HOT ISU PAGI INI, MENAG NASARUDDIN UMAR SERIUS AKAN BERSIHKAN KEMENTERIANNYA
Senin 18 November 2024
POINT Consultant - Isu menarik pagi ini, Menag Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk membersihkan kementeriannya. Ia mengingatkan para pejabat Kemenag untuk mencari uang yang halal saja. Untuk apa memiliki banyak uang dari hasil korupsi, kalau terus dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum. Isu menarik lainnya, Pramono Anung dan Ridwan Kamil berdebat sengit soal wacana pemindahan Balai Kota di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Berikut isu selengkapnya.
1. Menag Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk membersihkan Kementeriannya dari pihak-pihak yang ‘bermain’ dalam konotasi negatif. Pernyataan ini disampaikannya saat berkunjungan ke Kemenag Bengkayang, Kalbar, Minggu (17/11). Nasaruddin mengungkapkan, langkah pembersihan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan mandat kepada para menterinya untuk mencopot bawahan yang tidak beres.
“Kemarin rapat terakhir, Pak Presiden itu betul-betul sekali lagi, bahwa kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, ‘saya berikan mandat kepada kementerian. Menteri itu sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut, saya di samping’,” ujar Nasaruddin.
2. Nasaruddin Umar mengingatkan para pejabat Kemenag untuk mencari uang yang halal saja. Ia menekankan, memiliki banyak uang hasil korupsi tidak ada artinya jika terus dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum. “Saya mohon betul, mari kita mencari yang halal. Sedikit tapi halal itu lebih berkah. Apa artinya banyak tapi kalau dikejar-kejar?” ujar Nasaruddin saat berkunjung ke Bengkayan, Kalbar, Minggu (17/11). Nasaruddin juga mengungkapkan keheranannya terhadap orang-orang yang mengutamakan kehidupan yang hanya bersifat sementara. Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan keabadian di akhirat, maka manusia hanya hidup selama 1,5 jam.
Menag Nasaruddin Umar meluncurkan Gerakan Wakaf Uang pada Kementerian Agama dalam acara Rakernas Kemenag yang berlangsung di Bogor, Sabtu (16/11). Dalam peluncuran gerakan tersebut, Menag secara pribadi memberikan wakaf uang sebesar Rp 100 juta. “Saya secara pribadi mewakafkan 100 juta rupiah,” kata Nasaruddin dalam keterangan yang disampaikannya, Minggu (17/11). Nazaruddin mengajak seluruh keluarga besar Kemenag untuk berpartisipasi dalam Gerakan Wakaf Uang ini. Ia menekankan bahwa gerakan ini merupakan upaya untuk menyiapkan “rumah masa depan” di akhirat.
3. Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berdebat sengit dengan Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dalam debat ketiga pasangan Cagub-Cawagub Jakarta di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11) malam. Pramono mencecar RK, apakah rencananya memindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara serius atau cuma imajinasi. Karena, pada saat menjabat Gubernur Jawa Barat, RK juga ingin memindahkan pusat pemerintahan Jawa Barat dari Gedung Sate ke Tegal Luar, tetapi rencana tersebut tidak terwujud.
Pramono menuturkan, setelah Ibu Kota pindah ke IKN, banyak gedung-gedung yang kosong di pusat kota Jakarta. Gedung-gedung tersebut nantinya menjadi kewenangan Pemprov Jakarta. “Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini serius untuk mau dipindahkan, karena Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan balai kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintahan Jakarta. Untuk itu, kami menanyakan apakah ini memang serius mau dipindahkan karena Jakarta sebentar lagi bukan ibu kota lagi, apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1?” tanya Pramono.
Ridwan Kamil pun menjawab pertanyaan dan sindiran tersebut. Ia menegaskan, dirinya konsisten soal keadilan tata ruang. Dia mengatakan wacana pemindahan Gedung Sate muncul saat itu karena memang Bandung sudah mempunyai banyak beban. “Di Jawa Barat, Bandungnya sudah jadi kota wisata, bercampur-campur dengan kota pemerintahan. Kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas, karena memang dulu pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu,” ujar RK.
Ia menjelaskan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia yang merupakan urusan imajinasi. Dia bersyukur gagasan tersebut akhirnya berhasil diwujudkan. “Jakarta juga sama, kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi. Lah, IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana, Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi,” kata RK.
4. Cagub Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun berjanji akan mengurangi kemacetan di Jakarta melalui teknologi tanpa lampu merah. Hal ini disampaikannya dalam debat terakhir Pilgub DKI Jakarta 2024 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11) malam. “Kurangi kemacetan dengan teknologi tanpa lampu merah,” kata Dharma.
Ia mengatakan upaya ini mampu mewujudkan kota Jakarta menjadi kota hijau. Ia juga mengatakan bakal memprioritaskan penyediaan transportasi umum dan menyiapkan energi terbarukan melalui bio-diesel dan mengurangi penggunaan listrik dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota hijau. “Kemudian pembinaan kepada masyarakat lewat tim ekonomi adab, dan arsitek yang tepat,” kata dia.
