Evaluasi UU APBN 2026 - Bagaimana Nasib Anggaran Pendidikan 20% sesuai Amanat Konstitusi ?
Dominasi Institusi Baru *Badan Gizi Nasional (BGN)* adalah hal yang paling mencolok, menempati posisi teratas dengan anggaran sebesar *Rp 217,86 triliun.* Anggaran ini hampir dipastikan dialokasikan untuk program unggulan pemerintah saat ini, yaitu Program Makan Bergizi Gratis. Menempatkan dana sebesar itu pada satu badan baru merupakan tantangan manajerial yang masif. Ada risiko terkait efisiensi distribusi, pengawasan, dan potensi tumpang tindih fungsi dengan Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial.
Fragmentasi Anggaran Pendidikan jika biasanya pendidikan muncul sebagai satu blok besar, di sini anggaran pendidikan terpecah menjadi dua: *Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Rp 55,45 T)* dan *Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp 33,65 T).* Jika dijumlahkan, total anggaran operasional kedua kementerian ini adalah *Rp 89,1 triliun.* Angka ini sebenarnya masih berada di bawah anggaran Kepolisian RI dan Kementerian Kesehatan. Pemisahan ini dapat mengaburkan persepsi publik tentang total komitmen negara pada pendidikan. Selain itu, pemisahan birokrasi berisiko meningkatkan biaya administrasi (gaji pejabat baru, gedung, dll.) dibandingkan ketika masih bersatu dalam satu kementerian.
Sektor Keamanan dan Pertahanan Tetap Prioritas, *Kementerian Pertahanan (Rp 167,4 T)* dan *Polri (Rp 109,67 T)* tetap menduduki posisi 3 besar. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista (MEF) dan stabilitas keamanan dalam negeri tetap menjadi pilar utama anggaran, mengungguli sektor-sektor pembangunan kesejahteraan rakyat seperti Pekerjaan Umum atau Keuangan. Padahal masih banyak catatan terkait *Reformasi Polri dan TNI.*
Perbandingan Kesehatan vs Gizi, sangat menarik jika melihat *Badan Gizi Nasional (Rp 217,86 T)* memiliki anggaran lebih dari dua kali lipat *Kementerian Kesehatan (Rp 104,35 T).* Muncul pertanyaan mengenai strategi kesehatan nasional, Apakah pemerintah lebih fokus pada pendekatan kuratif-intervensi gizi langsung (lewat makanan gratis) daripada penguatan sistem kesehatan publik secara sistemik dan preventif melalui Kemenkes?
Yang terakhir yaitu, Absennya Dana Transfer ke Daerah (TKD). Grafik ini mungkin hanya menampilkan anggaran tingkat *Kementerian dan Lembaga (K/L)* saja. _"Secara garis besar, grafik ini menunjukkan pergeseran paradigma anggaran yang sangat drastis menuju program bantuan langsung (gizi), yang menggeser posisi dominan sektor infrastruktur (Pekerjaan Umum) dan pendidikan dalam hal belanja kementerian pusat."_
