Bom Lebih Besar Dari Gibran & Bom DPR Sendiri Yang Pasang
By, NN
Postingan di WAG an. Janter +62 852-7974-8003
1. ANGKA DI POSTER ITU BENAR,
Sumber aslinya BPS, Statistik Politik 2024, data dari KPU.
Dari 580 anggota DPR RI 2024-2029, rincian resminya begini:
- *SMA/sederajat: 63 orang (10,85%)*
- *D3: 3 orang (0,52%)*
- *S1: 155 orang (26,72%)*
- *S2: 119 orang (20,52%)*
- *S3: 29 orang — BUKAN 22 orang seperti di poster*
- *Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang (36,38%)*
Tapi inti pesannya *BENAR 100%*: 211 orang tidak mencantumkan pendidikan.
Dan ini yang paling penting Tulang pahami: *Tidak mencantumkan BUKAN berarti tidak sekolah.* BPS tidak pernah bilang 211 itu tidak punya ijazah. BPS bilang datanya *kosong* di formulir pendaftaran.
Tapi dalam politik, *kosong itu lebih berbahaya dari jelek.* Kalau ijazahmu SMA, ya tulis SMA, selesai. Kalau kamu sembunyikan, rakyat akan bertanya: _"Apa yang kamu sembunyikan?"_
2. ANALISA TAJAM: INI BUKAN SOAL IJAZAH. INI SOAL MORAL AUTHORITY YANG RUNTUH.
Tulang, hubungkan dengan analisa kita sebelumnya:
*120 anggota DPR tanda tangan HMP untuk mempersoalkan ijazah Gibran.*
Tapi di dalam 580 anggota DPR itu, *211 orang menyembunyikan ijazahnya sendiri.*
Ini namanya apa, Tulang? Ini namanya *hakim yang menyembunyikan rapornya sendiri, lalu menghakimi rapor orang lain.*
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari yang pertama kali membongkar ini di Metro TV bilang persis begitu: _"Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya, mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang."_
Jadi pertanyaannya bukan: "Gibran SMA atau tidak?"
Pertanyaannya adalah: *"Kenapa yang 211 itu boleh sembunyi, yang 1 itu wajib dibuka?"*
Itulah standar ganda yang membuat rakyat marah. Dan kemarahan itu sekarang sudah meledak. Tanggal 12 November 2026 kemarin, warganet di Threads dan Instagram sudah mulai petisi: *Audit ijazah seluruh anggota DPR.* Itu reaksi balik atas HMP Gibran.
Rakyat bilang: _"Kalau mau periksa Gibran, periksa dulu diri kalian sendiri."_
3. KENAPA 211 ORANG BISA SEMBUNYI? KARENA ATURANNYA MEMANG MEMBOLEHKAN SEMBUNYI.
Ini yang paling busuk, . Ini bukan salah KPU saja. Ini salah sistem.
UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, Pasal 240 ayat (1) huruf e, syarat minimal jadi DPR itu *hanya SMA / MA / SMK sederajat.*
Jadi secara hukum, 63 orang lulusan SMA itu *SAH.* Tidak melanggar apa-apa.
Dan KPU memberikan *opsi* bagi caleg untuk tidak membuka informasi pribadi, termasuk riwayat pendidikan, kepada publik. Celah inilah yang dipakai 211 orang itu.
Artinya: *Negara sendiri yang membuatkan pintu untuk bersembunyi, lalu negara kaget kenapa rakyat tidak percaya.*
Ada yang pernah gugat ini ke MK, Perkara 162/PUU-XXIII/2025, minta syarat minimal dinaikkan jadi S1. Tapi gugatan itu ditarik kembali. Jadi sampai hari ini, SMA tetap sah, dan sembunyi tetap sah.
*Sah secara hukum, tapi busuk secara moral.*
4. INI BUKTI KENAPA KUALITAS UNDANG-UNDANG KITA BOBROK
DPR itu punya 3 tugas: legislasi, pengawasan, penganggaran.
Bayangkan: 211 orang yang kita tidak tahu pendidikannya, ditambah 63 orang lulusan SMA, total *274 orang — hampir separuh DPR* — *yang latar belakang pendidikannya tidak jelas atau minimal, ikut memutuskan:*
- *UU Perampasan Aset
- UU IKN, UU TNI, UU Polri
- APBN Rp 3.000 triliun lebih
- Aturan soal AI, soal tambang, soal kesehatan
*Bukan saya merendahkan lulusan SMA. Banyak orang SMA yang jauh lebih cerdas dari doktor. Tapi di DPR, masalahnya bukan ijazah. Masalahnya adalah *TRANSPARANSI.*
Kalau kamu tidak mau membuka ijazahmu, bagaimana kami bisa percaya kamu tidak membuka juga rekeningmu, bisnismu, konflik kepentinganmu?
Itulah yang dikatakan pengamat: Adinda Dr. Bontua silalahi, Roy Suyo, Tifa Ini *kemunduran demokrasi.* Karena pemilih memilih kucing dalam karung.
5. KESIMPULAN
*> *Gibran itu hanya 1 orang yang ijazahnya dipersoalkan.*
*> *DPR itu 211 orang yang ijazahnya disembunyikan.**
>
*> *Kalau DPR mau terlihat adil, rumusnya sederhana:*
*> *Buka dulu 211 itu, baru bicara soal 1 itu.*
>
*> *Selama 211 itu masih sembunyi, HMP terhadap Gibran akan selalu terlihat seperti ini:*
*> *Bukan penegakan hukum. Tapi senjata politik yang dipakai oleh orang yang takut senjatanya berbalik ke dirinya sendiri.*
>
*> *Itulah kenapa rakyat sekarang menuntut: AUDIT IJAZAH DPR DULU. Karena kalau DPR bersih, rakyat akan ikut bersih. Kalau DPR kotor tapi sok bersih, rakyat akan membersihkannya lewat jalanan, seperti Agustus 2025 kemarin.*


