KESERAKAHAN: KETIKA CUKUP TERNYATA TIDAK PERNAH CUKUP
By : AR Datuk Rajo Batuah
BAGIAN II - EPISODE 12 – PERANG MELAWAN KORUPSI
BAGIAN II - EPISODE 12 – PERANG MELAWAN KORUPSI
KESERAKAHAN: KETIKA CUKUP TERNYATA TIDAK PERNAH CUKUP
*By : AR Datuk Rajo Batuah*
*((Pengajar, Pendiri Himpunan Alumni Tunisia, Pendiri Himpunan Alumni Maroko, dan Pendiri Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI))*
Ada orang yang korup karena merasa kekurangan. Tetapi tidak sedikit yang melakukan korupsi ketika hidupnya sebenarnya sudah lebih dari cukup.
Rumah ada. Kendaraan ada. Penghasilan besar. Jabatan tinggi. Masa depan keluarga terjamin. Namun tangan masih menjulur.
Mengapa?
Karena persoalannya bukan lagi kebutuhan. Persoalannya adalah keserakahan.
Kebutuhan mempunyai batas. Ketika terpenuhi, manusia bisa berhenti. Keserakahan tidak mengenal batas semacam itu. Ia terus mendorong seseorang untuk menginginkan lebih banyak, bahkan ketika yang sudah dimiliki sebenarnya jauh melampaui kebutuhan hidupnya.
Di sinilah korupsi menemukan salah satu sumber tenaga yang paling kuat.
Pada mulanya manusia hanya ingin hidup layak. Itu wajar. Setiap orang ingin memiliki rumah, pendidikan yang baik untuk anak, kesehatan yang terjamin, dan kehidupan yang tenang. Tetapi persoalan berubah ketika ukuran “layak” terus bergerak.
Satu rumah terasa cukup, lalu ingin dua. Kendaraan biasa terasa kurang, lalu ingin yang lebih mahal. Setelah mendapatkan satu jabatan, mulai mengincar jabatan berikutnya. Setelah memiliki kekayaan tertentu, muncul keinginan menandingi orang lain.
Akhirnya seseorang tidak lagi menikmati apa yang sudah dimiliki. Ia sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain.
Keserakahan sering tumbuh dari perbandingan.
“Dia lebih kaya.”
“Dia punya rumah lebih besar.”
“Dia punya aset lebih banyak.”
“Kenapa saya tidak?”
Pada titik itu, rasa cukup mulai hilang. Standar hidup terus naik, sementara kepuasan tetap berada di tempat yang sama.
Inilah sebabnya keserakahan tidak selalu berwajah kasar. Ia bisa tampil sangat sopan, rapi, bahkan masuk akal.
Ia bisa bersembunyi di balik kalimat:
“Ini untuk masa depan anak.”
“Saya hanya ingin mengamankan keluarga.”
“Selagi masih ada kesempatan.”
Kalimat-kalimat itu terdengar wajar. Tetapi pertanyaannya sederhana: sampai berapa banyak?
Satu miliar?
Sepuluh miliar?
Seratus miliar?
Pada angka berapa seseorang akhirnya berkata, “Sudah cukup”?
Jika jawaban itu tidak pernah muncul, kebutuhan telah berubah menjadi ketamakan.
Keserakahan memang jarang menyebut dirinya keserakahan. Ia lebih suka memakai nama lain: keamanan, kesempatan, investasi, penghargaan, atau masa depan keluarga.
Padahal akar persoalannya tetap sama: keinginan untuk terus menambah.
Psikologi telah lama menunjukkan bahwa manusia mudah terbiasa dengan kenyamanan. Sesuatu yang dahulu sangat membahagiakan, setelah beberapa waktu terasa biasa. Rumah baru yang semula membanggakan kemudian menjadi pemandangan sehari-hari. Kendaraan mahal yang awalnya menyenangkan perlahan kehilangan sensasinya. Jabatan yang dahulu sangat diinginkan, setelah diperoleh, berubah menjadi batu loncatan menuju jabatan berikutnya.
Keadaan ini sering disebut hedonic adaptation.
