Berhenti Memesan "Ojek Aspirasi": Sudah Saatnya Kita Berjuang Sendiri
--Sudarsono Soedomo--
*Berhenti Memesan "Ojek Aspirasi": Sudah Saatnya Kita Berjuang Sendiri*
--Sudarsono Soedomo--
Belakangan ini, linimasa media sosial kita sedang berduka. Bukan karena harga cabai melonjak atau tarif listrik naik, melainkan karena seorang idola tiba-tiba muncul dalam foto pelantikan pejabat pemerintah. Maklum, selama ini sang idola dikenal sebagai pengkritik vokal pemerintah. Begitu fotonya beredar, para penggemarnya langsung histeris. "Pengkhianat!" "Penjilat!" "Jual mahal!"
Lucunya, mereka yang paling merasa dikhianati adalah orang-orang yang selama ini paling rajin membagikan ceramah sang idola, tanpa pernah repot-repot membaca utas aslinya. Rupanya, membagikan kemarahan jauh lebih mudah daripada memahami persoalan.
Di seberang sana, suasananya tidak kalah meriah. Para pendukung pemerintah menyambut kedatangan sang mantan pengkritik dengan euforia layaknya suporter sepak bola yang berhasil merekrut pemain bintang dari klub rival. "Lihat, akhirnya mereka tunduk!" "Bahkan musuh pun mengakui kehebatan kita!" Pemerintah pun dianggap bertambah kuat karena berhasil menggaet seseorang yang dahulu rajin mengkritiknya.
Yang satu merasa kehilangan pahlawan. Yang lain merasa memperoleh trofi kemenangan. Padahal, yang terjadi mungkin jauh lebih sederhana: seseorang berganti posisi dan mencoba menjalankan peran baru.
Mengapa kehadiran seseorang di dalam atau di luar pemerintahan harus selalu ditafsirkan sebagai kemenangan atau pengkhianatan? Jangan-jangan, persoalan kita bukan terletak pada sang pengkritik yang berganti posisi, melainkan pada cara kita memahami politik.
*Politik Bukan Urusan Klub Penggemar*
Kita sepertinya menderita sindrom kronis bernama "Go-Aspirasi". Kita ingin perubahan, menghendaki keadilan, dan mendambakan pemerintahan yang bersih. Namun, perjuangannya cukup diwakilkan kepada orang lain. Kita tinggal duduk manis di sofa, memesan ojek online bernama "Sang Pengkritik", lalu menunggu aspirasi kita diantar ke istana.
Ketika sang pengemudi tiba-tiba diparkir di garasi pemerintah, kita marah. "Lho, kok berhenti? Pesananku mana?"
Kita lupa bahwa dalam demokrasi yang sehat, aspirasi bukanlah paket makanan yang dapat didelegasikan kepada kurir. Apalagi, kurir yang kita pesan itu memiliki kepentingan, pertimbangan, dan tujuan hidupnya sendiri.
Kita terlalu cepat melabeli siapa pun yang masuk ke dalam birokrasi sebagai penjilat atau penjual diri. Seolah-olah satu-satunya cara untuk mempertahankan integritas adalah terus berteriak di luar pagar kekuasaan, memukul-mukul kaleng bekas, dan mengumpulkan donasi dari rakyat. Para pengkritik seakan-akan diwajibkan hidup selamanya sebagai biarawan jalanan agar tetap dianggap suci.
Padahal, berbeda panggung, berbeda pula alat perjuangannya. Di luar pemerintahan, senjatanya adalah kritik, demonstrasi, dan viralitas. Di dalam pemerintahan, senjatanya adalah rancangan kebijakan, rapat anggaran, kewenangan administratif, dan kompromi yang terkadang membuat kepala pening.
Masuk ke dalam pemerintahan tidak otomatis berarti menyerah kepada kekuasaan. Sama halnya dengan terus berada di luar pemerintahan tidak otomatis berarti memiliki integritas.
Kita memang tidak pernah tahu apakah seseorang masuk ke dalam pemerintahan untuk menjual diri atau justru mengubah strategi perjuangannya. Menuduhnya berkhianat sebelum melihat apa yang dikerjakannya adalah bentuk kemalasan berpikir. Sebaliknya, menganggapnya sebagai bukti kehebatan pemerintah juga sama gegabahnya.
Seseorang yang dahulu mengkritik pemerintah tidak serta-merta berubah menjadi pendukung setia hanya karena memperoleh jabatan. Ia mungkin justru datang membawa obeng dan kunci pas untuk memperbaiki pipa yang selama ini bocor di dapur istana. Tentu saja, kemungkinan sebaliknya juga terbuka. Bisa jadi obengnya hanya dipakai untuk mengencangkan baut kursinya sendiri.
