Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian
&
Untuk Indonesia
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah sebuah organisasi internasional baru yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir 2025 dan diresmikan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Badan ini dibentuk sebagai platform kolaborasi global untuk mengawal stabilisasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pascakonflik.
Berikut langkah-langkah kunci mengenai Board of Peace:
- Kepemimpinan: Donald Trump menjabat sebagai Ketua (Chairman) seumur hidup dengan wewenang eksklusif untuk menunjuk anggota, mengeluarkan resolusi, dan menentukan agenda tanpa harus berkonsultasi dengan anggota dewan lainnya.
- Misi & Mandat: Awalnya didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) untuk membantu rekonstruksi Gaza dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian sementara (International Stabilization Force/ISF). Namun, piagam resminya menunjukkan cakupan global yang lebih luas dan ambisi untuk menjadi alternatif bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keanggotaan & Kontroversi :
- Negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap kabarnya diminta memberikan kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar.
- Negara pendiri yang telah bergabung antara lain Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Turki, Argentina, dan Uni Emirat Arab.
- Banyak negara Eropa (Inggris, Prancis, Jerman) menolak bergabung karena khawatir badan ini akan melemahkan peran PBB dan bersifat otoriter.
.jpg "Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian & Manfaat Untuk Indonesia")
Peran Indonesia :
- Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP di Davos pada 22 Januari 2026 dan menghadiri pertemuan perdana di Washington D.C. pada 19 Februari 2026.
- Indonesia dipercaya menempati posisi strategis sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) untuk Gaza.
- Partisipasi ini memicu debat domestik; namun pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia adalah langkah pragmatis untuk memastikan implementasi Solusi Dua Negara bagi Palestina.
- Status Terkini: Hingga awal Maret 2026, pembicaraan mengenai BoP di Indonesia sempat ditangguhkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk fokus pada perlindungan WNI akibat eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.
BACA JUGA:
Board of Peace (BoP)
.
Manfaat Untuk Indonesia
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bertujuan strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution) dan mengawal stabilisasi serta rehabilitasi pascakonflik di Gaza secara konkret. Melalui forum ini, Indonesia menjalankan peran sebagai honest broker yang inklusif, memperkuat posisi diplomasi global sebagai negara yang konsisten menjaga perdamaian dunia, serta memastikan proses transisi di Gaza tetap sejalan dengan hukum internasional dan kepentingan rakyat Palestina.
Berikut keutamaan manfaat dan peran Indonesia dalam Board of Peace :
- Diplomasi Konkret untuk Palestina: Indonesia hadir untuk memberikan masukan dan pengaruh politik langsung agar upaya perdamaian bersifat nyata, berkelanjutan, dan tidak sekadar menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
- Peran Honest Broker & Problem Solver: Sebagai negara yang tidak terikat aliansi militer tertentu dan memiliki legitimasi moral kuat, Indonesia dipandang sebagai penyeimbang yang kredibel untuk memediasi proses perdamaian.
- Suara Global South: Indonesia membawa perspektif negara berkembang yang inklusif, berfungsi sebagai penyeimbang terhadap "bias Utara" dalam forum-forum internasional, serta memperjuangkan hak-hak kemanusiaan di wilayah konflik.
- Penguatan Citra dan Kebijakan Luar Negeri: Keanggotaan ini merupakan implementasi amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia dan mempertegas posisi Indonesia sebagai middle power yang aktif, diplomatik, dan rasional di kawasan Timur Tengah.
- Evaluasi Berkelanjutan: Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keanggotaan ini akan terus dievaluasi. Indonesia siap menarik diri jika forum tersebut melenceng dari tujuan awalnya atau tidak lagi memberikan manfaat nyata bagi Palestina maupun kepentingan nasional.