Manusia cepat menyesuaikan diri dengan kesenangan baru. Karena sudah terbiasa, ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar untuk memperoleh rasa puas yang sama.
Maka terbentuklah siklus:
mendapatkan, menikmati, terbiasa, lalu menginginkan lebih banyak.
Ketika siklus seperti ini bertemu dengan kekuasaan, uang publik, kewenangan, atau akses terhadap proyek, risiko korupsi menjadi semakin besar.
Masalahnya kemudian bukan lagi soal berapa banyak seseorang memiliki, tetapi bagaimana ia memandang harta.
Uang pada dasarnya adalah alat. Ia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, membayar pendidikan, menjaga kesehatan, dan menjalankan berbagai kepentingan yang sah.
Namun pada sebagian orang, uang berubah menjadi ukuran harga diri.
Semakin besar kekayaan, semakin tinggi rasa keberhasilannya. Semakin banyak aset, semakin besar perasaan bahwa ia telah “menang” dalam kehidupan.
Ketika harta sudah berubah menjadi simbol martabat, keinginan untuk menambah kekayaan tidak lagi berkaitan dengan kebutuhan.
Ia berkaitan dengan ego.
Di titik itu seseorang dapat terus mengumpulkan kekayaan meskipun sebenarnya tidak mungkin lagi menghabiskan seluruh hartanya sepanjang hidup.
Ia bukan lagi mencari apa yang dibutuhkan.
Ia sedang mencari rasa unggul.
Dan rasa unggul tidak mempunyai batas akhir.
Selalu ada orang yang lebih kaya. Selalu ada rumah yang lebih besar. Selalu ada kendaraan yang lebih mahal. Selalu ada rekening yang lebih tebal.
Karena itu, keserakahan sebenarnya adalah perlombaan tanpa garis finis.
Ada pula keserakahan yang tumbuh dari ketakutan.
Takut kehilangan jabatan.
Takut masa pensiun.
Takut tidak lagi dihormati.
Takut keluarga tidak menikmati kenyamanan yang sama ketika kekuasaan berakhir.
Ketakutan ini bisa mendorong seseorang mengumpulkan sebanyak mungkin selama kesempatan masih terbuka.
“Selagi masih menjabat.”
Kalimat seperti itu menunjukkan bagaimana jabatan dapat diperlakukan bukan lagi sebagai amanah, tetapi sebagai musim panen.
Selama kekuasaan masih di tangan, sebanyak mungkin harus dikumpulkan.
Di sinilah keserakahan bertemu dengan kecemasan.
Semakin takut kehilangan, semakin banyak ingin ditimbun. Semakin banyak yang ditimbun, semakin besar pula ketakutan kehilangan apa yang telah diperoleh.
Akhirnya manusia menjadi tawanan dari kekayaannya sendiri.
Itulah ironi dalam banyak perkara korupsi. Pelakunya sering bukan orang miskin. Sebagian mempunyai penghasilan yang sangat layak, aset besar, dan kehidupan yang jauh lebih baik daripada rata-rata masyarakat.
Tetapi semua itu tidak membuat mereka berhenti.
Karena masalah keserakahan memang tidak selesai dengan bertambahnya uang.
Jika akar persoalannya adalah ketidakmampuan merasa cukup, tambahan kekayaan justru dapat memperbesar selera.
Hari ini satu miliar terasa banyak.
Besok sepuluh miliar terasa biasa.
Lalu seratus miliar menjadi target berikutnya.
Jumlah berubah, tetapi rasa kurang tetap tinggal.
Dalam tradisi agama, persoalan ini telah lama diingatkan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh menjadi ukuran utama kemuliaan manusia. Manusia juga diperingatkan agar tidak tenggelam dalam perlombaan menumpuk harta.
Pesannya sederhana: harta dibutuhkan, tetapi manusia jangan sampai diperbudak oleh harta.
Nabi Muhammad juga mengingatkan tentang tabiat manusia yang, apabila memiliki satu lembah harta, masih menginginkan lembah berikutnya.
Pesan itu sangat relevan dalam pembicaraan tentang korupsi.