*Dari Kesetiaan Personal ke Ukuran Manfaat*
Karena itu, barangkali sudah waktunya kita mengubah cara menilai orang dan pemerintahan. Jangan lagi bertanya, "Apakah dia masih murni?" atau "Apakah dia sudah menjadi bagian dari kelompok kita?" Pertanyaan yang lebih penting adalah: "Apa yang dikerjakannya, dan siapa yang memperoleh manfaatnya?"
Jika mantan pengkritik itu masuk ke pemerintahan lalu mempermudah monopoli oligarki, memangkas anggaran pendidikan, atau justru melanggengkan birokrasi yang dahulu ia kecam, silakan kritik sekeras-kerasnya. Tidak perlu merasa sungkan hanya karena dahulu ia pernah menjadi idola.
Namun, jika ia berhasil memangkas birokrasi yang tidak efisien, memperbaiki kebijakan yang keliru, atau menghasilkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mengapa kita harus marah? Apakah kita lebih mencintai kemarahan masa lalu daripada manfaat yang dapat diperoleh hari ini?
Integritas tidak diukur dari kemurnian posisi seseorang di luar sistem, melainkan juga dari konsistensi antara kewenangan yang dimilikinya, keputusan yang dibuatnya, dan manfaat yang dihasilkan. Prinsip yang sama berlaku bagi para pendukung pemerintah. Jangan mengukur keberhasilan pemerintahan dari banyaknya mantan pengkritik yang berhasil direkrut atau dari seberapa banyak orang yang akhirnya bertepuk tangan. Itu bukan prestasi kenegaraan. Itu lebih mirip prestasi seorang ketua geng yang berhasil membujuk anggota geng lawan untuk pindah markas.
Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang dipenuhi orang-orang yang selalu mengangguk. Ruang rapat yang seluruh pesertanya selalu setuju mungkin terasa nyaman bagi pemimpin, tetapi belum tentu menghasilkan keputusan yang benar. Bahkan, bisa jadi itu adalah ruang gema (_echo chamber_) yang sangat mahal biaya operasionalnya.
Bayangkan jika mantan pengkritik tersebut justru mulai mempertanyakan data yang digunakan pemerintah, menolak proyek yang tidak jelas anggarannya, atau menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang dianggapnya merugikan rakyat. Apakah para pendukung pemerintah masih akan bersorak?
Jangan-jangan, kemarin ia dielu-elukan sebagai tambahan teman, tetapi besok dicaci sebagai pengkhianat baru. Rupanya, menjadi teman dalam politik berarti harus selalu sepakat. Begitu mulai berbeda pendapat, status pertemanan langsung dicabut.
Padahal, kita menginginkan pemerintahan yang baik, bukan pemerintahan yang memiliki banyak teman. Kita memerlukan pejabat yang berani mengoreksi kesalahan, bukan pejabat yang sibuk menjaga perasaan atasannya. Dalam urusan negara, seorang pengkritik yang jujur terkadang jauh lebih berguna daripada seratus pendukung yang selalu bersorak.
*Ketika Akal Sehat Kalah oleh Fanatisme*
Masalahnya, politik kita telanjur menjadi semacam pertandingan identitas. Ada kelompok yang merasa dirinya paling benar, paling kritis, dan paling berpihak kepada rakyat. Ada pula kelompok yang merasa dirinya paling setia, paling memahami pemimpin, dan paling berjasa menjaga stabilitas. Kedua kelompok ini memiliki satu kesamaan yang menarik: mereka sama-sama mudah kehilangan akal sehat ketika berhadapan dengan tokoh yang mereka kagumi.
Yang satu tidak dapat menerima idolanya berubah posisi. Yang lain tidak dapat menerima bahwa orang yang baru saja bergabung dengan pemerintah masih mungkin mengkritik pemerintah. Keduanya sama-sama sibuk mempertahankan gambaran tentang siapa kawan dan siapa lawan.
Akibatnya, kebijakan yang sama dapat dipuji atau dicaci hanya karena siapa yang mengusulkannya. Jika tokoh idola yang mengusulkan, kebijakan itu dianggap revolusioner. Jika lawannya yang mengusulkan, kebijakan serupa dianggap akal-akalan politik.
Padahal, kebijakan publik tidak memiliki kewajiban untuk menyenangkan penggemar. Ia harus dinilai berdasarkan persoalan yang hendak diselesaikan, bukti yang mendasarinya, biaya yang ditanggung masyarakat, serta manfaat yang benar-benar dihasilkan.