Dharma mewanti-wanti bagi warga yang tinggal di luar kota Jakarta namun bekerja di Jakarta, nomor induk kependudukan (NIK)-nya akan dicabut. “Saya sampaikan waspada bagi yang tinggal di luar kota dan bekerja di Jakarta. Karena apa? NIK-nya akan dicabut,” katanya. Dharma lalu menyinggung program Kolam pipi monyet yaitu penyimpan air hujan dan air dari sumber-sumber lain yang melimpah, agar tidak terbuang langsung ke laut.
5. Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Mahfud MD menceritakan, dirinya pernah diberikan dua orang pengawal dari Luhut Binsar Pandjaitan. Dua orang itu berasal dari satuan Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus TNI Angkatan Darat (AD). Bukan tanpa sebab, ini bermula ketika Mahfud ditinggalkan oleh para pengawalnya yang berprofesi sebagai polisi.
Kata dia, pengawal sebanyak 12 orang itu ada yang bertugas sehari-hari menjaga kediaman Mahfud, ada pula yang mengawal Mahfud saat bepergian. Namun, kata Mahfud, para pengawal itu meninggalkannya ketika dirinya menyatakan Pimpinan KPK Bibit-Chandra tidak bersalah dalam kasus Cicak Buaya “Ketika saya jadi Ketua MK, saya kan ribut dengan Polri ketika kasus Cicak Buaya, sampai pengawal pengawal saya ditarik. Saya sendirian, pejabat tinggi negara sendirian, ke mana mana enggak ada yang ngawal,” ucap Mahfud dalam unggahan YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11).
6. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sedang mengkaji putusan MK yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada, yang mengatur sanksi bagi anggota TNI dan Polri yang terlibat politik praktis. Hal tersebut untuk menyesuaikan tugas pengawasan Bawaslu terkait netralitas TNI-Polri. “Nanti kita lihat, nanti kita lihat putusan pilkada putusan MK-nya ya oke,” ujar Bagja kepada wartawan dalam acara Deklarasi Kampanye Pilkada Damai di Gedung Bawaslu, Minggu (17/11). Bagja menambahkan, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada institusi TNI dan Polri untuk mendiskusikan putusan MK tersebut. “Lagi kirim surat sudah kirim surat ke TNI dan Polri,” jelasnya.
Sebelumnya MK mengabulkan permohonan nomor 136/PUU-XXII/2024 yang meminta dimasukkannya frasa “TNI/Polri” dan “pejabat daerah” dalam Pasal 188 Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Dengan dikabulkannya permohonan itu, kini anggota TNI-Polri yang cawe-cawe menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada bisa dipidana penjara. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo dalam persidangan, Kamis (14/11) lalu.
7. Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal Anies Baswedan tidak masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta yang hendak diusung partainya. Menurut Basarah, PDI-P sudah membidik Anies sebelum Ahok dilantik menjadi pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024. Dia mengungkapkan, nama Anies muncul dalam bursa sejak Juni 2024.
“Pada 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDI-P untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDI Perjuangan dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama dalam Pilkada Jakarta,” ujar Basarah dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11). “Saat itu PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,” sambungnya. Basarah menerangkan, saat itu PDI-P sedang menjajaki kerja sama dengan PKB karena sama-sama tidak bisa sendirian mengusung kandidat di Pilkada Jakarta 2024.
8. Sementara itu sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya mengungkapkan, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak pernah masuk bursa Calon Gubernur Jakarta dari PDI-P. Ahok mengatakan, DPP PDI-P tidak pernah membahas kemungkinan Anies dicalonkan sebagai Calon Gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024. “Enggak pernah dibawa dalam rapat DPP bahwa seorang Anies akan dicalonkan, nggak pernah. Namanya enggak pernah dibahas,” ujar Ahok dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (15/11). Ahok menuturkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sejak awal ingin mengusung kader internal untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta.
9. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman meminta DPR memilih sosok Capim dan Dewas KPK yang independen, dalam arti bukan titipan politisi. Hal itu terkait dengan Komisi III DPR yang mulai lakukan fit and proper test terhadap 10 capim dan dewas KPK pada Senin (18/11). “(DPR diharapkan pilih capim dan dewas KPK) yang independen. Bukan orangnya Jokowi, bukan orangnya Prabowo, bukan orangnya Bahlil, bukan orangnya siapapun,” kata Zaenur, Minggu (17/11). “Bukan, bukan orangnya politisi. Semua harus adalah orang yang independen. Yang itu benar-benar ditunjukkan oleh track record mereka selama ini,” sambung dia. Zaenur berharap DPR bisa memilih pimpinan dan Dewas KPK yang bersih, berintegritas, tidak punya cacat etik maupun cacat pidana.
10. KPK mendalami aliran dana suap proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, yang diduga mengalir ke pejabat BPK. “Penyidik mendalami aliran dana, follow the money, kemana pun dana tersebut disalurkan. Saksi menyampaikan ada aliran dana ke salah satu instansi pemerintah, hal ini akan didalami,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Sabtu (16/11). Pejabat BPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat manipulasi hasil audit proyek rel kereta api. Penyidik menduga ada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan temuan audit. Tessa menambahkan, penyidik memanggil sejumlah saksi terkait aliran dana tersebut. (Harjono PS)
Ditulis ulang oleh POINT Consultant
.jpeg)