Masalahnya bukan mencari kekayaan secara halal.
Masalahnya adalah ketika tidak ada lagi batas antara kebutuhan dan kerakusan.
Karena itu, salah satu kekayaan terbesar sesungguhnya bukanlah banyaknya harta, tetapi kemampuan berkata:
“Ini sudah cukup.”
Negara tentu tidak dapat membuat undang-undang yang memaksa seseorang merasa cukup. Hukum tidak bisa masuk ke dalam hati.
Tetapi negara dapat membangun pagar.
Transparansi kekayaan, pengawasan transaksi, pembatasan gratifikasi, pemeriksaan sumber aset, sistem pengadaan yang terbuka, serta sanksi yang tegas diperlukan agar keserakahan pribadi tidak mudah berubah menjadi kerugian publik.
Namun sekuat apa pun sistem dibangun, tetap ada pertarungan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh hukum.
Pertarungan itu berlangsung dalam diri manusia.
Antara ingin dan cukup.
Antara mengambil dan menahan diri.
Antara kesempatan dan batas.
Pada akhirnya, keserakahan bukan hanya persoalan uang. Ia adalah cara memandang kehidupan.
Ketika keberhasilan hanya diukur dari seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan, manusia akan selalu merasa tertinggal.
Ketika kekayaan menjadi ukuran kehormatan, batas moral mudah dinegosiasikan.
Ketika “lebih” menjadi tujuan hidup, “cukup” kehilangan makna.
Di sanalah korupsi menemukan ruang yang subur.
Sebab uang yang ditumpuk melalui korupsi bukan sekadar angka dalam rekening seseorang.
Di belakangnya bisa ada sekolah yang tidak selesai dibangun.
Jalan yang cepat rusak.
Rumah sakit yang kekurangan fasilitas.
Bantuan sosial yang berkurang.
Atau masyarakat yang kembali harus menanggung akibat dari kerakusan seseorang.
Keserakahan akhirnya selalu mempunyai korban.
Karena itu pertanyaan terpenting bukanlah:
“Berapa banyak lagi yang bisa saya dapatkan?”
Melainkan:
“Pada titik mana saya berani berkata: ini sudah cukup?”
Sebab manusia yang tidak pernah belajar merasa cukup akan selalu menemukan alasan untuk mengambil lebih banyak.
Dan ketika kesempatan bertemu dengan kekuasaan, rasa tidak cukup itu dapat berubah menjadi korupsi.
Referensi
Al-Qur’an: pesan tentang bahaya bermegah-megahan, kecintaan berlebihan kepada harta, serta pentingnya amanah dan keseimbangan hidup.
Hadis Nabi: pesan tentang kecenderungan manusia yang terus menginginkan tambahan harta dan pentingnya kekayaan jiwa serta rasa cukup.
Ariely, Dan. The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone—Especially Ourselves. New York: HarperCollins, 2012.
Brickman, Philip, & Donald T. Campbell. “Hedonic Relativism and Planning the Good Society.” Dalam M. H. Appley (Ed.), Adaptation-Level Theory. New York: Academic Press, 1971.
Frederick, Shane, & George Loewenstein. “Hedonic Adaptation.” Dalam Daniel Kahneman, Ed Diener, & Norbert Schwarz (Eds.), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology. New York: Russell Sage Foundation, 1999.
Kasser, Tim. The High Price of Materialism. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
Tang, Thomas Li-Ping, & Randy K. Chiu. “Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees?” Journal of Business Ethics, Vol. 46, 2003, hlm. 13–30.
BAGIAN II - EPISODE 13 – PERANG MELAWAN KORUPSI
KESEMPATAN: PINTU YANG SENGAJA DIBUKA OLEH SISTEM
*By : AR Datuk Rajo Batuah*
*((Pengajar, Pendiri Himpunan Alumni Tunisia, Pendiri Himpunan Alumni Maroko, dan Pendiri Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI))*
Korupsi tidak selalu lahir karena seseorang sejak awal berniat jahat.
Kadang-kadang ia tumbuh karena sistem menyediakan terlalu banyak pintu.
