Setahun sebelum Skandal Penyadapan Presiden, Polri Diduga Beli Alat Sadap dari Israel via Singapura
Penulis R Try Noegroho by POINT Consultant
Setahun sebelum Skandal Penyadapan Presiden, Polri Diduga Beli Alat Sadap dari Israel via Singapura
Penulis R Try Noegroho by POINT Consultant
Kediri, 6 Nopember 2026
Berikut adalah ringkasan dari artikel mengenai dugaan pembelian alat sadap oleh Polri:
1. Sorotan Amnesty International (2024): Amnesty International Indonesia mengungkap adanya dugaan pembelian teknologi pengawasan siber atau spyware oleh Polri dari perusahaan asal Israel melalui perantara di Singapura. Temuan ini disampaikan oleh Media and Campaign Manager Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta Pusat, pada 22 Juli 2024.
2. Rentang Transaksi & Teknologi Lain: Transaksi teknologi pengawasan oleh lembaga negara di Indonesia tercatat terjadi pada rentang 2017 hingga 2023 yang melibatkan berbagai negara (Yunani, Singapura, Malaysia, dan Israel). Selain dugaan alat dari Israel (seperti Wintego System Ltd dan Intellexa Consortium), Amnesty juga mengidentifikasi perangkat lain seperti FinFisher (diduga digunakan BSSN) dan Predator One-Click.
3. Perkembangan Kasus Terbaru (2025–2026): Isu pembelian teknologi penyadapan ini kembali mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal pada 3 November 2026.
4. Penyalahgunaan Sistem LIMS: Penyelidikan mengungkap bahwa operasi penyadapan tersebut menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang memasukkan nomor telepon target tanpa prosedur verifikasi maupun kaitan penegakan hukum, termasuk menyadap nomor milik Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya sepanjang 2025 hingga 2026.


