Cara Hitung Perolehan Jatah Kursi Pileg di Pemilu 2024

Cara Hitung Perolehan Jatah Kursi Pileg di Pemilu 2024

 

Menggunakan metode sainte lague yang mengonversi perolehan suara partai politik ke jumlah kursi di parlemen.

Berdasarkan PKPU No.6 Tahun 2023, total keseluruhan jumlah kursi parlemen di Pemilu 2024 sebanyak 20.462 kursi. DPR memiliki 84 dapil dengan total 580 kursi. DPRD Provinsi memiliki 301 dapil dengan 2.372 kursi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.325 dapil dengan 17.510 kursi.

 

Pembagian kursi untuk DPR dan DPRD di Pemilu 2024 berkemungkinan masih menggunakan metode sainte lague yang juga digunakan pada Pemilu 2019 silam. Metode ini tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4%.

 

Partai yang tidak memenuhi ambang batas pasti tidak diikutsertakan dalam penentuan kursi di DPR. Namun, semua partai politik akan dilibatkan dalam penentuan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

 

Penentuan jumlah perolehan kursi DPR dan DPRD ditetapkan dalam Pasal 415 ayat 2 dan 3 UU Pemilu. Jumlah perolehan kursi DPR di setiap dapil ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas, dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil.

 

Penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil.

 

Sainte lague digunakan untuk konversi perolehan suara partai politik ke kursi partai politik di DPR hingga DPRD. Metode ini berdasarkan perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap dapil.

 

Metode sainte lague menerapkan bilangan pembagi suara untuk mendapatkan kursi dengan angka ganjil, yaitu mulai dari angka 1,3,5,7 dan seterusnya. Metode inilah yang diatur dalam Pasal 415 ayat 2 UU Pemilu yang berbunyi, dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat 1 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil.

Pembagian Kursi DPR RI dan DPRD Menurut UU Pemilu

Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 414 Ayat 1, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold/PT) minimal 4 persen (empat persen). Yakni, dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Sementara, pada Pasal 414 Ayat 2 UU Pemilu menyebutkan, seluruh parpol peserta pemilu diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi. Yaitu, kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi threshold perolehan suara, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR. Hal itu, tertuang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 414 Ayat 1.

Kemudian, mengutip isi Pasal 415 Ayat 2, setiap parpol yang memenuhi ambang batas dibagi dengan bilangan pembagi 1. Yang diikuti, secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.

 

 

 

Contoh Perhitungan

Misalkan kita memiliki satu daerah pemilihan (Dapil) dengan alokasi empat kursi. Berikut adalah perincian hasil Pemilu untuk beberapa partai:

 

Partai A: 60.000 suara

Partai B: 40.000 suara

Partai C: 30.000 suara

Partai D: 15.000 suara

Partai E: 10.000 suara

 

Kursi Pertama:

 

Partai A: 60.000 dibagi 1 = 60.000

Partai B: 40.000 dibagi 1 = 40.000

Partai C: 30.000 dibagi 1 = 30.000

Partai D: 15.000 dibagi 1 = 15.000

Partai E: 10.000 dibagi 1 = 10.000

Dari hasil perhitungan ini, Partai A memperoleh kursi pertama karena memiliki suara terbanyak.

 

Kursi Kedua:

 

Partai A: 60.000 dibagi 3 = 20.000

Partai B: 40.000 dibagi 1 = 40.000

Partai C: 30.000 dibagi 1 = 30.000

Partai D: 15.000 dibagi 1 = 15.000

Partai E: 10.000 dibagi 1 = 10.000

Dari hasil perhitungan ini, kursi kedua diberikan kepada Partai B karena memiliki suara terbanyak setelah Partai A.

 

Kursi Ketiga:

 

Partai A: 60.000 dibagi 3 = 20.000

Partai B: 40.000 dibagi 3 = 13.333

Partai C: 30.000 dibagi 1 = 30.000

Partai D: 15.000 dibagi 1 = 15.000

Partai E: 10.000 dibagi 1 = 10.000

Dari hasil perhitungan ini, kursi ketiga diberikan kepada Partai C karena memiliki suara terbanyak setelah Partai A dan B.

 

 

Kursi Keempat:

 

Partai A: 60.000 dibagi 3 = 20.000

Partai B: 40.000 dibagi 3 = 13.333

Partai C: 30.000 dibagi 3 = 10.000

Partai D: 15.000 dibagi 1 = 15.000

Partai E: 10.000 dibagi 1 = 10.000

Dari hasil perhitungan ini, kursi keempat diberikan kepada Partai D karena memiliki suara terbanyak setelah pembagian kursi sebelumnya.

 

Kursi Kelima:

 

Partai A: 60.000 dibagi 5 = 12.000

Partai B: 40.000 dibagi 3 = 13.333

Partai C: 30.000 dibagi 3 = 10.000

Partai D: 15.000 dibagi 3 = 5.000

Partai E: 10.000 dibagi 1 = 10.000

Dari hasil perhitungan ini, kursi keempat diberikan kepada Partai B kembali karena memiliki suara terbanyak setelah pembagian kursi sebelumnya.

 

Kursi Keenam:

 

Partai A: 60.000 dibagi 5 = 12.000

Partai B: 40.000 dibagi 5 = 8.000

Partai C: 30.000 dibagi 3 = 10.000

Partai D: 15.000 dibagi 3 = 5.000

Partai E: 10.000 dibagi 3 = 3.333

Dari hasil perhitungan ini, kursi keempat diberikan kepada Partai A kembali karena memiliki suara terbanyak setelah pembagian kursi sebelumnya.

 

Kursi Ketujuh:

 

Partai A: 60.000 dibagi 5 = 12.000

Partai B: 40.000 dibagi 5 = 8.000

Partai C: 30.000 dibagi 5 = 6.000

Partai D: 15.000 dibagi 3 = 5.000

Partai E: 10.000 dibagi 3 = 3.333

Dari hasil perhitungan ini, kursi keempat diberikan kepada Partai A kembali karena memiliki suara terbanyak setelah pembagian kursi sebelumnya.

 

Proses ini akan terus dilanjutkan hingga seluruh kursi terisi sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

Sumber Referensi :

https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu006.pdf

Ditulis ulang oleh POINT Consultant