Pintu itu bisa berupa prosedur yang kabur. Pengawasan yang lemah. Kewenangan yang terlalu besar pada satu tangan. Laporan yang tidak pernah diperiksa dengan serius. Pengadaan yang tidak transparan. Atau budaya organisasi yang memilih diam ketika penyimpangan mulai terlihat.
Di sinilah kesempatan bekerja.
Keserakahan memang bisa mendorong seseorang untuk mengambil. Tetapi tanpa kesempatan, keinginan itu sering berhenti sebagai niat. Sebaliknya, ketika kesempatan tersedia, risiko berubah menjadi tindakan.
Karena itu, perang melawan korupsi tidak cukup hanya bertanya, “Siapa yang jahat?”
Kita juga harus bertanya:
“Sistem seperti apa yang membuat kejahatan ini begitu mudah dilakukan?”
Kesempatan Tidak Muncul Begitu Saja
Dalam banyak perkara korupsi, kesempatan bukan sesuatu yang datang dari langit.
Ia dibentuk.
Ada proses.
Ada celah.
Ada orang yang tahu bahwa sistem bisa dimainkan.
Ada prosedur yang sengaja dibuat rumit agar hanya sedikit orang yang memahaminya.
Ada laporan yang dibuat berlapis-lapis supaya jejak tanggung jawab menjadi kabur.
Ada kewenangan yang sengaja dipusatkan agar keputusan dapat dikendalikan.
Dalam kondisi seperti ini, kesempatan tidak lagi bersifat kebetulan.
Ia menjadi bagian dari cara kerja.
Inilah yang berbahaya.
Ketika celah sudah diketahui oleh banyak orang, tetapi tidak diperbaiki, maka sistem sesungguhnya sedang membiarkan korupsi menemukan jalannya sendiri.
Ketika Pengawasan Hanya Ada di Atas Kertas
Hampir semua lembaga mempunyai aturan.
Ada auditor.
Ada mekanisme pemeriksaan.
Ada laporan pertanggungjawaban.
Ada kode etik.
Tetapi keberadaan aturan tidak otomatis berarti pengawasan berjalan.
Kadang-kadang masalahnya justru ada di sana: semua tampak lengkap di atas kertas, tetapi tidak hidup dalam praktik.
Laporan dibuat untuk memenuhi kewajiban, bukan untuk menguji kebenaran.
Audit dilakukan sekadar formalitas.
Pemeriksaan menjadi rutinitas administratif.
Pelanggaran kecil dibiarkan karena dianggap tidak penting.
Jika kondisi ini berlangsung terus, orang di dalam sistem segera belajar satu hal: pengawasan sebenarnya tidak menakutkan.
Dari sinilah keberanian untuk menyimpang mulai tumbuh.
Manusia membaca pola.
Jika kesalahan tidak pernah diperiksa, ia merasa aman.
Jika penyimpangan tidak pernah dihukum, ia menganggap risiko rendah.
Jika orang lain melakukan hal yang sama dan tetap selamat, ia merasa tidak sendirian.
Sistem yang lemah mengirimkan pesan diam-diam:
“Ada ruang untuk bermain.”
Kekuasaan yang Terlalu Terpusat Selalu Berisiko
Korupsi juga mudah tumbuh ketika terlalu banyak keputusan berada di tangan terlalu sedikit orang.
Jika satu orang dapat menentukan anggaran, memilih pelaksana, menyetujui pembayaran, sekaligus mengawasi hasilnya, maka hampir seluruh mekanisme kontrol hilang.
Tidak ada lagi keseimbangan.
Tidak ada lagi jarak antara pembuat keputusan dan pemeriksa keputusan.
Dalam tata kelola modern, pemisahan fungsi menjadi sangat penting justru karena manusia tidak boleh dibiarkan mengontrol seluruh rantai keputusan sendirian.
Bukan karena setiap pejabat pasti buruk.
Tetapi karena sistem yang sehat tidak boleh bergantung pada asumsi bahwa semua orang akan selalu baik.
