari-hari.

d. Pasal 409 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan alat-alat perlengkapan

(jalan kereta api, dan seterusnya) hancur.

Pasal 409 KUHP disebutkan bahwa barang siapa karena kelalaiannya

menyebabkan sesuatu pekerjaan yang tersebut dalam Pasal di atas (Pasal 408

KUHP) sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan

selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-

Pekerjaan yang disebut dalam Pasal 408 KUHP, yaitu dengan

melawan hak membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat

digunakan lagi, pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telegram, telepon atau

listrik, atau pekerjaan untuk menahan air, pembagian air atau pembuangan air,

pipa gas atau air, atau selokan (jalan membuang kotoran) jika buatan, saluran

atau seloka itu dipergunakan untuk keperluan umum. “Karena kelalaiannya”

dalam Pasal 409 yaitu tidak sengaja, tetapi kerusakan itu disebabkan karena

kurang hati-hati, lalai (alpa), kurang perhatian (culpa) (Budiyanto, 2009:1).

Di luar KUHP tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan

matinya orang” dapat dilihat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan

orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah).

Memperhatikan pasal tersebut, maka dalam hal tindak pidana “karena

kelalaiannya menyebabkan orang mati” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359

KUHP dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 359 KUHP yaitu selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan

selama-lamanya 1 (satu) tahun juga dapat dikenakan pidana penjara paling lama

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah).

 

2. Penyelesaian Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain

Meninggal Dunia” pada Kecelakaan Lalu-Lintas di Pengadilan

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut

merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan merupakan tempat bagi warga negara mencari dan

menyelesaikan masalah secara adil. Untuk meweujudkan keadilan tersebut

ditangan hakimlah ditentukan putusan masalah yang dibawa ke pengadilan.

Begitu berat tugas yang diemban seorang hakim karena keputusan yang dibuat

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan diawali setelah Pengadilan

Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu

termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan

menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari

sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada Penuntut

Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di Sidang Pengadilan.

Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

Menurut Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa

pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang

nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya

memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian

hakim meminta kepada Penuntut Umumuntuk membacakan surat dakwaan.

Selanjutnya Hakim Ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila ternyata terdakwa tidak mengerati, Penuntut Umum

atas pemintaan Hakim Ketua wajib memberi penjeleasan yang diperlukan.

Selanjutnya apabila dalam perkara tersebut ada barang buktinya, maka

Hakim Ketua Sidang memperlihatkan barang bukti itu kepada terdakwa dan

menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dan jika perlu benda itu

diperlihatkan oleh Hakim Ketua sidang kepada Saksi. Di samping itu, apabila

dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua sidang membacakan atau

memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya

minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat 1,2

dan 3 KUHAP.

Setelah dianggap selesai, Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa

pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi,

baik atas kewenangan Hakim Ketua sidang karena jabatannya maupun atas

permintaan Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasehat Hukum dengan

memberikan alasannya. Setelah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk

mengambil keputusan (vonnis) dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah

terdakwa, saksi, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Adapun musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang

terbukti dalam pemeriksaan di sidang. (Pasal 182 ayat 2, 3 dan 4 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana).

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah penyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

maka hakim menjatuhkan pidana, hal ini dinyatakan dalam Pasal 193 ayat 1 Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana. Putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim

tergantung dari hasil musyawarah dan hasil mufakat para Hakim dengan berdasar pada penilaian yang diperoleh dari isi Surat Dakwaan dengan disertai segala

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Memeriksa suatu perkara pidana di Sidang Pengadilan seorang Hakim

harus berdasarkan isi Surat Dakwaan. Berdasarkan pada landasan inilah Hakim

Ketua Sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan, baik

yang menyangkut pemeriksaan alat-alat bukti atau berkenaan dengan barang bukti.

Berdasarkan suatu Dakwaan, Hakim memeriksa suatu perkara pidana, pemeriksaan

tersebut harus berada dalam batas-batas yang termasuk dalam Surat Dakwaan.

Proses pemeriksaan di Sidang Pengadilan adalah merupakan bagian yang

terpenting dari Hukum Acara Pidana karena pemeriksaan tersebut menjadi dasar

musyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya.

Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

disebutkan :

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil

keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi,

Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Sedangkan dalam Pasal 182 ayat 4, dinyatakan bahwa :

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Mengenai Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum diatur dalam

Pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang

menyebutkan :

Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani

serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut batal demi hukum.

Jika melihat Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apa bila pengadilan karena

alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa

seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan

yang didakwakan atas dirinya.

Dari isi Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut nyatalah

bahwa Surat Dakwaan sangat perlu dicantumkan dalam proses Peradilan Pidana.

Sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, Hukum Acara

Pidana kita secara konsisten memakai sistem pembuktian menurut undang-undang

yang negatif (negatiefwettelijk). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal-pasal yang

mengaturnya. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan

sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”.