Kita perlu belajar membedakan antara menyukai seseorang dan menyetujui gagasannya. Seseorang yang kita kagumi dapat saja keliru. Sebaliknya, orang yang tidak kita sukai dapat saja mengemukakan pendapat yang benar. Ini bukan penemuan filsafat tingkat tinggi. Ini sekadar akal sehat yang sayangnya sering kehilangan tempat ketika politik sudah berubah menjadi urusan perasaan.
Dalam politik, kita tidak perlu membenci seseorang hanya karena berbeda pilihan. Kita juga tidak perlu memuja seseorang hanya karena kebetulan memiliki pilihan yang sama.
Kalau kebijakan pemerintah benar, dukunglah, meskipun yang mengusulkannya adalah orang yang dahulu kita benci. Kalau kebijakannya salah, kritiklah, meskipun yang membuatnya adalah orang yang selama ini kita puja.
Kelihatannya sederhana. Namun, bagi orang yang sudah telanjur jatuh cinta kepada identitas politiknya, ini mungkin lebih sulit daripada memindahkan gunung.
*Jangan Menjadi Penumpang Gelap Demokrasi*
Pada akhirnya, kegaduhan tentang mantan pengkritik yang masuk pemerintahan seharusnya menjadi kesempatan untuk merenungkan sesuatu yang lebih mendasar: mengapa kita begitu bergantung pada tokoh tertentu untuk memperjuangkan kepentingan kita?
Kita marah karena merasa dikhianati, tetapi mungkin yang sebenarnya mengecewakan adalah ketergantungan kita sendiri. Kita terlalu nyaman menjadi penonton yang menuntut aktor utama terus memainkan peran sesuai skenario yang kita tulis.
Kita menuntut orang lain berani memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi belum tentu bersedia mengorganisasi warga di lingkungan sendiri. Kita mengharapkan pejabat bersuara lantang, tetapi mungkin lebih memilih diam ketika menghadapi ketidakadilan di tempat kerja atau di tengah masyarakat.
Kita ingin demokrasi yang partisipatif, tetapi partisipasi kita sering kali berhenti pada menekan tombol _like, share,_ dan menulis komentar dengan huruf kapital. Demokrasi pun berubah menjadi semacam layanan pesan antar: kita memesan perubahan, membayar dengan sedikit perhatian, lalu berharap barangnya tiba tepat waktu.
Padahal, demokrasi bukan jasa pengiriman aspirasi. Ia merupakan proses yang menuntut keterlibatan warga secara terus-menerus. Mengawasi pemerintah, mengorganisasi komunitas, menyampaikan pendapat, membangun solidaritas, dan memperjuangkan kepentingan bersama tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada seorang tokoh, betapapun hebatnya tokoh tersebut.
Tentu saja, kita tetap membutuhkan pemimpin, aktivis, akademisi, jurnalis, dan siapa pun yang bersedia bekerja di ruang publik. Namun, mereka bukan pemilik aspirasi kita. Mereka hanyalah salah satu bagian dari perjuangan yang jauh lebih besar.
Kepada para penggemar yang merasa dikhianati, tidak perlu terlalu bersedih. Mantan idola Anda mungkin sedang mengubah strategi. Awasi saja pekerjaannya. Jika ia menyimpang, kritiklah. Jika ia menghasilkan manfaat, akui saja.
Kepada para pendukung pemerintah yang sedang bersuka cita, jangan buru-buru menganggap kedatangan seorang mantan pengkritik sebagai kemenangan. Bisa jadi ia datang bukan untuk menambah barisan pemuja, melainkan untuk mengingatkan bahwa pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Dan kepada kita semua, barangkali sudah waktunya berhenti memesan "ojek aspirasi". Kalau ingin makan, masak sendiri atau beli sendiri. Kalau ingin perubahan, mulailah memperjuangkannya sendiri. Jangan titipkan seluruh kemarahan dan harapan kita kepada orang lain, sebab orang lain memiliki kepentingan, pilihan, dan tiket pulang-pergi yang belum tentu searah dengan tujuan kita.
Ojeknya sudah parkir di istana. Masa kita masih nongkrong di trotoar, menunggu keajaiban?
*Demokrasi tidak membutuhkan lebih banyak penggemar. Demokrasi membutuhkan lebih banyak warga yang berani berpikir, bersuara, dan bertindak tanpa harus menunggu idolanya memberi aba-aba.*
(Lawang, 03102026)