Sistem harus mampu bertahan bahkan ketika ada orang yang berniat menyalahgunakannya.
Di sinilah pentingnya check and balance.
Satu pihak membuat keputusan.
Pihak lain memeriksa.
Pihak lain lagi mengawasi.
Semakin besar nilai keputusan, semakin kuat seharusnya lapisan pengawasannya.
Ketertutupan adalah Teman Baik Korupsi
Korupsi menyukai ruang gelap.
Semakin sedikit orang yang tahu, semakin kecil kemungkinan ada yang bertanya.
Semakin sulit data diakses, semakin mudah angka diubah.
Semakin tertutup proses pengambilan keputusan, semakin mudah kepentingan pribadi diselipkan.
Karena itu transparansi bukan sekadar slogan pemerintahan modern.
Ia adalah mekanisme pencegahan.
Anggaran yang terbuka sulit dimanipulasi secara diam-diam.
Proses tender yang transparan lebih sulit diatur.
Keputusan yang dapat diperiksa publik memaksa pejabat berhati-hati.
Data yang mudah diakses membuat manipulasi lebih cepat diketahui.
Sebaliknya, sistem yang tertutup menciptakan wilayah nyaman bagi penyimpangan.
Ketertutupan memberi jarak antara tindakan dan pertanggungjawaban.
Dan jarak itulah yang sering dimanfaatkan.
Prosedur yang Rumit Bisa Menjadi Ladang
Ada anggapan bahwa semakin banyak aturan, semakin kecil peluang korupsi.
Tidak selalu.
Aturan yang terlalu rumit justru dapat menciptakan banyak titik rawan.
Semakin panjang prosedur, semakin banyak meja yang harus dilewati.
Semakin banyak tanda tangan, semakin banyak orang yang bisa memperlambat.
Semakin tidak jelas persyaratan, semakin besar ruang untuk negosiasi informal.
Dalam situasi seperti itu, korupsi dapat menyelinap sebagai “jalan pintas”.
Orang membayar untuk mempercepat.
Membayar untuk meloloskan.
Membayar agar dokumen dianggap lengkap.
Membayar agar keputusan tidak dipersulit.
Dengan demikian, korupsi bukan hanya terjadi karena aturan terlalu longgar.
Ia juga bisa tumbuh karena aturan terlalu berbelit dan memberi terlalu banyak ruang diskresi.
Sistem yang baik bukan sistem dengan aturan terbanyak.
Sistem yang baik adalah sistem yang jelas, sederhana, dapat diperiksa, dan sulit dimanipulasi.
Ketika Semua Orang Tahu, tetapi Tidak Ada yang Bicara
Ada bentuk kesempatan lain yang lebih halus: budaya diam.
Kadang-kadang penyimpangan sebenarnya diketahui banyak orang.
Staf tahu.
Rekan kerja tahu.
Bawahan tahu.
Tetapi tidak ada yang mau bicara.
Alasannya beragam.
Takut.
Tidak ingin bermasalah.
Merasa bukan urusannya.
Atau karena percaya bahwa laporan tidak akan ditindaklanjuti.
Budaya diam membuat korupsi tumbuh tanpa hambatan.
Pelaku merasa aman karena mengetahui bahwa orang lain memilih menutup mata.
Di sinilah perlindungan terhadap pelapor menjadi penting.
Orang yang menemukan penyimpangan harus memiliki saluran yang aman untuk melaporkannya.
Jika pelapor justru dikucilkan, dipindahkan, atau ditekan, maka sistem sebenarnya sedang melindungi pelanggaran.
Korupsi lalu tidak lagi hanya dilakukan oleh pelaku.
Ia dipelihara oleh ketakutan banyak orang.
Kesempatan Membentuk Keberanian untuk Mengulang
Satu keberhasilan lolos dari pemeriksaan dapat mengubah perilaku.
Seseorang yang awalnya ragu mulai merasa yakin.
Jika sekali lolos, ia mencoba lagi.
Jika dua kali aman, risikonya terasa makin kecil.
Jika tiga kali berhasil, pelanggaran bisa berubah menjadi pola.
Di sinilah kesempatan bekerja bukan hanya sebagai pintu masuk, tetapi juga sebagai penguat.
Semakin lama celah dibiarkan, semakin berani orang memanfaatkannya.
Karena itu pembiaran terhadap pelanggaran kecil sangat berbahaya.
Bukan hanya karena kerugiannya.
Tetapi karena ia mengajarkan bahwa sistem bisa dikalahkan.
Menutup Pintu Lebih Murah daripada Mengejar Koruptor
Penindakan tetap penting.
Tetapi mencegah sering kali jauh lebih murah daripada memperbaiki kerusakan setelah korupsi terjadi.
Negara dapat memperkuat sistem melalui transparansi, digitalisasi, pemisahan kewenangan, audit berkala, pelacakan transaksi, perlindungan pelapor, keterbukaan pengadaan, serta mekanisme evaluasi yang benar-benar berjalan.
Semua itu bukan pekerjaan teknis semata.
Ia adalah bagian dari perang melawan korupsi.
Sebab korupsi bukan hanya persoalan moral manusia.
Ia juga persoalan desain sistem.
Sistem yang buruk dapat membuat orang buruk semakin berani.
Bahkan orang yang semula ragu dapat tergoda ketika melihat peluang begitu terbuka.
Karena itu, tidak cukup hanya berharap pada integritas pribadi.
Kita membutuhkan struktur yang membuat korupsi sulit dilakukan, mudah dideteksi, dan cepat dihukum.
Pada akhirnya, kesempatan adalah faktor yang sering menentukan apakah niat berubah menjadi perbuatan.
Keserakahan mungkin ada.
Pembenaran diri mungkin tumbuh.
Tetapi ketika pintu tertutup rapat, ruang geraknya terbatas.
Sebaliknya, ketika pintu dibiarkan terbuka, bahkan orang yang semula tidak berniat pun dapat mulai berpikir:
“Kalau bisa dilakukan, mengapa tidak?”
Di situlah sistem gagal.
Perang melawan korupsi, karena itu, bukan hanya perang melawan manusia yang mengambil.
Ia juga perang melawan pintu-pintu yang dibiarkan terbuka.
Sebab jika celah terus tersedia, koruptor bisa berganti orang.
Tetapi korupsi akan tetap hidup.
Referensi
Al-Qur’an: pesan tentang amanah, larangan memakan harta secara batil, serta kewajiban menegakkan keadilan dalam urusan publik.
Hadis Nabi: pesan tentang amanah, tanggung jawab atas jabatan, dan larangan mengambil sesuatu yang bukan hak.
Cressey, Donald R. Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, IL: Free Press, 1953.
Klitgaard, Robert. Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press, 1988.
Rose-Ackerman, Susan, & Bonnie J. Palifka. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
OECD. Preventing Corruption in Public Procurement. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016.
World Bank. Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption. Washington, DC: World Bank, 2020.
Transparency International. Corruption Perceptions Index: Methodology and Framework. Berlin: Transparency International.
BAGIAN II - EPISODE 14 – PERANG MELAWAN KORUPSI
RASIONALISASI: KETIKA KORUPTOR MERASA TIDAK BERSALAH
*By : AR Datuk Rajo Batuah*
*((Pengajar, Pendiri Himpunan Alumni Tunisia, Pendiri Himpunan Alumni Maroko, dan Pendiri Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI))*
Salah satu sisi paling menarik dari perilaku korupsi adalah kenyataan bahwa pelakunya tidak selalu melihat dirinya sebagai orang jahat. Bahkan dalam banyak keadaan, seseorang tetap mampu mempertahankan keyakinan bahwa dirinya baik, jujur, dan berjasa, walaupun pada saat yang sama ia telah melakukan penyimpangan yang nyata. Di sinilah rasionalisasi bekerja.
Rasionalisasi adalah proses ketika seseorang mencari penjelasan yang terdengar masuk akal untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bermasalah. Dengan cara itu, benturan antara citra diri dan perbuatan dapat dikurangi. Ia tetap ingin melihat dirinya sebagai orang baik, sehingga kesalahan tidak diakui secara utuh, melainkan diberi alasan, konteks, atau nama lain yang lebih nyaman.
“Saya Hanya Mengikuti Sistem”
Salah satu bentuk rasionalisasi yang paling umum adalah memindahkan tanggung jawab kepada keadaan. Seseorang berkata bahwa sistem memang sudah seperti itu, semua orang melakukannya, atau dirinya hanya mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama.
Kalimat-kalimat semacam itu memberi jarak antara pelaku dan perbuatannya. Ia tidak merasa sedang mengambil keputusan moral, melainkan sekadar menjalankan pola yang sudah tersedia.
Padahal sistem yang buruk tidak otomatis menghapus tanggung jawab pribadi. Seseorang tetap mempunyai ruang untuk memilih, menolak, membatasi diri, atau setidaknya menyadari bahwa yang dilakukan memang salah.
Rasionalisasi membuat ruang pilihan itu seolah-olah menghilang.
Kesalahan Diberi Nama yang Lebih Lunak
Bahasa juga mempunyai peran besar dalam proses ini. Sebuah tindakan yang terasa keras secara moral dapat dibuat lebih ringan hanya dengan mengganti namanya.
Suap disebut “uang terima kasih”. Gratifikasi disebut “tanda penghargaan”. Penyalahgunaan kewenangan disebut “penyesuaian”. Nepotisme disebut “kepercayaan kepada orang dekat”. Pengaturan proyek dibungkus sebagai “koordinasi”.
Perbuatannya tidak berubah, tetapi bahasa yang dipakai membuatnya terasa lebih dapat diterima.
Ketika istilah-istilah lunak terus digunakan, rasa bersalah juga ikut berkurang. Seseorang tidak lagi berhadapan dengan kenyataan apa adanya, melainkan dengan cerita yang sudah ia susun agar tindakannya tampak lebih ringan.
“Tidak Ada yang Benar-Benar Dirugikan”
Pembenaran lain muncul ketika kerugian diperkecil.
Pelaku dapat berkata bahwa proyek tetap selesai, pekerjaan tetap berjalan, atau jumlah uang yang diambil tidak terlalu besar dibandingkan keseluruhan anggaran. Dengan cara itu, ia merasa dampak perbuatannya kecil dan karena itu kesalahannya pun dianggap kecil.
Padahal korupsi bukan hanya perkara nominal.
Ia menyangkut amanah, keadilan, dan hak publik.
Ketika uang negara dialihkan untuk kepentingan pribadi, kerugian telah terjadi, walaupun akibatnya tidak selalu terlihat pada hari yang sama. Kadang-kadang kerugian itu muncul dalam bentuk kualitas layanan yang menurun, proyek yang tidak maksimal, fasilitas publik yang cepat rusak, atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga.
Karena itu, kalimat “tidak ada yang dirugikan” sering kali bukan fakta, melainkan cara untuk mengecilkan konsekuensi.
Jasa Masa Lalu Menjadi Alasan Hari Ini
Rasionalisasi juga dapat tumbuh dari perasaan berjasa. Seseorang merasa telah bekerja keras, mengabdi bertahun-tahun, membesarkan organisasi, atau memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dari sana muncul anggapan bahwa sedikit keuntungan pribadi masih dapat dimaklumi.
Inilah bentuk pembenaran yang sangat halus.
Jasa masa lalu seolah-olah berubah menjadi kredit moral.
Padahal pengabdian tidak dapat dipakai sebagai pembayaran di muka untuk pelanggaran. Kebaikan yang pernah dilakukan tidak membatalkan batas antara hak dan bukan hak.
Seseorang boleh memiliki jasa besar, tetapi jasa tetap tidak memberi izin untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
Membandingkan Diri dengan yang Lebih Buruk
Bentuk lain yang juga sering muncul adalah perbandingan.
“Saya tidak separah mereka.”
“Yang saya ambil tidak seberapa.”
“Masih banyak orang yang melakukan lebih buruk.”
Perbandingan seperti ini membuat seseorang tidak lagi menilai tindakannya berdasarkan benar atau salah, melainkan berdasarkan siapa yang lebih buruk.
Akibatnya, standar moral perlahan turun.
Sebuah kesalahan terasa ringan hanya karena ada kesalahan lain yang lebih besar.
Padahal besar atau kecilnya pelanggaran tidak mengubah hakikat bahwa batas telah dilewati. Korupsi kecil tidak menjadi benar hanya karena ada korupsi yang lebih besar.
Ketika Alasan Menjadi Kebiasaan
Bahaya terbesar dari rasionalisasi muncul ketika alasan-alasan semacam itu digunakan berulang kali.
Pada awalnya seseorang mungkin masih gelisah. Ia merasa perlu memberi penjelasan kepada dirinya sendiri.
Namun ketika tindakan yang sama diulang, penjelasan lama tinggal dipakai kembali. Lama-kelamaan, rasa bersalah berkurang dan pelanggaran terasa biasa.
Di sinilah rasionalisasi berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar membela kesalahan yang sudah terjadi, tetapi juga membuka jalan bagi kesalahan berikutnya.
Seseorang akhirnya bukan tidak tahu bahwa tindakannya salah. Ia hanya sudah terlalu terlatih menjelaskan mengapa kesalahan itu dianggap dapat diterima.
Pertahanan Terakhir adalah Kejujuran kepada Diri Sendiri
Hukum dapat menangkap pelaku. Audit dapat menemukan transaksi. Sistem pengawasan dapat mempersempit celah. Tetapi ada satu wilayah yang tidak sepenuhnya dapat disentuh oleh semua mekanisme itu, yaitu cara manusia berbicara kepada dirinya sendiri.
Di situlah integritas diuji.
Apakah seseorang masih mampu mengakui bahwa sesuatu bukan haknya, sekalipun semua orang melakukan hal yang sama? Apakah ia tetap bisa berkata bahwa tindakan itu salah meskipun nilainya kecil, meskipun ia merasa berjasa, atau meskipun peluang untuk lolos sangat besar?
Tradisi Islam menempatkan kejujuran dan amanah sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban moral. Pesannya sederhana: manusia tidak cukup jujur kepada orang lain, tetapi juga harus jujur kepada hati nuraninya sendiri.
Pada akhirnya, korupsi menjadi semakin kuat ketika pelakunya berhasil meyakinkan dirinya bahwa ia tidak benar-benar bersalah. Perbuatannya mungkin tidak berubah, tetapi cerita yang dibangun di dalam kepala membuat semuanya terasa wajar.
Karena itu, perang melawan korupsi juga harus menyentuh wilayah pembenaran diri.
Bukan hanya bertanya, “Apakah saya bisa melakukan ini?”, tetapi juga, “Mengapa saya perlu mencari alasan agar sesuatu yang sejak awal saya tahu salah terasa dapat dibenarkan?”
Pertanyaan itu penting karena selama seseorang masih bersedia menjawabnya dengan jujur, batas moral belum sepenuhnya hilang.
Tetapi ketika setiap kesalahan sudah memiliki alasan, korupsi tidak lagi terasa sebagai pelanggaran.
Ia berubah menjadi kebiasaan yang tampak normal.
Referensi
Al-Qur’an: pesan tentang amanah, kejujuran, larangan memakan harta secara batil, serta kewajiban menjaga keadilan.
Hadis Nabi: pesan tentang kejujuran, amanah, tanggung jawab atas harta dan jabatan, serta larangan mengambil sesuatu yang bukan hak.
Bandura, Albert. “Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities.” Personality and Social Psychology Review, Vol. 3, No. 3, 1999.
Cressey, Donald R. Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, IL: Free Press, 1953.
Festinger, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press, 1957.
Mazar, Nina, On Amir, & Dan Ariely. “The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-Concept Maintenance.” Journal of Marketing Research, Vol. 45, No. 6, 2008.
Tenbrunsel, Ann E., & David M. Messick. “Ethical Fading: The Role of Self-Deception in Unethical Behavior.” Social Justice Research, Vol. 17, 2004.


